Untuk diketahui, Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak tahun 2017 telah menggunakan dana rata-rata mencapai 13,7 persen dari seluruh dana yang terkumpul. Di mana uang itu dipakai untuk membiayai operasional lembaga tersebut
Izin Pengumpulan Dana Dicabut Kemensos, Begini Nasib Uang Donasi ACT!

Untuk diketahui, Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak tahun 2017 telah menggunakan dana rata-rata mencapai 13,7 persen dari seluruh dana yang terkumpul. Di mana uang itu dipakai untuk membiayai operasional lembaga tersebut

Rayu | Jumat, 08 Juli 2022 - 06:05 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada yayasan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2022. 

Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos, Raden Rasman menyampaikan pihaknya kini tengah menunggu hasil audit. Oleh karena itu, pihaknya mencabut perizinan Penyelenggaraan PUB.

"Nunggu hasil audit. Oleh karena itu, kenapa dicabut agar ACT tidak boleh lagi mengumpulkan donasi. Sehingga memudahkan nanti audit. Sehingga berapa uang yang dikumpul, berapa uang yang sudah disalurkan itu nanti diaudit," kata Rasman, Kamis (07/07/2022).

Setelah hasil audit diterima oleh Kementerian Sosial (Kemensos), pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya untuk mengambil keputusan selanjutnya.

"Nanti ketika sudah keluar rekomendasinya seperti apa, Kemensos akan mengundang kementerian terkait untuk memutuskan," ucapnya.

Kemensos sudah mendapat informasi ada beberapa rekening yang digunakan oleh ACT untuk mengumpulkan donasi sudah dibekukan oleh pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Informasi sudah ada dibekukan beberapa rekening dari PPATK. Tapi apakah di laporan itu ada rekening betul sesuai dengan laporan yang digunakan atau ada rekening lain," ujar Rasman.

Sebelumnya, Kemensos menyatakan, ACT diduga melakukan pelanggaran yakni, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi 

"Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan".

"Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen," kata Menteri Sosial Ad Interim, Muhadjir Effendi dalam keterangannya, dikutip Rabu (06/07/2022).

Atas hal itu, menjadi salah satu alasan dari Kemensos mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada yayasan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022.

Untuk diketahui, Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak tahun 2017 telah menggunakan dana rata-rata mencapai 13,7 persen dari seluruh dana yang terkumpul. Di mana uang itu dipakai untuk membiayai operasional lembaga tersebut.

"Dana yang kami kumpulkan dan operasional lembaga, kami ingin sampaikan pada tahun 2020 dana kami sebesar Rp519,35 miliar. 2005-2020 Di web ACT kami sampaikan untuk operasional gaji pegawai periode 2017-2021 rata-rata sebesar itu. kita ambil 13,7 persen," kata Presiden ACT, Ibnu Khajar saat ditemui pers, Senin (04/07/2022) kemarin.
 

Jika PPATK memberikan data dan temuan kepada pihak BNPT dan Densus 88 Antiteror, kata dia, ada dugaan keterlibatan pada terorisme.
DPR Apresiasi Gerak Cepat Polri Tanggapi Dugaan Adanya Aliran Dana ACT untuk Kegiatan Terorisme

Jika PPATK memberikan data dan temuan kepada pihak BNPT dan Densus 88 Antiteror, kata dia, ada dugaan keterlibatan pada terorisme.

Ind | Rabu, 06 Juli 2022 - 13:40 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi Polri yang cepat menyelidiki temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk kegiatan aktivitas terlarang dan kepentingan pribadi.

"Bareskrim harus menelusuri mulai dari pengumpulan dana, perkumpulan, dan metode kerja. Pihak yang telah menikmati dana umat harus bertanggung jawab," kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Andi Rio meminta Bareskrim Polri dapat segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan  Densus 88 Antiteror terkait dengan temuan PPATK tentang adanya dugaan aktivitas terlarang dalam penggunaan penyelewengan dana umat tersebut.

