Quick count  adalah proses metodologi yang menggunakan nalar akademis. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. 
Bagaimana Cara Lembaga Survei Pertanggung jawabkan Quick Count Pilpres 2019 ?  

Quick count adalah proses metodologi yang menggunakan nalar akademis. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. 

YUSWARDI A SUUD | Senin, 22 April 2019 - 20:30 WIB

WAKTU hampir tengah malam ketika Deni Irvani bangkit dari tempat duduknya dan meraih pengeras suara, lalu berdiri di hadapan sejumlah sejumlah petugas yang duduk mengelilingi meja-meja bundar di Balai Kartini pada Rabu malam, 17 April 2019. 

Malam itu, Deni yang adalah Direktur Riset di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memutuskan menghentikan sementara proses hitung cepat yang telah dilakukan sejak pagi, dan dipublikasikan progresnya tahap demi tahap ke publik lewat sejumlah stasiun televisi. 

“Tugas kita adalah melakukan pekerjaan ini dengan benar sesuai kaidah keilmuan dan mendekati kebenaran. Soal siapa yang menang, itu bukan urusan kita,” kata Deni yang disambut tepuk tangan sejumlah petugas yang sejak pagi terus menginput data yang diperoleh dari lapangan. 

Saat Deni memutuskan menghentikan rekapitulasi malam itu, hasil penghitungan di layar lebar  menunjukkan data masuk telah mencapai 96,7 persen dari total 6.000 TPS yang dijadikan sebagai sampel.   

Hasilnya: Joko Widodo unggul dengan perolehan 54,85 persen suara. Sedangkan Prabowo Subianto mendapat 45,15 persen. 

Malam itu, Deni mengatakan, belum semua data masuk lantaran petugas data center yang menginput data di Balai Kartini, kesulitan menghubungi petugas di lapangan, umumnya di kawasan timur Indonesia seperti Papua. 

Dua hari berselang, ketika memaparkan hasil akhir quick count bersama sejumlah lembaga survei lain yang tergabung dalam Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi), pada 19 April 2019. 

SMRC memaparkan, hingga perhitungan suara ditutup, dari target 6.000 TPS sampel, ada 93 TPS yang tak bisa dijangkau oleh relawan quick qount. Dengan demikian, data yang dihimpun datang dari 5.907 TPS atau 99,83 persen. 

Dengan suara masuk 99,83 persen itu, Jokowi meraih mengantongi 54,83 persen, dan Prabowo mendulang 45,17 persen suara.  Dengan kemungkin sampllng error 0,50%, maka perolehan suara Jokowi diperkirakan antara 54,33% hingga 55,33 persen. Sementara Prabowo antara 44,67% hingga 45,67 persen. 


Mengapa memilih 6.000 TPS Sampel? 

Dalam pemaparannya, SMRC menyatakan pemilihan sampel TPS dilakukan dengan metode Stratified Systematic Cluster Random Sampling dari populasi tersebut.  Stratifikasi TPS dikelompokkan menurut wilayah Dapil DPR RI dan status pedesaan - perkotaan. 

Di masing-masing stratum (irisan Dapil dan wilayah pedesaan-perkotaan), dipilih TPS (sebagai cluster) secara sistematic random sampling dengan jumlah proporsional. Total dirandom 6000 TPS. 

Pemilihan sampel 6.000 TPS dilakukan karena ingin sampling eror di bawah 1 persen, dan mendapat gambaran kasar kekuatan partai per dapil.  Dari hasil simulasi diketahui bahwa quick qount 6000 TPS bisa menghasilkan akurasi yang sangat tinggi (error 0,47 persen). 

Pemilihan sampel inilah yang menjadi faktor penentu hasil hitung cepat. Andai saja, sampel yang dipilih dominan di kantong suara kandidat tertentu, maka hasilnya pun akan berbeda. 

Dalam quick qount ini, SMRC tidak mengambil sampel TPS di luar negeri. Diakui itu bisa menambah error quick qount karena quick count memiliki potensi bias. 

