APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti IKN. Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.
Ingat Lagi Janji Jokowi, Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Bebani APBN

APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti IKN. Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.

Triaji | Jumat, 06 Mei 2022 - 07:55 WIB

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur di depan mata. Undang-Undang tentang IKN sudah rampung. Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan menunjuk Kepala Otorita untuk memimpin pemindahan ibu kota.

Presiden pun telah memberikan gambaran skema pembiayaan IKN. Sebagian pendanaan proyek ini bakal memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Padahal, sebelumnya Jokowi berjanji tak akan membebani APBN untuk membangun ibu kota negara.

20 persen APBN

Jokowi mengatakan, APBN akan digunakan untuk membangun kawasan inti IKN. Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian memang itu semuanya dari APBN," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).

Estimasi Jokowi, biaya yang dibutuhkan untuk membangun kawasan inti IKN setara dengan 20 persen dari total anggaran yang diperlukan untuk membangun kawasan IKN.

Seperti dilansir kompas.com, pernah disampaikan oleh Bappenas, anggaran total pembangunan IKN sebesar Rp 466,9 triliun.

Jika dihitung 20 persen dari angka total tersebut, maka dana APBN yang akan dipakai untuk membangun IKN yakni sekitar Rp 93 triliun.

Selain APBN, kata Jokowi, 80 persen dana pembangunan IKN akan diambilkan dari berbagai sumber, termasuk investasi langsung oleh investor.

"80 persen adalah baik KPBU (kerja sama pemetintah dan badan usaha), baik PPP (public private partnership), maupun dari investasi langsung oleh investor," kata dia.

Janji Jokowi

Sebelumnya, Jokowi sempat berjanji bahwa pembangunan ibu kota negara tak akan membebani APBN.

Ia bahkan mengaku telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menyusun skema pembiayaan pembangunan yang paling baik.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi dalam acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Senada dengan Jokowi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa pernah mengatakan, pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberatkan APBN dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pemerintah juga berjanji akan menghindari utang jangka panjang, meskipun pemindahan IKN adalah proyek jangka panjang yang dimulai tahun ini.

"Kita akan memaksimalisasi kekayaan negara, justru untuk membuat kita jadi lebih punya aset lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan utang jangka panjang. Kita akan hindari itu," kata Suharso dalam konferensi pers IKN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Tuai kritik

Pembiayaan IKN yang sebagian dibebankan pada APBN ini dikritik sejumlah pihak. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri sempat menyinggung janji Jokowi soal pemindahan ibu kota tak akan membebani APBN.

Seiring dengan perubahan skema pembiayaan IKN, Faisal menilai bahwa proyek pemindahan ibu kota tak punya rencana matang.

"Masih ingat Pak Jokowi mengatakan saya pastikan pembangunan ibu kota baru tidak menggunakan dana APBN? Kita kan masih ingat itu," ujar Faisal kepada Kompas TV, dikutip pada Jumat (21/1/2022).

"Ini menandakan bahwa semuanya tidak dikerjakan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur," tambahnya.

Faisal menilai, presiden terlena dengan janji investor yang menawarkan dana untuk proyek IKN sebesar 100 miliar dolar.

Oleh karena dana itu sangat besar, Jokowi sesumbar proyek IKN tak bakal menyedot duit negara. Padahal, investor tak akan mengucurkan dana cuma-cuma.

"Nah, Pak Jokowi lupa bahwa investor itu menentukan syarat. Oke, saya (investor) kasih 100 miliar dolar tapi tolong, penduduk di ibu kota itu dalam 10 tahun ke depan ada 5 juta orang. Nah berhitung dia, dengan 5 juta orang, perlu rumah berapa, kantor, jalan, pasar, supermarket, RS, sekolah, ya untung pasti," ungkap Faisal.

"Sadar di tengah jalan Pak Jokowi, wah iya ya kita didikte, kita mau bangun ibu kota bukan supermarket, bukan kawasan bisnis, bukan kawasan industri, bukan kawasan perumahan. Kita membangun ibu kota yang kata Pak Jokowi, membangun peradaban juga," imbuhnya.

Menurut Faisal, proyek IKN terlanjur didikte investor, sehingga konsep otorita tiba-tiba diperkenalkan. Padahal, UUD 1945 sebenarnya tidak mengenal konsep otorita.

Pakar ekonomi Universitas Indonesia itu berpendapat, dengan kondisi begini, seharusnya pemerintah menunda pembangunan IKN dan memastikan bahwa proyek ini direncanakan dengan baik, selain juga memastikan bahwa mayoritas warga menyetujuinya.

