Dalam laporan itu dirinci, berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88 persen dari seluruh komposisi utang akhir Februari 2022. Atau dalam jumlah uangnya sebanyak Rp 6.164,20 triliun.
Utang Pemerintah Meroket Jadi Rp 7.000 Triliun, Ini Rinciannya

Dalam laporan itu dirinci, berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88 persen dari seluruh komposisi utang akhir Februari 2022. Atau dalam jumlah uangnya sebanyak Rp 6.164,20 triliun.

Nissa | Jumat, 15 April 2022 - 01:45 WIB

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah berada di angka Rp 7.014,58 triliun dengan rasio terhadap produk domestik bruto sebesar 40,17 persen.

Berdasarkan dari laporan APBN KiTa edisi Maret 2022, peningkatan total utang pemerintah ini seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Februari 2022. Hal itu dilakukan untuk menutup pembiayaan APBN.

"Penarikan pinjaman dan penerbitan SBN ini digunakan untuk menutup pembiayaan APBN," tulis laporan APBN KiTa Edisi Maret 2022.

Dalam laporan itu dirinci, berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 87,88 persen dari seluruh komposisi utang akhir Februari 2022. Atau dalam jumlah uangnya sebanyak Rp 6.164,20 triliun.

Sementara berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,07 persen. SBN mata uang domestik Rp 4.901,66 triliun dan mata uang asing Rp 1.262,53 triliun.

Kemenkeu mencatat SBN oleh investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen. Hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 19,05 persen, dan per 15 Maret 2022 mencapai 18,15 persen," lanjut laporan itu.

"Penurunan kepemilikan SBN oleh asing terjadi diantaranya akibat ketegangan global serta volatilitas pasar. Namun dengan strategi memperluas pasar domestik untuk pasar SBN, dampak penurunan kepemilikan SBN oleh asing diprediksi tidak terlalu signifikan," jelas laporan APBN KiTa.

Laporan itu juga merinci komposisi utang pinjaman dari pinjaman. Angkanya tercatat 12,12 persen. Untuk angkanya senilai Rp 850,38 triliun. Secara rinci, angka itu atas pinjaman dalam negeri Rp 13,27 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 837,11 triliun.

Meski demikian, Kemenkeu mengklaim defisit APBN 2022 terus menurun dibandingkan target defisit 2020 dan 2021. Hal ini disebut menunjukan upaya pemerintah untuk kembali menuju defisit di bawah 3 persen.

Kemenkeu mengatakan pihaknya akan menjaga rasio utang. Caranya dengan mengedepankan pemanfaatan pembiayaan non utang.

"Seperti optimalisasi pemanfaatan SAL sebagai buffer fiskal, serta implementasi SKB III dengan BI," lanjut laporan itu.

Upaya lain yang akan dilakukan pemerintah adalah melalui pembiayaan kreatif dan inovatif untuk pembiayaan Infrastruktur dengan mengedepankan kerjasama berdasarkan konsep pembagian risiko yang fair.

"Instrumen dari pembiayaan kreatif ini terdiri atas PPP atau KPBU, Blended Financing serta SDG Indonesia One," tutup laporan itu.
 

Sebelum kenaikan harga Pertamax, masyarakat sudah gaduh karena lonjakan harga minyak goreng, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan.
Jokowi Minta Menteri Punya Sense of Crisis? Nyatanya, Tarif Listrik Bakal Naik

Sebelum kenaikan harga Pertamax, masyarakat sudah gaduh karena lonjakan harga minyak goreng, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan.

Triaji | Jumat, 15 April 2022 - 02:03 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali menegaskan jajaran menteri untuk memiliki sense of crisis terhadap kesulitan rakyat. Jokowi tidak ingin pemerintahannya dianggap tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa oleh masyarakat di tengah kenaikan harga-harga. 

