Joshua | Kamis, 31 Maret 2022 - 03:03 WIB

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menjadi salah satu tonggak percepatan pembangunan manusia, kebijakan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur/suprastruktur politik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Drs. Syamsuddin, M.Si., pada Rapat Koordinasi Nasional oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Dukungan Sukses Pembangunan IKN 2022 di Balikpapan, Rabu (30/3/2022).

“Pemindahan Pusat Pemerintahan atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah hajatan nasional yang dipersiapkan secara komprehensif dan mendalam. Aspirasi mengenai pemindahan IKN harus sukses serta tidak gagal,” kata Syamsuddin.

Dikatakan, pembangunan IKN yang terletak di pulau Kalimatan telah dilakukan kajian secara komprehensif dan integral, mencakup Trigatra (geografis, demografi, dan sumber daya alam) dan Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan) dengan melibatkan semua komponen bangsa serta mengembangkan pola kemitraan pentahelix bersama dengan tokoh agama dan tokoh adat.

“Kehadiran bapak-ibu sekalian dalam rakornas ini, akan dicatat dalam sejarah sekaligus menjadi representasi bahwa negara telah hadir dalam mengawal kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,” ungkap Syamsuddin.

Selain itu, dalam rakornas disampaikan juga dinamika internasional yang selalu dinamis dan berubah sehingga berimplikasi baik positif maupun negatif, dan pada sisi lain secara bersamaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional khususnya terkait kebijakan politik dalam negeri Indonesia. Secara mendasar isu/fenomena global mempengaruhi dan memberi dampak terhadap lingkungan strategis saat ini seperti fluktuasi harga minyak dunia, perubahan iklim dan krisis ekonomi.

“Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi lingkungan strategis global yaitu dominasi negara-negara maju, perubahan kekuatan dunia, dan pandemi covid-19. Khusus terkait covid-19, tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, virus corona sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian dunia dan menghambat investasi terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia,” jelas Syamsuddin.

Selain itu, dinamika perkembangan politik lokal maupun nasional berjalan sangat kondusif, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Namun demikian, dalam perkembangan lain, masih ada beberapa konflik antar kelompok pendukung dalam Pilkada yang masih mewarnai dinamika politik lokal.

Sedangkan beberapa permasalahan politik dalam negeri yang masih menjadi tantangan diantaranya adalah legislasi politik, belum optimalnya kaderisasi partai politik, politik identitas, pemilu biaya tinggi, kabar bohong dan berita palsu, kebebasan media dan kebebasan berkumpul dan berserikat, serta masalah-masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas.

“Beberapa tantangan tersebut berada dipundak kita bersama, khususnya kita yang berada di lingkungan pemerintahan dalam menghadapi 2 (dua) agenda besar kita yaitu pemindahan Ibu Kota Negara dan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang,” kata Syamsuddin.

Rayu | Selasa, 29 Maret 2022 - 08:05 WIB

Kabar rencana mundurnya dua konsorsium dari rencana investasi pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi bukti bahwa proyek IKN bermasalah.

Kabar mundurnya dua konsorsium itu menjadi menarik, karena sebelumnya perusahaan keuangan multinasional asal Jepang, Softbank juga menarik diri untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

Bagi Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, kabar yang beredar itu menandakan bahwa masalah pada pembangunan IKN Nusantara ada pada pengesahan UU Ibukota Negara sebagai landasan hukum.

Pada saat pembahasan sampai pengesahan, kata dia, asumsi besar yang dibangun adalah pembangunan IKN Nusantara menarik banyak investor untuk berinvestasi.

"UU IKN disahkan atas sejumlah asumsi, khususnya pendanaan dari investor," kata Anthony Budiawan dalam cuitan akun Twitternya, Seni (21/03/2022).

Menurutnya, ketika asumsi itu tidak pas maka UU IKN seharusnya batal dengan sendirinya. Bahkan, pembuat UU IKN bisa dituntut karena akan menjadi kerugian bagi negara jika pembangunan IKN Nusantara dibebankan pada APBN.

"Ketika fakta menyimpang jauh dari asumsi, UU IKN wajib batal. Kalau tidak, akan merugikan keuangan negara belanja APBN akan mubazir dan mangkrak. Pembuat UU bisa dituntut. Siap-siap," pungkas Anthony Budiawan.

Rayu | Rabu, 30 Maret 2022 - 16:05 WIB

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono kembali menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca beredar kabar rencana mundurnya dua konsorsium dari investasi pembangunan IKN Nusantara.

Saat bertemu kepala negara di Istana Merdeka, Bambang Susantono ditemani Wakil Kepala Badan Otorita IKN, Dhony Rahajoe, Menteri Sekretariat Negara, Pratikno dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.

Dalam pertemuan tersebut, Bambang berbicara dengan Jokowi tentang tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan IKN.

