Indonesia menolak dengan tegas keputusan Komisi Eropa yang mengklasifikasi minyak sawit sebagai minyak nabati  berisiko tinggi
Eropa Diskriminasi Sawit, Indonesia Sampaikan 10 Poin Protes

Indonesia menolak dengan tegas keputusan Komisi Eropa yang mengklasifikasi minyak sawit sebagai minyak nabati berisiko tinggi

YUSWARDI A SUUD | Kamis, 21 Maret 2019 - 16:05 WIB

PEMERINTAH Indonesia menyampaikan 10 poin tanggapan terhadap langkah Uni Eropa yang disebut diskriminatif terhadap komoditas sawit. Tanggapan itu sebagai upaya agar sawit Indonesia mendapat perlakukan setara di pasar Uni Eropa.

“Pemerintah menyampaikan keberatan atas keputusan Komisi Eropa untuk mengadopsi draft Delegated Regulation yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang tidak bekelanjutan beresiko tinggi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin rapat, Senin lalu. 

Rapat Koordinasi Pembahasan tentang European Union’s Delegated Regulation itu turut dihadiri Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F. Gontha, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sanggani.

Tanggapan itu adalah tindak lanjut dari kesepakatan tiga negara penghasil minyak sawit dunia yakni Indonesia, Malaysia dan Kolombia. Ketiga negara ini sepakat merespon langkah Uni Eropa yang disebut diskriminatiff terhadap sawit. 

Berikut adalah 10 poin tanggapan dari Pemerintah Indonesia itu. 

1. Indonesia menolak dengan tegas keputusan Komisi Eropa yang mengadopsi Draft Delegated Regulation. Draf tersebut mengklasifikasi minyak sawit sebagai minyak nabati yang berisiko tinggi (high-risk ILUC) dan tidak berkelanjutan. Dengan ini, Komisi Eropa mengonfirmasi intensi Draft Delegated Regulation bukanlah mempromosikan keberlanjutan di sektor minyak nabati, tetapi untuk mengenakan larangan impor minyak sawit terhadap sektor biofuel dalam rangka melindungi dan mempromosikan minyak nabati di dalam negeri Uni Eropa sendiri.

2. Tanggapan institusi Uni Eropa dan pihak terkait yang menyatakan regulasi ini harusnya melarang total minyak sawit sangat disesalkan. Kebijakan Uni Eropa mestinya tidak dimotivasi oleh kepentingan politis, tetapi bekerja sama dengan produsen minyak sawit untuk mencapai UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

3. Pengucilan minyak sawit dalam Draft Delegated Regulation sebenarnya akan merusak keberlanjutan di sektor minyak nabati. Dalam hal ini, telah diketahui bahwa produktivitas minyak kelapa sawit pada 3,8 MT / ha / tahun dibandingkan dengan 0,6 MT untuk minyak rapeseed dan 0,5 MT untuk minyak kedelai adalah kunci untuk melindungi lahan minyak nabati dunia di tengah permintaan yang terus meningkat. Dalam konteks ini, pendekatan UE dalam menyikapi keberlanjutan pada minyak nabati tidak cermat, patut disesalkan dan tidak dapat diterima.

4. Perbandingan produktivitas tidak berarti bahwa Indonesia bersedia mengorbankan tanah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi karena kurangnya produktivitas di tempat lain. Sebaliknya, pemerintah kita telah menerapkan moratorium pembukaan hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit baru sementara beberapa inisiatif sedang dilakukan untuk meningkatkan tingkat produktivitas lebih lanjut untuk memasukkan penanaman kembali pohon kelapa sawit dengan hasil tinggi pada lahan yang ada yang dimiliki oleh petani kecil.

5. Produktivitas Minyak Kelapa Sawit dinaikkan oleh sejumlah pihak sebagai tanggapan terhadap Draft Delegated Regulation: “Kurangnya penilaian dampak, termasuk setiap pemeriksaan penggunaan lahan atau dampak GRK yang memungkinkan tanaman minyak nabati lainnya sementara menghapus minyak kelapa sawit, yang 4 hingga 10 kali lebih produktif, tidak dapat diterima”.

