Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana sekitar Rp 520 triliun itu dianggarkan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. 
Tahan Harga Pertalite Tidak Naik, Negara Nombok Rp 520 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana sekitar Rp 520 triliun itu dianggarkan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. 

Nissa | Kamis, 02 Juni 2022 - 19:03 WIB

Pemerintah menombok hingga Rp 520 triliun agar harga Pertalite, elpiji, dan listrik tak naik saat harga komoditas tersebut sudah melonjak di dunia. Semula, pemerintah hanya menganggarkan Rp 152,5 triliun sepanjang 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana sekitar Rp 520 triliun itu dianggarkan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi. 

"Oleh karena itu, untuk tahun ini kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi Rp 520 triliun," kata Sri Mulyani dikutip dari tayangan Youtube Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (1/6/2022).

Mantan bos Bank Dunia itu menuturkan, tingginya harga komoditas global dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, seperti ketegangan antara Rusia-Ukraina yang memicu sanksi Barat, pulihnya permintaan domestik, dan faktor musiman Hari Raya Idul Fitri.

Dinamika tersebut mengerek inflasi pada level yang tinggi di beberapa negara, kemudian dampaknya merembet hingga ke Indonesia.

Di AS dan Eropa, laju inflasi sudah mencetak rekor tertinggi dalam 4 dekade terakhir. Inflasi di AS sudah mencapai 8,4 persen, Inggris 9 persen, dan Eropa di atas 7 persen.

Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat sangat tinggi, di kisaran 7-8 persen bahkan double digit. Inflasi di Argentina dan Turki yang mengalami krisis bahkan mencapai 58 persen dan 70 persen pada April 2022.

"Dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh tingginya tekanan inflasi akibat melonjaknya harga komoditas, terutama setelah terjadinya perang di Ukraina," ucap Ani.

Ani mengakui, peningkatan harga komoditas global dan tekanan inflasi domestik juga mulai terlihat. Pada April 2022, inflasi Indonesia mencapai 3,5 persen, relatif lebih tinggi dari inflasi sebelumnya.

Inflasi domestik berpotensi lebih tinggi apabila kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di-pass-through kepada harga-harga domestik. Namun bila tidak diteruskan ke harga domestik, pemerintah perlu menyiapkan dana ekstra untuk menambal kenaikan harga.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) menjadi 102,51 dollar AS per barrel pada April 2022. Angkanya sudah lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 63 dollar AS per barrel.

"Pada potensi transmisi tingginya harga komoditas global tersebut dapat kita redam, tentu dengan konsekuensi biaya subsidi dan kompensasi yang melonjak sangat tinggi," ujar dia.

APBN kata Ani, menjadi shock absorber untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik di dalam negeri agar tak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga-harga di dunia.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, seperti melalui skema subsidi dan bantuan sosial terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi.

Kebijakan pengendalian inflasi lainnya juga ditempuh bersama dengan Bank Indonesia melalui koordinasi yang kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kemudian, pemerintah terus memonitor perkembangan pasar minyak mentah global sehingga proyeksi asumsi ICP dapat dikalkulasi secara kredibel.

"Berbagai proyeksi lembaga internasional menunjukkan bahwa harga minyak mentah global tahun 2023 masih cukup tinggi, meskipun sedikit melandai dibandingkan tahun 2022," tutup Sri Mulyani.

Keuangan negara kelihatannya sudah mulai kembang-kempis menahan bengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Muncul rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Keuangan Negara Kembang-kempis Tahan Subsidi BBM, Pemerintah Ancang-ancang Batasi Pertalite dan Solar

Keuangan negara kelihatannya sudah mulai kembang-kempis menahan bengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Muncul rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Nanda Alisya | Senin, 30 Mei 2022 - 15:05 WIB

Ya, betul. Pemerintah mengisyaratkan pembatasan dalam pembelian BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan membuat regulasi yang mengatur dua hal, yakni kenaikan harga minyak dunia dan peralihan konsumen dari BBM non subsidi ke BBM bersubsidi akibat disparitas harga.

