BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit Rp28 triliun dan berniat menaikkan iuran anggotanya.

Tunjangan cuti tahunan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan naik dua kali lipat. Besarannya mencapai sekitar Rp300 juta.

Kenaikan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 112/PMK.02/2019. Beleid itu merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yakni PMK No 34/PMK.02/2015.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara terkait kenaikan tersebut. Menurutnya, kenaikan tersebut merupakan urusan internal BPJS dan enggan mengaitkannya dengan isu kenaikan iuran BPJS.

"Itu adalah internal mereka yang berhubungan dengan masalah administrasi yang berhubungan dengan pengaturan cuti maupun pembayarannya. Jadi sama sekali beda," kata Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Senin (12/8).

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang tengah mengalami defisit hingga Rp28 triliun tidak ada kaitannya dengan kenaikan tunjangan untuk para pimpinan. Saat ini, pemerintah masih terus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

"Tidak ada hubungannya itu. Itu adalah masalah internal yang kita perikss bagaimana mereka mengatur. Itu sama sekali berbeda," tuturnya.

Sri Mulyani pun berjanji bakal membahas isu-isu terkait BPJS kesehatan secara lebih mendalam, baik itu masalah kenaikan iuran hingga defisit keuangan yang tengah terjadi. Saat ini, pihaknya masih melakukan pembahasan terkait masalah tersebut.

"Kalau BPJS kesehatan dengan iuran dan lain-lain, nanti kita sampaikan secara lebih komprehensif dalam bentuk perpresnya," kata dia.

Dalam sebuah kesempatan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pernah menyebutkan bahwa penghasilannya mencapai Rp150 juta per bulan. Gaji tersebut seharusnya juga merupakan patokan yang sama dengan besaran Dirut BPJS Kesehatan. Menurutnya, itu artinya, tunjangan cuti tahunan yang dia terima bisa mencapai Rp300 juta.

Sementara itu gaji direksi lainnya sekitar 90 persen dari gaji dirut, gaji Ketua Dewas BPJSTK mencapai 60 persen dari gaji dirut dan anggota dewas 54 persen dari gaji dirut. Ketentuan itu juga telah diatur dalam Perpres No. 110 Tahun 2013.