Jokowi memberikan contoh, ketika harga BBM Pertamax naik, Menteri ESDM Arifin Tasrif seharusnya memberikan penjelasan ke publik terkait kenaikan harga Pertamax. "Diceritain dong. Ada empati? Enggak ada. Yang berkaitan dengan energi enggak ada. Itu yang namanya memiliki sense of crisis," ujarnya saat sidang kabinet paripurna, Selasa (6/4) lalu.

Maklum, sebelum kenaikan harga Pertamax, masyarakat sudah gaduh karena lonjakan harga minyak goreng, baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan. Belum lagi, harga bahan pangan. Kini, pemerintah kembali melempar wacana kenaikan harga Pertalite dan tarif dasar listrik.

Arifin menyebut tariff adjustment pada listrik diperlukan, sehingga biaya yang dikenakan kepada konsumen mendekati biaya pokok penyediaan listrik atawa BPP. Melalui kebijakan ini, pemerintah disebut dapat menghemat kompensasi APBN sebesar Rp7 triliun hingga Rp16 triliun.

Jika benar harga BBM Pertalite dan tarif listrik segera naik, bukan tidak mungkin masyarakat akan semakin tercekik harga-harga. Jangan lupa, pemerintah juga baru menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 11 persen, yang sedikit banyak membuat masyarakat bakal merogoh kocek sedikit lebih dalam membayar barang dan jasa.

Memang, Ekonom Indef Abra Talattov mengakui menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite mungkin bisa mengurangi beban APBN. Namun di sisi lain tentu menambah beban masyarakat. Jika beban masyarakat semakin berat, justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Khawatirnya, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mendongkrak ekonomi ini malah akan lebih besar.

"Saya pikir kalau (menghemat) kompensasi sebesar Rp7 triliun-Rp16 triliun tetapi yang harus dikorbankan adalah daya beli masyarakat, justru ekonomi akan melambat,cost-nya akan lebih besar dibanding proyeksi penghematan dari APBN," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/4).

Sebab, kenaikan tarif listrik dan harga Pertalite akan mengerek biaya produksi. Dari sisi konsumsi, ancamannya inflasi. Jelas, harga barang-barang yang menggunakan konsumsi listrik dan Pertalite, tentu akan meningkat.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah kontradiktif dengan arahan Pak Jokowi yang mengatakan dalam keadaan krisis seharusnya menteri-menteri mempunyai sense of crisis terhadap masyarakat," kata Abra.

Bahkan, ia menyebut kebijakan pembantu presiden ini malah menantang apa yang diucapkan Jokowi beberapa waktu lalu di Istana itu. Ketika presiden ingin menteri-menterinya bisa memberikan suasana tenang pada masyarakat dan memberikan solusi atas krisis.

Oleh karena itu, Abra menyarankan sebaiknya rencana menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite ditunda dulu sampai situasi ekonomi yang terancam oleh inflasi akibat kenaikan harga komoditas mereda.

Saat ini, beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat (AS), Turki, Inggris, Sri Lanka hingga Pakistan tengah menghadapi inflasi. Ancaman inflasi untuk Indonesia pun di depan mata.

Dalam keadaan seperti ini, semestinya pemerintah lebih dulu memikirkan bagaimana APBN itu digunakan sebagai penyelamat, dan menjadi manuver untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia mencontohkan selama pandemi sedang ganas-ganasnya menghantam negeri pada 2020 saja, pemerintah bisa menambah defisit APBN untuk pemulihan pandemi.

Saat itu, muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah kewenangan pemerintah dalam menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan covid-19 berlangsung.

"Mengapa dalam hal ancaman inflasi, pemerintah tidak mau berkorban? Jadi saya pikir pemerintah masih ada ruang untuk memprioritaskan menjaga daya beli masyarakat," kata Abra.

Ia mengingatkan pemerintah juga perlu berkaca pada situasi negara lain, yang saat ini sedang menghadapi inflasi tinggi. Di Sri Lanka misalnya, di negara yang letaknya tidak begitu jauh dari Indonesia itu terjadi krisis politik karena inflasi yang tak terkendali.