Jika PPATK memberikan data dan temuan kepada pihak BNPT dan Densus 88 Antiteror, kata dia, ada dugaan keterlibatan pada terorisme.

"Meskipun ACT telah membantahnya, perlu penelusuran agar informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi bola liar atau kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meminta masyarakat untuk dapat lebih berhati hati, bijak, dan objektif dalam menerima ajakan melakukan donasi kemanusiaan.

Menurut dia, masyarakat harus melihat sisi transparansi dan akuntabilitas organisasi penggalangan dana sehingga jangan sampai mudah terbujuk rayuan dan hanya ikut karena ajakan teman atau perkumpulan.

"Masyarakat harus dapat memilah organisasi mana yang dapat dipercaya dalam penggalangan dana kemanusiaan sehingga anggaran yang didapat dan digunakan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya," katanya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan adanya transaksi yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme. 

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa kemarin mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukannya itu telah diserahkan ke sejumlah lembaga aparat penegak hukum seperti Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Transaksi mengindikasikan demikian (untuk kegiatan terorisme). Namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," kata Ivan.

Ivan menyebut, berdasarkan temuan pihaknya terkait dengan transaksi. Dana masyarakat yang masuk ke ACT diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan ada dugaan digunakan untuk aktivitas terlarang. "Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," sebutnya.

Walaupun perihal temuan itu, PPATK masih masih melakukan proses analisis. Barulah, nantinya hasil itu akan diserahkan ke aparat penegak hukum. "Proses masih kami lakukan hasilnya segera akan kami serahkan kembali ke aparat penegak hukum," ucapnya.

Sementara Presiden ACT, Ibnu Khajar telah membantah pihaknya terlibat dalam pendanaan terorisme sebagaimana disampaikan PPATK. Ia mengaku heran mengenai tuduhan tersebut.

Menurutnya, ACT selama ini sering mengundang beberapa kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sejumlah program filantropinya.

Meski demikian Ibnu mengakui bahwa pihaknya pernah memberikan bantuan kepada korban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Penyaluran dana, kata dia, tidak bisa tebang pilih dilakukan.

"Kemanusiaan itu tidak boleh nanya ke siapa yang kami bantu? Kami berikan bantuan, mereka Syiah atau ISIS, karena mereka korban perang. Kami sering bingung dana ke teroris dana yang mana," ucap Ibnu.

Adapun Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sendiri  menyelidiki laporan dugaan penipuan dan keterangan pemalsuan akta autentik dengan terlapor petinggi organisasi sosial ACT dengan memintai keterangan sejumlah pihak.

Dua petinggi ACT yang dilaporkan adalah Ibnu Khadjar dan Ahyudin, sedangkan pelapor adalah perusahaan PT Hydro. Laporan tersebut terdaftar dengan laporan polisi nomor LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim tertanggal 16 Juni 2021.

"Laporan masih penyelidikan," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (5/7).

Laporan tersebut telah bergulir selama 1 tahun, penyidik belum menemukan dugaan pelanggaran pidana seperti yang tertuang di dalam laporan, yakni Pasal 378 dan 266 KUHP.

Menurut dia, penyelidikan masih berlangsung untuk mencari fakta unsur pidananya. Sejumlah pihak telah dimintai klarifikasi, termasuk kedua petinggi ACT yang menjadi terlapor.

Angka tersebut, kata Ibnu, menjadi hal yang wajar untuk seorang presiden yang mengelola ribuan karyawan. Sedangkan untuk data terkait Rp250 juta dia juga telah membenarkan. Namun nominal hanya berjalan saat Januari 2021, dan tidak berlaku secara konstan atau tetap
Habiskan Rp71 Miliar untuk Gaji dan Operasional, ACT: Masih Wajar dan Sesuai Syariat Islam!

