Jakarta, bizlaw -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN), di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/08/2023).

Jokowi mengatakan, jika ada permasalahan, baik soal lahan maupun pembiayaan anggaran dan perizinan, maka harus segera dikomunikasikan bersama dan dicari solusi yang inovatif.

“Ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," jelasnya.

Jokowi meyakini rakyat akan senang jika pihak pemerintah datang dengan pendekatan humanis saat membebaskan lahan, khususnya untuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Apalagi, jika lahan yang dibebaskan diganti untung. Ganti untung merupakan hal yang mesti dilakukan lantaran tujuan dari PSN adalah memberi manfaat untuk rakyat.

“Yang saya inginkan (rakyat) seneng. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik,” sambungnya.

Jokowi turut mengomentari konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Dirinya mengaku sudah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, ada salah komunikasi di jajaran bawah, yaitu pemberian lahan yang lokasinya masih belum tepat untuk warga.

Menurut Jokowi, masalah seperti ini seharusnya tidak perlu sampai presiden harus turun tangan.

“Masak urusan begitu (Rempang) harus sampai Presiden?" tandasnya.