Hal ini penting dilakukan agar Kementerian BUMN tidak menempatkan orang bermasalah.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pemilihan atau penempatan direksi perusahaan pelat merah itu. 

Usulan itu dikemukakan Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho. Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar Kementerian BUMN tidak menempatkan orang bermasalah sebagai direksi perusahaan serta meminimalisasi terjadinya korupsi.

"Kementerian BUMN perlu melibatkan KPK untuk program bersih-bersih di BUMN, caranya misalkan ketika ada proses penempatan Direksi, Direktur Utama, KPK dilibatkan," kata Emerson Yuntho dalam acara diskusi publik Bersih-Bersih BUMN di Jakarta, Selasa (20/8).

Belakangan, wajah BUMN tercoreng karena kasus-kasus korupsi. Tercatat PT Krakatau Steel, PT Angkasa Pura II, PT Kawasan Berikat Nusantara beberapa pejabatnya terbukti terlibat kasus korupsi.

Selain itu, kata Emerson, wacana penempatan petugas KPK di sejumlah BUMN untuk memastikan perusahaan dijalankan secara baik, profesional dan berintegritas.

Pelibatan KPK akan sangat signifikan karena tidak hanya bicara soal aspek penindakan, tangkap orang di BUMN, tapi juga bagaimana memastikan bahwa lembaga ini tidak terjatuh pada lumpur yang sama, yakni korupsi.

"Jadi mengawal proses membangun integritas di BUMN kemudian membantu menempatkan jajaran-jajaran direksinya menjadi lebih baik,'' tandasnya.