Aturan ini bertujuan untuk memblokir peredaran ponsel ilegal atau black market (BM) di Indonesia.

Pemerintah berencana menerbitkan aturan mengenai International Mobile Equipment Identity (IMEI). Penerbitan ini rencananya akan dilakukan tepat para perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019.

Namun, aturan tersebut batal diterbitkan besok. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail.

"Kalau besok nggak, karena tandatangan harusnya hari kerja. Waktu pasnya belum bisa dipastikan karena masih menunggu kesiapan bapak-bapak menteri yang akan tandatangan," kata Ismail dilansir dari detikINET, Jumat (16/8/2019).

Aturan ini dirumuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang berkerjasama dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya untuk memblokir peredaran ponsel ilegal atau black market (BM) di Indonesia.

Aturan ini pun akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menonaktifkan jaringan di ponsel ilegal setelah melakukan koordinasi dengan operator seluler.

Pemerintah akan tetap mengejar proses penandatangan aturan IMEI tersebut pada bulan Agustus ini. Seperti yang sering diucapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam berbagai kesempatan bahwa pemerintah akan memanfaatkan momentum 17 Agustus.

"Bukan tanggal 17, momentum 17. Momentum 17 Agustus kita buat sebagai momentum kebijakan, kebijakan itu dalam peraturan menteri yang ditandatangani oleh tiga menteri," ujar Menkominfo beberapa waktu lalu.