Luhut mengaku hanya menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menangani persoalan ini
Warning Buat Perusahaan Sawit! Ini Gebrakan Menteri Luhut Usai Ditunjuk Presiden Jokowi Urus Minyak Goreng

Luhut mengaku hanya menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menangani persoalan ini

Ind | Rabu, 25 Mei 2022 - 14:25 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng.

Di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa kemarin, Luhut mengaku hanya menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menangani persoalan ini. "Saya hanya melaksanakan perintah saja," kata Luhut kepada wartawan.

Ada sejumlah upaya yang bakal dilakukan Luhut terkait tugas barunya. Misalnya, dalam waktu dekat sekitar awal Juni pemerintah akan mengaudit secara besar-besaran seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

Audit itu meliputi luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan, kepemilikan hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), hingga sistem produksinya.

"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," terang dia.

Luhut yakin urusan minyak goreng akan segera tuntas. Sebab, selain pasokannya sudah cukup, harga minyak di pasaran kini juga mulai turun.

Ke depan, pemerintah akan terus memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik, bersamaan dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan Polri.

Atas optimisme ini, Luhut tak terlalu mempersoalkan kritik yang ditujukan kepadanya atas tugas baru yang diberikan Jokowi untuk mengurus persoalan minyak goreng. "Ini solusi, kalau ada yang mau lebih baik silahkan saja," kata dia.

Luhut pun menegaskan bahwa dirinya hanya diperbantukan dalam urusan ini. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir harga minyak masih tinggi dan distribusinya belum merata.

Dia menampik bahwa tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya lebih banyak ketimbang menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya hanya membantu saja, sama kerja kita semua sama, tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama," kata Luhut.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Luhut mendapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng.

"Tiba-tiba Presiden (Jokowi) memerintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut saat membuka acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 GAMKI secara virtual, ditayangkan melalui YouTube Gamki Balikpapan, Sabtu (21/05).

audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada
Luhut Bakal Lapor ke Presiden Jokowi: Ada Perusahaan Kantornya di Luar Negeri, Tapi Kuasai Lahan Sawit 500 Hektare!

audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada

Ind | Kamis, 26 Mei 2022 - 10:40 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan langsung bergerak usai mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng.

Luhut akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikannya untuk membangun kantor pusat di Indonesia. Luhut seperti dilansir antaranews mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya, Kamis (26/05).

Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya. "Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," katanya.

Luhut mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.

"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," tegasnya.

Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng.

Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.

"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkas Luhut.

Ada masalah yang serius dalam manajerial kabinet. Ketergantungan yang tinggi Jokowi terhadap salah satu menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan.
Demokrat: Jokowi Lebih Percaya Luhut, Bukti Kabinet Jokowi Bermasalah

Ada masalah yang serius dalam manajerial kabinet. Ketergantungan yang tinggi Jokowi terhadap salah satu menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan.

Triaji | Rabu, 25 Mei 2022 - 22:05 WIB

Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengurus masalah minyak goreng. Keputusan Jokowi itu membuat kabinet menjadi tidak seimbang karena ada menteri yang mendapat banyak tugas dibanding yang lain.

"Ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan dan ada yang seakan-akan dipinggirkan," kata Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra lewat siaran pers, Rabu (25/5).

Herzaky menilai ini sebagai masalah yang serius dalam manajerial. Menurutnya, ada ketergantungan yang tinggi Jokowi terhadap salah satu menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet. Mismanajemen yang mendalam," kata Herzaky.

Meski begitu, Herzaky mengamini bahwa Jokowi selaku Presiden memiliki wewenang penuh. Jokowi punya hak prerogatif dalam membereskan masalah termasuk dengan menunjuk seseorang sebagai pelaksana.

Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tidak mempersoalkan sikap Jokowi yang kembali memberikan tugas kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi minyak goreng.

