Triaji | Kamis, 02 Maret 2023 - 18:53 WIB

Presiden Joko Widodo mengungkit kasus-kasus yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dalam sidang kabinet hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Dua pejabat di instansi itu sedang disorot, yaitu eks Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah," kata Jokowi, Kamis, 2 Maret 2023.

Sebelumnya, Rafael Alun jadi sorotan karena harta yang dilaporkan di LHKPN tidak sesuai dengan jabatannya. Sri Mulyani kemudian mencopot Rafael dari jabatannya. Belakangan, Sri Mulyani juga mencopot Eko yang viral karena memamerkan hartanya di media sosial.

Tidak hanya soal urusan Pajak dan Bea Cukai, kata Jokowi, tapi juga polisi dan aparat hukum, serta birokrat lainnya. 

"Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya. 

"Memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," kata dia.

Kemudian, Jokowi dikutip Tempo.co juga meminta ada pembenahan internal di Polri, Kejaksaan, hingga Kementerian dan Lembaga. Jokowi meminta pimpinan lembaga untuk menekankan bawahan agar tidak pamer kekuasaan maupun kekayaan.

"Apalagi sampai dipajang-dipajang di IG (Instagram), di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi yang sangat tidak pantas," kata Jokowi di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang turut hadir.

Ind | Kamis, 02 Maret 2023 - 10:15 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani disarankan memobilisasi para pejabat tinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengklarifikasi kekayaan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Hal itu perlu dilakukan untuk menjawab keraguan publik. "Tindakan ini untuk menjawab keraguan publik," kata Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Said Abdullah dalam keterangan resminya.

Menurut dia, kasus pamer harta oleh keluarga mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT), telah merambah kemana-mana.

"Kini, masyarakat terus menyorot gaya hidup mewah sejumlah pejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai," kata Said Abdullah.

Publik memang berhak melakukan kontrol dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil. Namun, publik juga perlu disuguhkan informasi yang berimbang lantaran selama ini Menkeu telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud.

Kemenkeu pada tahun lalu telah menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman. Pada tahun 2021, Menkeu telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.

Said menilai tindakan seperti itu patut diapresiasi dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam untuk menjaga integritas pegawai, serta menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, ia meminta masyarakat tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, sehingga kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tetap harus diapresiasi. Dua institusi ini merupakan pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan.

"Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja pajak dan bea cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai," tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap para pegawai di bawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, terus bekerja keras walau sedang menjadi sorotan publik. Adapun kerja yang hebat akan meruntuhkan keraguan publik.

Dengan berbagai langkah perbaikan yang dilakukan, Said yakin persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara.

Triaji | Rabu, 01 Maret 2023 - 20:53 WIB

Kementerian Keuangan menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membebastugaskan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. 

Eko Darmanto menjadi sorotan publik lantaran sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktorat Kepatutan Internal telah memeriksa Eko Darmanto untuk memberikan keterangan terkait sederet kendaraan mewah yang kerap dipamerkannya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Eko Darmanto mengakui memiliki kendaraan motor gede (moge) yang belum dimasukkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Oleh karena itu, Suahasil menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan investigasi lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, SPT pajak, dan utang dalam LHKPN. 

“Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pembebastugasan dan pencopotan dari jabatan [ED],” pungkasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/3/2023). 

Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta berinisial Eko Darmanto seperti dikutip Bisnis.com menjadi sorotan publik lantaran sering memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. 

Salah satu warganet dengan akun Twitter bernama @paijodirajo mengunggah sebuah tangkapan layar yang memperlihatkan ED kerap berswafoto dengan moge serta mobil antik. 

“Banyak pegawai Kemenkeu yang suka gaya-gayaan mulai bersih-bersih sosmed-nya. Dari seragamnya, sepertinya itu pegawai bea cukai nih,” cuitnya. 

Berdasarkan informasi di situs web Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto resmi diperkenalkan sebagai kepala kantor pada 25 April 2022. 

Sebelum menjadi Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto sebelumnya menduduki posisi Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta. 

Dalam sambutannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta itu, Eko Darmanto berpesan kepada seluruh pejabat dan pegawai Bea Cukai untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dia juga mengingatkan untuk terus bekerja keras demi Indonesia. 

Namun, di media sosial, Eko Darmanto rupanya kerap memamerkan gaya hidup mewah dengan mengunggah foto dirinya saat menunggangi moge hingga mobil antik. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, ED tercatat memiliki memiliki 9 mobil dan 5 di antaranya termasuk jenis mobil antik. 

Seluruh mobil tersebut bernilai Rp2,9 miliar dengan status hasil pembelian sendiri. Adapun, ED memiliki total kekayaan Rp6,72 miliar, yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp12,5 miliar, transportasi Rp2,9 miliar, harga bergerak Rp100,7 juta, dan kas Rp238,90 juta. Jumlah ini kemudian dikurangi utang sebesar Rp9,01 miliar. 

