Wapres Jusuf Kalla menilai maskapai asing belum tentu bisa bersaing dengan maskapai besar di Indonesia seperti Garuda Indonesia dan Lion Air.
Untung Rugi Maskapai Asing Beroperasi di Indonesia

Wapres Jusuf Kalla menilai maskapai asing belum tentu bisa bersaing dengan maskapai besar di Indonesia seperti Garuda Indonesia dan Lion Air.

Nikolaus Siswa | Kamis, 13 Juni 2019 - 13:38 WIB

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing membuka rute domestik di Indonesia. Langkah ini diambil lantaran harga tiket pesawat yang masih mahal.

Menurut Jokowi, dengan mengundang maskapai baru, konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Maskapai juga semakin efisien, sehingga berdampak terhadap harga tiket pesawat yang semakin terjangkau. (Baca juga: Presiden Jokowi Ingin Undang Maskapai Asing Untuk Atasi Tiket Mahal, Menhub Siap Kaji)

"Mungkin saat ini kompetisinya kurang banyak," kata Jokowi saat wawancara dengan kumparan. "Kita akan perbanyak kompetisi ini, sehingga mereka (maskapai) akan semakin efisien."

Saat ini, maskapai asing yang telah membuka rute penerbangan domestik adalah Indonesia AirAsia. Di mana 49,25 persen sahamnya dimiliki oleh AirAsia Investment Ltd.

Lalu apa untung ruginya jika maskapai asing buka rute domestik di Indonesia?

Wapres Jusuf Kalla menegaskan, tak setuju dengan usulan Presiden Jokowi soal maskapai asing membuka rute domestik di Indonesia. Menurutnya, maskapai asing itu belum tentu bisa bersaing dengan maskapai besar di Indonesia seperti Garuda Indonesia dan Lion Air. (Baca Juga: Presiden Jokowi Ingin Maskapai Asing Rambah RI, Garuda Indonesia: Pemerintah Harus Fair!)

"Bukan solusi, sudah masuk maskapai asing AirAsia, itu kan asing dari Malaysia, tapi dia juga tidak sanggup bersaing di Indonesia. Dulu saya sering pakai ke Makassar, sekarang ndak ada lagi tuh ke Makassar, sekarang AirAsia yang bergerak hanya ke Bali," kata JK.

Namun, saat ini rute penerbangan AirAsia sangat terbatas. Itu disebabkan AirAsia tak bisa bersaing dengan maskapai lain di Tanah Air. Bahkan, tarif tiket pesawat dalam negeri tidak mengalami penurunan dengan adanya AirAsia. (Baca Juga: Maskapai Asing Tak Bakal Bikin Harga Tiket Pesawat Jadi Murah, AirAsia Justru Merugi)

"Jadi tidak sanggup juga bersaing walaupun masuk maskapai asing bukan solusi. Dia juga tidak bisa bersaing, buktinya AirAsia itu," ujarnya.

Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakin masuknya maskapai asing dapat menurunkan harga tiket domestik. Menurutnya, maskapai dalam negeri yang sudah beroperasi lama melakukan perubahan, sehingga menciptakan tarif yang seimbang.

"Saya masih menaruh harapan bahwa maskapai yang ada melakukan reformasi lah, supaya ada keseimbangan harga, supply demand," kata Budi.

Menurutnya, jika perubahan telah dilakukan dan keseimbangan terjadi, maka masyarakat akan tetap mengandalkan maskapai dalam negeri. Dia belum bisa memastikan, keefektifan maskapai luar negeri. "Sehingga maskapai asing second alternatif. Efektif atau tidak tergantung kesiapan mereka sendiri," ujar Budi.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE, Pieter Abdullah menegaskan, hal yang harus dipastikan apabila maskapai asing benar-benar masuk ke Indonesia adalah apakah mampu membuat harga tiket pesawat kembali terjangkau oleh masyarakat.

"Yang paling penting dari wacana itu adalah apakah benar akan memperbaiki dan bermanfaat secara sosial bagi masyarakat kita? Dengan asing masuk, apakah secara otomatis harga tiket pesawat turun?" kata Pieter dalam acara diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta.

Pieter mengaku ragu apabila maskapai asing ikut berkompetisi dalam pasar penerbangan nasional, maka hal itu akan mampu menurunkan harga tiket pesawat. Sebab, menurutnya, perbandingan antara harga tiket pesawat di Indonesia dengan di luar negeri itu tidak apple to apple.

"Satu, dari sisi struktur cost yang dihadapi maskapai kita dengan yang dihadapi maskapai luar, itu saja sudah berbeda. Kondisi domestik kita dengan mereka saja berbeda," ujarnya.

