Rayu | Kamis, 09 Februari 2023 - 08:45 WIB

Bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Anies Rasyid Baswedan digoyang isu utang Rp50 miliar ke Sandiaga Uno yang mencuat di tengah dinamika kontestasi Pilpres 2024. 

Menyikapi hal itu, elite NasDem pasang badan membela Anies. Wakil Sekretaris Jenderal DPP NasDem, Hermawi Taslim heran dengan kemunculan isu tersebut. Dia berpandangan  isu utang ini muncul karena Anies siap maju nyapres dan punya elektabilitas tinggi.

"Apakah isu ini akan muncul kalau Anies tidak mencalonkan diri? Apakah isu akan mencuat kalau elektabilitas Anies tidak semakin tinggi?" kata Hermawi dalam Catatan Demokrasi tvOne, Kamis (09/02/2023). 

Dia menyinggung soal adanya perjanjian yang melibatkan Anies, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan eks Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Ia menyebut bicara soal perjanjian itu ibarat sebuah perikatan. 

"Perjanjian itu kan sebuah perikatan. Wujudnya mana? Andre (Andre Rosiade) bilang ada, ya di mana itu barang? Jadi, maksud saya terlalu sumir kita bicara," jelas Hermawi.

Hermawi mengatakan sebelum mendeklarasikan Anies pada 3 Oktober 2022 sebagai bakal capres, NasDem sudah berbulan-bulan mendalami semua figur kandidat. Dia mengaku sebagai salah seorang perwakilan NasDem yang mewancarai figur kandidat tersebut.

Menurut dia, ada dua hal yang juga ditanya ke Anies. Salah satunya soal isu Anies seolah-olah ingkar janji terhadap Prabowo. 

"Yang pertama dua hal ini, soal pernyataan seolah-olah Anies mengingkari komitmennya dengan Prabowo yang tidak mencalonkan diri. Itu gampang dicari, di televisi, di Google," lanjut Hermawi.

Dia bilang perjanjian dengan Prabowo itu terkait konteks Pilpres 2019. Kata dia, merujuk keterangan Anies, bahwa Prabowo mengajaknya jadi cawapres. 

"Clear itu dalam konteks 2019. Pak Anies mengatakan waktu itu termasuk Pak Prabowo mengajak beliau, sebagai salah satu kandidat cawapres, beliau mengatakan saya ingin menuntaskan pekerjaan saya di DKI. Jadi, konteksnya itu sangat jelas," jelas Hermawi.

Pun, soal isu utang juga ditanya langsung ke Anies sebelum dideklarasikan jadi capres pada 3 Oktober 2022.  

"Yang kedua, soal uang dan segala macam itu, kita dari awal, sudah kita tanya. Jadi, kita ini membongkar soal Anies sebelum kita deklarasikan 3 Oktober," kata politikus yang juga pengacara tersebut.

Menurut Hermawi, perjanjian itu memang ada. Tapi, konteksnya sudah lunas karena Anies dan Sandiaga memenangi Pilkada DKI 2017. 

"Kita tanya persis tadi dengan narasi yang berbeda. Perjanjian itu ada, walaupun kita sama-sama tidak lihat. Saya juga tidak lihat. Tetapi, konteksnya apabila itu menang dianggap lunas," tuturnya. 

"Dan, itu sudah dikonfirmasi oleh orang yang paling kredibel menurut saya sekarang, Sudirman Said," ujar Hermawi. 

Dia mengatakan demikian karena Sudirman Said merupakan juru bicara Anies yang aktif di tim kecil Koalisi Perubahan. 

"Di Tim kecil koalisi pun Sudirman mewakili Anies. Jadi, maksud saya terlalu banyak isu lebih penting untuk menjelaskan kepada rakyat daripada membicarakan seperti ini," pungkasnya.
 

Rayu | Rabu, 08 Februari 2023 - 08:45 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon buka suara soal perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang dibuat saat Pilkada DKI 2017. Salah satu isi perjanjian ini disebut-sebut terkait pilpres.

