Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI mendorong DPR agar segera mengesahkan RKUHP sebelum berakhirnya DPR periode 2014-2019.

Setelah mendapat penolakan keras, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR.

"Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP Ditunda. Dan, pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/9).

Jokowi menyatakan sikapnya ini setelah mencermati masukan dari kalangan yang keberatan. Jokowi lalu meminta pembahasan RKUHP dilanjutkan anggota DPR periode 2019-2024.

Dia pun berharap anggota DPR memiliki sikap yang sama, karena masih banyak keberatan di masyarakat terkait sejumlah pasal dalam RKUHP.

Jokowi pribadi mengaku melihat materi-materi kontroversial setidaknya 14 pasal dalam RKUHP. "Saya juga memerintahkan Menkumham untuk menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan rancangan RUU KUHP yang ada," kata Jokowi.

Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin yang juga Wakil Presiden terpilih meminta DPR segera mengesahkan RKUHP. Salah satu alasannya, RKUHP telah dibahas puluhan tahun.

Dalam surat tertanggal 12 Agustus 2019 itu, Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI mendorong DPR agar segera mengesahkan RKUHP sebelum berakhirnya DPR periode 2014-2019. Namun untuk pasal-pasal yang terkait korupsi, dinilai tidak perlu diatur di RKUHP karena sudah ada UU khusus yang mengaturnya.

"Insya Allah pengesahan RUU KUHP menjadi salah satu tonggak sejarah dan dicatat dengan tinta emas sebagai salah satu kineja besar Presiden RI Bapak Ir Joko Widodo setelah beberapa periode pemerintahan tidak berhasil mengesahkan UU KUHP," demikian bunyi surat MUI tersebut.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum MUI Ma'rif Amin itu, MUI juga meminta DPR segera mengesahkan RUU Pesantren. Adapun terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, MUI meminta agar DPR tidak terburu-buru mengesahkan.

RKUHP saat ini telah melewati tahap pengambilan keputusan tingkat I di DPR. Rencananya, RKUHP akan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna 24 September mendatang. 

RKUHP memuat sejumlah pasal yang dinilai masyarakat sipil justru mengancam demokratisasi di Indonesia.

Pasal yang kontroversial, salah satunya adalah pasal penghinaan presiden. Pasal ini sempat digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu. Namun kembali muncul dalam draf RKUHP per 28 Agustus 2019. Penghinaan presiden diatur pada pasal 2018-220.

Orang yang terbukti melakukan penghinaan terhadap presiden diancam pidana hingga 4,5 tahun penjara.