Angka tersebut, kata Ibnu, menjadi hal yang wajar untuk seorang presiden yang mengelola ribuan karyawan. Sedangkan untuk data terkait Rp250 juta dia juga telah membenarkan. Namun nominal hanya berjalan saat Januari 2021, dan tidak berlaku secara konstan atau tetap

Rayu | Rabu, 06 Juli 2022 - 06:05 WIB

Organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat ini tengah menjadi pembicaraan publik. Hal itu dipicu oleh laporan edisi terbaru Tempo yang menyoroti besarnya gaji pejabat, biaya operasional, hingga dugaan penyalahgunaan dana kemanusiaan.

Petinggi ACT, Presiden ACT, Ibnu Khajar dan Dewan Pembina Syariah Ust Bobby Herwibowo bereaksi. Mereka pun meluruskan isu-isu miring yang beredar di masyarakat. Salah satunya terkait gaji dan operasional ACT yang mencapai Rp71 miliar.

Ibnu menjelaskan, gaji dan operasional ACT diambil 13,7 persen dari dana kemanusiaan pada rentang tahun 2017-2021. Bila dihitung dana 13,7% dengan nominal anggaran di 2020, maka ACT memakai dana operasional kurang lebih Rp71,10 miliar.

Anggaran tersebut, kata Ibnu, adalah hal yang wajar dan masih sesuai aturan secara syariat Islam.

Sementara dikutip dari laporan keuangan tahun 2020 ACT, donasi yang terkumpul mencapai Rp519,35 miliar. Dana tersebut didapat dari 348.000 donatur yang paling besar diperoleh dari publik mencapai 60,1%. Kemudian korporat 16,7% dan lain-lain untuk disalurkan dalam 1.267.925 transaksi.

"Dalam lembaga zakat, secara syariat dibolehkan 1/8 atau 12,5 persen ini patokan kami secara umum. Tidak ada secara khusus (aturan negara) untuk operasional lembaga," kata Ibnu dalam konferensi persnya, Selasa (05/07/2022).

Meski melewati batas dari aturan syariat sebesar â…› atau 12,5%, Ibnu menjelaskan ACT bukanlah lembaga zakat melainkan filantropi umum di mana tidak hanya zakat yang dikelola lembaga tersebut. Namun banyak seperti sedekah umum, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dan lain-lain.

"Dari 2020 dana operasional Rp519 miliar. Kami menunaikan aksi program ke masyarakat 281 ribu aksi, penerima manfaatnya 8,5 juta jiwa. Jumlah relawan terlibat, sebanyak 113 ribu," ujar dia.

Pasalnya, Ibnu mengklaim pihaknya sampai saat ini juga terus menyalurkan berbagai bantuan, di mana ketika pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 kebutuhan bantuan masyarakat kian banyak dan acap kali membutuhkan dana operasional lebih.

"Tentang alokasi yang dianggap berlebih, sejak awal pandemi COVID-19 lembaga memutuskan tidak ada libur, berkaitan dengan lembaga kemanusiaan dengan memberi bantuan pangan medis, Sabtu Minggu tidak libur," tuturnya.

Sehingga, aturan syariat itu hanya sebagai acuan karena Ibnu jika lembaga yang berdiri di 47 negara itu terkadang memerlukan dana distribusi bantuan lebih banyak sehingga kerap memakai sumber dana non zakat, infaq, atau donasi umum.

"Kalau ACT potong itu 13,7 %, potongannya itu. Wakaf tidak dipotong, syariatnya tidak dipotong, zakat 12,5%, yang lain diambil dari infaq umum, CSR, dana hibah itu yang diambil (untuk dana 13,7%)," tuturnya.

Atas dasar lembaga yang mengelola filantropi umum di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos), Ibnu berujar ACT bisa saja memotong dana sumbangan sebesar 30 persen untuk biaya operasional.

Walau belum pernah dilakukan, tetapi batasan pemotongan itu bisa dilakukan. Lantaran ada dasar sesuai dengan saran dari Dewan Syariah sebagai pengawas.

Gaji Fantastis untuk Pemimpin 1.200 Karyawan

Ibnu juga blak-blakan soal pendapatan yang kini dia terima. Dia mengklaim jika pendapatannya sebulan saat ini tidak lebih dari Rp 100 juta.

