Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati dihitung dampaknya
Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat, Presiden Jokowi: Kenaikan Harga Pertalite Harus Diputuskan dengan Hati-hati

Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati dihitung dampaknya

Ind | Selasa, 23 Agustus 2022 - 13:43 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebijakan soal rencana kenaikan BBM subsidi jenis pertalite harus diputuskan dengan hati-hati. Pasalnya, kenaikan harga komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap masyarakat.

Hal itu dikatakan presiden menyusul rencana kenaikan pertalite yang mengemuka belakangan ini. Jokowi mengatakan jangan sampai kenaikan pertalite itu berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati dihitung dampaknya jangan sampai menurunkan daya beli, konsumsi rumah tangga, menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya saya suruh menghitung betul sebelum diputuskan," kata Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah, Selasa (23/8).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Jokowi.

Yang pasti, Luhut menegaskan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi.

"Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume," imbuhnya, dikutip Minggu (21/8).

Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

Komisi VI DPRI meminta agar pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi BBM dari subsidi produk menjadi subsidi langsung melalui bantuan langsung tunai supaya tepat sasaran.
Komisi VII DPR: Pemerintah Harus Berani Naikkan Harga BBM

Komisi VI DPRI meminta agar pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi BBM dari subsidi produk menjadi subsidi langsung melalui bantuan langsung tunai supaya tepat sasaran.

Triaji | Rabu, 24 Agustus 2022 - 18:30 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mendorong pemerintah agar berani menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena disparitas harga yang sangat tinggi antara BBM subsidi dengan BBM industri.
 
"Adanya disparitas harga antara BBM subsidi dengan BBM industri semakin menambah bandit. Pemerintah harus berani untuk mendorong penyesuaian harga BBM," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.
 
Maman mengatakan penyesuaian harga BBM itu dapat dilakukan dengan menaikkan harga BBM subsidi atau menurunkan harga BBM industri, sehingga disparitas harga kedua jenis BBM tersebut tidak terlampau jauh.
 
Saat ini harga BBM subsidi jenis Solar hanya dijual Rp5.150 per liter, sedangkan Solar  industri mencapai Rp21.500 per liter. Artinya, ada selisih harga Rp16.350 per liter.
 
Maman mengungkapkan kondisi di daerah yang banyak antrean truk mengisi Solar di SPBU. Menurutnya, truk-truk itu adalah kendaraan yang tangkinya sudah dimanipulasi yang bisanya kapasitas BBM maksimal satu truk adalah 100 liter diubah menjadi 200 liter bahkan 300 liter.
 
Banyak sekali truk antre di SPBU, itu truk-truk siluman, truk zombie yang tiba-tiba muncul. Dulu truk rusak langsung hidup, jalan seperti zombie di pinggir SPBU antre puluhan (truk)," ungkap Maman dikutip Antara.
 
Lebih lanjut dia menyampaikan truk yang telah mendapatkan Solar subsidi kemudian dijual kepada penampung yang dibekingi oleh oknum aparat di daerah.
 
Harga Solar subsidi Rp5.150 per liter dihargai para penampung sekitar Rp9.000 sampai Rp10.000 per liter, maka keuntungan yang diperoleh kurang lebih Rp4.000 sampai Rp5.000 per liter.
 
Apabila satu truk dengan kapasitas tangki 100 liter, maka keuntungan diperoleh truk zombie bisa mencapai Rp500.000 dalam sekali antre di SPBU.
 
"Truk-truk zombie ini kayak film Resident Evil. Kalau film Resident Evil itu manusia jadi zombie, kalau ini truk yang jadi zombie datang ke SPBU satunya lagi, isi lagi dapat lagi Rp500 ribu, akhirnya satu hari mereka rata-rata mengantongi Rp1 juta," kata Maman.
 
Solar subsidi yang ada di penampungan, kemudian dijual kepada nelayan dengan harga Rp12.000 sampai Rp13.000 per liter.

Menurut Maman, nelayan seharusnya mendapatkan Solar subsidi, tetapi faktanya karena nelayan membutuhkan rekomendasi dari institusi setempat akhirnya mau tidak mau mereka harus membeli Solar subsidi dengan harga mahal.
 
Selain dijual kepada nelayan, Solar subsidi dari para penampung juga dijual kepada para penambang dan pabrik-pabrik dengan harga Rp18.000 sampai Rp20.000 per liter.
 