Hal ini akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

"Di dalam perpres tersebut tidak hanya BBM jenis Pertalite yang akan disempurnakan, satu lagi yang lebih krusial BBM jenis solar karena solar masih disubsidi meskipun subsidi per liter, tetapi harganya masih sangat murah kalau dibandingkan dengan solar nonsubsidi," ungkap Djoko, dikutip dari Antara, Senin (30/5/2022).

Saat ini, kata Djoko, harga solar bersubsidi hanya sebesar Rp5.100 per liter, sedangkan harga solar nonsubsidi mencapai Rp13 ribu per liter.

Djoko mengatakan perang Rusia-Ukraina telah membuat harga minyak mentah dunia melambung, khususnya gasoline. Alhasil, harga BBM jenis Pertamax di dalam negeri naik menjadi Rp12.500 per liter.

Namun, pemerintah tak menaikkan harga BBM jenis Pertalite. Dengan demikian, harga BBM tersebut masih Rp7.650 per liter.

Hal itu membuat rentang harga Pertalite dan Pertamax cukup jauh. Alhasil, sebagian konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax beralih ke Pertalite.

Situasi itu membuat beban keuangan PT Pertamina (Persero) semakin berat. Pasalnya, perusahaan harus mengimpor sekitar 50 persen untuk bensin dengan harga yang tinggi, tetapi harga jual produknya masih di bawah harga keekonomian.

"Dua hal ini yang akan diatur lebih lanjut oleh perpres baru tersebut," imbuh Djoko.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa solar adalah prioritas pertama yang akan diatur pemerintah. Sebab, BBM ini tak hanya digunakan kendaraan bermotor, tetapi juga industri pertambangan, perkebunan, dan kapal besar.

Sementara, masalah Pertalite lebih sederhana, karena hanya menyangkut peralihan konsumen yang membuat volume penyalurannya bertambah.

BBM itu sebaiknya dikhususkan bagi sepeda motor, transportasi umum, dan angkutan barang.
Ini Usulan Dewan Energi: BBM Pertalite Dikhususkan untuk Motor hingga Angkutan Umum

BBM itu sebaiknya dikhususkan bagi sepeda motor, transportasi umum, dan angkutan barang.

Nissa | Senin, 30 Mei 2022 - 20:03 WIB

Dewan Energi Nasional (DEN) mengusulkan agar pemerintah mengatur peruntukan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. 

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan BBM itu sebaiknya dikhususkan bagi sepeda motor, transportasi umum, dan angkutan barang.

“Kalau berhasil itu bagus untuk mengurangi beban Pertamina dan Kementerian Keuangan,” kata Djoko dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin, (30/5).

Pengkhususan tersebut bermaksud memperkecil beban subsidi dan kompensasi yang saat ini ditanggung perusahaan minyak negara. 

Musababnya bila merujuk kondisi saat ini, Djoko berujar kelompok masyarakat kelas menengah ke atas juga ikut menikmati subsidi BBM.

Hal itu tampak dari pengendara mobil yang banyak menggunakan Pertalite di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun mendatang. Sementara itu, dia menuturkan, pengendara motor relatif berasal dari kelompok masyarakat dengan situasi perekonomian yang pas-pasan.

Dengan demikian, dia melihat perlu ada pengalihan subsidi BBM sepenuhnya ke golongan masyarakat itu. 

“Pesepeda motor kan ekonominya kita tahu tidak semampu orang yang beli mobil, wajar dikasih Pertalite, kalau angkutan umum kan untuk masyarakat dan juga angkutan sembako,” ucapnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, sebelumnya mengatakan selama ini penikmat subsidi energi masih didominasi masyarakat kalangan atas. 

"Karena selama ini justru yang menikmati subsidi energi adalah masyarakat atas atau masyarakat mampu," kata Abra dikutip Tempo.co.