6. Penting juga untuk mengingat kembali kontribusi signifikan yang dimainkan minyak kelapa sawit dalam memenuhi aspirasi sosial dan ekonomi Indonesia dan dalam mengentaskan kemiskinan dengan mempekerjakan 17 juta pekerja yang mencakup lebih dari 4 juta petani. Meskipun Komisi Uni Eropa dan negara-negara anggota berkomitmen untuk mencapai SDG, kemajuan sosial dan ekonomi pada minyak sawit jelas tidak penting atau bernilai bagi UE.

7. Sementara Pemerintah Indonesia akan berupaya mendorong dan mengintensifkan dialog melalui mempromosikan platform SDGs dan menyambut masukan dari semua pihak dengan kepedulian lingkungan yang tulus, Indonesia akan menentang langkah-langkah diskriminatif UE dalam WTO. Sementara UE seolah-olah mempromosikan sistem perdagangan berbasis peraturan multilateral, standar ganda pada minyak sawit jelas dan jahat yang mana membuat Indonesia tidak memiliki pilihan selain mengambil langkah-langkah balasan, yang tidak akan mengecualikan litigasi.

8. Presiden Indonesia telah menyatakan keprihatinannya terhadap hubungan perdagangan dan investasi yang lebih luas dengan UE jika diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit dikonfirmasi. Kemitraan Strategis antara ASEAN-UE sedang ditahan dan Indonesia sedang memeriksa hubungan bilateral dengan Negara-negara Anggota yang telah paling mendukung tindakan diskriminatif yang diusulkan oleh Komisi.

9. Indonesia akan terus bekerja sama secara erat dengan negara-negara penghasil minyak kelapa sawit di dalam CPOPC, serta kerangka kerja ASEAN, tidak hanya untuk mempromosikan produksi keberlanjutan tetapi juga untuk mendorong front bersama melawan tindakan diskriminatif UE.

10. Kelompok Kerja untuk Minyak Nabati dalam Kerangka Kerja ASEAN-UE dan Indonesia akan bersikeras bahwa diskusi difokuskan pada pencapaian SDGs terutama pada pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan nomor satu dari Agenda PBB untuk tahun 2030 yang didukung oleh respon lingkungan yang kuat, di mana ILUC justru tidak berperan dan tidak relevan untuk mencapai tujuan global asli.

Sebelumnya, pada 15 Maret lalu, Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok juga telah memberikan keterangan resmi terkait tanggapan terhadap diskriminasi UE ini.

“Saya menentang sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Komisi Eropa dimana minyak kelapa sawit diklasifikasikan sebagai komoditas berisiko tinggi. Negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, termasuk Malaysia, telah secara konsisten menjelaskan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Delegated Act tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang tidak akurat dan diskriminatif,” kata  Teresa dalam sebuah keterangn resmi.[]

Mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan.
Ini Alasan Uni Eropa Tolak Sawit Indonesia

Mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan.

Nikolaus Siswa | Jumat, 22 Maret 2019 - 11:00 WIB

Polemik penolakan Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia terus memanas. 28 Negara anggota Uni Eropa berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan bioenergi dan terus maju untuk memenuhi target energi dan iklim 2020 dan 2030.

Uni Eropa beralasan ingin memanfaatkan energi yang aman sehingga dapat menuju Enery Union.

"Kami juga terus menuju Energy Union yaitu dengan memanfaatkan energi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan," ujar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend, dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan komprehensif kami, Uni Eropa memiliki target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030 yaitu sekurang-kurangnya 32%. Target ini disetujui oleh Parlemen Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa pada bulan Juni tahun lalu melalui diadopsinya Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ REDII).

Biofuel adalah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, peraturan diperlukan untuk memastikan produksi bahan baku (feedstock) untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan pengunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC).

Oleh karenanya, Arahan Energi Terbarukan (bentuk hukum Uni Eropa) yang kini sudah berlaku, menentukan pula suatu pendekatan baru untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk produksi biofuel.

“Tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut, di mana pun diproduksinya dan tanaman tersebut tidak sekedar memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai alam tinggi lainnya,” ujarnya.

Dalam REDII tersebut disebutkan bahwa mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan. Untuk implementasi arahan ini, Komisi Eropa mengadopsi delegated act (aturan pelaksanaan Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.