Namun, pengalaman 2014, bias quick count akibat tidak masuknya TPS luar negeri sangat kecil: hanya 0,0030%


Bagaimana Alur Pelaporannya? 

Data yang dihasilkan dari quick count didapat dari relawan yang ditugas di TPS. Setiap TPS sampel ditugaskan satu orang relawan yang telah dilatih sejak Maret 2019. Setiap relawan bertanggung jawab kepada koordinator wilayah. 

Relawan di lapangan itu lantas mengirim data hasil suara di TPS lewat apilkasi pengiriman data. Data itu, oleh petugas yang bertugas di Balai Kartini,  diinput ke sistem dan divalidasi. Hasilnya, kemudian ditransfer ke sejumlah media televisi yang bekerja sama dengan SMRC. 

“Perlu kami tegaskan, quick count ini bukan hasil akhir. Lewat quick qount diharapkan spekulasi akibat ketidakpastian hasil pemilu bisa dikurangi atau diredam,” kata Deni. 

 “Yang lebih penting quick count adalah instrumen pembanding untuk hasil rekaputulasi suara akan dilakukan KPU.  Kalau tidak ada quick count kita tidak punya alat untuk mengecek kualitas kerja KPU yang dibiayai mahal oleh rakyat,” tambah Deni. 

Anggota Dewan Etik PERSEPI yang juga Guru Besar Ilmu Statistik Institute Pertanian Bogor (IPB), Asep Saefuddin memastikan hasil quick count dari semua lembaga survei anggota PERSEPI  dilakukan dengan integritas tinggi. 

“Buktinya, hari ini mereka berani menunjukkan transparansi datanya. Anda bisa lihat dapur dari tiap lembaga di bawah Persepi yang melaksanakan quick count,” kata Asep  saat berbicara di Ekspose Data Hasil Quick Count di Hotel Morrissey, Jakarta, Sabtu, (20/4).

Quick count, kata Asep, adalah proses metodologi yang menggunakan nalar akademis. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. 

“Quick count ini bukti kemajuan dan modernisasi demokrasi Indonesia. Kita menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis kita berpolitik,” jelasnya.

Asep menegaskan, data dan metode quick count yang bisa dipertanggungjawabkan juga harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi dengan menuding hasil quick count sebagai kebohongan atau upaya menggiring opini.

“Tidak perlu baper (bawa perasaan) dengan hasil quick count. Selama ada data yang benar dan metode secara statistika berani dibuka, ya hasilnya akurat,” kata Asep. []

Baca juga:
Ketika Quick Count Buktikan Kecurangan di Pilpres 
 

Ini kisah tentang bagaimana hasil quick count membongkar kecurangan dalam sebuah pemilihan presiden. 
Ketika Quick Count Buktikan Kecurangan di Pilpres 

Ini kisah tentang bagaimana hasil quick count membongkar kecurangan dalam sebuah pemilihan presiden. 

YUSWARDI A. SUUD | Senin, 22 April 2019 - 11:45 WIB

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat perolehan suara Pilpres 2019 sebagai tukang bohong. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Prabowo menuding lembaga survei tidak dipercaya lagi oleh rakyat. 

"Hei tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika," tegas Prabowo.

"Mungkin kalian tukang bohong lembaga survei, bisa bohongi penguin-penguin di Antartika. Indonesia sudah tidak mau dengar kamu lagi," tambah Prabowo, Jumat, 19 April 2019.

Sehari berselang, pada Sabtu, 20 April 2019, organisasi yang mewadahi lembaga survei yakni Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) menggelar jumpa pers dan buka-bukaan tentang metologi hitung cepat yang dilakukan anggotanya. 

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk (UI), Anggota Dewan Etik Persepi Asep Saefuddin (IPB), Ketua Persepi Phillips J Vermonte (CSIS), Sekretaris Persepi Yunanto Wijaya (Charta Politika), Djayadi Hanan dari SMRC serta sejumlah pimpinan lembaga survei anggota Persepi. 

Para perwakilan lembaga survei pun menolak tudingan Prabowo. Ketua Persepi Philips J Vermonte bahkan meminta kubu Prabowo membuka datanya. 