"Di pimpinan presidium, yang diterima tidak lebih dari Rp 100 juta. Untuk Presiden yang mengelola 1.200 karyawan," ucapnya.

Angka tersebut, kata Ibnu, menjadi hal yang wajar untuk seorang presiden yang mengelola ribuan karyawan. Sedangkan untuk data terkait Rp250 juta dia juga telah membenarkan. Namun nominal hanya berjalan saat Januari 2021, dan tidak berlaku secara konstan atau tetap.

"Jadi kalau pertanyaannya apa sempat diberlakukan kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen," ujar Ibnu

Meski tidak berlaku secara permanen, soal pemberian gaji sebesar Rp250 juta untuk posisi presiden. Pada saat kisaran medio Desember 2021, ACT pun memutuskan mengurangi gaji akibat kondisi keuangan yang tidak stabil.

"Sampai teman-teman mendengar di bulan desember 2021, sempat ada kondisi filantropi menurun signifikan sehingga kami meminta kepada karyawan mengurangi gajinya mereka," katanya.

Mobil Mewah untuk Muliakan Tamu

Ibnu juga menanggapi terkait penerimaan mobil mewah dinas seperti Alphard hingga Pajero usai menduduki jabatan tinggi dalam organisasi. Fasilitas itu dibeli sebagai inventaris lembaga.

"Kendaraan mewah dibeli tidak untuk permanen, hanya untuk tugas ketika dibutuhkan, untuk menunaikan program. Jadi semacam inventaris, bukan menetap di satu orang," ujar Ibnu.

Dia mengklaim bahwa kendaraan mewah itu dibeli untuk sejumlah kegiatan semisal, memuliakan para tamu hingga masuk ke daerah-daerah tertentu saat melaksanakan program.

"Sebelumnya diberitakan, tentang mobil Alphard. Ini dibeli lembaga untuk memuliakan tamu kami seperti ustad, tamu yang datang dari bandara, digunakan untuk jemput mereka," ujar dia.

"Kendaraan ini lebih maksimal untuk membantu masyarakat. Termasuk untuk masuk ke daerah-daerah, untuk operasional tugas kami di lapangan," tambahnya.

Kendati demikian dia menyampaikan bahwa deretan kendaraan mewah itu saat ini telah dijual untuk digunakan untuk melanjutkan program yang tertunda. Penjualan itu karena barang tersebut merupakan inventaris.

Organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dikabarkan terlibat dalam dugaan penyelewengan dana donasi yang melibat sejumlah petinggi. Hal itu terlihat dari gaji bulanan mantan pimpinan ACT yang mencapai Rp250 juta. Belum lagi, berbagai aset yang dibeli menggunakan uang ACT seperti mobil, rumah sampai lampu gantung.

Sedangkan pejabat di bawahnya, seperti senior vice president, beroleh upah sekitar Rp150 juta. Adapun vice president mendapat Rp80 juta per bulan. Di bawahnya, level direktur digaji sekitar Rp50 juta dan direktur mendapat Rp30 juta.
 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas dugaan penyelewengan dana umat.
DPR: ACT Dibubarkan atau Tidak? Tergantung Hasil Penyelidikan dari Kepolisian

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas dugaan penyelewengan dana umat.

Triaji | Selasa, 05 Juli 2022 - 21:03 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Tidak cuma ACT, kalau ada penyelewengan dana umat, tentu kami prihatin dan harus di usut tuntas. Karena masyarakat yang menyumbang itu berharap dana digunakan secara maksimal untuk kepentingan yang memerlukan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022.

Karena itu dia mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas dugaan penyelewengan dana umat. Dasco memastikan Komisi III DPR akan ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat jangan berspekulasi terkait kasus ini, serahkan saja kepada aparat penegak hukum. Kami meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus ini," ujarnya.

