Dalam ketentuan yang baru, pemberian tunjangan bisa dua kali gaji atau upah yang diterima oleh anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi.

Tunjangan anggota dewan pengawas dan anggota direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan naik. Kini, tunjangan bisa diterima sebesar dua kali gaji atau upah yang diterima oleh anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi.

Kenaikan ini dilakukan di saat BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp28 triliun. Akibatnya, pemerintah bakal menaikkan iuran peserta BPJS.

"Untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS, perlu melakukan perubahan atas peraturan tentang manfaat tambahan lainnya dan insentif bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi BPJS," tulis pertimbangan beleid yang dikutip Bisnis.com, Senin (12/8/2019).

Aturan itu sudah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.02/2019. PMK ini merupakan perubahan dari beleid sebelumnya yakni PMK No.34/PMK.02/2015.

Jika dalam beleid lama, yakni PMK No.34/PMK.02/2015 besaran tunjangan maksimal satu kali gaji atau upah yang diberikan sekali setahun. Dalam ketentuan yang baru, pemberian tunjangan bisa dua kali gaji atau upah yang diterima oleh anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi.

Adapun kenaikan tunjangan cuti tahunan sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 11 PMK 34/2015. Pasal itu menjelaskan bahwa tunjangan cuti tahunan diberikan kepada anggota dewan pengawas dan anggota direksi apabila telah bekerja paling sedikit selama 12 bulan berturut-turut.