Philips menambahkan, klaim kemenangan 62 persen dari kubu Prabowo harusnya bisa dilacak dari sampel TPS yang pilih. Sebab, jika laporan yang masuk sebagian besar dari TPS yang memenangkan Prabowo, dalam metode quick qount, hal itu tidak memenuhi kaidah sampel random dan representasi populasi. Dengan kata lain, metodenya tidak sesuai dengan yang dilakukan lembaga survei. 

Keterwakilan sampel random dan representasi yang dimaksud, misalnya, jika TPS yang dipilih sebagai sampel lebih banyak berada di daerah lumbung suara salah satu calon, maka sudah pasti hasilnya akan memenangkan salah satu calon yang menguasai daerah tersebut. 

"Hasil quick count oleh lembaga survei ini bisa ditelusuri dari mana saja TPS-nya. Karena itu, kami minta pihak-pihak yang menyalahkan lembaga survei untuk juga sama-sama membuka datanya," kata Philips lagi. 

"Dalam penilaian kami, exit poll dan quick count itu scientific dan dapat dipertanggung jawabkan. Dia bukan abal-abal atau aktifitas menipu penguin-penguin," kata Philips. 

Philips menambahkan, dua lembaga survei yang diketahui berafilisi dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga juga hasilnya memenangkan Jokowi - Maruf. 

"Kedai Kopi dan Median saja quick count-nya yang menang 01 (Jokowi - Maruf)," tambah Philips.

Diakui, hasil quick qount bukanlah hasil resmi, melainkan sebagai data pembanding. Faktanya, sejak pertama kali dilakukan di Indonesia pada 2004, hasil quick qount tak jauh beda dengan hasil resmi penghitungan KPU selaku penyelenggara pemilu. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Mutadi menegaskan, hasil hitung cepat oleh lembaga survei sebenarnya tak hanya memberi gambaran tentang siapa pemenangnya, melainkan juga sebagai alat kontrol dan indikasi perolehan suara. Tujuannya, untuk mengantisipasi potensi kecurangan. 

Kasus Filipina

Pernyataan Burhanudin tentang quick count sebagai alat kontrol yang membongkar kecurangan pemilu, pernah terjadi di Filipina pada 1986. Saat itu, ada dua pasangan yang bertarung, yakni Ferdinand Marcos sebagai petahana dan Corazon Aquino sebagai sang penantang. 

Ketika itu, mayoritas masyarakat Filipina menginginkan Marcos lengser dari posisi yang sudah didudukinya sejak 1965. Di era Marcos, isu korupsi, kolusi dan nepotisme begitu kentara terjadi di sana. 
 
Adalah lembaga National Citizens Movement for Free Election (NAMFREL) yang memutuskan mengawal hasil Pilpres 1986. Cara mengawal mereka adalah melakukan metode hitung cepat dan telah terverifikasi Komisi Pemilu Filipina yang bernama Comelec.

NAMFREL menempatkan 500 ribu relawan di berbagai TPS di wilayah Filipina. Hasil yang diumumkan KPU-nya Filipina, Comelec,  menyatakan Marcos dan Aquino sama kuat pada sehari setelah pemilihan, lalu Marcos dinyatakan menang dengan 10.807.197 juta suara (53,62 persen).

Namun, data NAMFREL menunjukkan hasil berbeda. Mereka menghimpun dari 85 ribu TPS atau 70 persen dari total TPS di Filipina. Hasil quick NAMFREL menunjukkan Aquino menang dengan 7.502.601 suara, sedangkan Marcos mendapatkan 6.787.556 suara.

Lantaran kecurangannya terbongkar, pihak Marcos disinyalir melakukan tindak kekerasan. Sejumlah aktivis NAMFREL mendapat perlakuan tak menyenangkan, bahkan ada yang digantung di Ilocos.

Puncak kekacauan adalah aksi mogok yang dilakukan 35 teknisi COMELEC. Mereka mendapat perintah untuk memanipulasi hasil Pilpres 1986 demi keuntungan Marcos. 

