Harga Pertalite diprediksi naik menjadi Rp 10 ribu per liter, sedangkan Solar Rp 8.500 per liter.
Jokowi Kantongi Hitung-hitungan Kenaikan Harga BBM, Pertalite dan Solar Naik Segini

Harga Pertalite diprediksi naik menjadi Rp 10 ribu per liter, sedangkan Solar Rp 8.500 per liter.

Triaji | Jumat, 02 September 2022 - 15:23 WIB

Pemerintah sudah terang benderang memberikan sinyal akan mengerek harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hari ini, Presiden Joko Widodo akan menerima kalkulasi kenaikan harga BBM bersubsidi dari para menteri.

"Semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," kata Jokowi saat membagikan Bantuan Langsung Tunai BBM di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat, 2 September 2022.

Pada dua hari yang lalu, Jokowi menyebutkan kenaikan harga BBM dihitung secara hati-hati. "Masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," ujar dia.

Harga Pertalite saat ini dipatok Rp 7.650 per liter, sedangkan Biosolar Rp 5.150 per liter.

Mantan Wali Kota Solo itu pekan lalu mengatakan bahwa  kenaikan harga BBM dapat berdampak pada kontraksi ekonomi. Oleh sebab itu, ia memerintahkan para menteri untuk menghitung dengan cermat.

"Harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (23/8).

Adapun skema terbaru mengenai teknis pendistribusian BBM bersubsidi yang diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 sudah diserahkan kepada Jokowi.

Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Patuan Alfon mengatakan, salah satu poin utama yang disusun yakni penyesuian konsumen pengguna. Khususnya kriteria calon penerima Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM tertentu (JBT) Solar.

Meski demikian ia mengaku tak tahu kapan revisi perpres itu diterbitkan. Dia hanya menjelaskan, pemerintah selalu melihat beberapa aspek sebelum menetaskan sebuah kebijakan. Aspek-aspek tersebut yaitu sosial, politik, dan ekonomi. "Kenapa belum selesai? Pemerintah berpikir secara komprehensif," kata Patuan.

Aspek ekonomi yang dimaksud yakni kondisi kekuatan keuangan negara yang berandil besar terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Kalau diterbitkan sekarang berapa masyarakat yang rentan miskin menjadi miskin, lalu berapa inflasinya? Kekuatan keuangan negara memberikan bantalan seperti apa?" ujarnya.

Angka Rasional

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai wacana besaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar sudah rasional. Harga Pertalite diprediksi naik menjadi Rp 10 ribu per liter, sedangkan Solar Rp 8.500 per liter.

Kenaikan ini buat saya cukup rasional dan tidak terlalu membebani bagi masyarakat. Inflasi saya kira tidak akan terlalu tinggi karena kenaikannya," ujar Mamit dalam pesan pendek pada Senin, 22 Agustus 2022.

Adapun harga keekonomian Pertalite saat ini ialah Rp 13.150, namun harga jualnya masih Rp 7.650. 

Mamit mengatakan dengan opsi kenaikan Pertalite menjadi Rp 10 ribu, beban inflasi yang akan ditanggung akibat pergerakan harga BBM bersubsidi ini masih dapat ditekan di bawah 1 persen.

Mamit menuturkan rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi tak terelakkan. Sebab, kebijakan ini adalah respons dari kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa harga minyak saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Mamit. Kenaikan harga minyak mentah dunia, tutur dia, membuat beban keuangan negara sangat berat.

Kenaikan harga BBM diyakini bisa mengurangi beban subsidi energi. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi senilai Rp 502 triliun.

Mungkin sambil persiapan revisi Perpres 191/2014 terkait dengan kriteria kendaraan penerima BBM subsidi
Tinggal Tunggu Waktu yang Pas, Sinyal Kenaikan BBM Sudah Terlihat Sangat Kuat

Mungkin sambil persiapan revisi Perpres 191/2014 terkait dengan kriteria kendaraan penerima BBM subsidi

Viozzy | Jumat, 02 September 2022 - 11:50 WIB

Meski minyak dunia sudah turun ke angka 90 dolar AS per barel, namun, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan meyakini bahwa pemerintah akan tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurutnya, sekalipun belum dilakukan pada awal bulan ini, namun tanda-tanda pemerintah akan menaikkan harga BBM sudah tampak, seperti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan untuk pengalihan subsidi BBM.