Triaji | Jumat, 24 Februari 2023 - 20:53 WIB

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mengendus adanya praktik mencurigakan dalam rekening milik pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan ayah Mario Dandy Satriyo.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya sudah mengirimkan temuan itu kepada sejumlah penegak hukum dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2012.

"Kami sudah serahkan hasil analisis kepada penyidik sejak lama jauh sebelum ada kasus terakhir ini. Semua sudah ada di KPK, Kejaksaan Agung, dan Itjen Kemenkeu," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (24/2).

Terpisah, Humas PPATK M. Natsir menambahkan transaksi keuangan Rafael terindikasi melanggar hukum.

"Bila PPATK menyampaikan hasil analisisnya kepada penegak hukum, tentu sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan," kata M Natsir dikutip jpnn.com.

Diketahui, ayah pelaku penganiayaan, Mario Dandy Satriyo ternyata Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jaksel II Rafael Alun Trisambodo.

Dandy selain melakukan penganiayaan, ternyata kerap menunjukkan hidup hedonis dan kendaraan mewah.

Rafael Alun Trisambodo pun tercatat mengajukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rafael mencatatkan LHKPN pada 17 Februari 2022 untuk periodik 2021 saat menjabat sebagai kepala bagian umum. Total harta kekayaan Rafael berjumlah Rp 56,1 miliar.

Rafael juga mencacatkan kendaraannya berupa Toyota Camry keluaran 2008 dan Toyota Kijang 2018. Dua kendaraan itu, menurut Rafael, senilai Rp 425 juta.

Namun, tidak ada kendaraan seperti Harley atau mobil Jeep Rubicon yang dilaporkan pada lembaga antirasuah itu. 

Ind | Selasa, 28 Februari 2023 - 15:15 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkap, salah satu alasan dirinya membubarkan klub atau komunitas motor gede (moge), hal itu lantaran seluruh PNS/ASN di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terikat dengan peraturan undang-undang.

Alasan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Economic Outlook 2023 dengan tema "Menjaga Momentum Ekonomi di Tengah Ketidakpastian" di Hotel St. Regis, Jakarta, Selasa (28/02).

"Bagaimanapun juga ini (DJP) institusi publik, yang memang kami terikat dengan undang-undang publik, undang-undang ASN, dan undang-undang tentang keuangan negara," jelas Sri Mulyani.

Oleh karena itu, para pegawai di Ditjen Pajak tidak bisa untuk melakukan tindakan sesuka hati. Di tengah cepat menyebarnya informasi, maka masyarakat pasti juga akan ikut mengawasi.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan memiliki 78.000 pegawai, di mana sebanyak 44.000 merupakan pegawai DJP, yang mereka bertanggung jawab untuk menerima, mengoleksi penerimaan pajak hingga Rp1.750 triliun pada 2022 dan pada tahun ini targetnya sebesar Rp1.718 triliun.

Sri Mulyani yakin bahwa banyak pegawainya yang sudah bekerja baik, benar, jujur, bahkan sampai ada yang menceritakan kepada dirinya, beberapa pegawai DJP justru hidup pas-pasan.

"Karena dia harus travelling, dia harus pindah ke berbagai lokasi KPP (Kantor Pelayanan Pajak), pisah sama keluarganya, mereka itu tersakiti, terkhianati, terlukai, sama seperti kita semuanya," jelas Sri Mulyani.

Pun Sri Mulyani sebagai pemimpin harus membela, karena banyak juga pegawainya yang sudah bekerja keras dan jujur. Jangan sampai adanya klub moge Belasting Rijder DJP justru menimbulkan persepsi yang tidak baik di kalangan pegawai dan seluruh masyarakat.

"Makanya kalau kemarin saya menyampaikan. Oke yang menimbulkan persepsi, persepsi yang belum tentu objektif, yang akan menambah beban kita untuk regaining confidence, regaining kredibilitas," jelas Sri Mulyani.

Seperti diketahui, beredar bagaimana pejabat pajak Eselon III Rafael Alun Trisambodo memilih harta kekayaan hingga Rp 56,1 miliar hingga 31 Desember 2023, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kekayaan Rafael tersebut bahkan empat kali lebih besar dari harta Dirjen Pajak Suryo Utomo yang sebesar Rp 14,45 miliar, dan mendekati jumlah harta kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebesar Rp 58,04 miliar.

Sri Mulyani pun menginstruksikan kepada jajaran DJP untuk membubarkan klub moge Belasting Rijder, sebagai bentuk mengembalikan lagi kepercayaan publik terhadap pajak dan institusi DJP itu sendiri.