Sementara Marcos bertahan dengan klaim kemenangannya, ribuan demonstran tumpah ruah mendukung Aquino di jalan Epifano de los Santos Avenue (EDSA). Revolusi digaungkan. 

Pada 25 Februari 1986 Marcos pun jatuh dan melarikan diri ke luar negeri. Pada hari yang sama, Aquino dilantik sebagai presiden baru Filipina. []

Mereka sudah banyak menyatakan harapan tentang ideal Indonesia. Sekarang gantian, kita berharap kepada mereka.
Opini Denny JA: Berharap kepada Kaum Cerdik Pandai di Kubu Prabowo, Selamatkan dari Komedi Lebih Jauh

Mereka sudah banyak menyatakan harapan tentang ideal Indonesia. Sekarang gantian, kita berharap kepada mereka.

DENNY JANUAR ALI | Rabu, 24 April 2019 - 10:34 WIB

SAYA membaca daftar calon menteri jika Prabowo menjadi presiden. Daftar itu beredar luas di media sosial. Cukup banyak nama para cerdik pandai di sana: Rizal Ramli, Salim Said, Chusnul Mariyah, Bambang Widjojanto, Drajat Wibowo, Didik J Rachbini dan Rocky Gerung.

Sebagian dari mereka tak hanya akademisi, tapi juga aktivis. Sebagian dari mereka tak hanya intelektual, tapi dikenal pemberani menyatakan apa adanya.

Mereka sudah banyak menyatakan harapan tentang ideal Indonesia. Sekarang gantian, kita berharap kepada mereka.

Tapi apa yang kita harap mereka kerjakan? Tiga hal saja. Tak usah banyak. Namun jika dikerjakan, dengan keberanian yang pernah mereka tunjukkan dalam jejak selama ini, dengan kecerdasan yang sudah kita tahu, mereka dapat membuat situasi hiruk pikuk masa kini lebih baik.

***

Sebelum menyampaikan tiga harapan itu, kita apresiasi dulu mantan presiden SBY. Betapa ia menunjukkan kelasnya sebagai negarawan. Ketika ia melihat ada kepentingan negara kurang diuntungkan, politik partisan ia kalahkan.

Lihatlah sikapnya. Ketika pawai paling akbar kubu Prabowo di GBK Jakarta tak menggambarkan keberagaman Indonesia, lantang SBY berseru. Jangan eksklusif. Indonesia untuk semua. All for All.

Ketika minimal 6 lembaga survei menyampaikan hasil quick count di minimal 13 stasiun TV, dan ini quick count yang sudah puluhan kali dibuat lembaga survei itu, dengan jejak yang tak pernah salah, SBY membaca gelagat.

Semua Quick Count memenangkan Jokowi dengan angka 54-55 persen. Terbaca ketidak puasan kubu Prabowo mulai riuh rendah. Bahkan sebelumnya, Amien Rais menyerukan people power jika pemilu curang.

SBY kembali bersikap. Ia mulai menarik pasukan Demokrat dari markas Prabowo. SBY kembali menyerukan jangan pernah melakukan tindakan yang melawan hukum dan melanggar konstitusi.

Tapi hal serupa apa yang kita harap dilakukan oleh kaum cerdik pandai di kubu Prabowo?

***

Pertama, kita harap para cerdik pandai itu mendekati Prabowo, rebut Prabowo dari pengaruh lingkaran yang hanya membuat ABS (Asal Bapak Senang) saja.

Rizal Ramli hingga Rocky Gerung sebaiknya bersatu mendatangi Prabowo. Jangan biarkan Prabowo malah lebih dipengaruhi oleh mereka yang diragukan kemampuan untuk membuat penialain rasional.

Contoh paling sederhana: Klaim kemenangan. Prabowo merasa mempunyai data perhitungan real count. Ia pun mengklaim menang 62 persen. Karena data itu, bahkan ia membuat perayaan kemenangan.

Bukankah para cerdik pandai di kubu Prabowo dapat dengan mudah membantu Prabowo menelaah kebenaran laporan real count itu? Dan itu teramat sederhana. Matematika tingkat elementer.