Abra mencontohkan penyaluran subsidi BBM jenis solar yang mayoritas dinikmati oleh industri dan perkebunan besar. Penyimpangan-penyimpangan dan kebocoran subsidi itu, kata dia, bahkan telah disadari oleh pemerintah.

Abra pun melihat perlunya komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan penyaluran subsidi secara tepat sasaran. Misalnya, dengan mekanisme pemberian subsidi tertutup. Subsidi tertutup artinya bantuan diberikan secara langsung kepada penerima sesuai data Kementerian Sosial.

"Ini yang kita tagih, yang sampai hari ini belum berhasil diimplementasikan oleh pemerintah, sehingga subsidi energi ini bisa dikatakan salah sasaran," tutur Abra.

Data konsumen akan diverifikasi untuk menentukan apakah mereka masuk dalam kategori penerima BBM subsidi atau tidak.
Pemerintah Salurkan BBM Bersubsidi dengan Aplikasi MyPertamina

Data konsumen akan diverifikasi untuk menentukan apakah mereka masuk dalam kategori penerima BBM subsidi atau tidak.

Nissa | Rabu, 01 Juni 2022 - 06:25 WIB

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memanfaatkan fitur layanan digital MyPertamina untuk mengontrol distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Langkah ini diambil sebagai upaya agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mengatakan nantinya para pelanggan Pertamina akan diminta untuk mengisi data diri di aplikasi MyPertamina.

Usai mengirim data diri, data tersebut konsumen akan diverifikasi untuk menentukan apakah mereka masuk dalam kategori penerima BBM subsidi atau tidak.

"Melaui aplikasi itu akan diverifikasi. Kalau dia masuk dalam kategori penerima, mereka bisa beli di SPBU. Tapi kalau dia tidak masuk kategori, mereka hanya bisa membeli jenis bahan bakar umum," kata Saleh, Selasa (31/5).

Perihal teknis di lapangan, Saleh mengatakan hal tersebut masih akan terus dikaji. Walau begitu, ia memiliki bayangan bahwa para pelanggan bisa mengklaim haknya dengan menunjukkan QR Code yang diperoleh dari aplikasi MyPertamina di ponselnya.

"Masyarakat belum sepenuhnya memiliki akses (ponsel pribadi). Operator juga tidak bisa berlama-lama ngecek satu per satu. Ini sedang kami pikirkan, Bagaimana yang terbaik sehingga nanti begitu diterapkan di lapangan tidak menimbulkan masalah," sambung Saleh.

Saleh menambahkan, saat ini pemerintah sedang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan itu.

Perihal berapa jumlah kuota Pertalite yang akan diberikan kepada tiap kepala, Saleh menyebut hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014.

Ia menyebut, bahwa Perpres yang berlaku saat ini tidak mengatur tentang jumlah maksimal pembelian BBM bersubsidi. Guna mengisi kekosongan tersebut, BPH Migas mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur tentang jumlah maksimal pembelian BBM Solar.

"Solar ini perorangan maksimal 60 liter, kendaraan roda enam itu 200 liter. iItu diatur di SK BPH Migas agar jatah kuota Solar itu cukup dan sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah," jelas Saleh.

Sebelumnya diberitakan katadata pada Senin (11/4) Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro dikutip katadata.co.id menyebut adanya basis data perihal klasifikasi masyarakat yang berhak mendapat subsidi BBM perlu disegerakan.

Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan data masyarakat penerima subsidi pupuk dan listrik.

“Itu kalau bisa digabung antar data itu dan diklasifikasikan, itu akan sangat membantu. Kalau menunggu sampai sempurna memang agak sulit. Jadi harus segera dimulai dan disempurnakan sambil jalan,” kata Komaidi.

Jika skema distribusi tertutup itu dijalankan, Komaidi menyatakan, para penerima manfaat sebaiknya diberikan kartu khusus sebagai identitas diri. Kartu tersebut harus dibawa oleh penerima manfaat saat ingin membeli BBM bersubsidi.