"Jangan sampai pemerintah abai terhadap risiko terjadinya gejolak sosial politik atau menutup mata terhadap risiko kenaikan inflasi yang tinggi," jelasnya.
 

Tak seperti biasanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mencemaskan pembayaran cicilan utang. Pertanda brangkas negara kosong?
Baru Kali Ini Sri Mulyani Kalang-kabut, Cicilan Utang Bakalan Bengkak Luar Biasa

Tak seperti biasanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mencemaskan pembayaran cicilan utang. Pertanda brangkas negara kosong?

Nanda Alisya | Kamis, 14 April 2022 - 21:19 WIB

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, tingginya inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter dari para bank sentral di dunia, menjadi ancaman serius kepada Indonesia.

Ancaman terkait potensi peningkatan jumlah bunga utang dan cicilan yang perlu dibayarkan. "Maka dari sisi utang yang akan kita kelola akan mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayarkan," ujar Ani, sapaan akrabnya saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dengan ancaman ini, kata Sri Mulyani, maka pemerintah perlu berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan. Termasuk dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Apalagi, pemerintah punya kewajiban untuk mengembalikan tingkat defisit anggaran ke 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023. Sebab, pemerintah sudah diberi kelonggaran untuk melewati batas defisit 3 persen dari PDB pada 2020-222.

"Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian dari desain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen," tuturnya.

Oleh karena itu, bendahara negara mulai memikirkan solusi dari ancaman ini. Salah satunya, menurut Ani, Indonesia harus mulai mengurangi jumlah penerbitan surat utang ke depan.

"Agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap namun tetap berhati-hati," imbuhnya.

Kendati begitu, belum ada proyeksi berapa total kebutuhan pembiayaan utang di APBN 2023. Yang pasti, pemerintah menargetkan defisit cuma Rp562,6 triliun sampai Rp596,7 triliun atau 2,81 persen hingga 2,95 persen dari PDB.

Inflasi di sejumlah negara melonjak belakangan ini, Salah satunya di Amerika Serikat yang secara tahunan melesat jadi 8,5 persen pada Maret 2022 kemarin. Inflasi yang tinggi terjadi karena kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar internasional. Kenaikan harga komoditas semakin tinggi sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022.

Sayangnya, inflasi yang tinggi membuat bank sentral negara-negara di dunia perlu mengerek tingkat bunga acuan mereka. Saat ini, bank sentral Amerika Serikat, Sri Lanka, Kanada, dan Korea Selatan sudah mulai mengerek bunga acuan mereka dengan besaran yang bervariasi

Sebelumnya pada awal tahun 2022 ini, pemerintah telah mengumumkan rencana menaikkan tarif listrik non-subsidi itu sendiri.
Ditunda Sejak 2017, Pemerintah Siap-siap Naikkan Tarif Listrik

Sebelumnya pada awal tahun 2022 ini, pemerintah telah mengumumkan rencana menaikkan tarif listrik non-subsidi itu sendiri.

Nissa | Kamis, 14 April 2022 - 19:23 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal kenaikan tarif listrik di tahun ini. Penetapan kembali tarif listrik penyesuaian imbas kenaikan harga minyak dunia.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rabu, 13 April 2022 kemarin. Arifin menjelaskan penerapan ini menghemat kompensasi yang berasal dari kas negara hingga Rp 16 triliun.

“Dalam jangka pendek penerapan tarif adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan. Akan ada penghematan kompensasi sebesar Rp 7-16 triliun,” kata Arifin.

Sebelumnya pada awal tahun 2022 ini, pemerintah telah mengumumkan rencana menaikkan tarif listrik non-subsidi itu sendiri. Berikut beberapa fakta yang Tempo rangkum.

Rencana pada kuartal III

Di Januari tahun ini, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana dikutip tempo.co mengatakan kebijakan menaikkan tarif listrik non-subsidi akan menyesuaikan situasi penyebaran varian baru Covid-19.