Misalnya, cukup dengan menunjukkan, apakah data real count itu valid. Apakah itu bukan data palsu. Katakanlah itu valid, tapi apakah sudah cukup prosentase data yang masuk untuk mengklaim kemenangan?

Apakah data itu diambil dari 34 provinsi secara proporsional dan random? Ataukah data Real Count itu hanya berasal dari provinsi yang kubu Prabowo menang saja.

Dari 34 Provinsi, memang Prabowo menang di 14 provinsi. Jika data itu mayoritas hanya dari 14 provinsi yang menang, dan hanya sedikit saja, tidak proporsional dari 20 provinsi yang Prabowo kalah, jelas itu cara menghitung yang salah.

Terlalu besar klaim kemenangan itu jika bersandar pada kesalahan elementer matematika.

Saya meyakini ada yang salah dalam klaim kemenangan Prabowo itu karena saya sudah 200 kali melakukan Quick Count. Semua hasil Quick Count LSI Denny JA tak pernah meleset soal siapa yang menang. Di tahun 2019, yang menang bukan Prabowo! Yang menang Jokowi!

Maukah, beranikah kaum cerdik pandai di belakang Prabowo memeriksa klaim kemenangan Prabowo itu?

***

Kedua, dekati Prabowo, beri masukan alternatif soal apa yang sebaiknya dilakukan sebelum keluar hasil resmi KPU. Memang berdasarkan jadwal, hasil resmi KPU akan dilakukan tanggal 22 Mei 2019.

Tapi perhitungan manual bisa dilacak prosentasenya di website resmi KPU. Di awal Mei, data sudah menunjukkan perhitungan di atas 90 persen. Hasil resmi KPU resmi kemudian tak akan banyak berbeda dengan data 90 persen itu.

Sebelum tiba data itu, rebut Prabowo dari kaum demagog. Tiada guna manuver perayaan kemenangan, jika ujungnya ternyata kalah. Di era digital, semua manuver yang ternyata salah akan menjadi komedi abadi.

Jejaknya sudah ada. Di tahun 2014, Prabowo sudah sujud syukur merayakan kemenangan. Dan kita tahu, betapa sujud syukur Prabowo itu kini menjadi bulan-bulanan publik.

Di tahun 2019, Prabowo juga sudah terlanjur sujud syukur kembali. Tapi Prabowo masih bisa diselamatkan dari komedi lebih jauh.

Maukah dan berani kah kaum cerdik pandai di belakang Prabowo menahan Prabowo agar menunda semua rencana perayaan akibat klaim kemenangan?

***

Ketiga, dekati Prabowo, berikan pandangan alternatif soal cara mengukur kecurangan pemilu. Kini beredar luas sekali aneka video soal kecurangan. Di era segala hal bisa diedit, publik awal kadang tak bisa membedakan mana yang asli, mana yang edit.

Sampaikan kepada Prabowo, pasti ada ketidak sempurnaan dalam pemilu. Apalagi untuk pemilu Indonesia 2019 yang paling besar dalam sejarah manusia. Sekali lagi saya ulangi; pemilu Indonesia 2019 paling besar dalam sejarah manusia.

Digabungnya pemilu presiden dengan pemilu legislatif, banyaknya nama calon dari setiap partai di aneka dapil, membuat kerumitan sendiri.

Pasti ada ketidaksempurnaan. Namun ada ukuran untuk tahu dan menentukan. Apakah ketidaksempurnaan ini tidak signifikan untuk mempengaruhi pemilu. Ataukah ini kelas kecurangan yang massif, sistematis dan terstruktur.

Berikan pula rekomendasi yang sesuai dengan prosedur demokrasi. Hindari rekomendasi yang dapat berujung kerusuhan, apalagi jika semata didasari oleh salah baca data.

Rebut Prabowo dari para demagog yang ingin mencari keuntungan dari gunjang-ganjing.

Maukah dan beranikah para cerdik pandai di belakang Prabowo merebut Prabowo dari bujukan yang membuat semua kita menyesal di kemudian hari.

***

Saya termasuk yang percaya dengan integritas dan keberanian teman teman para cerdik pandai yang kita di belakang Prabowo.