“Saya melihat sinyal kenaikan sudah ada. Tinggal menunggu momen yang pas aja. Lagi pula tidak mungkin misalnya di hari yang sama BBM umum turun, di sisi lain BBM subsidi naik. Jadinya akan membingungkan masyarakat,” kata Mamit kepada wartawan, Jumat (2/9).

Mamit mengatakan, selain menunggu momen, dirinya memperkirakan proses pengumuman resmi kenaikan BBM bersubsidi juga terkait dengan kesiapan perangkat hukum.

"Mungkin sambil persiapan revisi Perpres 191/2014 terkait dengan kriteria kendaraan penerima BBM subsidi,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan BBM non-subsidi yang harganya turun, Mamit menuturkan bahwa pemerintah menggunakan acuan MOPS (Mean of Platts Singapore) untuk menentukan harga patokan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.

MOPS adalah rata-rata dari serangkaian penilaian harga produk minyak berbasis di Singapura yang diterbitkan oleh Platts.

Hal itu telah diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor: 62.K/12/Mem/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
 
"Sebagai BBM umum memang sudah seharusnya harganya mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Beberapa waktu yang lalu kan ketiga produk ini mengalami kenaikan harga ya. Makanya saat ini ketika harga MOPS rata-rata turun maka harus menyesuaikan dengan keekonomiannya. Formulasi dihitung berdasarkan Kepmen ESDM 62/2020," tandasnya.

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk BSU 2022, dengan sasaran 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, yang masing-masing akan mendapatkan Rp 600.000.
Anda Penerima Subsidi Gaji Rp 600.000, Begini Cara Ceknya

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk BSU 2022, dengan sasaran 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, yang masing-masing akan mendapatkan Rp 600.000.

Nissa | Jumat, 02 September 2022 - 08:23 WIB

Pemerintah terus mengupayakan percepatan penyaluran bantuan subsidi gaji Rp 600.000 atau bantuan subsidi upah (BSU) 2022.

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara, Kemenaker tengah memfinalkan segala hal teknis proses penyaluran BSU 2022 agar dapat dicairkan pada September 2022.

"Kemenaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU (subsidi gaji Rp 600.000) ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti dikutip dari laman resmi Setkab, dikutip Jumat, 2 September 2022.

Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk BSU 2022, dengan sasaran 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, yang masing-masing akan mendapatkan Rp 600.000.

Penyaluaran BSU akan dilakukan melalui himpunan bank milik negara (himbara) yang meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.

Adapun data calon penerima bantuan subsidi upah dikoordinasikan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Tahun lalu, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah kepada para pekerja sebagai langkah untuk meringankan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Adapun pengecekan calon penerima bantuan upah saat itu dapat dilakukan melalui laman BPJS Ketenagakerjaan atau Kemenaker.

Berkaca dari penyaluran BSU tahun sebelumnya, cara mengecek penerima BSU melalui laman BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Akses laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, dalam halaman awal bagian bawah akan terdapat menu “Cek Status Calon Penerima BSU”

2. Masukkan nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, dan verifikasi bukan robot.

3. Setelah itu, klik tombol “Lanjutkan.

4. Keterangan lolos tidaknya verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU akan muncul.

Namun hingga Kamis (1/9/2022) pukul 15.30 WIB, pengecekan calon penerima BSU melalui laman BPJS Ketenagakerjaan belum bisa dilakukan.

Terdapat keterangan bahwa laman sedang dalam peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU tahun 2022.

Adapun cara mengecek calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahun lalu melalui laman Kemenaker sebagai berikut:

1. Akses laman kemnaker.go.id

2. Untuk mengakses status penyaluran BSU, Anda harus mempunyai akun. Sehingga lakukan pendaftaran jika belum punya akun

3. Setelah melengkapi pendaftaran akun, aktivasi menggunakan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone

4. Masuk atau login menggunakan akun yang telah terdaftar, lalu lengkapi biodata, seperti foto profil, status pernikahan hingga tipe lokasi

5. Cek pemberitahuan, yang memuat informasi mengenai status penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya.

6. Jika terdaftar sebagai calon penerima BSU, Anda akan mendapatkan notifikasi sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kemnaker.