“Ini sangat situasional, saya tidak tahu setelah Omicron ada apa lagi kedepannya, ada Ultron dan sebagainya,” kata Rida dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada selasa, 18 Januari 2022.

Soal pertimbangan lainnya, kata Rida kebijakan ini akan memperhatikan stabilitas harga kebutuhan pokok. Seperti minyak goreng dan LPG. Saat itu, Rida juga mengungkapkan pemerintah tak ingin kenaikan tarif listrik menyebabkan inflasi tidak terkendali.

Ditunda sejak 2017

Karena berbagai alasan, Rida mengatakan bahwa pemerintah menunda kebijakan penyesuaian tarif listrik sejak 2017. Hal ini membuat pemerintah terus menanggung kompensasi listrik dengan nilai yang besar, hingga Rp 25 triliun per tahun.

Diterapkan pada 13 golongan

Rencana kenaikan tarif listrik non subsidi ini akan diterapkan pada 13 golongan pelanggan PT PLN (Persero). Dengan tidak adanya kenaikan selama lima tahun belakangan, maka dengan penerapan tariff adjustment ini, tarif listrik pelanggan non subsidi berpotensi mengalami kenaikan.

Rencana Kementerian ESDM

Dalam jangka pendek, kata Arifin selain rencana penerapan tariff adjustment tersebut, Kementerian ESDM juga akan memberlakukan penerapan efisiensi biaya pokok dalam penyediaan listrik dan juga strategi energi primer PLN.

Serta melakukan optimalisasi pada Pembangkit yang menggunakan bahan bakar domestic seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLTU EBT)

Selain ihwal tarif listrik naik itu, PLN mempercepat pembangunan Listrik Tenaga Surya(PLTS) Atap. Targetnya di tahun 2022 ini mencapai 450 megawatt (MW). Dan berencana membangun pembangkit EBT dari dana APBN.

Fabby menyarankan supaya pemerintah melakukan komunikasi intensif ke publik. Mengingat kenaikan kebutuhan energi di masyarakat tak bisa dibendung lagi
Harga BBM-LPG-Listrik Naik, Apakah BLT Akan Jadi Jurus Pemerintah Lagi?

Fabby menyarankan supaya pemerintah melakukan komunikasi intensif ke publik. Mengingat kenaikan kebutuhan energi di masyarakat tak bisa dibendung lagi

Rayu | Kamis, 14 April 2022 - 16:05 WIB

Wacana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite-Solar, Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 Kg, hingga tarif dasar listrik (TDL) dinilai akan sangat memberatkan rakyat. 

Oleh sebab itu, pemerintah disarankan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai, BLT diperlukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga energi, terutama terhadap daya beli dan inflasi serta beban pada orang miskin.

"Pemerintah mempersiapkan program BLT yang diberikan pada rumah tangga miskin, menjaga harga dan distribusi kebutuhan pokok dan melakukan efisiensi anggaran negara," kata Fabby Tumiwa, Kamis (14/04/2022).

Selain itu, Fabby Tumiwa juga meminta agar pemerintah mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif dan mengalihkan pada dukungan bagi orang miskin. Khususnya yang terdampak pada kenaikan harga energi.

Fabby menyarankan supaya pemerintah melakukan komunikasi intensif ke publik. Mengingat kenaikan kebutuhan energi di masyarakat tak bisa dibendung lagi.

"Kalau perlu Presiden yang bicara soal ini, bukan saja menteri-menteri. Presiden perlu menyampaikan kepada masyarakat kondisi yang dihadapi Indonesia dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melanjutkan subsidi energi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR menyampaikan soal sejumlah strategi baik jangka pendek, menengah, hingga panjang dalam menyikapi kenaikan komoditas energi belakangan ini.