"Lah, mau bangun ibu tota tahun ini juga (tapi) dananya enggak jelas, baru akan dicari. Ini model pembangunan apa? Bukan metode Sangkuriang kan, bukan sim salabim. Ini mengurus negara," kata dia.

PP ini mengatur soal pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN sampai kegiatan Otorita. Beleid diteken Jokowi pada 18 April 2022.
Jokowi Danai IKN Nusantara Pakai 13 Pajak Khusus, Rokok hingga Sarang Walet

PP ini mengatur soal pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN sampai kegiatan Otorita. Beleid diteken Jokowi pada 18 April 2022.

Nissa | Jumat, 06 Mei 2022 - 08:03 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan 13 jenis pajak khusus Ibu Kota Negara (IKN) yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, termasuk di dalamnya seperti pajak sarang burung walet. Pajak khusus adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara untuk membiayai kegiatan Otorita.

Nantinya, dasar pelaksanaan pajak khusus IKN, termasuk juga pungutan khusus IKN, akan diatur dalam Peraturan Otorita. Sebelum diberlakukan, Otorita pun harus meminta persertujuan sampai ke legislator di pusat.

"Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 42 ayat 4 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

PP ini mengatur soal pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk pembangunan IKN sampai kegiatan Otorita. Beleid diteken Jokowi pada 18 April 2022.

Adapun 13 jenis pajak khusus IKN tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraam Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraam Bermotor
3. Pajak Alat Berat
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:

- Makanan dan/atau Minuman;
- Tenaga Listrik;
- Jasa Perhotelan;
- Jasa Parkir; dan
- Jasa Kesenian dan Hiburan.

10. Pajak Reklame
11. Pajak Air Tanah
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
13. Pajak Sarang Burung Walet


Diatur di UU IKN

Pajak khusus ini sudah diatur dalam UU Ibu Kota Negara. Regulasi ini menyebutkan kalau  pajak daerah dan retribusi daerah berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus, maupun pungutan khusus.

Selain 13 jenis pajak tersebut, kegiatan Otoritas juga berasal dari pungutan khusus. Ini adalah pungutan yang juga berlaku khusus di wilayah Ibu Kota Nusantara, termasuk pungutan atas layanan yang diberikan Otorita.

Lalu, PP ini diterbitkan sebagai aturan turunan dari UU IKN. Rincian atas 13 jenis pajak khusus ini pun dijabarkan dalam PP ini, contohnya pajak sarang burung walet yang diatur di Pasal 56 yang berbuny:i

Pajak Sarang Burung Walet sebageimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf m mengacu pada peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pajak daerah, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. Objek, yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

b. Subjek, yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau sarang burung walet

c. Wajib pajak, yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

d. Tarif, yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Aturan Pengecualian

Sejumlah aturan tambahan dan pengecualian juga diberikan untuk pajak khusus ini. Pertama, Kepala Otorita IKN harus menyampaikan rancangan peraturan terkait pengenaan pajak khusus ini dan dikaji oleh Menteri Dalam Negeri.

Jenis pajak khusus pun tidak dapat dipungut dalam dua kondisi. Pertama, potensinya kurang memadai. Kedua, Otorita menetapkan kebijakan untuk tidak memungut pajak khusus tertentu. Demikian jenis-jenis pajak untuk membangun IKN.

Masih ingat mantan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro? Kini, Presiden  Jokowi kembali menariknya ke tim penasehat IKN Nusantara.
Eks Menteri Jokowi Ini Benar-Benar Mujur, Kembali Diberdayakan Masuk Tim Penasehat IKN Nusantara

Masih ingat mantan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro? Kini, Presiden Jokowi kembali menariknya ke tim penasehat IKN Nusantara.

Nanda Alisya | Jumat, 06 Mei 2022 - 07:03 WIB

Ya, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi Ketua Tim Penasihat Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara (Transisi IKN).

Jabatan baru Bambang itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2022. Dikutip dari salinan keputusan tersebut, Kamis (5/5/2022), Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN dijabat Diani Sadia Wati.

"Untuk mendukung Tim Transisi dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas Tim Transisi dengan arah kebijakan dan capaian yang dituju, dibentuk Tim Penasihat dengan tugas utama memberikan nasihat kepada Tim Transisi baik diminta maupun tidak oleh Tim Transisi," bunyi pasal 7 Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022.