“Seperti ke supermarket, warga yang mendapat kartu member akan memperoleh potongan harga tapi yang tertera di SPBU,” katanya.

Hal tersebut dinilai ampuh untuk menanggulangi praktik kecurangan seperti modifikasi tangki mobil dan penyimpangan-penyimpangan tertentu dari sejumlah pihak yang mendapat rekomendasi dari kubu tertentu untuk membeli Solar subsidi dan Pertalite.

“Banyak juga penyalahgunaan seperti dia mendapatkan BBM subsidi, lalu dia jual ke industri untuk memperoleh keuntungan dari dipasritasnya harga dari solar subsidi dan non subsidi,” tukas Komaidi.

Perpres yang berlaku saat ini tidak mengatur tentang jumlah maksimal pembelian BBM bersubsidi, khususnya solar.
Tunggu Revisi Perpres, Selangkah Lagi Penyaluran BBM Bersubsidi via MyPertamina 

Perpres yang berlaku saat ini tidak mengatur tentang jumlah maksimal pembelian BBM bersubsidi, khususnya solar.

Nissa | Rabu, 01 Juni 2022 - 11:23 WIB

Selangkah lagi, penyaluran BBM bersubsidi Pertalite dan solar akan dilakukan melalui aplikasi MyPertamina. Prosesnya, tinggal menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman, mengatakan pembahasan revisi Perpres tersebut sudah mendekati tahap finalisasi.

“Sedang dalam tahap finalisasi. Jadi usai itu disepakati dan disetujui, kemudian disosialisasi dan diterapkan,” kata Saleh dikutip Selasa (31/5).

Saat ditanya perihal kapan pemerintah menerapkan fitur layanan digital MyPertamina untuk penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar, Saleh irit bicara. Ia mengaku belum tahu kapan aturan tersebut akan diterapkan. “Saya belum tahu,” sambung Saleh.

Adapun jumlah kuota Pertalite yang akan diberikan kepada tiap kepala, Saleh menyebut hal tersebut juga akan diatur dalam revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014. 

Saleh dilansir katadata.co.id menyebut, bahwa Perpres yang berlaku saat ini tidak mengatur tentang jumlah maksimal pembelian BBM bersubsidi, khususnya solar.

Guna mengisi kekosongan tersebut, BPH Migas mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur tentang jumlah maksimal pembelian solar. 

"Solar ini perorangan maksimal 60 liter, kendaraan roda enam itu 200 liter. Itu diatur di SK BPH Migas agar jatah kuota Solar itu cukup dan sesuai dengan kuota," ujar Saleh.

Sebelumnya Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan sejumlah revisi aturan yang berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi.

Salah satunya yakni memperjelas kriteria konsumen yang berhak mendapatkan jatah BBM Pertalite dan solar yang bersubsidi. 

“Di lampiran Perpres 191 sudah kami proses dan kami ajukan revisi untuk menjaga pengawasan di lapangan,” ujar Erika.

Selain itu, BPH Migas juga sudah mengusulkan penambahan kuota untuk Pertalite dan solar bersubsidi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

“Kemenkeu akan memutuskan mekanismenya, umumnya untuk penambahan kuota dan subsidi itu biasanya dengan APBN-P,” jelas Erika.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Pengembangan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Montty Girianna, mengatakan pihaknya sudah melakukan uji coba subsidi tertutup yang diharapkan dapat mempermudah penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

Adapun uji coba ini sudah dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat seperti, Cianjur, Tasikmalaya dan Cirebon. 

“Tentu ini masih kami lihat kekurangan dan apa yang harus kami perbaiki. Akan dilaksanakan (secara menyeluruh), tapi kapan? Mungkin secepatnya,” kata Montty.

Uji coba rencananya akan diperluas ke daerah di luar Pulau Jawa seperti wilayah di Pulan Sumatera. “Kami baru uji coba di Jawa Barat yang karakteristiknya beda dengan wilayah Sumatera," tukas Montty.