Rizal Ramli, Salim Said, Chusnul Maryah, Didik J Rachbini, Drajat Wibowo, Rocky Gerung, Bambang Widjojanto, the Big Brother is watching you! Tapi Big brother di era digital bukan pemerintah. Ia adalah Google Search yang serba mencatat.

Om Google segera merekam apa yang dikerjakan dan tidak dikerjakan kaum cerdik pandai ini paska pencoblosan, 17 April hingga 22 Mei 2019.

Kitapun bersetuju dengan kearifan lama. Sebuah bangsa bisa terpuruk bukan karena banyaknya orang jahat. Tapi karena para cerdik pandai, berdiam diri, tidak bertindak mengambil tanggung jawab.

Dan inilah momen yang ditunggu. Apakah para cerdik pandai di belakang Prabowo ini benar benar menjalankan politik akal sehat yang sering mereka propagandakan?***

April 2019

Denny Januar Ali,atau Denny J.A. lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 4 Januari 1963. Ia adalah pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2003), Lingkaran Survei Indonesia (2005), Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI, 2007), serta Asosiasi Konsultan Politik Indonesia (AKOPI, 2009)

 

 

 

 

Baca juga:

Ketika Quick Qount Buktikan Kecurangan di Pilpres 

Bagaimana Cara Lembaga Survei Pertanggungjawabkan Quick Qount Pilpres 2019?

 

BPN meminta KPU RI menghentikan semua tayangan soal hitung cepat hasil pemilu 2019 karena dianggap bisa merugikan Prabowo-Sandiaga atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Tak Terima Hasil Quick Count, Tim Prabowo-Sandi Laporkan 6 Lembaga Survei

BPN meminta KPU RI menghentikan semua tayangan soal hitung cepat hasil pemilu 2019 karena dianggap bisa merugikan Prabowo-Sandiaga atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

ARDI ALI | Kamis, 18 April 2019 - 16:30 WIB

TIM Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melaporkan 6 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat (quick count) pemilihan presiden 2019. Ke-6 lembaga survei itu dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Keenam lembaga itu adalah LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politica, SMRC, Poltracking, dan Voxpol Institute.

Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Djamaluddin Koedoeboen di Kantor KPU RI mengatakan pelaporan dilakukan karena pihaknya menilai lembaga-lembaga itu tidak ilmiah dalam melakukan kegiatannya. 

"Fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan hasil perhitungan," kata Djamaluddin Koedoeboen, Kamis, 18 April 2019.

Menurut Djamaluddin, sebaiknya lembaga survei menunggu hasil resmi KPU terkait hasil pemilu 2019. Sebab, masyarakat dianggap sedang bingung dengan hasil pemilu sesungguhnya.

Karena itu, BPN meminta KPU RI menghentikan semua tayangan soal hitung cepat hasil pemilu 2019 karena dianggap bisa merugikan Prabowo-Sandiaga atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami lihat dugaan desain sedang dimainkan sekarang. Ada semacam by order lah itu, dugaan kami itu. Tapi jangan sampai masyarakat dirugikan dengan berita bohong begitu. Bagaimana mungkin misal sampel 2.000 untuk mewakili 810.000 lebih TPS. Itu nggak bagus," katanya.

Lalu, mengapa pelaporan dilakukan ke KPU? 

"Karea penyelenggara pemilu adalah pemberi lisensi untuk mereka menggelar hitung cepat," kata Djamaludin. 

Dilaporkan ke Polisi 

Sementara itu, secara terpisah, keenam lembaga survei itu juga dilaporkan ke Bakreskrim Polri pada hari yang sama oleh Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi & Hoaks (KAMAKH).

Pitra menyebutkan alasan mengadukan keenam lembaga itu lantaran hampir seluruh lembaga survei hasilnya memenangkan Paslon Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Padahal, dia mengklaim ribuan TPS memenangkan Paslon Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi.

"Karena hasil survei ini jelas-jelas membingungkan masyarakat kita. Kalau kita berpatokan kepada quick count, kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh. Padahal data KPU bilang mereka mendapatkan ribuan TPS memenangkan Prabowo dengan persentase 56% tadi malam," kata Pitra. 