Fadli Zon yang ditemui di DPP Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (06/02/2023), mengakui dirinya membuat draft perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat di pilkada ini memuat beberapa hal.

"Ya kan ada beberapa yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang mendraft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain, ya termasuk yang terkait dengan keuangan saya tidak tahu," kata Fadli Zon.

Ditegaskannya, perjanjian antara Anies dan Prabowo yang dibuat saat pilkada memang ada dan dibuat dalam 7 poin.

"Ada. Kebetulan saya mendraft, saya menulis, dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada," ujar Fadli Zon.

Penjelasan Sandiaga Soal Utang Anies 

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno sebelumnya menjelaskan,  perjanjian yang ditekennya bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017. Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu.

Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.

Sandiaga menuturkan perjanjian itu saat itu memang dibutuhkan. Sebab, saat itu dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan perjanjian dengan Prabowo dan Anies hingga saat ini juga masih berlaku. Menurutnya, perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak. 

Ketika ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," pungkasnya.
 

Rayu | Selasa, 07 Februari 2023 - 09:45 WIB

Nama Erwin Aksa Mahmud tiba-tiba saja menjadi sorotan usai mengungkap perjanjian utang piutang antara mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno saat Pilkada 2017 lalu. Erwin Aksa menyebut, Anies meminjam uang senilai Rp50 miliar kepada Sandiaga.

Erwin mengklaim ikut menyusun draf isi perjanjian yang selanjutnya dibuat oleh Rikrik Rizkiyana selaku pengacara Sandi saat itu.

"Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu...Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies karena putaran pertama, ya namanya lagi tertatih-tatih," jelas Erwin dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Lalu, siapa sebenarnya Erwin Aksa? Ternyata dia adalah anak dari pasangan pendiri Grup Bosowa, Aksa Mahmud dan komisaris Ramlah Kalla. Pria yang Lahir di Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan pada 7 Desember 1975 ini kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). 

Dia diketahui adalah juga kemenakan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla  (JK). Ibu Erwin Aksa merupakan adik dari Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu.

Uniknya, ketika Pemilihan Presiden tahun 2019 lalu, Erwin Aksa justru mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, bahkan duduk sebagai tim inti pemenangan. Sebaliknya, sang paman, JK mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Lulusan jurusan Ekonomi Universitas Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 1997 itu juga sempat mengungkap reaksi JK terkait dukungannya tersebut.

"Ketawa saja beliau. Enggak (protes), ketawa saja, 'Erwin biasanya susah diatur biasanya'," kata Erwin menirukan ucapan JK saat ditemui di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2019.

Ayah Erwin, Aksa Mahmud turut mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Erwin yang tercatat pernah menjadi Ketua Umum BPP HIPMI periode 2008-2011 memastikan hubungan dengan ayahnya tak mengalami kendala imbas perbedaan dukungan ini.

Erwin Aksa juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar pada periode 2009-2014. Setelahnya, pada 2014-2020, Erwin menjadi Ketua Bidang Koperasi dan UKM di DPP Partai Golkar.

Kini, Erwin menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis di DPP Partai Golkar. Di luar karier politiknya, Erwin menjabat sebagai Komisaris Utama di Bosowa Group. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastuktur periode 2015-2020.

Tak hanya itu, Erwin pernah mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016-2020. Sempat mengklaim dapat dukungan dari Istana dalam pencalonannya tersebut, namun Erwin akhirnya mengirimkan surat pengunduran diri dari calon Ketua Umum PSSI pada Rabu, 8 November 2016 malam.

Rayu | Selasa, 07 Februari 2023 - 08:45 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa Mahmud mengungkap, ada perjanjian utang piutang antara mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Ungkapan Erwin Aksa tersebut tak ayal langsung mendapat respons dari sejumlah kalangan. Utang senilai Rp50 Miliar Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno tersebut dinilai berdampak pada pencapresannya di Pilpres 2024. 