Maman meminta agar pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi BBM dari subsidi produk menjadi subsidi langsung melalui bantuan langsung tunai supaya tepat sasaran.
 
Menurutnya, subsidi energi Rp502 triliun adalah angka yang besar mengingat APBN hanya sekitar Rp3.000 triliun.
 
"Kami dorong hari ini adalah mengubah metode subsidi yang tadinya subsidi langsung kepada produk diubah langsung kepada masyarakat. Kita berikan masyarakat kemampuan untuk membeli BBM dan membeli elpiji," pungkas Maman.

Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyoroti rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Rencana Jokowi Naikkan Harga BBM Bikin Ekonomi Masyarakat Terpuruk

Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyoroti rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Nanda Alisya | Selasa, 23 Agustus 2022 - 05:47 WIB

Dia menilai kenaikan harga BBM dampaknya sangat dirasakan oleh sebagian masyarakat. "Dampaknya yang dirasakan adanya kenaikan inflasi," ujar Jamiluddin, dikutip Selasa  (23/8/2022).

Sayangnya, jika pemerintah memberi subsidi kepada masyarakat tidak mampu, juga tidak bisa menutupi besarnya inflasi yang ditimbulkan kenaikan BBM.

Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebut kebijakan itu makin menurunkan daya beli masyarakat.

Ia mengatakan, ketika harga BBM anjlok, pemerintah tidak terpikir untuk menurunkan harga. "Meskipun sebagian anak bangsa mempertanyakannya, tetap saja pemerintah mengabaikannya," ucapnya.

Terlebih, pada saat pandemi covid-19 sedang menggila di mana sebagian masyarakat sangat terpuruk.

"Meskipun pemerintah tidak juga menurunkan harga BBM, sebagian besar masyarakat tetap diam," lanjutnya.

Celakanya, saat harga minyak menggila justru pemerintah teriak keuangan negara sudah tidak sanggup menanggungnya.

"Pemerintah di sini seolah seperti berbisnis yang menghitung untung rugi kepda rakyat," sebutnya.

Oleh karena itu, sikap tersebut sangat memprihatinkan dan tidak seharusnya dilakukan pemerintah. "Jadi, pemerintah sudah seharusnya berpihak kepada rakyat," tegasnya.

Sebab, saat rakyat masih terpuruk, pada saat itulah pemerintah harus hadir dan melindungi. "Hal itu harus diwujudkan dengan tidak menaikkan harga BBM kala rakyat masih terpuruk," pungkasnya.

Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun atau butuh tambahan sekitar Rp 198 triliun bila akan menahan harga BBM subsidi.
Sri Mulyani Sudah Hitung Subsidi BBM Bisa Bengkak Hingga Rp 700 T, Anggarannya Tidak Ada

Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun atau butuh tambahan sekitar Rp 198 triliun bila akan menahan harga BBM subsidi.

Nissa | Rabu, 24 Agustus 2022 - 16:27 WIB

Kementerian Keuangan menghitung butuh tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 700 triliun untuk menahan harga BBM agar tidak naik. Namun, hingga kini belum jelas sumber anggaran bila hendak menambal BBM subsidi.

Saat ini pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun atau butuh tambahan sekitar Rp 198 triliun bila akan menahan harga BBM subsidi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebut hingga kini belum jelas sumber anggaran bila hendak menambal BBM subsidi.

"Kalau kemudian penerimaan negara melandai menjadi biasa-biasa saja, itukan berarti sudah diperhitungkan Rp 502,4 triliun, tambah lagi dari mana?" kata Isa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (24/8/2022).

Dalam asesmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) awal bulan ini menyebut penerimaan negara dari pajak kemungkinan tidak akan tumbuh setinggi paruh pertama. Ada beberapa faktor, seperti efek perlambatan ekonomi global, basis penerimaan tahun depan yang tinggi serta item penerimaan pajak yang tidak akan terulang di paruh kedua.

Isa menyebut keputusan anggaran ditambah atau tidak juga masih membutuhkan restu dari DPR. Pemerintah pada pertengahan Mei lalu mendapat restu dari Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk menambah anggaran awal subsidi dan kompensasi Rp 350 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Namun, untuk mendapatkan restu dari DPR lagi tampaknya akan lebih 'alot'. Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam pernyataannya pekan lalu menyarankan agar pemerintah mulai menaikkan harga BBM setidaknya dua kali sampai akhir tahun. Subsidi terhadap BBM, LPG 3 Kg hingga listrik yang diberikan pemerintah selama ini justru banyak dinikmati kalangan mampu.

