Rayu | Kamis, 07 April 2022 - 08:05 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju menaati perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak lagi berbicara terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut La Nyalla, perintah Jokowi itu mewajibkan para menteri harus berhenti membuat gaduh. 

"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata La Nyalla di sela-sela kunjungan kedinasan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (06/04/2022).

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) ini berpendapat, Presiden Jokowi memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode.

Dia mengatakan, saat ini banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat ketimbang berbicara tentang penundaan pemilu. Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan makin tertekan dengan tingginya beberapa harga bahan pokok hingga bahan bakar minyak (BBM). 

“Saat seperti ini pemerintah seharusnya memberi solusi, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu," katanya. Mantan ketua Kadin Jatim ini meminta para menteri memperlihatkan empati kepada masyarakat. 

Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. 

“Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," kata La Nyalla Mahmud Mattalitti. 

Sebelumnya, Jokowi meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. 
 

Triaji | Rabu, 06 April 2022 - 22:03 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju mematuhi perintah Presiden Joko Widodo untuk tidak menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya tentu berharap perintah Presiden Jokowi itu dipatuhi oleh seluruh anggota-anggota kabinet. Semestinya tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode," kata Luqman di Jakarta, Rabu (6/4).

Ia menilai perintah Presiden tersebut juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945.

Menurut dia, pernyataan Presiden sudah tepat bahwa seluruh energi bangsa harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.

"Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.

Luqman mengatakan bahwa perintah Presiden Jokowi kepada para menteri kabinet melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan presiden 3 periode yang telah disampaikan beberapa kali sebelumnya.

Oleh karena itu, kata dia, perintah Presiden Jokowi pantas mendapatkan apresiasi dan ketegasannya itu sudah dinanti-nanti rakyat Indonesia.

"Semoga perintah Presiden Jokowi menjadi 'batu nisan' dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode," kata Luqman dikutip Antara.

Politikus PKB itu menyebutkan salah satu pekerjaan penting adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP.

Selain itu, lanjut dia, perlu secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya mulai Juni 2022.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

Ia menilai perintah Presiden tersebut juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat untuk mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode dengan mengupayakan cipta kondisi untuk amendemen UUD NRI Tahun 1945.

Menurut dia, pernyataan Presiden sudah tepat bahwa seluruh energi bangsa harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita.

"Mulai kenaikan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Hidup rakyat makin sulit. Sangat tidak etis jika elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.

Luqman mengatakan bahwa perintah Presiden Jokowi kepada para menteri kabinet melengkapi sikap Jokowi yang menolak jabatan presiden 3 periode yang telah disampaikan beberapa kali sebelumnya.

Oleh karena itu, kata dia, perintah Presiden Jokowi pantas mendapatkan apresiasi dan ketegasannya itu sudah dinanti-nanti rakyat Indonesia.

"Semoga perintah Presiden Jokowi menjadi 'batu nisan' dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027, dan presiden 3 periode," katanya.

Politikus PKB itu menyebutkan salah satu pekerjaan penting adalah menyelesaikan pembahasan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 antara KPU, Kemendagri, DPR, Bawaslu, dan DKPP.

Selain itu, lanjut dia, perlu secepatnya memastikan adanya alokasi anggaran APBN yang mencukupi untuk kebutuhan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang seharusnya mulai Juni 2022.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta kepala lembaga nonkementerian terkait untuk tidak ada lagi yang menyuarakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan-penangan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.

Presiden meminta jajaran menteri dan kepala lembaga nonkementerian untuk tetap fokus menjalankan tugasnya masing-masing, terutama dalam menghadapi ancaman krisis akibat situasi global serta tren kenaikan inflasi.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," katanya.

Ini bukan kali pertama Presiden Jokowi menanggapi soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelumnya, di sela-sela tinjauan ke Kawasan Candi Borobudur di Magelang, jawa Tengah, Rabu (30/3), Presiden mengatakan bahwa semua pihak harus menaati konstitusi.

Rayu | Jumat, 01 April 2022 - 08:05 WIB

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup, Mardani Ali Sera, mempertanyakan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan pada acara Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Selasa, (29/3/2022). 

Menurut Mardani Ali Sera, seharusnya acara silaturahmi para kepala desa itu dihadiri kementerian terkait, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Iya mestinya kementerian terkait hadir mendampingi. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak ada," kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (30/03/2022).

Sebagai informasi, APDESI dibentuk untuk menampung aspirasi Kepala Desa dan perangkat desa, baik yang aktif maupun yang sudah purnabakti. APDESI bermitra dengan Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kemendagri berada di bawah tanggungjawab Kemenko Polhukam. Sementara Kemendes PDTT berada di bawah tanggungjawab Kemenko PMK

Oleh sebab itu, Mardani heran karena acara tersebut justru dihadiri oleh menteri dari kementerian berbeda. Dia menilai kehadiran Luhut dalam konteks acara tersebut tidak bijak dan tidak proporsional.

"Kok yang hadir malah kementerian lain. Ini tidak bijak dan tidak proporsional," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 digelar di Istora Senayan. Dalam acara tersebut, muncul usulan 'Jokowi 3 Periode' hingga usulan agar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi presiden setelah Jokowi.

Dilansir dari berbagai media, Selasa (29/3/2022), perwakilan desa dari Provinsi Aceh bernama Muslim meneriakkan 'Jokowi 3 Periode' dalam Silaturahmi Nasional Desa 2022 itu. 