Bambang akan dibantu empat anggota Tim Penasihat. Yakni, Alue Dohong, Andrinof Chaniago, Isran Noor, dan Lydia Silviana Djaman. Tim penasihat juga akan dibantu sekretariat jika diperlukan. Sekretariat tersebut ditetapkan Ketua Tim Transisi IKN.

Sementara itu, Tim Transisi IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara yang saat ini dijabat Bambang Susantono. Wakil Ketua Tim Transisi adalah Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara yang saat ini dijabat Dhony Rahajoe.

Mereka akan dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari sekretaris, tim informasi dan komunikasi, serta tim ahli. Sekretaris dijabat Achmad Jaka Santos Adiwijaya.

Tim Informasi dan Komunikasi diisi oleh Sidik Pramono dan Panji Himawan. Adapun Tim Ahli terdiri dari Wicaksono Sarosa, Masjaya, Sofian Sibarani, Irfan Ahadi Tachrir, Yose Rizal.

 

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang skema pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Jurus Sapu Jagat Jokowi Biayai Mega Proyek IKN Nusantara Lewat PP 17/2022

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang skema pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Nanda Alisya | Kamis, 05 Mei 2022 - 05:05 WIB

Sumber pendanaan mega proyek IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp467 triliun, bersumber dari banyak pos. Mulai APBN, surat utang, pajak hingga jual aset negara. 

Aturan anyar tentang pembiayaan mega proyek IKN Nusantara yang diprediksi perlu duit Rp467 triliun itu, tertuang dalam PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. "Skema pendanaan Ibu Kota Nusantara dapat bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah," tulis ketentuan umum peraturan tersebut dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (4/5/2022).

Adapun skema pendanaan berupa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau pemanfaatan Aset Dalam Pengusahaan (ADP) Otorita Ibu Kota Nusantara, penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan keikutsertaan pihak lain termasuk penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara, penguatan peran badan hukum milik negara, dan pembiayaan kreatif (creative financing).

Presiden Jokowi Teken PP 17/2022 tentang Pembiayaan Mega Proyek IKN Nusantara. Sumber duitnya beraneka rupa, mulai dari APBN, pajak, sewa atau jual aset hingga duit utang.

Dalam beleid anyar ini, skema pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain berupa skema pendanaan yang berasal dari kontribusi swasta, pembiayaan kreatif (creative financing), dan Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN yang ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR RI
Dalam pasal 4 PP tersebut, diatur secara rinci apa saja yang menjadi sumber pendanaan pembangunan IKN, yaitu:
1. Pendanaan yang bersumber dari surat berharga negara yang meliputi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Surat Utang Negara (ayat 3 dan 4)
2. Pemanfaatan BMN dan/atau pemanfaatan ADP (ayat 5 huruf a angka 1)
3. Penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) IKN (ayat 5 huruf a angka 2)
4. Keikutsertaan pihak lain, termasuk penugasan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara; penguatan peran badan hukum milik negara; dan pembiayaan kreatif (ayat 5 huruf a angka 3)
5. kontribusi swasta (ayat 6 huruf a angka 1)
6. Pembiayaan kreatif selain yang dimaksud pada ayat 5 huruf a angka 3
7. Pajak Khusus IKN dan/atau pungutan Khusus IKN setelah mendapat persetujuan DPR (ayat 6 huruf a angka 3).

Pelaksanaan skema pendanaan IKN yang bersumber dari APBN dalam bentuk SUN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 4 ayat 7). 

Sedangkan pelaksanaan pembiayaan kreatif ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian/lembaga, dan/atau Otorita IKN.

Selanjutnya, otorita IKN juga dapat menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (pasal 5 ayat 1).
"Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Pemerintahan Daerah Khusus IKN dilakukan dengan persetujuan menteri dan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian disebutkan dalam aturan tersebut

Selanjutnya pada Pasal 43 mengatur mengenai jenis Pajak Khusus IKN yang dapat dipungut oleh Otorita IKN yaitu terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Alat Berat;
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
e. Pajak Air Permukaan;
f. Pajak Rokok;
g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan;
4. Jasa Parkir; dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
j. Pajak Reklame;
k. Pajak Air Tanah;
L Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
m. Pajak Sarang Burung Walet.
Dalam Pasal 7 diatur bahwa masa persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak tahun 2022 atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan IKN.

Pembangunan IKN tahap III adalah pada periode 2030-2034. Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun dari swasta.