Menurut Pitra, jika berdasarkan hasil pengumuman KPU Pusat nanti diputuskan pemenangnya adalah Prabowo-Sandi, maka yang bertanggungjawab atas penyebaran kebohongan publik adalah lembaga survei yang menampilkan quick count Jokowi-Amin menang.

"Memang nomor LP-nya belum ada tadi, tapi Alhamdulilah di dalam tadi laporan kami katanya akan ditindaklanjuti," kata Pitra saat ditanya nomor laporan ke polisi.[]

Keunggulan dominan Prabowo di Sumatera didapat dari Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.
Quick Count Pilpres 2019 Versi SMRC: Data Masuk 96,7 Persen, Jokowi 54,85 Persen, Ini Hasil Per Pulau dan Provinsi  

Keunggulan dominan Prabowo di Sumatera didapat dari Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

YUSWARDI A SUUD | Kamis, 18 April 2019 - 13:40 WIB

HASIL quick count atau hitung cepat pemilihan presiden 2019 oleh lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan Joko Widodo memimpin perolehan suara saat suara masuk mencapai 96,7 persen, pada Rabu malam, 17 April 2019 sekitar pukul 22.25 WIB. 

Secara keseluruhan, Jokowi unggul dengan perolehan 54,85 persen suara. Sedangkan Prabowo Subianto memperoleh 45,15 persen.  

Dihubungi pada Kamis siang, 18 April 2019, peneliti SMRC Deni Irvani mengatakan quick count  SMRC datanya belum masuk 100%.

"SMRC menyiapkan bahan rilis tertulis quick count untuk data masuk sementara," kata Deni seraya membantah data yang beredar di media sosial yang menyebutkan hasil QC SMRC sudah mencapai 100 persen. 

Berdasarkan data hingga tadi malam, saat suara masuk mencapai 96,7 persen dari total 6.000 TPS sampel, Prabowo unggul di sebagian besar Sumatera kecuali Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulaun Riau dan Lampung yang dimenangkan Jokowi. Namun, secara persentase, untuk keseluruhan pulau Sumatera, Prabowo-Sandi unggul dengan perolehan suara 57,47 persen, sedangkan Jokowi - Maruf mengantongi 42,53 persen. 

Keunggulan dominan Prabowo di Sumatera didapat dari Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Di Aceh, 83,01 persen pemilih memilih Prabowo. Sedangkan di Sumatera Barat, Prabowo unggul dengan perolehan suara 85,85 persen.

Prabowo juga unggul di Pulau Sulawesi dengan perolehan 50,24 persen suara, sedangkan Jokowi 49,76 persen. 

Di bawah ini adalah data lengkapnya berdasarkan provinsi dan 5 pulau besar di Indonesia. 

Pulau Sumatra 

Jokowi: 42,53%

Prabowo: 57,47%

Provinsi

1. Aceh

Jokowi-Ma'ruf Amin: 16,99%

Prabowo-Sandiaga Uno: 83,01%

2. Sumatera Utara 

Jokowi-Ma'ruf Amin: 52,73%

Prabowo-Sandiaga Uno: 47,27%


3. Sumatera Barat

Jokowi-Ma'ruf Amin: 14,97%

Prabowo-Sandiaga Uno: 85,03%


4. Riau

Jokowi-Ma'ruf Amin: 37,95%

Prabowo-Sandiaga Uno: 62,05%


5. Jambi

Jokowi-Ma'ruf Amin: 37,71%

Prabowo-Sandiaga Uno: 62,29%


6. Sumatera Selatan

Jokowi-Ma'ruf Amin: 41,26%

Prabowo-Sandiaga Uno: 58,74%


7. Bengkulu

Jokowi-Ma'ruf Amin: 47,07%

Prabowo-Sandiaga Uno: 52,93%


8. Lampung

Jokowi-Ma'ruf Amin: 57,64%

Prabowo-Sandiaga Uno: 42,36%


9. Kepulauan Bangka Belitung

Jokowi-Ma'ruf Amin: 65,43%

Prabowo-Sandiaga Uno: 34,57%


10. Kepulauan Riau

Jokowi-Ma'ruf Amin: 55,08%

Prabowo-Sandiaga Uno: 44,92%

Pulau Jawa: 