Pieter mencontohkan dari aspek moneter, di mana suku bunga yang harus ditanggung Garuda Indonesia terkait struktur biaya operasionalnya, sangat berbeda dengan yang biasanya diterapkan oleh maskapai asing.

"Garuda menanggung suku bunga yang begitu tinggi sementara yang di Singapore Airlines suku bunganya rendah. Sehingga akan berdampak sekali terhadap pricing tiket mereka," kata Pieter.

Lalu, maskapai asing apa saja yang sudah tertarik buka rute di Indonesia? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani memperkirakan ada tiga nama maskapai regional atau asing dari tiga negara, yakni Malaysia, Australia, dan Singapura tertarik buka rute domestik di Indonesia. Apa saja?

"Yang siap itu AirAsia, Jet Star, dan Scoot," jelas Hariyadi. (Baca Juga: 'Direstui'Jokowi, Ini 3 Maskapai Asing yang Bakal Terbang di RI)

Dengan mengundang maskapai baru, konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Maskapai juga semakin efisien
Presiden Jokowi Ingin Undang Maskapai Asing Untuk Atasi Tiket Mahal, Menhub Siap Kaji

Dengan mengundang maskapai baru, konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Maskapai juga semakin efisien

Nikolaus Siswa | Sabtu, 01 Juni 2019 - 11:03 WIB

Presiden Joko Widodo ingin mengundang maskapai asing untuk mengantisipasi mahalnya harga tiket pesawat saat ini. Dengan hadirnya maskapai asing diharapkan ada kompetisi terkait tarif pesawat.

"Mungkin saat ini kompetisinya kurang banyak," kata Jokowi saat wawancara dengan kumparan.

Saat ini industri penerbangan Indonesia hanya dikuasai dua pemain yakni Lion Air dan Garuda Indonesia. Lion Air menguasai tiga maskapai yakni Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Sementara Garuda menguasai Garuda Indonesia, Cililink, Sriwijaya Air, dan Nam Air.

Menurut Jokowi, dengan mengundang maskapai baru, konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Maskapai juga semakin efisien, sehingga berdampak terhadap harga tiket pesawat yang semakin terjangkau.

"Kita akan perbanyak kompetisi ini, sehingga mereka (maskapai) akan semakin efisien," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, saat ini perizinan di Indonesia memungkinkan maskapai asing beroperasi di Tanah Air. Maskapai asing bisa mendirikan perusahaan (perseroan terbatas) dan membuka rute-rute domestik.

"Lho kita kan juga terbuka. Yang penting kompetisilah. Saya kira di dalam negeri sendiri kalau ada kompetisi kan bagus," jelasnya.

Saat ini, maskapai asing yang telah membuka rute penerbangan domestik adalah Indonesia AirAsia. Di mana 49,25 persen sahamnya dimiliki oleh AirAsia Investment Ltd.

Menanggapi keinginan Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan mengkajinya. Menurutnya, ide tersebut bisa dilaksanakan asalkan tidak melanggar azas cabotage.

“Ya, ide Pak Presiden bagus sekali, kita akan mempelajari. Insya Allah itu bisa dilaksanakan tentunya memperhatikan asas cabotage,” kata Menhub Budi Karya.

Azas cabotage adalah kepemilikan saham tidak lebih dari perusahaan nasional, yakni 49% asing, 51% dalam negeri.

“Perusahaan asing itu harus memiliki perusahaan di sini di mana dimiliki oleh Indonesia 51 persen, juga terus mengikuti syarat-syarat lain,” katanya.

Menhub mengatakan kebijakan tersebut tidak perlu mengganti undang-undang yang ada dan berlaku. “Enggak perlu diganti, yang lain ikut saja. Saya pikir ide yang bagus dari Presiden Jokowi,” katanya. 

Garuda Indonesia dan Lion Air saat ini menguasai tujuh maskapai penerbangan di Indonesia.
Duopoli Bikin Tiket Mahal, Garuda Indonesia dan Lion Air Kompak Membantah

Garuda Indonesia dan Lion Air saat ini menguasai tujuh maskapai penerbangan di Indonesia.

Nikolaus Siswa | Sabtu, 08 Juni 2019 - 10:01 WIB

Dua maskapai, Garuda Indonesia dan Lion Air disebut-sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan praktik duopoli. Hal ini menyebabkan harga tiket pesawat melambung tinggi.