Nantinya, apabila dana BSU telah tersalurkan melalui rekening bank himbara juga akan keluar notifikasi.

Sebelum pemerintah mengerek harga BBM subsidi, perlu memikirkan inflasi tinggi. Jangan sampai menjadi bola liar, tak terkendali. Bisa mengganggu perekonomian.
BPS Beberkan Risiko Jika Jokowi Naikkan Harga Pertalite dan Solar Serampangan

Sebelum pemerintah mengerek harga BBM subsidi, perlu memikirkan inflasi tinggi. Jangan sampai menjadi bola liar, tak terkendali. Bisa mengganggu perekonomian.

Nanda Alisya | Kamis, 01 September 2022 - 15:16 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono memaparkan dampak yang bakal terjadi jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yakni Pertalite dan Solar.

Menurutnya, dampak ke inflasi sudah pasti. Tapi selain itu, akan ada dampak ikutan yang memberi tekanan ke sektor lainnya.

"Ya kalau BBM naik itu akan menyebabkan harga-harga di beberapa sektor lain akan meningkat dan itu akan berdampak ke inflasi," kata dia dalam konferensi pers, Kamis (1/9/2022).

BBM adalah komponen inflasi yang masuk dalam harga yang diatur pemerintah. Ia mengatakan risiko kenaikan itu bisa dilihat saat harga BBM non subsidi naik pada April 2022.

Kala itu, dampaknya langsung terlihat ke banyak sektor. "Makanya ini jadi penting untuk jadi perhatian ke perkembangan inflasi, karena komoditas ini memberikan multiplier effect ke ekonomi yang cukup besar," imbuhnya.

Selain harga BBM, BPS juga mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan komoditas bahan bakar rumah tangga seperti LPG, dan tarif listrik. Sama dengan BBM, kenaikan komoditas ini juga memberikan dampak luas.

Pada Agustus 2022, bahan bakar rumah tangga memberikan andil ke inflasi sebesar 0,28 persen, bensin sebesar 0,20 persen dan tarif listrik sebesar 0,04 persen.

"Ini jadi penting untuk dilihat beberapa komoditas terutama BBM, karena ini juga berpengaruh kepada pergerakan harga-harga di sektor lainnya, ke depannya," jelasnya.

Adapun mereka yang abstain yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Serta satu yang setuju yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Lapor Pak Jokowi, Hampir Seluruh Fraksi di DPR Tolak Kenaikan Harga BBM!

Adapun mereka yang abstain yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Serta satu yang setuju yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Rayu | Kamis, 01 September 2022 - 08:05 WIB

Pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bensin Pertalite dan Solar subsidi saat ini masih ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

Meski belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, namun hampir seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak jika harga BBM bersubsidi dinaikkan.

Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, enam fraksi menyatakan menolak jika BBM dinaikkan. Mereka yang menolak di antaranya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Adapun mereka yang abstain yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Serta satu yang setuju yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Berikut pandangan para anggota DPR dari sembilan fraksi tentang kenaikan harga BBM bersubsidi:

1. Gerindra

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan partainya tidak ingin ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Pernyataan Andre tersebut merupakan perwakilan sikap dari Fraksi Gerindra.

"Berdasarkan instruksi Ketua Fraksi Gerindra, sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, kami Fraksi Gerindra tidak ingin ada kenaikan harga BBM. Kami mengusulkan kepada pemerintah, harapan kami, jangan ada kenaikan BBM. Kasihan masyarakat," jelas Andre saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir pekan lalu, dikutip Rabu (31/8/2022).

Konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite, kata Andre tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta kilo liter (kl). Sementara itu, kuota yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta kiloliter dan diprediksi akan habis pada September 2022.