Tiga aspek tersebut, dipaparkan Bambang yakni aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi. Terkait regulasi, dia menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah peraturan yang mendukung pembangunan IKN.

"Kita sekarang sedang menyelesaikan empat rencana Perpres, dan juga dua rencana peraturan pemerintah dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain. Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan," ujar Bambang dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (29/03/2022).

Sedangkan dalam hal perencanaan, Bambang menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, mulai dari rencana makro hingga rencana mikro sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.

"Ini juga kita cek, saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. Dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya," ucapnya.

Adapun dari sisi pelaksanaan, Bambang menuturkan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga oleh pemerintah.

Rayu | Jumat, 01 April 2022 - 06:05 WIB

Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang menyatakan, China siap membantu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia di Penajam, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Sikap Tiongkok (China) itu sudah sangat jelas yaitu proyek atau hal apapun asalkan itu akan membantu pembangunan dan perkembangan Indonesia, asalkan itu bisa membantu perkembangan hubungan tiongkok-indonesia, sikap kami selalu aktif dan terbuka,” ujar Lu Kang, Kamis (31/03/2022).

Lu Kang, yang  baru menjabat selama 40 hari sebagai perwakilan negaranya di Indonesia, mengetahui, bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sedang mengagendakan pembangunan ibu kota baru. Lu Kang berharap, negaranya dapat menjadi bagian dari kesuksesan agenda Jokowi tersebut.

“Kami ingin IKN ini sukses dan kami juga ingin menjadi bagian dari sukses tersebut,” tegas Lu Kang.

Meski demikian, Lu Kang mengerti, sama halnya seperti kerjasama mega proyek antara Indonesia dan China yang lain, China harus menghormati kemauan dan kebutuhan rakyat dan pemerintah setempat.

Saat ini, Lu Kang tengah menunggu detail rencana pembangunan IKN dari pihak Indonesia. Setelah itu terpenuhi, China akan langsung melihat kebutuhan kerjasama apa yang bisa dipenuhi.

"Jadi terkait dengan apakah Tiongkok sekarang punya rencana dalam pembangunan IKN ini, saya bisa katakan bahwa sekarang kami lagi menunggu rencana pembangunan yang lebih persis atau lebih spesifik indonesia dan kebutuhan kerjasama luar negerinya apa," ujarnya.

Nissa | Kamis, 31 Maret 2022 - 06:23 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu mundurnya investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya soal dana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Jadi jangan dibuat isu-isu untuk Ibu Kota Negara (IKN) investornya pergi. Nggak, malah tambah investornya sekarang,” ujar Luhut saat ditemui saat meninjau terowongan enam proyek kereta cepat di Purwakarta pada Rabu, 30 Maret 2022.

Luhut mengklaim bahwa pemerintah sudah pasti bekerja sama dengan pihak dari Abu Dhabi yang akan menginvestasikan 20 miliar dolar AS di IKN. Dana tersebut, kata Luhut, masuk melalui Sovereign Wealth Fund.

Selain itu, kata Luhut, Abu Dhabi juga bekerja sama dengan Shenzhen, Cina. Luhut mengatakan jumlah nilai investasi yang akan digelontorkan dari negara tirai bambu itu belum dipastikan dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Kemudian Saudi Arabia sekarang juga meminta, karena saya bertemu dengan Prince Muhammad Bin Salman. Beliau juga meminta untuk investasi di ibu kota baru. Sekarang sudah bertemu semua ini,” ungkap Luhut.

Terkait Softbank yang beberapa waktu lalu mundur dari proyek IKN, Luhut dikutip Tempo.co mengatakan, hal itu karena Softbank Vision Fund mengalami kerugian. 

"Masayoshi dengan saya sering teleponan. Dia punya Vision Fund habis. Karena itu datangnya dari Abu Dhabi dan Saudi Arabia 100 miliar dolar AS. Sekarang enggak ada, dia mau investasi apa?".

Setelah dari berbagai pihak yang disebutkannya, Luhut menyatakan pihak dari Amerika Serikat bertanya terkait tentang investasi di ibu kota baru tersebut. 

“Kemarin dari Amerika juga nanya, ya terbuka mana saja yang mau datang,” tuturnya.

Dia pun juga menegaskan bahwa pemerintah menggunakan kawasan pemerintahan itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian terkait dengan dana urunan atau crowd funding dari masyarakat, Luhut mengatakan itu bisa saja dilakukan.

Selain itu, kata Luhut, ada beberapa pengusaha kaya asal Indonesia di Singapura yang tertarik untuk membangun beberapa blok di sana. Mereka tertarik di antaranya karena mendengar di IKN akan dibangun kawasan ekonomi khusus. Soal ini, Luhut menyatakan masih dipelajari oleh pemerintah.