"Apakah surplus ratusan triliun APBN saat ini juga akan ditambal ke subsidi lagi? padahal subsidi BBM dan LPG 3 Kg tidak tepat sasaran. Apakah itu akan diteruskan?ini kepentingan siapa sebetulnya yang mempertahankan subsidi bentuk begini," kata Said, Kamis (16/8).

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan anggaran subsidi dan energi tahun ini bisa bengkak menjadi Rp 700 triliun jika harga tetap ditahan. Penambahan anggaran Rp 198 triliun dengan asumsi volume konsumsi pertalite bisa mencapai 29 juta kilo liter, atau jauh di atas kuota tahun ini hanya 23 juta kilo liter.

Namun, pemerintah hingga kini belum menentukan kebijakan apa yang akan dipilih terkait nasib harga BBM bersubsidi.

"Kalau tidak menaikan harga BBM dan tidak melakukan apa-apa, juga tidak ada pembatasan, maka Rp 502 triliun saja tidak cukup, butuh tambahan lagi," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (23/8).

Tambahan anggaran sebesar Rp 198 triliun baru menghitung kebutuhan tambahan kuota subsidi untuk BBM jenis pertalite, solar dan minyak tanah. Ini belum termasuk tambahan anggaran untuk subsidi LPG tabung 3 Kg dan listrik.

Pada Juli 2022 angka inflasi telah menyentuh 5,2 persen secara year on year (yoy), sehingga total inflasi ketika harga BBM bersubsidi naik mencapai 7,17 persen (yoy). 
Ekonom: Kenaikan Harga BBM Subsidi Bisa Picu Inflasi Tembus hingga 7,1 Persen

Pada Juli 2022 angka inflasi telah menyentuh 5,2 persen secara year on year (yoy), sehingga total inflasi ketika harga BBM bersubsidi naik mencapai 7,17 persen (yoy). 

Nissa | Rabu, 24 Agustus 2022 - 08:23 WIB

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingat pemerintah tentang keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bisa memicu lonjakan inflasi dan membuat harga-harga komoditas ikut naik.
 
"Kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan harga Solar menjadi Rp8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi. Kontribusi inflasi kenaikan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen. Sedangkan kenaikan harga Solar diperkirakan sebesar 1,04 persen, sehingga sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
 
Pada Juli 2022 angka inflasi telah menyentuh 5,2 persen secara year on year (yoy), sehingga total inflasi ketika harga BBM bersubsidi naik, menurutnya, mencapai 7,17 persen (yoy). 

Fahmy menuturkan angka inflasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi yang terjadi tahun lalu yang berada pada kisaran 3 persen (yoy). 

"Dengan inflasi sebesar 7,17 persen akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen," kata Fahmy.
 
"Selain itu inflasi sebesar 7,17 persen akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin," imbuhnya.
 
Lebih lanjut ia menyampaikan rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kebaikan harga BBM bersubsidi.
 
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin.
 
Berdasarkan pernyataan Jokowi itu, kata Fahmy, sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat karena pertaruhannya cukup besar.
 
"Memang beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Namun perlu diingat bahwa beban subsidi Rp502,4 triliun adalah total anggaran subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, elpiji tiga kilogram, dan listrik," jelas Fahmy.
 
Subsidi energi itu diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi mulai dari harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan inflasi. Per 31 Juli 2022 realisasi yang dikeluarkan atau cash out flow untuk subsidi BBM baru mencapai Rp88,7 triliun dan subsidi elpiji tiga kilogram hanya  Rp62,7 triliun.
 
Menurut Fahmy, beban keuangan yang sebesar itu hanya disikapi enteng oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta kiloliter.
 
Selain pengeluaran riil subsidi BBM atau cash out flow, lanjut Fahmy, ada juga tambahan pemasukan riil atau cash inflow pasar APBN akibat kenaikan harga komoditas ekspor yang meningkat.
 
"Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022, sesungguhnya tidak ada urgency menaikkan harga BBM subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini," pungkasnya.