Untuk mengatasi hal tersebut, Andre mengatakan, dirinya sejak jauh-jauh hari telah meminta pemerintah menambah kuota Pertalite. Sejalan dengan itu, dia mengatakan perlunya pemerintah segera menerbitkan aturan pengendalian agar distribusi Pertalite lebih tepat sasaran.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto, sekaligus anggota Komisi VII DPR, meminta agar pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Sebab harga minyak dunia yang sekarang masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar US$ 100 per barel, sehingga seharusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022," tutur Mulyanto melalui siaran resminya, Rabu (31/08/2022).

Karena saat pembahasan revisi APBN 2022, dasarnya adalah perubahan harga minyak mentah Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) dari US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.

"Jadi selama harga minyak mentah dunia berada dalam rentang 100 dolar Amerika per barel, maka tidak ada urgensi bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut," terang Mulyanto.

3. Partai Demokrat

Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Sartono Hutomo memandang pemerintah tidak perlu menaikkan BBM bersubsidi jika bila kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dibenahi secara maksimal.

Sartono menilai pemerintah belum menjalankan langkah konkrit dengan mencegah kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar.

"Apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan," tegas politisi Partai Demokrat itu. Ia mengingatkan, dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai terutama peningkatan inflasi. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok sudah naik," jelas Sartono melalui siaran resminya.

"Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10%. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7%-8% bila harga BBM mencapai Rp 10.000. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat," kata Sartono melanjutkan.

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun juga salah satu perwakilan Fraksi Golkar yang menolak jika harga BBM subsidi dinaikkan.

Karena menurut Misbakhun, ongkos dari pemerintah saat ini yang telah mencapai Rp 502,4 triliun untuk menahan harga BBM bersubsidi sudah terbilang mahal.

"Saya termasuk belum setuju BBM dinaikkan, karena mengingat BBM kita sudah disubsidi. Jika menggunakan harga kekinian untuk BBM subsidi akan memberikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga kalau terjadi lonjakan konsumsi akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi," jelas Misbakhun saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (31/8/2022).

Pasalnya, kata Misbakhun motor pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi. "Jangan sampai menaikan pertumbuhan ekonomi tertekan karena inflasi," ujarnya.

Menurut Misbakhun, saat ini adalah momentum bagi pemerintah dan badan usaha untuk memperbaiki penyaluran BBM subsidi dari hulu ke hilir.

Karena pengguna BBM bersubsidi juga banyak dikonsumsi oleh nelayan, petani, dan digunakan dalam alat pertanian dan mesin produksi UMKM, yang selama ini memberikan dampak ke pertumbuhan ekonomi.

"Ada rakyat kecil yang naik motor, kalau jadi dinaikkan dampaknya konsumsi akan berkurang, kenaikan inflasi akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai," ujarnya.

5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Anggota Komisi XI Fraksi PPP Wartiah menghimbau pemerintah untuk mencermati efek dari inflasi yang tinggi, yang dapat menekan daya beli masyarakat karena harga pangan dan energi, serta belum kembalinya tenaga kerja dibandingkan pra- pandemi.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kenaikan harga BBM, menurut Wartiah, pemerintah tidak hanya harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi semata, namun harus juga memperhatikan inklusivitas atau masyarakat 40% kelompok paling bawah.

"Pekerja informal mencapai 81 juta, hingga kelas menengah rentan di pedesaan, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa sejalan dengan tujuan pembangunan pemerintah," jelas Wartiah dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (31/8/2022).

"Inflasi 3,3% (target inflasi tahun 2022) dianggap cukup menantang karena imbas pengurangan subsidi energi tahun 2022, khususnya BBM Pertalite dan Solar yang dirasakan masih dirasakan ke inflasi di 2023," kata Wartiah melanjutkan.

6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Anggota Komisi XI fraksi PKB Bertu Merlas mengungkapkan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini, tentu akan mempengaruhi target inflasi pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Bertu apabila pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, baik Solar dan Pertalite akan berdampak kepada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama para petani.

"Biaya produksi petani ada peningkatan tajam terutama masalah pupuk, harga pupuk meningkat tajam dan langka. Ditambah lagi ada kenaikan BBM dimana petani membeli BBM subsidi, sehingga mereka membeli BBM dengan harga yang mahal," jelas Betu dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (31/8/2022).

