Menteri Perdagangan mengaku tak mengetahui soal nama-nama penyuap yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih. Salah satu yang digeledah yakni  beberapa ruang di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Hasil geledah ada dokumen dan beberapa barang bukti elektronik," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS, Senin (12/8). Penggeledahan dan penyegelan itu dilakukan pada Jum'at (9/8).

Penyidik antirasuah juga menggeledah apartemen anggota DPR dari Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra di Permata Hijau, dan rumah anaknya di Cilandak, Jakarta, Sabtu (10/8).

Sebelumnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap pengurusan izin impor bawang putih. Mereka adalah tiga orang yang berperan sebagai pemberi dari pihak swasta yakni Chandry Suanda, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar. 

Sementara tiga orang lainnya berperan sebagai penerima yakni I Nyoman Dhamantra seorang Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Mirawati Basri yang merupakan orang kepercayaan I Nyoman, dan Elviyanto dari pihak swasta. 

Dalam perkara ini, KPK menemukan ada alokasi pemberian fee sebanyak Rp1.700-1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. 

Kuota yang diurus dalam impor ini ada 20 juta kilogram bawang putih atau 20 ribu ton. Dalam kegiatan ini sebelumnya KPK telah mengamankan 13 orang. Namun, yang ditetapkan sebagai tersangka adalah enam orang setelah melakukan proses pemeriksaan. 

Impor Bawang Putih

Terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku tak mengetahui soal nama-nama penyuap dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih hasil operasi tangkap tangan KPK. Enam orang, termasuk anggota Komisi VI DPR ditetapkan sebagai tersangka pada kasus itu.

"Saya enggak tahu, belum tahu. Kalau ada nama-nama itu pasti tidak akan dapat izin dan di-blacklist, pasti. Tapi kan kami lihat dulu perkembangannya," ujar Enggar di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8). 

Enggar mengatakan, proses perizinan impor semestinya menjadi kewenangan pihaknya di Kemendag. Tiap proses perizinan itu akan diajukan dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.