Pernyataan itu disampaikan saat bicara dengan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Muslim mengawali dengan menjelaskan kondisi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dia berharap Jokowi bisa memindahkan kantor pengurus TNGL dari Medan ke Aceh.

Muslim memohon Luhut menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi. Di akhir pernyataan, Muslim menyerukan Jokowi 3 periode.

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode, setuju?" kata Muslim berteriak.

"Setuju!" kata sebagian peserta sembari berteriak. Namun Luhut tak langsung merespons seruan tersebut.

Usai acara silaturahmi APDESI yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, tiba-tiba Arifin Abdul Majid muncul dengan mengatakan bahwa APDESI yang berbadan hukum telah dicatut oleh Surtawijaya yang mengaku sebagai Ketua APDESI.

Hal itu pun menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat yang membuat Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar berupaya menjadi penengah.

Bahtiar menjelaskan, ada dua organisasi kepala desa yang sama-sama bernama APDESI. Dewan Pimpinan Pusat Apdesi dipimpin Surtawijaya, sedangkan Perkumpulan APDESI dipimpin Arifin Abdul Majid.

"Ya, satu badan hukum perkumpulan dan satu ormas tak berbadan hukum terdaftar di Kemendagri sesuai UU Ormas Nomor 17 tahun 2013," kata Bahtiar, Rabu (30/03/2022).

Dijelaskannya, Kemendagri bertugas mendata ormas yang tak memiliki badan hukum. Sementara itu, ormas berbadan hukum didata oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahtiar menyampaikan APDESI yang dipimpin Surtawijaya telah terdaftar di Kemendagri. Ormas itu pun telah mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT).

Lebih jauh dia menjelaskan lagi, Kemendagri melayani setiap warga negara yang hendak mendaftarkan ormas. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah surat pernyataan dari pengurus bahwa tidak ada konflik kepengurusan.

"Prinsip kami layani karena berorganisasi hak warga negara. Soal aktivitasnya di ruang publik, semua ormas tetap tunduk dan patuh semua hukum yang berlaku di negara ini," ujarnya.

Surtawijaya selaku Ketua Umum ormas APDESI juga membenarkan bahwa keabsahan mereka hanya tercatat di Kemendagri. Surtawijaya mengklaim pihaknya telah disahkan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri.

"Saya jalurnya Kesbangpol, tidak bisa ngambil Kemenkumham," ucap Surtawijaya, Rabu (30/3).

Sebelumnya, para kepala desa yang tergabung dalam ormas Apdesi menyatakan dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode. Surtawijaya mengatakan seluruh kepala desa akan deklarasi Jokowi tiga periode usai Idulfitri.

Setelah pernyataan itu, APDESI yang dipimpin Arifin Abdul Majid merasa dicatut. Mereka mempertanyakan keabsahan APDESI Surtawijaya. Arifin dkk. menyebut telah mendapat pengakuan dari negara lewat surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM).
 

Triaji | Rabu, 06 April 2022 - 19:05 WIB

Politikus senior Partai Demokrat Syarief Hasan meminta tidak ada lagi gerakan terkait mendukung masa jabatan presiden 3 periode. Karenanya, para pembantu Presiden Jokowi juga mesti tertib dan taat konstitusi.

"Tidak ada lagi gerakan-gerakan seperti dukung tiga periode dan sebagainya. Jadi semua menterinya harus ngomong lagi, harus taat tidak ada lagi wacana statement mengatakan amandemen itu hal yang biasa," kata Syarief di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut, para menteri harus menuruti teguran kepala negara. Tidak ada lagi pengerahan komunitas untuk mendukung 3 periode.

"Jadi tentunya para menterinya harus ikut dan tidak ada lagi pengerahan komunitas tertentu untuk dukung-dukung tiga periode seperti APDESI kemarin itu ya kan. Jadi harus terimplementasi secara nyata," ujarnya.

Syarief juga menghargai pernyataan Presiden Jokowi yang menegur para menterinya agar fokus bekerja, tidak sibuk mengurusi isu penundaan pemilu. Dia mengapresiasi jika teguran Jokowi dilaksanakan.

"Kita hargai ya kalau memang itu sudah benar-benar statementnya sudah jelas menyatakan gitu ya itu seharusnya sejak awal sudah harus dilakukan. Tapi ya lagi-lagi terima kasih kalau itu betul-betul secara resmi dinyatakan," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menegur para pembantunya agar fokus kerja. Tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

"Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Dia menegaskan kembali, pada situasi saat ini seluruh jajaran menteri harus fokus bekerja. Menyampaikan langkah-langkah yang sudah diambil kepada masyarakat.

"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat," bebernya.

Seperti diketahui sejumlah menteri sempat menyinggung penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka adalah Menteri Investasi Bahlil, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Triaji | Selasa, 05 April 2022 - 22:21 WIB

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi. Termasuk mengenai penolakan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja; tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi," kata Faldo di Jakarta, Selasa (5/4).

Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI), Jumat (1/4), menggelar aksi demonstrasi yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Kelompok mahasiswa tersebut bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.

"Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya," tambah Faldo.

Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.

"Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat," katanya.

Dia menambahkan Pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas.

"Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami," tukas Faldo dikutip Antata.

Sementara itu, Presiden Jokowi pada telah mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," kata Presiden Jokowi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).

Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat, seperti di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa (29/3).

Dalam Silatnas Apdesi yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyampaikan usai Lebaran pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi agar menjabat sebagai presiden selama tiga periode.