Jika pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan operasi pasar, pemerintah diminta untuk sungguh-sungguh melakukan pengawasan.

"Operasi ini sampai ke biaya produksi, bukan sekedar pasarnya saja. Karena kesejahteraan petani terganggu, sekarang pendapatan petani turun karena biaya produksi meningkat," ujar Bertu.

"Bila petani kurang sejahtera, ini akan merembet kemana-mana, manufaktur siapa yang beli. Produk-produk manufaktur siapa yang beli kalau petani kurang sejahtera," kata Bertu melanjutkan.

7. Partai Amanat Nasional (PAN)

Anggota Komisi XI DPR fraksi PAN Ahmad Najib Qodratullah mengungkapkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan ikut mengerek laju inflasi di dalam negeri. Sehingga target inflasi di tahun depan dari pemerintah yang mencapai 3,3% (year on year) harus dipertimbangkan dengan matang.

"Kita tahu di hari-hari ini hampir berbagai media nasional memberitakan rencana kenaikan BBM dan direspon langsung oleh pasar. Baru tadi pagi mendapatkan informasi tentang kelangkaan BBM salah satunya adalah solar," ujar Ahmad dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (31/8/2022).

"Respon cepat dari masyarakat walau itu berupa wacana, dengan angka 3,3% ini memunculkan kekhawatiran dampak kenaikan harga BBM," kata Ahmad melanjutkan.

Ahmad mengungkapkan, ini harus menjadi perhatian dalam menetapkan inflasi di tahun depan, terlebih krisis pangan dan energi di belahan dunia saat ini masih menghantui.

Dalam merespon kenaikan BBM, menurut Ahmad pemerintah juga perlu menghitung panen raya di bulan Juli-Agustus, mengingat alat pertanian masih menggunakan BBM bersubsidi.

"Petani belum untung kalau dibandingkan kenaikan harga-harga komponen pendukung seperti pupuk, dan sebagainya. Dari segala rencana strategis pemerintah tidak hanya melihat jangka pendek tapi jangka panjang, ini melahirkan intervensi anggaran," ujarnya.

"Jadi jangan-jangan nanti kebijakan ini apakah bentuk kompensasi atau operasi pasar ini kemudian tidak tepat sasaran. akhirnya tujuan mengendalikan inflasi tidak efektif. Pemerintah betul-betul harus fokus. Ini bukan masalah setuju atau tidak, tapi soal pandangan," tegas Ahmad.

8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Anggota Komisi XI fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo juga tidak pada keberpihakan setuju atau tidak menaikan harga BBM bersubsidi.

"Keputusan ada di tangan Presiden (Joko Widodo), karena beliau juga yang akan memitigasi. Saya melihat momennya ada di pemerintah, karena keseimbangan dari daya beli, jelas Andreas kepada CNBC Indonesia saat ditemui di gedung DPR, Rabu (31/8/2022).

Kendati demikian, menurut Andreas pasar sudah menghitung bahwa kalau diteruskan sampai akhir tahun. jangan sampai para pelaku usaha kemudian sudah menghitung untuk usaha, tapi kemudian tidak ada kejelasan yang jelas dari pemerintah.

"Dunia usaha sangat rasional dan sudah menghitung-hitung, dalam pikirannya sudah bisa dikendalikan, pembatasan. Wong ekonomi lagi pick up dan mulai bergerak" ujarnya.

"Kalau mau beri subsidi harus ada pembatasan, dan selain pembatasan dan penyesuaian harga. Tapi pemerintah kalau tetap tidak (menaikan harga BBM bersubsidi) tentu akan menahan inflasi. Yang penting jangan ngambang terlalu lama," kata Andreas melanjutkan.

9. Nasional Demokrat (NasDem)

Ketua Komisi VII DPR fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan.

Oleh karena itu, menurut Sugeng total BBM subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai sekira 70% sampai 80%.

"Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau orang mampu, sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil, bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan," jelas Sugeng melalui siaran resminya.

Selain itu, harga BBM saat ini jauh dari harga keekonomian.

"Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Indonesian Crude Price (ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS/barel meleset menjadi rata-rata 104,9 dolar AS/barel," ujar politisi Partai NasDem tersebut.

 

cnbc