Nanda Alisya | Rabu, 14 September 2022 - 16:02 WIB

Sebagai upaya meredam, pemerintah akan mengantisipasi lonjakan inflasi dalam empat bulan ke depan. Sementara inflasi pangan ditargetkan berada di bawah 5 persen.

"Dalam empat bulan ini betul-betul kita akan menghadapi target-target inflasi yang secara nasional untuk pangan kita menargetkan di bawah 5 persen karena dari sundulan inflasi sektor energi itu bisa 1,6 sampai 2 persen," tutur Airlangga dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, Rabu (14/9/2022).

Dengan perhitungan tersebut, Airlangga memprediksi tingkat inflasi ke depan bisa lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian kemarin tumbuh 5,4 persen, mungkin pada kuartal III angkanya mirip, sampai year to date kira-kira 5,2 persen, sehingga kita harus siap-siap angka inflasi akan sedikit lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi," terang dia.

Airlangga mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah langkah ekstra dalam mengendalikan inflasi terutama di daerah. Yaitu pertama, memperkuat kerja sama antar daerah (KAD). Kedua, operasi pasar dengan melakukan perdagangan digital dan mempercepat program tanam pangan.

Selanjutnya, menyusun neraca komoditas pangan, memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan produk hasil panen, dan memperkuat sinergi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

"Ini yang diminta terus diikuti oleh tim pusat maupun daerah. Bapak presiden (Jokowi) minta ini untuk terus dimonitor seperti kita memonitor covid-19," tandas Airlangga.

Nanda Alisya | Selasa, 13 September 2022 - 15:04 WIB

Kata Mendag Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, kalau harga beras naik Rp100 saja, maka bisa berdampak pada lonjakan inflasi hingga 3,3 persen.

Ia menerangkan, kebutuhan pokok merupakan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia berjanji untuk menjaga stok dan stabilitas harga.

Apalagi, saat ini masih ada lima daerah dengan inflasi tertinggi imbas kenaikan harga pangan

Di sisi lain, Zulkifli mengklaim harga telur, daging ayam, dan bawang stabil. Namun, masih harga beras naik.

"Memang beras naik dikit, tapi beras itu walau naik Rp100 perak berbahaya. Karena dia (beras) akan memberikan dampak ke inflasi itu 3,3 persen lebih," kata Mendag Zulhas saat meninjau PT Pratama Abadi Industri, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (13/9/2022).

Oleh karena itu, Mendag Zulhas bersama Perum Bulog bakal segera melakukan antisipasi dengan menggelar operasi pasar.

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), per hari ini, harga rata-rata beras kualitas bawah I adalah Rp10.950 per kg. Angka ini naik Rp50 dibanding hari sebelumnya.

Kemudian, harga rata-rata beras kualitas medium I Rp12.050 per kg, naik Rp50 dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, harga rata-rata beras kualitas super I Rp13.350 per kg, naik Rp50 dibanding kemarin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengingatkan bahwa kenaikan harga beras merupakan hal yang sensitif. Sebab, kenaikan harga beras bisa berimbas pada kenaikan angka kemiskinan.

Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada daerah untuk segera melakukan intervensi jika harga beras di daerah naik.

"Begitu harga pangan naik, artinya kemiskinan ikut naik, utamanya beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati. Kalau harga beras naik di daerah bapak ibu sekalian, meski hanya naik Rp200 atau Rp500, segara diintervensi," terang Jokowi.

Karena menyangkut kemiskinan di provinsi, kabupaten atau kota bapak ibu itu akan langsung bisa naik," lanjutnya saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah di Jakarta.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar kenaikan harga pangan tidak terjadi meski BBM naik. Salah satunya, pemerintah daerah dapat menggelontorkan subsidi transportasi pengiriman bahan pangan.

"Misalnya, soal kenaikan harga telur, dari harga bawang merah, bawang putih, daerah bisa membantu biaya transportasinya. Misalnya harga bawang merah naik, bawang merah berasal banyak dari Brebes. Misalnya mau dikirim ke Lampung, biayanya Rp3 juta. Ini yang ditutup pemda sehingga harga adalah harga petani di Brebes sama dengan harga di pasar," tandasnya.

Nanda Alisya | Senin, 12 September 2022 - 10:03 WIB

Peneliti Indef, Nailul Huda memaparkan sejumlah dampak penaikan tarif ojek daring (online) yakni memicu peningkatan inflasi, berkurangnya produk domestik bruto (PDB), hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.

Hal itu lantaran sektor transportasi merupakan penyumbang inflasi tertinggi kedua setelah makanan, minuman, dan tembakau.

"Inflasi kita saat ini cukup tinggi di 4,69% (Agustus 2022). Adanya kenaikan BBM dan diikuti dengan kenaikan transportasi bisa mengerek inflasi jauh lebih tinggi lagi. Ini yang kita tidak mau," kata Nailul dalam paparan rilis survei nasional Polling Institute bertajuk 'Kenaikan Tarif Ojek Online di Mata Pengguna dan Pengemudi' secara daring di Jakarta, Minggu (11/9/2022).

Dia menuturkan Indef telah menghitung jika penaikan tarif ojol bisa memicu kenaikan inflasi hingga 2%, maka secara makro akan mengurangi PDB hingga Rp1,76 triliun dan menyebabkan gaji atau upah tenaga kerja nasional secara riil turun 0,0094%.