Dalam kurun waktu dua bulan masa pengkajian, kedua lembaga ini memiliki hak untuk menyatakan keberatan. Bila tidak terdapat keberatan, maka setelah kurun waktu tersebut, aturan in akan disahkan/ diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union).

Komisi Eropa akan mengkaji ulang data dan jika perlu metodologinya pada tahun 2021 dan akan melakukan revisi Delegated Act tersebut pada tahun 2023. Pada saat itu, segala upaya Indonesia (seperti perubahan pada ISPO, moratorium, kebijakan satu peta, atau rencana aksi nasional yang baru-baru ini diterbitkan) akan dipertimbangkan. 

Luhut bilang, Indonesia sebenarnya butuh sekitar 2.500 pesawat dalam berbagai  model hingga  20 tahun ke depan.
Uni Eropa Diskriminasi Sawit, Luhut Ancam Hadang Industri Pesawat

Luhut bilang, Indonesia sebenarnya butuh sekitar 2.500 pesawat dalam berbagai model hingga 20 tahun ke depan.

ARDI ALI | Rabu, 20 Maret 2019 - 22:50 WIB

PEMERINTAH Indonesia siap melakukan tindakan tegas terhadap produk-produk Eropa apabila Uni Eropa memberlakukan penghapusan minyak kelapa sawit sebagai biofuel.

Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyampaikan bahwa rencana Uni Eropa itu dapat merugikan para petani kecil yang mata pencahariannya dari sektor perkebunan kelapa sawit.

"Kami [Indonesia] ndak mau didikte oleh siapapun, kita bangsa besar dan Presiden menekankan itu, apalagi kalau tadi sudah menyangkut masalah rakyat kecil, pengusaha kecil, small holder," kata Luhut di Jakarta,Rabu, 20 Maret 2019, seperti diberitakan Bisnis Indonesia

Dalam pertemuan dengan para pemimpin korporasi Eropa yang ada di Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Luhut menyampaikan bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa selama ini sangat baik.

Dia mengatakan, Indonesia juga memerlukan produk dari perusahaan-perusahaan Eropa untuk membangun investasi yang lebih besar di masa depan.

Kendati demikian, usulan Komisi Eropa terhadap penghapusan kelapa sawit sebagai bahan bakar biofuel serta menetapkannya dengan status 'high risk' akan berdampak besar terhadap sekitar 20 juta tenaga kerja dari sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Dengan demikian, pihaknya pun mengancam apabila usulan tersebut disetujui maka ada kemungkinan produk dari Eropa akan dilarang masuk ke Indonesia, salah satunya pesawat.

"Kita lihat nanti gerak majunya gimana [dilarang atau tidak], Kalau kelapa sawit kita mati, rakyat kita mati, masak kita biarin?!," tegasnya.

Luhut menyampaikan dalam paparannya bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 pesawat dalam berbagai model hingga 20 tahun ke depan.

"Dan saya kira itu angka yang cukup besar nilainya mencapai US$40 miliar dan itu dapat menciptakan sekitar 250 juta lapangan pekerjaan untuk Eropa atau Amerika," katanya.

Dia menambahkan Asosiasi Transportasi Udara Internasional memproyeksikan bahwa sektor penerbangan Indonesia akan naik tiga kali lipat pada 2034 mencapai 270 juta penumpang per tahun.

"Saya make it clear kepada teman-teman negara eropa, kami bukan negara miskin, kami negara berkembang, kami punya potensi [investasi] yang bagus," tegasnya.

Sekedar informasi, produsen pesawat terbang yang berbasis di Eropa adalah Airbus. Di Indonesia, hampir semua maskapai menggunakan pesawat yang bermarkas di Perancis itu, selain produksi Boeing asal Amerika. []

Indonesia dan Malaysia Sepakat Lobi Parlemen Eropa Soal Sawit

"Kita akan ambil langkah yang lebih keras," kata Darmin.

ARDI ALI | Jumat, 15 Maret 2019 - 23:00 WIB

PEMERINTAH Indonesia dan Malaysia sepakat melobi Parlemen Eropa sebelum lahirnya putusan final terkait rencana Uni Eropa menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati alias biofuel berbasis minyak sawit (CPO) hingga 2030.

