Nissa | Selasa, 15 November 2022 - 11:05 WIB

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya penutupan perusahaan menyusul kabar soal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di industri tekstil.

Namun, menurut Bahlil, meski ada perusahaan yang ditutup, nyatanya ada pembangunan industri baru yang serupa di tempat lainnya.

“Data kami menunjukkan bahwa betul terjadi penutupan di satu wilayah provinsi, tapi buka di provinsi lain. Judul di media ngeri-ngeri sedap, katanya terjadi PHK massal padahal yang tutup cuma dua perusahaan. Itu saya cek, dan itu cuma relokasi saja,” katanya dalam kegiatan temu media di Nusa Dua, Bali, dikutip Selasa, 15 November 2022.

Bahlil mengungkapkan ada izin usaha di Jawa Tengah yang keluar di saat pabrik di Jawa Barat ditutup. Artinya, meski ada kemungkinan terjadi PHK di Jawa Barat, tetapi terjadi penciptaan lapangan kerja baru di Jawa Tengah.

Ia mencontohkan, pabrik sepatu atau pakaian di Jawa Barat kemungkinan tutup karena biaya operasional yang tinggi akibat upah pekerja yang tinggi di wilayah tersebut. Padahal, profit perusahaan tersebut sangat bergantung dari pendapatan.

“Kalau capex dia sudah tinggi di satu wilayah, dia akan mencari daerah lain yang capex-nya lebih rendah. Nah kebetulan di Jawa Tengah itu upaya tenaga kerja murah, operasional murah. Harga nasi pecel di Jateng dan Jabar beda, tenaga kerja beda, sewa beda, jadi mereka tutup sebagian di Jabar tapi mereka bangun di Jateng,” ungkapnya.

Kendati demikian, Bahlil mengaku memang harus memeriksa dan mencocokkan data dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait isu tersebut.

Namun, menurut mantan Ketua Umum HIPMI itu, relokasi bisnis dari satu wilayah ke wilayah lain selama masih di dalam negeri seharusnya bukan masalah besar.

“Bagi saya selama mereka di RI, oke-oke saja. Yang kita khawatir itu tutup di Jabar, pindah ke negara lain,” imbuhnya.

Bahlil pun menilai hal tersebut wajar di industri padat karya. Namun, ia memastikan, meski ada penurunan investasi, tetapi di sisi lain juga ada investasi baru yang masuk.

“Terjadi penurunan, yes, tapi ada juga yang baru masuk. Jadi ya biasalah. Orang di padat karya begitu semua, mencari suasana baru.

Triaji | Selasa, 15 November 2022 - 09:25 WIB

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) melansir sebanyak 25.700 pekerja sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per Oktober 2022 ini. Jumlah tersebut diprediksi masih akan bertambah.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada 8 perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri, Senin (14/11).

Apa penyebab PHK? Firman mengatakan, PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Lebih lanjut, ia menjelaskan Desember nanti akan lebih banyak perusahaan yang mengalami penurunan permintaan.

Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brand semua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-hold dulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman dikutip CNN Indonesia.

Firman menegaskan  PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.
 

Triaji | Kamis, 17 November 2022 - 13:27 WIB

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko buka-bukaan soal pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan sejumlah pabrik sepatu di Tanah Air. Hingga kini tercatat sudah 25.700 karyawan yang dilepas oleh kalangan industri.

Keputusan PHK terpaksa diambil karena jebloknya pesanan dari sejumlah produsen sepatu terbesar dari luar negeri belakangan ini. Eddy mencontohkan tiga merek internasional seperti Nike, Reebok dan Adidas tercatat telah memangkas pesanan hingga 50 persen dari kondisi normal karena perusahaan tersebut mengalami kesulitan penjualan.

"Di dalam pertemuan kita dengan orang Nike, Reebok, dan Adidas, mereka mengatakan 30 tahun mereka bisnis, tidak pernah sekalipun mengalami kesulitan penjualan kecuali tahun ini," kata Eddy dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 17 November 2022.

Hal tersebut yang kemudian memukul industri persepatuan di dalam negeri. Pasalnya, ketergantungan industri Tanah Air atas pesanan ekspor dari sejumlah perusahaan itu sangat besar.

Selama 30 berbisnis, kata Eddy, merek-merek tersebut tidak pernah mengurangi pesanan hingga di bawah 10 persen. Bahkan setiap tahun, ketiga merek itu kerap menaikan pesanan hingga 10 sampai 30 persen.

Karena pemangkasan pesanan itu, Aprisindo mendapat laporan telah terjadi PHK terhadap dua puluah ribu karyawan. Angka tersebut diperkirakan bakal semakin besar, kata Eddy, karena baru merepresentasikan 10 persen dari total karyawan yang terancam di-PHK.

Lebih jauh, Eddy menyebutkan pemangkasan jumlah karyawan juga terjadi di negara-negara pengekspor alas kaki lainnya seperti Vietnam dan Cina. Dua negara tersebut bahkan mengajukan kepada pemerintahnya agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja dari 40 jam kerja per minggu menjadi 25 sampai 30 jam.