Beberapa diantaranya seperti melakukan penyesuaian LPG 3 Kg, BBM Pertalite dan Solar, hingga Tarif listrik. Meski begitu, Arifin tak merinci lebih detail terkait waktu pelaksanaanya.

1. LPG 3 Kg

Menurut Arifin, dalam jangka pendek pemerintah akan melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah atas melonjaknya harga LPG dunia.

Untuk diketahui, harga LPG internasional yang merujuk pada Contract Price (CP) Aramco telah mencapai US$ 839,6 per metrik ton. Sementara asumsi awal pemerintah hanya di kisaran US$ 569 per metrik ton.

"Untuk menjaga ketersediaan LPG dan mengurangi impor, dalam jangka pendek, akan dilakukan peningkatan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran, kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum, dan melakukan uji coba penjualan dengan aplikasi My Pertamina di 34 kabupaten/kota di 2022, serta melakukan penyesuaian formula LPG 3 kg," katanya.

Sementara, untuk jangka menengah panjang, pemerintah akan melakukan substitusi kompor LPG dengan kompor induksi (listrik), jaringan gas kota (jargas) yang diharapkan mencapai 1 juta rumah tangga per tahun.

Kemudian, mengubah skema subsidi yang kini berbasis pada komoditas menjadi subsidi langsung ke penerima. Serta, substitusi dengan Dimethyl Ether (DME) untuk mengurangi 1 juta metrik ton LPG pada 2027.

2. Pertalite-Solar

Arifin menyebut, dalam jangka menengah panjang pemerintah juga akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar. Hal ini sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia.

Pasalnya, lonjakan harga minyak dunia juga turut memicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Maret mencapai US$ 98,4 per barel. ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya mengasumsikan sebesar US$ 63 per barel.

"Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya," ungkapnya.

Untuk diketahui, harga bensin Pertalite dan Solar subsidi pada periode 1 April 2022 ini tidak mengalami perubahan, di mana masing-masing masih dipertahankan di harga Rp 7.650 per liter dan Rp 5.150 per liter. Sementara harga Pertamax (RON 92) sudah dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.000 per liter dari sebelumnya Rp 9.000 - Rp 9.400 per liter.

Sedangkan harga Solar non subsidi kini sudah di banderol sebesar Rp 12.950 - Rp 13.550 per liter untuk jenis Dexlite (CN 51). Artinya, ada selisih setidaknya Rp 7.800 per liter dengan harga Solar bersubsidi.

Untuk strategi jangka pendek terkait BBM Subsidi, salah satu skenario yang akan dilakukan pemerintah yaitu menambah kuota BBM subsidi seperti Solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penugasan seperti Pertalite (RON 90).

Kuota Solar subsidi diusulkan bertambah sebesar 2,29 juta kilo liter (kl) menjadi 17,39 juta kl, minyak tanah bertambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl, dan Pertalite bertambah 5,45 juta kl menjadi 28,50 juta kl.

3. Tarif Listrik

Di hadapan Komisi VII DPR RI, Arifin Tasrif juga memaparkan bahwa dalam jangka pendek, pihaknya pada tahun 2022 ini akan menerapkan tariff adjustment. Penerapan tariff adjustment sebagai cara menghemat kompensasi sebesar Rp 7 - 16 triliun.

Adapun, tariff adjustment merupakan mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik mengikuti perubahan empat parameter. Di antara parameternya adalah: Ekonomi makro rata-rata per tiga bulan. Realisasi kurs rupiah. ICP atau harga batu bara acuan, dan tingkat inflasi.

"Dalam jangka pendek penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk dilakukan, ada penghematan kompensasi sebesar Rp 7-16 triliun," terangnya.

Selain rencana penerapan tariff adjustment, Kementerian ESDM juga akan menerapkan efisiensi biaya pokok penyediaan listrik dan strategi energi primer PLN. Selain itu, optimalisasi pembangkit dengan bahan bakar sumber domestik PLTU dan PLT EBT.


Sumber: cnbc-indonesia