Dia menekankan bahwa Presiden memiliki wewenang penuh untuk merespons dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

"Penanggung jawab ini kan presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya, dan ini adalah kewenangan dari Presiden," ungkap Dasco.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Sejumlah partai politik mengkritik sikap Jokowi. Mulai dari PDIP, PKS hingga Demokrat. Sejauh ini hanya Gerindra yang tidak mempersoalkan.
 

Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut Luhut bagaikan perdana menteri di pemerintahan Jokowi. Luhut terlalu banyak diberi kewenangan.
Masinton PDIP Sentil Jokowi, Serang Luhut Soal Urus Minyak Goreng

Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut Luhut bagaikan perdana menteri di pemerintahan Jokowi. Luhut terlalu banyak diberi kewenangan.

Triaji | Rabu, 25 Mei 2022 - 23:03 WIB

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani urusan minyak goreng mendapat kritik tajam PDIP.

Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut Luhut bagaikan perdana menteri di pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Luhut terlalu banyak diberi kewenangan.

"Ini menegaskan adanya posisi 'perdana menteri', meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik," kata Masinton melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/5).

Masinton tak setuju dengan keputusan Jokowi memusatkan wewenang kepada satu menteri. Dia menyebut kebijakan ini sebagai sentralisasi jabatan.

Dia khawatir pemberian banyak jabatan ke Luhut mencerminkan kualitas buruk pemerintahan saat ini.

"Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Jokowi beberapa kali memberi jabatan kepada Luhut untuk menangani sejumlah hal. Jabatan yang diemban Luhut bervariasi, mulai dari Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut Luhut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam tugas barunya.

"Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah harus saling berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, BPKP, Kejaksaan Agung untuk pengawasannya," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/5).
 

Lebih lanjut, Luhut mengatakan kalau bekerja dengan hati yang benar dan hati yang tulus, maka tidak ada yang tidak bisa terselesaikan
Tetap Jadi Menteri Paling Dipercaya, ini Sederet Tugas yang Diamanahkan Jokowi ke Luhut!

Lebih lanjut, Luhut mengatakan kalau bekerja dengan hati yang benar dan hati yang tulus, maka tidak ada yang tidak bisa terselesaikan

Rayu | Selasa, 24 Mei 2022 - 14:05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan permasalahan seputar minyak goreng. 

Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Dies Natalis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) ke-60 yang ditayangkan via akun Youtube GAMKI Balikpapan, Sabtu (21/05/2022).

Mulanya, dia menceritakan pengalamannya dalam menangani pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Seperti diketahui, Luhut merupakan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Manusia (PPKM) Jawa-Bali.

"Kenapa itu bisa? Karena kita kerjakan dengan kompak, kita kerjakan dengan data," katanya.

Luhut kemudian bercerita perihal amanah tambahan Jokowi untuk menangani masalah seputar minyak goreng.

"Sekarang saya nanganin juga nih masalah, apa, minyak goreng, saya perintah presiden. Kita sudah ketemu bentuknya, ya. Mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa terselesaikan dengan cepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan kalau bekerja dengan hati yang benar dan hati yang tulus, maka tidak ada yang tidak bisa terselesaikan.

Dia merupakan salah satu menteri dengan sederet jabatan di masa pemerintahan Jokowi. Sejak era Jokowi periode 2014-2019, Luhut telah menduduki sejumlah jabatan hingga yang terbaru adalah Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Berikut adalah 10 jabatan Luhut di era pertama Jokowi hingga era Jokowi-Ma'ruf:

Kepala Kantor Staf Kepresidenan

Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkena reshuffle Kabinet Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli. Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi di mana ada tambahan nomenklatur pada Kemenko Kemaritiman, yaitu menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator PPKM pada Juni 2021. Saat itu, penularan virus Corona varian Delta begitu masif hingga memicu lonjakan kasus konfirmasi dan kematian akibat COVID-19. Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Tugas Luhut adalah memberikan arahan dalam pencapaian, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Tugas Luhut adalah menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek tersebut.

Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Sebagai ketua, Luhut dapat menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional, menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional, menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan Dewan SDA Nasional, serta menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan Dewan SDA Nasional.