Hal serupa, menurut Eddy, juga sebetulnya diharapkan bisa dilakukan di Tanah Air. Sejumlah perusahaan berharap pemerintah memberikan kelonggaran agar bisa hanya menggaji karyawannya berdasarkan pro rata jam kerja.

"Kalau bahasa medianya itu, no work no pay. Tapi sebetulnya bukan itu. Kita ingin meminta satu kelonggaran pada masa ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya kita tidak melakukan PHK," kata Eddy.

Eddy menyebutkan hal tersebut bisa jadi jalan keluar yang tak mungkin dihindari. Sebab, karyawan saat ini tidak bekerja dengan penuh atau hanya bekerja setengah hari atau 70 persen dari biasanya karena total order yang tidak mencukupi.

Di sisi lain, ia mengungkapkan tak ingin terus menerus melakukan PHK. Karena, jika nanti keadaan mulai pulih dan perusahaan membutuhkan karyawan kembali, perusahaan memerlukan upaya lebih besar untuk untuk merekrut orang baru. "Perlu semacam upaya seperti kita merekrut karyawan baru, yang harus memberikan pelatihan dan sebagainya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat mengungkapkan usulan 'no work no pay' itu menunjukan bahwa kelompok pengusaha hari ini semakin rakus dan hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. "Menyakiti hati buruh dan minim empati pada kondisi buruh," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Sabtu, 12 November 2022.

Aspek pun menyanggah pernyataan asosiasi pengusaha yang berdalih bahwa aturan no work no pay diperlukan untuk mencegah terjadinya PHK. Dalih itu, kata Mirah, hanya omong kosong dan dibuat-buat dan alasan untuk melepaskan dari tanggung jawab membayar hak-hak pekerja atau buruh. "Karena sebetulnya mereka tidak mau bertanggung jawab untuk mensejahterakan pekerja/buruhnya sendiri," kata Mirah.
 

Nissa | Jumat, 18 November 2022 - 07:23 WIB

Pemerintah diminta untuk mengalokasikan sisa APBN untuk menambah besaran subsidi upah tenaga kerja di sektor tekstil dan alas kaki yang sedang mengalami masa sulit.

Anggaran senilai Rp1.200 triliun yang belum terserap bisa diprioritaskan untuk membantu tenaga kerja kedua industri yang sedang kehilangan pasar setelah melemahnya permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Eropa. 

"Serapan anggaran kan masih rendah, alihkanlah ke subsidi upah. Prioritaskan ke tenaga kerja yang rentan kena PHK seperti tekstil dan alas kaki. Misalnya, besarannya 90 persen dari gaji," kata ekonom Celios Bhima Yudhistira, dikutip Jumat 18 November 2022. 

Hal itu dinilai perlu dilakukan guna mengurangi beban pabrik yang sudah melakukan PHK terhadap puluhan ribu pekerjanya dalam beberapa bulan terakhir. 

Selama periode Oktober - November 2022 saja, jumlah pengurangan tenaga kerja di industri produk tekstil (garmen) tercatat mengalami penambahan sebanyak 15.316 orang selama periode Oktober - November 2022. 

Mengutip data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) seperti dilansir Bisnis.com, total tenaga kerja pabrik garmen yang yang kehilangan pekerjaan sampai dengan awal November 2022 mencapai 79.316 orang dari 111 perusahaan. 

"Bahkan, sebanyak 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Total pengurangan karyawan sebanyak 79.316 orang," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di Jakart belum lama ini. 

Seluruh pengurangan tenaga kerja di industri garmen tersebut terjadi di daerah Jawa Barat. Hariyadi menambahkan, order garmen mengalami penurunan untuk periode akhir 2022 hingga kuartal kedua tahun depan dengan kisaran 30-50 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

Kondisi tersebut, jelasnya, memaksa perusahaan anggota Apindo di sektor terkait untuk melakukan pengurangan produksi secara signifikan dan berimplikasi kepada pengurangan jam kerja hingga PHK. 

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menambahkan angka sebenarnya dari pengurangan tenaga kerja di industri garmen di atas lebih dari 79.316 orang. 

"Angka yang disampaikan soal jumlah tenaga kerja yang dikurangi tersebut hanya berdasarkan informasi dari perusahaan yang melaporkan. Namun, banyak juga PHK yang terjadi tapi perusahaan tidak melaporkan ke asosiasi," jelasnya. 

Sekadar informasi, pengurangan tenaga kerja tidak hanya terjadi di industri garmen. Di sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu yang memiliki pekerja 337.192 orang kepada Asosiasi, terdapat 25.700 pekerja yang terkena PHK. 

PHK terjadi karena terjadinya penurunan permintaan sebesar 45 persen sejak Juli 2022 hingga Oktober 2022 sehingga produksi November - Desember 2022 mengalami penurunan hingga 51 persen.
 

| Kamis, - : WIB