"Kita dengan Malaysia sudah sepakat ke Eropa awal minggu ke dua April sebelum mereka mengambil keputusan di parlemen," kata Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi Darmin Nasution di kantornya, Jumat, 15 Maret 2019. 

Selama ini pemerintah belum membawa sikap diskriminatif Eropa ke World Trade Organization (WTO) karena belum ada langkah konkrit dari mereka. Darmin menilai langkah yang diambil Komisi Eropa sudah terlalu jauh.

"Kita akan ambil langkah yang lebih keras," kata Darmin dikutip dari Kontan.

Sebelumnya, Darmin bilang telah berunding dengan Komisi Eropa. Namun langkah ini sepertinya belum  berhasil mengubah keputusan mereka sehingga perlu mengambil langkah baru.

Dalam regulasi Renewable Energy Directives II (RED II), Komisi Eropa menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi yang masif. Hasil kajian menyatakan 45% ekspansi produksi CPO berujung pada kehancuran hutan, lahan gambut dan lahan basah sejak tahun 2008.

Serta menghasilkan emisi gas rumah kaca, dalam aturan tersebut juga menyebutkan bahwa ekspansi minyak kedelai (soybean oil) dan minyak rapeseed dan bunga matahari (sunflower) hanya sedikit menyumbang kerusakan yang sama, yakni 8% dan 1%.Ketiga komoditas ini merupakan saingan sawit dalam pasar minyak nabati global.[]

Komisi Eropa ingin menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar motor karena dikatakan bahwa penanamannya mengarah pada deforestasi.
Soal Sawit, Malaysia Ikuti Langkah Indonesia Menentang Uni Eropa

Komisi Eropa ingin menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar motor karena dikatakan bahwa penanamannya mengarah pada deforestasi.

ZALDI MALADEWA | NEW STRAITS TIMES | Sabtu, 09 Maret 2019 - 15:30 WIB

MEMBATASI penggunaan minyak kelapa sawit, Uni Eropa (UE) dinilai tidak memiliki bukti ilmiah yang komprehensif dan melanggar aturan perdagangan global. Demikian pernyataan agen pemasaran Malaysia untuk minyak goreng pada Jumat (8 Maret).

Malaysia, negara penghasil minyak sawit terbesar kedua di dunia, yang menyumbang dua perlima dari produksi global, mengikuti Indonesia (penghasil sawit nomor satu di dunia) dan negara-negara penghasil sawit lainnya menantang langkah UE yang diumumkan pada Januari tahun lalu.

Komisi Eropa ingin menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar motor karena dikatakan bahwa penanamannya mengarah pada deforestasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya UE untuk mencapai tujuan iklimnya.

Pihak yang tertarik diizinkan untuk memberikan umpan balik mulai dari Jumat. Eksekutif Uni Eropa ingin menyelesaikan UU pada 14 Maret, setelah itu Parlemen Eropa akan memiliki dua bulan untuk meninjau dan berpotensi menolak rencana tersebut.

Komisi gagal melakukan penilaian dampak terhadap pembatasan di UE dan pada perdagangan, dan menggunakan data yang dipilih atau diasumsikan secara selektif, menurut dokumen yang diserahkan oleh Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOC) ke UE.

Proposal itu "tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, akurat dan komprehensif ... sehingga membahayakan pendekatan metodologis dan kesimpulan yang dicapai," kata reuters. 

Dokumen tersebut juga mengkritik periode referensi 2008-2016 yang digunakan Uni Eropa untuk melakukan pemodelan ilmiahnya, dengan mengatakan bahwa dokumen itu sengaja dipilih untuk menunjukkan pertumbuhan minyak kelapa sawit yang tidak proporsional dibandingkan dengan tanaman lain seperti gandum, jagung, dan kedelai.

Dikatakan bahwa total areal produksi minyak kelapa sawit di seluruh dunia jauh lebih kecil daripada tiga tanaman ini.

Penertiban UE melanggar kewajiban non-diskriminasi Organisasi Perdagangan Dunia, sementara beberapa elemen bertentangan dengan Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), kata surat kabar itu.