Garuda Indonesia dan Lion Air pun langsung buka suara soal tudingan lakukan duopoli. Mereka kompak membantah pernyataan yang disampaikan Menko Darmin itu. (Baca Juga: Duopoli Bikin Tiket Mahal, Menko Darmin Sebut Garuda Indonesia dan Lion Air)

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menegaskan, penentuan harga tiket dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah.

"Garuda Indonesia tidak pernah melakukan praktik duopoli dalam menentukan harga tiketnya kepada publik dan Garuda patuh atas seluruh aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah," ujar Rosan dilansir dari detikcom.

Saat ini ada empat maskapai yang berada di bawah grup BUMN penerbangan itu. Empat maskapai itu adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Citilink, dan Nam Air.

Menurut Rosan, penentuan harga tiket disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 14/2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 106/2019.

"Perlu diketahui bahwa harga tiket penerbangan tidak diatur oleh maskapai namun diatur oleh pemerintah lewat PM no 14 tahun 2016 dan terbaru KM 106 tahun 2019 dimana pemerintah telah menurunkan harga jual TBA (tarif batas atas) hingga 16% yang harus dijalankan oleh maskapai," terangnya.

Selain itu, menurut Rosan, harga tiket selama ini, yang terhitung murah, merupakan harga diskon imbas dari persaingan usaha. Lalu, masyarakat terlanjur menganggap itulah harga sebenarnya.

"Mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa harga tiket yang ada selama ini adalah harga tiket diskon akibat persaingan tidak sehat yang terjadi selama ini sehingga masyarakat menilai itu harga riel padahal tidak," jelas Rosan.

Akibat harga murah yang terlalu sering diberikan justru pihak maskapai banyak yang mengalami kerugian. Rosan menambahkan Garuda sudah menghitung biaya secara transparan. Dia juga menilai pihaknya pun terus melakukan efisiensi.

"Perhitungan harga tiket Garuda Indonesia juga dilaksanakan dengan transparan sesuai cost yang ada, sesuai jenis pesawat, dan secara terus menerus melakukan efisiensi," kata Rosan.

(Baca Juga: Terlibat Kartel, Garuda Indonesia Didenda Rp190 Miliar di Australia)

Kompak dengan Garuda Indonesia, Lion Air juga membantah pernyataan Menko Darmin itu. Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menjelaskan, penentuan harga tiket di Lion Air Group ditentukan 4 komponen penting.

"Pertama terdiri dari tarif dasar (basic fare) tiket pesawat menurut jarak," ujarnya.

Lion Air Group setidaknya menguasai tiga maskapai penerbangan besar di Indonesia. Yakni Lion Air, Batik Air, dan Wings Air.

Kedua mengandung pajak (government tax) dengan kisaran 10% dari harga dasar (basic fare) tiket pesawat. Lalu ada unsur iuran wajib asuransi yang disingkat IWJR (Iuran Wajib Jasa Raharja).

Terakhir atau keempat berisi Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax dimasukkan langsung dalam biaya tiket pesawat.

"Besarnya pun berbeda-beda sesuai dengan bandar udara di masing-masing kota," tambah Danang.

Dia juga menegaskan bahwa Lion Air patuh dan menjalankan kebijakan regulator dan standar prosedur operasi (SOP) perusahaan serta ketentuan internasional.

"Jika berhubungan dengan harga jual tiket, bahwa besaran tarif tiket (harga jual) yang dijalankan telah sesuai aturan regulator, Lion Air Group tidak menjual yang melebihi batas atas/ maksimum atau menjual masih berada di bawah koridor tarif batas atas layanan kelas ekonomi domestik," tuturnya.

Lalu dalam menentukan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi domestik, Lion Air Group, kata Danang telah melakukan perhitungan secara bijak. Harga jual tiket menurut aturan yang dibedakan sesuai jenis penerbangan yang menggunakan pesawat jet dan baling-baling (propeller).

"Lion Air Group menawarkan kelompok layanan yang dapat disesuaikan kebutuhan pelanggan yaitu Batik Air menyediakan konsep layanan premium/ maksimum (full service airlines) dengan pesawat jet sedangkan layanan standar minimum (no frills) diberikan oleh Lion Air dengan pesawat jet dan Wings Air menawarkan terbang menggunakan propeller," tutupnya.

Sejauh ini tidak ada negara yang mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik. Sekalipun di Amerika Serikat.
Maskapai Asing Rambah RI, Alvin Lie Ingatkan Jokowi Soal Kedaulatan Bangsa

Sejauh ini tidak ada negara yang mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik. Sekalipun di Amerika Serikat.