Oleh sebab itu, Pengamat Politik Sholeh Basyari mendesak Anies Baswedan untuk segera mengklarifikasi masalah tersebut.

Jika tidak, kata Sholeh, masalah ini akan menjadi senjata lawan politik untuk menyerang Anies Baswedan saat mendekati Pilpres 2024. 

"Tumben Anies diam, ya? Anies harus menjelaskan semua kepada publik, jangan didiamkan saja karena bisa menjadi bumerang nantinya," kata Sholeh dalam keterangannya, Selasa (07/02/2023). 

Menurutnya, tudingan soal utang piutang ini memang tidak akan berlanjut ke soal pidana, tetapi citra Anies yang sudah dibangun selama ini akan menjadi tercoreng.

Dijelaskannya, persepsi masyarakat selama ini bahwa Anies menang Pilkada DKI Jakarta tanpa menggunakan uang akan terbantahkan karena mencuatnya masalah utang piutang ini.

"Anies dalam beberapa kesempatan selalu menyebutkan sebagai orang yang tidak punya uang, tetapi kenyataannya dia meminjam uang Rp50 miliar biaya kampanye Pilkada DKI," lanjutnya.

Perjanjian Prabowo-Anies Baswedan Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) itu menjelaskan sebelum isu soal utang, terungkap juga perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto soal komitmen Anies yang tidak akan bersaing dengan Prabowo dalam kontestasi pilpres.

Dia menyebutkan Anies juga tidak memberikan komentar terkait hal tersebut, padahal itu menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Sholeh menilai sikap diam Anies ini membuat masyarakat heran, karena biasanya pria kelahiran 7 Mei 1969 itu dengan cepat memberikan tanggapan tentang isu-isu yang menerpa dirinya.  

"Kenapa soal ini dia diam? Minimal dia jelaskan ke para pendukungnya, agar mereka tidak menjadi ragu dan berpikir memang ada yang ditutup-tutupi. Jangan-jangan selama ini hanya pencitraan semata," pungkas Sholeh. 
 

Triaji | Senin, 06 Februari 2023 - 22:55 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Gokar Erwin Aksa mengatakan, Anies Baswedan meminjam Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Peminjaman uang tersebut tertuang dalam satu perjanjian.

Sandiaga tidak banyak berkomentar terkait pernyataan Erwin Aksa tersebut. Dia mengaku belum membaca keterangan dari politikus Golkar itu.

“Saya baca dulu, belum bisa kasih statement,” katanya usai menghadiri HUT ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra Jakarta, Senin (6/2).

Sebelumnya diberitakan, Erwin mengungkapnya saat diundang menjadi narasumber dalam Youtube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Minggu, 5 Februari 2023 kemarin.

Saat wawancara, Akbar Faizal sempat menanyakan soal perjanjian politik dalam Pemilu. Erwin pun mengungkap perjanjian dalam Pemilu sangat dibutuhkan demi kelangsungan di dunia politik.

Saat itu, dia menerangkan, saat Pilkada DKI 2017, pasangan calon Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak hanya ada perjanjian politik. Namun juga perjanjian utang piutang.

"Saya baru tahu juga memang, itu memang waktu putaran pertama (Pilkada DKI 2017), ya. Logistik juga susah. Jadi yang punya logistik kan Sandi, Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi, yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu," kata Erwin dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faizal Uncensored dikutip Senin (6/2).

Erwin menyebut surat perjanjian tersebut disusun oleh Rikrik Rizkiyana yang merupakan pengacara Sandiaga Uno. Dia menegaskan perjanjian tersebut mencatat Sandiaga Uno meminjamkan uang kepada Anies Baswedan.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang, barangkali ya. Ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," terangnya.

Menurutnya, nilai utang piutang antara Anies dan Sandi mencapai Rp50 miliar. Saat itu kondisi keuangan masih sulit pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

"Karena waktu itu putaran pertama, kan, namanya juga lagi tertatih-tatih waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat, dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, Rp50 miliar barangkali," tutup Erwin.