Dari data Kementerian Perindustrian, terdapat sebanyak 600 kontainer yang tertahan. Padahal nilai investasi mencapai Rp2,6 triliun.

Nasib ratusan kontainer berisi bahan plastik untuk kepentingan ekspor di sejumlah pelabuhan di Indonesia akhirnya terjawab. Pemerintah akan menerbitkan amnesti agar kontainer itu dapat keluar dari pelabuhan dan digunakan pengusaha untuk berproduksi.

Keputusan ini diambil dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di Kementerian Hukum dan HAM pada Kamis (15/8). Rapat dipimpin Ketua Pokja dan juga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan didampingi Sekretaris Pokja IV Irjen Carlo Brix Tewu. Ini merupakan rapat kedua yang digelar Pokja untuk membahas persoalan tersebut.

Kasus ini bermula saat Asosiasi Ekspor Impor Plastik Industri Indonesia atau Aexpindo mengeluhkan kebijakan dari pemerintah terkait impor bahan baku berupa plastik dan sisa reja.

Akibat dari aturan yang tercantum dalam Permendag nomor 31 tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, ratusan kontainer berisi bahan baku plastik tersebut tertahan di pelabuhan.

Para pengusaha pun mengalami kerugian besar akibat harus membayar denda demurrage atau batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan senilai puluhan miliar rupiah.

"Jika terjadi terus menerus dan jika tak ada jaminan dari pemerintah, maka anggota kami akan mengalami kebangkrutan," kata Ketua Umum Aexpindo Ahmad Ma’ruf Maulana.

Maulana mengklaim, industri yang dikelolanya telah menyedot banyak lapangan kerja di seluruh Indonesia. "Apabila kondisi seperti ini terus menerus berlangsung maka kami khawatirkan mengalami pengurangan tenaga kerja," ujarnya.

Maulana pun meminta Presiden Jokowi memberikan kepastian dalam kelangsungan usaha ekspor impor plastik ini. Salah satu caranya dengan merevisi Permendag Nomor 31 tersebut.

(Baca Juga: Impor Bahan Baku Tersendat, Asosiasi Ekspor Impor Plastik Minta Presiden Revisi Permendag)

Dari data Kementerian Perindustrian, terdapat sebanyak 600 kontainer yang tertahan di seluruh pelabuhan di Indonesia selama sekitar 36 hari. Dengan biaya demurrage yang harus ditanggung pengusaha sekitar Rp30 miliar.

Sementara kontainer yang tertahan di Singapura sebanyak 1.600 kontainer dengan biaya yang ditanggung sebesar 500.000 SGD atau setara Rp5 miliar. Padahal nilai investasi industri daur ulang bernilai sekitar Rp2,6 triliun.

Mengenai keluhan Asosiasi, pihak Bea Cukai menyatakan, dari kontainer yang masuk tersebut, banyak yang berisi limbah B3. Hal itu membuat pihaknya tak dapat mengeluarkan kontainer tersebut.

Hal ini diamini Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati. Menurutnya, barang-barang impor yang masuk harus bersih dari limbah berbahaya. "Yang ditahan itu ada limbah B3-nya," kata Rosa.  

Rosa pun meminta agar unsur pengotor dalam impor tersebut minimal 2 persen.

"Di atas dari angka itu seharusnya sudah pidana, karena memasukkan sampah ke dalam negeri," ujarnya.

Mengenai adanya limbah berbahaya di ratusan kontainer tersebut, Maulana tak membantah atau membenarkannya. Namun dia menegaskan, pihaknya terus berupaya untuk mengolah bahan pengotor dengan menggunakan Insenerator. "Tidak ada bahan-bahan tersebut yang dibuang ke TPA," ujarnya.

Meski demikian, Maulana meminta agar batas ambang pengotor itu berada di angka 5 persen.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan, Ani Mulyati, menambahkan, pihaknya sebenarnya tengah menggodok revisi Permendag nomor 31 tersebut. Namun, revisi itu membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menanggapi keluhan yang ada Ketua Pokja IV Yasonna Laoly menyatakan, saat ini negara tengah mengalami defisit perdagangan. Untuk itu, pemerintah pun terus menggenjot investasi di sejumlah bidang.

"Mengenai persoalan ini, kita dihadapkan pada investasi yang besar namun kita juga perlu menjaga lingkungan hidup. Bagaimanapun lingkungan yang bersih tidak dapat ditawar-tawar," kata Yasonna.

Yasonna pun menilai keputusan amnesti diharapkan bisa menjadi solusi. "Untuk kontainer yang tertahan, kita kasih amnesti. Dengan catatan, bahan pengotor di kontainer-kontainer tersebut memiliki standar 5 persen. Jika ada yang melebihi, harus diteliti lebih lanjut," kata Yasonna.

Selain itu, Pokja juga meminta Kementerian Perdagangan segera merevisi Permendag tersebut dengan mempercepat koordinasi dengan pihak terkait. "Kementerian Perdagangan segera merevisi Permendag. Kementerian Perindustrian juga membantu membuat road map penurunan tingkat pengotor itu," ujarnya.

Namun, pihak KLHK sempat memprotes keputusan itu. Mereka tetap menginginkan agar sampah plastik yang masuk ke Indonesia harus benar-benar bebas dari limbah beracun. "Kami tidak berani jika harus amnesti. Kalau kontainer itu ada limbah, kami menolaknya," ujar Rosa.

Mengenai ambang batas pengotor, Pokja mengusulkan, untuk tahap pertama dimulai dari 5 persen. "Setelah itu, dibuat time table agar ke depannya, nilai pengotor bisa benar-benar di tekan ke angka 0 persen," ujarnya.

"Jadi keputusan Pokja terhadap kontainer tersebut, kami beri amnesti. Dengan adanya catatan dari KLHK tersebut," tutup Yasonna.

Keputusan ini pun ditanggapi gembira Aexpindo. Mereka pun siap jika nantinya dalam revisi Permendag yang baru, batas pengotor dalam impor plastik diturunkan menjadi hingga 0 persen.