Ind | Minggu, 25 Desember 2022 - 09:09 WIB

Pernyataan Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat yang meminta kinerja dua kader partai NasDem, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, untuk dievaluasi dinilai politis.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, pernyataan Djarot tersebut kental tendensi politiknya.

Menurut Adi, jika dilandaskan pada kinerja menteri, maka bukan hanya menteri asal Nasdem yang perlu dievaluasi.

"Kenapa PDIP hanya me-mention menteri Nasdem, itu yang kita sebut bahwa tendensi politiknya jauh lebih kentara ketimbang tendensi kinerja," kata Adi.

Adi menuturkan, sikap PDIP tersebut adalah bagian dari konsekuensi setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Pasalnya, menurut Adi, selama ini Anies dianggap sebagai simbol oposisi pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, sambung Adi seperti dilansir kompas.com, ketika Nasdem berkongsi dengan simbol oposisi maka pilihannya adalah mengundurkan diri atau dikeluarkan dari koalisi.

"Kalau nunggu Nasdem mengundurkan diri dari koalisi enggak mungkin, pasti yang disampaikan oleh Pak Djarot itu adalah penegasan bahwa Nasdem harus dikeluarkan efek dari mendukung Anies," ujar Adi.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan Jokowi mengeluarkan Nasdem dari kabinet justru dapat berdampak positif bagi partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

Sebab, publik dapat menilai bahwa Nasdem dikeluarkan dari kabinet bukan karena kinerja menteri-menterinya, tetapi karena kepentingan politik.

"Ini akan menguntungkan Nasdem secara elektroal karena sangat kentara akan terlihat Nasdem dikriminalisasi, Nasdem itu dikucilkan gara-gara hanya karena mengusung Anies Baswedan," kata Adi.

Sebelumnya, Djarot meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri-menterinya, terutama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Syahrul dan Siti Nurbaya merupakan dua dari tiga kader Nasdem yang saat ini duduk kabinet, kader lainnya adalah Johnny G Plate yang menjabat sebai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Sebab, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.

Menurut Djarot, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.

Triaji | Selasa, 27 Desember 2022 - 13:55 WIB

Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat tidak mempertontonkan sikap arogan di hadapan publik.

Permintaan itu disampaikan Kamhar merespons pernyataan Djarot yang menyatakan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perlu dievaluasi, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirim sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024.

Menurutnya, dinamika politik di internal koalisi parpol pendukung pemerintah seharusnya diselesaikan secara bijak dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden.

"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silahkan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," kata Kamhar saat dikutip Selasa, 27 Desember 2022.

Penyusunan dan perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi dan tak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun demi menjaga maruah presiden dan lembaga kepresidenan.

Menurut Kamhar, Djarot semestinya mengetahui hal tersebut dan menunjukkan perilaku politik kenegarawanan yang taat asas.

"Tak elok mempertontonkan ke publik praktik arogansi politik yang terbaca menjadi bentuk intervensi politik yang terus mensubordinasi presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," tutur Kamhar.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengusulkan agar Presiden mengevaluasi dua menterinya dari NasDem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Hal itu disampaikan Djarot menyusul sinyal Jokowi akan kembali melakukan reshuffle.

Pernyataan Djarot menuai kritik dari politikus NasDem Irma Surya Chaniago. Dia meminta Djarot tak asal bicara.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi. Karena faktanya, dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," kata Irma, Sabtu (24/12).

Triaji | Kamis, 29 Desember 2022 - 23:05 WIB

Ketua DPP PKB Daniel Johan setuju dengan pendapat Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya perlu dievaluasi.

"Memang harus ada evaluasi, setiap kementerian lembaga harus ada evaluasi untuk perbaikan kinerja. Apalagi kedua kementerian ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan lingkungan," ujar Daniel kepada wartawan, Kamis 29 Desember 2022.

Menteri Pertanian perlu dievaluasi mengenai ketersediaan pangan, kisruh data dengan Bulog, sampai soal pupuk dan masalah produksi pangan.

"Wajar saja ada evaluasi, tanggung jawab besar pangan ya ada di hulunya yaitu di Kementan," kata Daniel.

