Jokowi juga berpesan agar tidak ada lagi perpecahan di internal Golkar karena masalah pemilihan ketua umum.

Presiden Joko Widodo diklaim tidak akan ikut campur atau memberikan restu-restuan dalam pemilihan ketua umum Golkar periode 2019-2024. Agenda perebutan kursi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu adalah dinamika internal partai.

"Pak Jokowi tidak akan memberikan restu-restuan karena saya menganggap Pak Jokowi kepala negara," kata Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengatakan Jokowi mempersilakan siapapun untuk berkompetisi di internal partai masing-masing. Jokowi, kata Bamsoet, juga ingin pemilihan berjalan secara demokratis.

"Jokowi seorang negarawan jadi tidak ingin bicara masuk ke urusan partai, ini pembicaraan yang lalu," ujarnya.

Bamsoet melanjutkan Jokowi juga berpesan agar tidak ada lagi perpecahan di internal Golkar karena masalah pemilihan ketua umum. Menurutnya, Jokowi hanya mendoakan agar terpilih sosok yang terbaik sebagai orang nomor satu di Golkar. 

"Pesan beliau yang lalu jangan sampai terpecah, jadi tadi tidak ada bicara partai," tuturnya.

Bamsoet kembali membahas soal waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Ia menyatakan sampai saat ini, waktu Munas belum ditentukan bakal digelar Desember 2019, seperti yang diungkapkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Secara pribadi, politikus Golkar itu ingin Munas bisa dilaksanakan sebelum Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019.

Menurutnya, gelaran Munas dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden agar konsolidasi partai pengusung sudah tuntas.

"Yang ideal, jadi presiden tidak perlu deal dua kali, dan koalisi partai juga tidak deal dua kali untuk menyusun pilkada ke depan, tapi ini bukan keputusan saya ya," katanya.