Pembahasan revisi UU KPK berjalan mulus. Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun menyetujui sejumlah poin revisi yang diajukan DPR.

Revisi UU KPK dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan DPR dan Pemerintah mengundang polemik di masyarakat.

Pembahasan revisi UU KPK berjalan mulus. Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun menyetujui dan menolak sejumlah poin revisi yang diajukan DPR.

Saat pembahasan, revisi UU KPK ini mendapat banyak penolakan dari sejumlah pihak. Para pegiat antikorupsi menilai revisi UU KPK justru dapat melemahkan Komisi Antirasuah.

Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara, pegawai KPK yang berstatus ASN, dibentuknya dewan pengawas, penyadapan harus seizin dewan pengawas, hingga kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Baca Juga:  Wajah Baru Lembaga Antirasuah Indonesia

Sebelum disahkan di paripurna DPR, Presiden Jokowi sebenarnya sudah sempat dijadwalkan bertemu pimpinan KPK. Namun pertemuan itu batal karena padatnya agenda Jokowi.

Pada akhirnya revisi UU KPK pun resmi disahkan menjadi UU dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9/2019). Pengesahan ini hanya selang 13 hari sejak DPR mengesahkan revisi UU KPK sebagai RUU inisiatif DPR.

Baca Juga:  Upaya Pemberantasan Korupsi Setengah Hati di Indonesia

Namun, kejadian berbeda saat pembahasan revisi KUHP. Presiden Jokowi justru meminta DPR menunda mengehsahkan RKUHP ini.

Seperti halnya revisi UU KPK, revisi KUHP ini juga menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan bisa merugikan publik.

Baca Juga: Presiden Jokowi - Menteri Yasonna Beda Pandangan Soal Siapa yang Jabat Dewan Pengawas KPK, Kok Bisa?

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah agar pengesahan RKUHP tidak dilakukan oleh DPR periode ini yang akan habis masa tugasnya pada 30 September mendatang.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9).

Baca Juga:  Sudah 2 Menteri Kabinet Kerja Jokowi Jadi Tersangka Korupsi di KPK

Jokowi menyebut permintaan ini karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.

Jokowi mencatat setidaknya ada 14 Pasal bermasalah yang harus dikaji ulang. "Saya perintahkan Menkumham kembali jaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ujarnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Minta Pembahasan RKUHP Ditunda

Sikap Jokowi yang meminta revisi UU KPK ditunda langsung disambut oleh DPR.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku sudah berkomunikasi dengan semua fraksi di DPR untuk menunda pengesahan RKUHP yang semula dijadwalkan pada rapat paripurna 24 September 2019.

Bambang juga meminta fraksi di DPR untuk mengkaji lagi sejumlah pasal kontroversial di RKUHP, misalnya yang mengatur penghinaan presiden, kebebasan pers, hingga seks di luar nikah.

Kenapa ada perbedaan dalam pembahasan revisi UU KPK dan RKUHP?

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai Presiden menggunakan standar ganda dalam menyikapi RKUHP dan RUU KPK.

Baca Juga:  RKUHP Disahkan Pekan Depan, Ini 10 Pasal Berbahaya

Feri menduga standar ganda ini muncul karena ada perbedaan kepentingan elite politik terhadap dua RUU ini.

Feri menyebut RKUHP tak berkaitan langsung dengan kepentingan Presiden dan rekan-rekannya di Senayan.

Sementara, untuk revisi UU KPK, para elite politik memang memiliki kepentingan untuk melemahkan KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Apalagi, belakangan DPR dan pemerintah juga sudah menyepakati revisi UU Pemasyarakatan yang mempermudah pembebasan bersyarat napi koruptor.

"Semua satu paket untuk menyelamatkan koruptor," kata Feri.

Feri pun curiga penundaan RKUHP ini adalah upaya untuk meredam agar masyarakat tak lagi mempermasalahkan revisi UU KPK dan UU Pemasyarakatan.

Padahal, Feri mencium dua RUU ini lah yang menjadi paket utama untuk melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

"Jika sudah ditunda RUU KUHP diharapkan masyarakat bisa menerima bahwa presiden mengalah," ujarnya.

Oleh karena itu, Feri meminta masyarakat untuk tidak cepat puas dan terus mengawal proses revisi UU Pemasyarakatan yang saat ini sudah tinggal menunggu proses pengesahan.

Ia meminta pasal yang mempermudah pembebasan bersyarat napi koruptor dihilangkan dari UU Pemasyarakatan.

Ia juga mendesak Presiden mencabut UU KPK yang sudah disahkan dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Harus diingat bahwa menunda (pengesahan) KUHP tidak berarti kealpaan dalam revisi UU kPK termaafkan," ucap Feri.

Sementara itu, Presiden Jokowi tak mau berkomentar banyak saat ditanya wartawan mengenai RUU Pemasyarakatan yang mempermudah pembebasan bersyarat koruptor.

Ia tidak menjawab apakah setuju atau tidak setuju dengan aturan itu. Jokowi beralasan ia masih fokus pada RKUHP.

"Saat ini saya masih fokus pada RUU KUHP. Yang lain menyusul karena ini yang dikejar oleh DPR kurang lebih ada empat (RUU)," kata Jokowi.