Jika Demokrat benar merapat, baiknya diberi jabatan duta besar Korea Selatan sebagai bentuk penghormatan karena mau bergabung pemerintah.

Mayoritas Partai Demokrat mengakui ingin merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ditanggapi beragam. Politisi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi tak masalah Demokrat gabung asal tidak diberi jabatan strategis di eksekutif.

"Untuk memperkuat koalisi pemerintah, baik saja. Tapi bukan dalam formasi di kabinet ataupun di faksi pimpinan-pimpinan di legislatif," kata Bobby, Selasa (12/8).

Alasannya, menurutnya, di level eksekutif perlu pengambilan keputusan yang cepat, sedangkan dalam kampanye Pilpres 2019 lalu banyak perbedaan sikap antara pendukung 01 dan 02. Seperti pengelolaan ormas, konsep pembangunan infrastruktur, konsep postur pertahanan dan lain-lain.

Demokrat sendiri merupakan partai pengusung paslon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bobby khawatir jika Demokrat duduk di kabinet akan menyulitkan di level teknis.

"Dan esensi pemilu serentak pilpres dan pileg, adalah koalisi pemerintah terbangun sebelumnya, kalau ini diacak-acak lagi karena ada kedip-kedipan, berarti 2024 tidak perlu ada threshold untuk capres, apalagi sistem pemilihan presiden tertutup," tuturnya.

Meski begitu, jika Demokrat benar merapat, baiknya diberi jabatan duta besar Korea Selatan sebagai bentuk penghormatan karena mau bergabung pemerintah.

"Sebagai penghormatan, rasanya bila dubes Korea Selatan ke depan, diberikan ke kader Demokrat, oke sekali. Pak Sarwo Edhie kan dulu mantan dubes di sana itu sebagai contoh keterwakilan partai yang mendukung pemerintah. Tapi tidak di kabinet," tandas Ketua Pemenangan Pemilu Sumbagsel Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Waketum Demokrat Syarief Hasan mengungkap kondisi internal partainya yang mayoritas ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi. Dengan catatan, ada chemistry yang terbangun antara koalisi Jokowi-Ma'ruf dan Demokrat.