Nikolaus Siswa | Kamis, 13 Juni 2019 - 10:42 WIB

Rencana Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing merambah penerbangan RI menuai pro dan kontra. Rencana tersebut kini dinilai bertentangan dengan azas cabotage atau kedaulatan negara dan UU Nomor 1 Tahun 2009.

Hal tersebut disampaikan pengamat penerbangan Alvin Lie. Menurutnya, sesuai dengan azas cabotage dan UU 1/ 2009 tentang Penerbangan, kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak dalam bisnis angkutan udara adalah maksimal 49 persen.

"Silakan simak UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 108. Kemudian Perpres 44 tahun 2016 tentang bidang investasi yang ditutup atau terbuka dengan persyaratan, itu di lampiran 3 itu ada di sana," kata Alvin Lie di Jakarta.

Alvin Lie menjelaskan, sejauh ini tidak ada negara yang mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik. Amerika yang dikenal sebagai negara liberal sekalipun tidak mengizinkan hal demikian. Kalau pun ada maskapai asing yang beroperasi, maka maskapai tersebut harus berbadan hukum Indonesia.

"Kalau mengizinkan maskapai asing melayani rute domestik berarti pemerintah telah menggadaikan kedaulatan kita. Negara mana pun di dunia termasuk Amerika yang paling liberal itu tidak mengizinkan maskapai asing melayani rute domestiknya. Kalau (rute) internasional silakan. Kalau domestik coba negara mana yang mengizinkan? Tidak ada satu pun negara yang mengizinkan," ujarnya.

Sebagai contoh, Alvin menyebut AirAsia. Maskapai asal negeri Jiran tersebut dapat beroperasi di rute domestik Indonesia lantaran berbadan hukum Indonesia dengan porsi kepemilikan Indonesia lebih besar.

"Airasia kan Airasia Indonesia beda, badan hukumnya Indonesia. Itu beda sama AirAsia di Malaysia. Seperti juga Thai Lion. Namanya Lion, tapi pemiliknya mayoritas Thailand. Batik Malaysia memang manajemennya dari Indonesia tapi pemiliknya mayoritas Malaysia juga," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) berencana untuk akan mengundang maskapai asing untuk membuka rute domestik, sehingga konsumen nantinya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Selain itu, maskapai juga semakin efisien, sehingga berdampak terhadap harga tiket pesawat yang semakin terjangkau. 

Menurut Luhut, salah satu kesalahan pemerintah adalah membiarkan harga avtur terlalu tinggi
Harga Tiket Pesawat Mahal Akibat Duopoli, Menko Luhut 'Bela' Garuda Indonesia dan Lion Air

Menurut Luhut, salah satu kesalahan pemerintah adalah membiarkan harga avtur terlalu tinggi

Nikolaus Siswa | Rabu, 12 Juni 2019 - 17:01 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal kabar duopoli maskapai penerbangan yang menyebabkan mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia.

Menurut Luhut, salah satu kesalahan pemerintah adalah membiarkan harga avtur terlalu tinggi, bahkan lebih tinggi dari harga patokan Mid Oil Platts Singapore (MOPS) Singapura.

"Makanya saya pernah katakan, nanti harus ada satu lagi pembanding. Ada yang bilang (agar harga avtur) disubsidi di daerah, ya carilah partner yang mau subsidi di daerah. Masak Singapura bisa lebih murah 20% dari kita?" ujarnya seperti dilansir Antaranews, Jakarta.

Luhut menambahkan, masalah lain atas tingginya harga tiket pesawat adalah inefisiensi yang terjadi di Garuda Indonesia dan Lion Air, dua maskapai utama yang mendominasi penerbangan nasional.

Inefisiensi, menurut mantan Menko Polhukam itu, terjadi untuk pembelian pesawat yang tidak sesuai dan tidak efisien. "Tapi sekarang Garuda sedang memperbaiki, begitu pula di Lion," katanya.

Mantan Kepala Staf Presiden itu menuturkan meski didominasi dua grup maskapai, tidak ada duopoli dalam penerbangan nasional. Pasalnya, maskapai asal Malaysia AirAsia juga telah beroperasi di Indonesia. "Jadi kalau duopoli, saya rasa enggak juga," imbuhnya.

Luhut mengatakan secara bertahap akan terjadi penyesuaian harga. Namun, dia mengatakan kenaikan harga dalam penyesuaian tidak bisa dihindari.

"Memang harga itu juga harus dinaikkan, hanya memang kenaikkan harus dilakukan secara gradual (bertahap) dan di sektor orang-orang mampu. Yang kurang mampu, harga itu dikasih subsidi. Karena tidak boleh juga dong kita terlalu beda jauh dengan di luar," pungkasnya.