Dasco dikutip Antara mengatakan audit terhadap ACT otomatis dilakukan dalam kasus dugaan penyelewengan dana publik tersebut. Menurut dia, Kepolisian akan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuktikan dugaan penyelewengan dana publik.

"Lalu terkait (ACT) dibubarkan atau tidak, itu tergantung hasil penyelidikan dari kepolisian," katanya.

Selain itu, Dasco membuka peluang DPR akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Amal atau "charity" yang akan diajukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR.

Sebelumnya, Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan, data serta keterangan (Pulbaket).

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah melakukan proses penyelidikan meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat.

“Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket dulu,” kata Dedi.

Terpisah Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang.

Menurut dia, PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
 

Fadli Zon yang mengaitkan pencabutan izin pengumpulan uang ACT dengan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial.
Rapat Komisi II Berlangsung Panas! Junimart Girsang Semprot Fadli Zon, Kaitkan Korupsi Bansos Dengan Pencabutan Izin ACT

Fadli Zon yang mengaitkan pencabutan izin pengumpulan uang ACT dengan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial.

Triaji | Kamis, 07 Juli 2022 - 21:55 WIB

Anggota DPR Fraksi PDI-Perjuangan, Junimart Girsang, mempertahankan motivasi Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon yang mengaitkan pencabutan izin pengumpulan uang Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial.

"Kalau ada menghubungkan kepada misalnya urusan-urusan lain menyangkut misalnya kader partai. Ya tentu kita harus pertanyakan motivasinya apa. Kan nggak ada hubungannya," ujar Junimart dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Menurutnya, kedua masalah tersebut jelas tidak memiliki kaitan. Sehingga dirinya meminta agar Fadli Zon  sebaiknya berpikir terlebih dahulu sebelum bicara. 

"Jadi misalnya Pak Fadli Zon justru saya mempertanyakan itikad baik beliau, ada apa dengan Pak Fadli Zon. Kenapa sampai, misalnya, berbicara tidak sesuai dengan koridor. Ya sudahlah kalau anggota DPR ini kan harus punya visi misi yang sama membangun negara bangsa ini," tegasnya.

Selain itu, dirinya juga berpandangan bahwa pernyataan Fadli Zon hanya sebatas upaya provokasi yang tidak memberikan solusi apa-apa terhadap masalah ACT.

"Tidak perlu kita melakukan satu hal yang provokatif. Kan tidak perlu begitu. Saya ingatkan Pak Fadli Zon, supaya sebelum berbicara itu berpikir dululah. Lebih bagus kita kerja, kerja, kerja untuk bisa bersinergi dengan pemerintah," lanjut Junimart.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pencabutan izin ATC oleh Kemensos seyogyanya tidak perlu dikaitkan ke mana-mana. Karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Kemensos.

"Itu kan menjadi kewenangan dari Kemensos untuk mencabut izin, tentu Kemensos juga punya alasan tersendiri kenapa sampai dicabut. Kalau saya ditanya, saya tidak bicara substansi. Kan menurut berita-berita dan mungkin Kemensos juga sudah melakukan investigasi tentang ACT ini, maka terjadilah pencabutan ACT," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Fadli Zon mengkritik pencabutan izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang Aksi Cepat Tanggap (ACT) oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Fadli mengingatkan pemerintah jangan otoriter terkait kebijakan tersebut.

"Seharusnya jangan otoriter main cabut izin ACT," kata Fadli dalam cuitan di akun Twitter resminya, @fadlizon, yang dibagikan kepada wartawan, Kamis (7/7). Cuitan Fadli telah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Fadli meminta pemerintah mengaudit yayasan dan memproses secara hukum terlebih dahulu sebelum izin dicabut. Dia kemudian mengungkit soal oknum koruptor dana bansos di Kemensos.

"Audit dan bawa ke ranah hukum, setidaknya ada usaha mencari keadilan. Apakah ini ulah oknum atau sistemik? Jangan salahkan kalau logika ini dipakai pada oknum koruptor dana bansos di Kemensos," kata legislator di Komisi I DPR itu.