"Selain itu, menurunkan pendapatan usaha sebesar 0,0107%, ada potensi penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 14 ribu jiwa dan ada potensi kenaikan jumlah penduduk miskin 0,14%," katanya.

Sementara itu, jika penaikan tarif ojol mendorong inflasi nasional hingga 0,5%, pengurangan PDB diprediksi Rp436 miliar, upah tenaga kerja turun 0,0006%, potensi penurunan jumlah tenaga kerja hanya 869 jiwa, dan peningkatan jumlah penduduk miskin juga relatif terbatas dengan 0,04%.

"Ini yang relatif masih bisa diterima oleh kondisi makro ekonomi kita," katanya.

Oleh karena itu, ketika sebelumnya pemerintah berencana untuk menaikkan tarif ojol sebesar 30-45%, berbagai kalangan dengan keras mengkritisi karena dikhawatirkan bisa menyebabkan peningkatan inflasi yang imbasnya merembet ke semua bidang.

"Makanya ketika isunya akan naik 30-45%, itu kita kritis sekali. Kita tidak mau ini terlalu tinggi sehingga menyebabkan inflasi kita tinggi dan efek dominonya ke mana-mana. Makanya kita minta hitung ulang karena terkait dengan dampak inflasi yang bisa saja terjadi," kata Nailul.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan kenaikan tarif ojol sebesar 6-10% yang mulai berlaku Minggu ini. Penyesuaian tarif
tersebut telah melalui kajian matang agar tidak terlalu mengurangi penumpang ojol meski tarif dinaikkan.

Rayu | Selasa, 13 September 2022 - 16:05 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah daerah yang bisa menangani inflasi di daerahnya akan diberikan insentif. Tambahan penghasilan itu akan diberikan melalui dana insentif daerah.

"Ada insentif. Kita menggunakan dana insentif daerah di mana kita menggunakan insentif untuk daerah yang bisa menangani inflasinya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/09/2022).

Sri Mulyani menyebut, pemerintah pusat merujuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kemampuan daerah menstabilkan harga-harga. Jika inflasinya lebih rendah dari level nasional, akan diberikan insentif.

"Nanti kita berdasarkan data dari BPS dan kemampuan untuk menstabilkan harga, kita akan sort dari seluruh daerah kan BPS setiap bulan mengeluarkan inflasi di daerah masing-masing," kata Sri.

"Kita akan berikan insentif untuk pemda yang bisa mengendalikan atau yang inflasinya lebih rendah dari level nasional. Itu nanti akan diberikan insentif melalui dana insentif daerah, selama ini kita sudah berikan," sambungnya.

Bagi pemda yang berhasil mengendalikan inflasi, diberikan insentif sebesar Rp10 miliar. Pemerintah pusat akan melihat 10 peringkat provinsi, kabupaten, kota yang inflasinya rendah.

"Kita mungkin akan melihat kemungkinan memberikan sekitar Rp10 miliar bagi masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan top 10 paling rendah, top 10 di provinsi kabupaten dan kota," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil lima Kabupaten/Kota dengan tingkat inflasi tertinggi. Kepala daerah pada lima wilayah tersebut dituntut segera melakukan intervensi agar inflasi dapat terkendali.

Di antaranya Kota Luwuk, Sulawesi Tengah 7,8 persen; Kota Jambi, Jambi 7,7 persen; Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 7,6 persen; Kota Sampit, Kalimantan Tengah 7,5 persen; dan Kota Tanjung Selor, Kalimantan Utara 7,4 persen.

"Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan," perintah Jokowi saat memberikan arahan mengenai pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/09/2022).

Jokowi juga menyentil 5 provinsi dari 10 provinsi dengan tingkat inflasi tinggi yaitu; Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

Jokowi memerintahkan provinsi tersebut segera mendata pasokan apa saja yang mengalami kenaikan harga, serta mendata asal barang tersebut. 

"Harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke menteri perdagangan," tegasnya.

Dia juga sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini. "Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.

Nissa | Senin, 12 September 2022 - 18:03 WIB

Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin, 12 September 2022.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Pembahasan "Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah" yang dilakukan secara "hybrid" yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah kepada daerah.

"Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menyebut Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengalokasikan APBD agar dapat menahan laju inflasi.

"Di situ disampaikan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi untuk menyelesaikan akibat penyesuaian harga BBM," tambah Presiden.

Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan nelayan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

"Dua persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini. UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," jelas Presiden.

Presiden Jokowi menyebut dana 2 persen DTU dapat digunakan untuk belanja tidak terduga.

"Misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan harga bawang merah, dan kenaikan harga bawang putih. Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi, artinya misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, maka Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp3 juta, ini yang ditutup biaya transportasi Rp3 juta oleh pemda," ungkap Presiden.

Artinya, kata Presiden, harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar.

"Kalau itu semua daerah melakukan. kita bisa menahan inflasi agar tidak naik," ungkap Presiden.

Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan untuk komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, misalnya telur.

"Pemda bisa membeli kepada produsen langsung peternak ayam petelur, misalnya pusatnya di Blitar atau di Purwodadi atau di Bogor, bisa membeli langsung dari peternak kemudian dikirim ke pasar sehingga harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak karena biaya transportasinya ditanggung pemda, pemprov, pemkot, dan pemkab. Belanja tidak terduga itu dialihkan ke bansos kepada yang terdampak karena adanya penyesuaian harga BBM," kata Presiden.