Meski begitu, Daniel melihat Syahrul memimpin Kementerian sudah cukup baik, tetapi perlu ada terobosan. Terobosan itu misalnya meyakinkan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan anggaran Kementan dua kali lipat.

Kata anggota Komisi IV DPR RI ini di era Syahrul, anggaran Kementerian Pertanian terus berkurang setiap tahun. Padahal kementerian yang dipimpinnya merupakan pangkal dari kebutuhan pangan negara.

"Karena selama kurun Menteri SYL anggaran Kementan terus berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, sangat disayangkan padahal seharusnya anggaran kementan yang harus ditingkatkan, kita sudah tahu bahwa pangkal dari kebutuhan pangan ada di kementerian pertanian," ujar Daniel dikutip Merdeka.com.

Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya dinilai cukup baik dalam bermitra dengan Komisi IV. Daniel melihat Siti sebagai menteri yang mampu menjaga hubungan baik. Kinerjnya yang bisa dipuji adalah penurunan deforestasi yang cukup signifikan.

"Namun, tetap saja harus ada evaluasi-evaluasi secara menyeluruh agar kinerja terus meningkat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik," kata Daniel.

Ditanya soal kabar akan reshuffle, Daniel mengaku belum tahu informasi terbaru. PKB menyerahkan sepenuhnya kapan akan dilakukan pergantian menteri.

"Sepenuhnya kita serahkan ke presiden karena beliau yang paham," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogatif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.

Rayu | Senin, 26 Desember 2022 - 19:10 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersenyum saat ditanya terkait desakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar mengevaluasi dua menteri asal Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Jokowi tidak mengucapkan satu kata pun saat ditanya hal itu. Jokowi justru bercanda saat ditanya soal ciri-ciri menteri yang akan kena reshuffle.

"Clue-nya," kata Jokowi menarik perhatian awak media di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Saat wartawan mendengarkan dengan serius, Jokowi justru meninggalkan lokasi. Tawa para pejabat dan awak media massa pun pecah melihat tingkah jahil Jokowi itu. Jokowi tak menyampaikan pernyataan lainnya mengenai reshuffle. Ia masih menyembunyikan jadwal kocok ulang kabinet.

Sebelumnya, Jokowi memberi sinyal akan melakukann reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Namun, ia belum mengungkap siapa yang akan dicopot.

Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mendukung rencana tersebut. Menurut Djarot, ada dua menteri NasDem yang perlu dievaluasi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan, ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," ucap Djarot saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Pernyataan Djarot memicu kritik keras dari Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago. Irma meminta Djarot tak asal bicara.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi karena faktanya dua menteri NasDem yang dia minta dievaluasi adalah menteri-menteri yang punya prestasi," ujar Irma melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/12/2022).
 

Viozzy | Senin, 26 Desember 2022 - 12:35 WIB

Analis politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, meski survei menyatakan 60 persen lebih responden menginginkan adanya perombakan kabinet, namun baginya tidak ada alasan kuat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet saat ini.

Menurutnya, jika perombakan tetap dilakukan, maka bisa dipastikan bahwa reshuffle kabinet dilakukan atas dasar keinginan politik Jokowi semata. Salah satunya untuk mendepak Partai NasDem yang telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Bila ada reshuflle, bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari NasDem. Kalau itu tujuannya, bisa saja ekskalasi suhu politik akan meningkat. Sebab, NasDem yang merasa berkeringat menjadikan Jokowi presiden, akan gerah karena didepak tanpa dasar,” ujarnya dikutip dari rmol.id. Senin (26/12).

Dengan mendepak NasDem, Jokowi akan dikenal sebagai presiden yang kacang lupa kulit. Tudingan seperti itu tentu tidak mengenakan bagi sosok yang masih mengedepankan etika politik.

Oleh karena itu, Jamiluddin meminta Presiden Joko Widodo jika akan mendepak menteri dari kabinet, khususnya dari NasDem, seyogyanya ada dasar yang rasional.

"Hal itu tentu tidak mudah. Semoga Jokowi tidak ceroboh dan mengedepankan politik pragmatis. Hal itu akan menjauhkan Jokowi dari sosok negarawan,” tandasnya.