Jakarta, bizlaw -- Banyak yang beranggapan bahwa, terbentuknya koalisi besar usai Golkar dan PAN bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 adalah merupakan instruksi atau perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pimpinan partai.

Selain terdiri dari 4 partai parlemen, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB, koalisi ini juga diikuti oleh partai-partai non parlemen seperti PBB dan Partai Gelora. 

Namun hal itu dibantah oleh Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Bambang menyebut bahwa Presiden Jokowi bukan memberi perintah atau menginisiasi, tetapi hanya merestui terbentuknya koalisi besar ini.

"Bukti dukungan partai-partai ini atas restu, bukan perintah Pak Jokowi. Berbeda ya perintah dengan restu. Jadi koalisi ini direstui oleh Pak Jokowi agar pembangunan (negara) ini berkesinambungan," kata Bambang seperti dilansir dari rmol.id. Senin (14/8/23).

Bambang menjelaskan bahwa Jokowi punya harapan besar agar seluruh programnya yang belum tercapai diteruskan oleh pemerintahan mendatang.

"Koalisi ini bukan hanya untuk Pemilu 2024 saja, tapi niat untuk berkesinambungan membangun Indonesia yang tentunya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi yakni negara yang adil dan makmur dapat terealisasi," bebernya.

Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 itu menilai bahwa koalisi ini menjadi bukti kekuatan rakyat mendukung Prabowo. Bahkan ke depannya, dia berharap anggota koalisi juga bertambah.

"Pasti akan muncul dukungan dari partai-partai lain, bahkan yang sudah berkoalisi (dengan bacapres lain) sekarang masih bisa bergabung," tandasnya.