Jokowi: 57,94%

Prabowo: 42,06%

 

11. DKI Jakarta

Jokowi-Ma'ruf Amin: 50,95%

Prabowo-Sandiaga Uno: 49,05%

 

12. Jawa Barat

Jokowi-Ma'ruf Amin: 39,98%

Prabowo-Sandiaga Uno: 60,02%


13. Jawa Tengah

Jokowi-Ma'ruf Amin: 77,49%

Prabowo-Sandiaga Uno: 22,51%

 

14. DI Yogyakarta

Jokowi-Ma'ruf Amin: 69,28%

Prabowo-Sandiaga Uno: 30,72%


15. Jawa Timur

Jokowi-Ma'ruf Amin: 66,25%

Prabowo-Sandiaga Uno: 33,77%


16. Banten

Jokowi-Ma'ruf Amin: 37,45%

Prabowo-Sandiaga Uno: 62,55%

Pulau Bali - Nusa Tenggara 

Jokowi: 66,98%

Prabowo: 33,02%


17. Bali

Jokowi-Ma'ruf Amin: 92,57%

Prabowo-Sandiaga Uno: 7,43%


18. Nusa Tenggara Barat

Jokowi-Ma'ruf Amin: 33,10%

Prabowo-Sandiaga Uno: 66,90%


19. Nusa Tenggara Timur

Jokowi-Ma'ruf Amin: 81,72%

Prabowo-Sandiaga Uno: 18,28%

Pulau Kalimantan: 

Jokowi: 52,69%

Prabowo: 47,31%


20. Kalimantan Barat

Jokowi-Ma'ruf Amin: 60,21%

Prabowo-Sandiaga Uno: 39,79%


21. Kalimantan Tengah

Jokowi-Ma'ruf Amin: 59,22%

Prabowo-Sandiaga Uno: 40,78%



22. Kalimantan Selatan

Jokowi-Ma'ruf Amin: 37,44%

Prabowo-Sandiaga Uno: 62,56%


23. Kalimantan Timur

Jokowi-Ma'ruf Amin: 52,82%

Prabowo-Sandiaga Uno: 47,18%


24. Kalimantan Utara

Jokowi-Ma'ruf Amin: 64,88%

Prabowo-Sandiaga Uno: 35,12%


Pulau Sulawesi 

Jokowi: 49,76%

Prabowo: 50,24%


25. Sulawesi Utara

Jokowi-Ma'ruf Amin: 75,15%

Prabowo-Sandiaga Uno: 24,85%


26. Sulawesi Tengah

Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,42%

Prabowo-Sandiaga Uno: 45,58%


27. Sulawesi Selatan

Jokowi-Ma'ruf Amin: 41,62%

Prabowo-Sandiaga Uno: 58,38%


28. Sulawesi Tenggara

Jokowi-Ma'ruf Amin: 38,23%

Prabowo-Sandiaga Uno: 61,77%


29. Gorontalo

Jokowi-Ma'ruf Amin: 47,29%

Prabowo-Sandiaga Uno: 52,71%


30. Sulawesi Barat

Jokowi-Ma'ruf Amin: 63,86%

Prabowo-Sandiaga Uno: 36,14%

Pulau Maluku - Papua 

Jokowi: 71,84%

Prabowo:28,16%


31. Maluku

Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,45%

Prabowo-Sandiaga Uno: 45,55%


32. Maluku Utara

Jokowi-Ma'ruf Amin: 42,73%

Prabowo-Sandiaga Uno: 57,27%


33. Papua Barat

Jokowi-Ma'ruf Amin: 75,48%

Prabowo-Sandiaga Uno: 24,52%


34. Papua 

Jokowi-Ma'ruf Amin: 84,09%

Prabowo-Sandiaga Uno: 15,91%

TOTAL
Jokowi-Ma'ruf Amin: 54,85%
Prabowo-Sandiaga Uno: 45,15%