Presiden mendatangi satu minimarket yang berada di Pasar Kembang Yogyakarta, pada sekitar pukul 09.05 WIB dan langsung menuju rak minyak goreng, sayangnya Presiden mendapati rak tersebut kosong
Nissa | Senin, 14 Maret 2022 - 06:23 WIB
Presiden Joko Widodo mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng di toko swalayan maupun pasar tradisional saat melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta pada Minggu.
Presiden mendatangi satu minimarket yang berada di Pasar Kembang Yogyakarta, pada sekitar pukul 09.05 WIB dan langsung menuju rak minyak goreng, sayangnya Presiden mendapati rak tersebut kosong.
"Sejak kapan tidak ada?" tanya Presiden Jokowi seperti dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang ditayangkan pada Minggu (13/3).
"Baru tadi pagi Pak," jawab penjaga minimarket.
"Dijual berapa?" tanya Presiden.
"Kalau yang dua literan itu Rp28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000," jawab penjaga minimarket.
"OK makasih tapi nanti (minyaknya) datang lagi ya?" tanya Presiden.
"Enggak mesti, Pak," ucap penjaga toko tersebut.
Seperti dikutip Antara, selain mengunjungi toko swalayan, Presiden juga mengecek ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta.
"Berapa harganya?" tanya Presiden di satu toko di Pasar Beringharjo sambil menunjuk satu botol minyak goreng dalam kemasan.
"Rp20.000 Pak, saya beli di grosir besar, tidak mahal," jawab pedagang tersebut.
"Beli berapa?" tanya Presiden.
"Rp18.000 lebih sedikit," jawab pedagang.
Pedagang tersebut juga menyatakan ketidakpastian stok minyak goreng.
"Barang ada, tapi mahal ya," kata Presiden mengomentari tingginya harga minyak goreng.
"Ada tapi lambat Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata pedagang tersebut.
Presiden lalu membeli 2 botol minyak goreng 1 literan seharga Rp20 ribu. Presiden memberikan beberapa lembar uang Rp100 ribuan kepada pedagang tersebut.
Presiden lalu beralih ke Pasar Sentul Yogyakarta. Di lokasi tersebut, Presiden juga mendapati dari pedagang bahwa tidak ada jawaban pasti kapan minyak goreng akan dikirim.
Di satu toko, Presiden Jokowi membeli 1 liter minyak goreng dalam kemasan premium seharga Rp15 ribu dan kembali memberikan lembaran Rp100 ribu tanpa meminta pengembalian uang.
Selain membeli minyak goreng dalam kemasan, Presiden Jokowi dalam tayangan tersebut membeli minyak goreng curah serta minyak goreng dalam kemasan botol seharga Rp14.000.
Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan setelah Presiden Jokowi kembali dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, maka Kepala Negara akan membuat keputusan soal minyak goreng.
"Pada prinsipnya Bapak Presiden setiap kunjungan ke daerah beliau pasti melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut dengan minyak goreng. Setelah kembali dari acara IKN, Presiden akan segera melaksanakan rapat intern untuk memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini," kata Pramono dalam video tersebut.
Menurut Pramono, yang jadi persoalan untuk minyak goreng adalah pembagian pasar ekspor dan domestik.
"Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri," ungkap Pramono.
Ia meminta agar pengusaha minyak goreng memberikan prioritas untuk kepentingan dalam negeri.
"Oleh karena itu diminta pada produsen untuk mementingkan masyarakat kita dibandingkan di luar, meskipun harga di luar memang tinggi sekali. Kami tahu ini persoalan dilematis bagi masyarakat atau produsen yang selama ini memproduksi CPO," ungkap Pramono.
Mendag menyebutkan adanya dugaan penyelundupan minyak goreng yang diproduksi dengan harga CPO kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) yang jauh di bawah harga internasional.
Nissa | Jumat, 18 Maret 2022 - 07:25 WIB
Menteri Perdagangan M Lutfi mengungkapkan puluhan juta liter minyak goreng yang disalurkan ke Jakarta, Medan, dan Surabaya lenyap di pasaran pada saat pemerintah masih memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi maksimal Rp14 ribu per liter untuk kemasan premium.
Mendag Lutfi dalam keterangannya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, (17/3) mengungkapkan data Kementerian Perdagangan mengenai pasokan minyak goreng sebanyak 25 juta liter ke Kota Medan, namun saat dirinya mengecek ke lapangan minyak goreng tersebut tidak ditemui.
"Di Medan itu mendapatkan 25 juta liter, rakyat Medan menurut BPS 2,5 juta orang jadi satu orang itu menurut hitungan 10 liter. Saya pergi ke kota Medan, saya pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket tidak ada minyak goreng," kata Lutfi.
Lutfi menjelaskan hal yang sama terjadi di dua kota lain, yakni Jakarta dengan pendistribusian hingga 85 juta liter dan Surabaya dengan total 91 juta liter minyak goreng.
Dengan data distribusi yang dilaporkan dan pengecekan di lapangan yang berbeda tersebut, Kementerian Perdagangan menyimpulkan dua indikasi terhadap apa yang terjadi.
"Deduksi kami adalah ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan tiga kota ini apa ke common dominators-nya, satu industri ada di sana, yang kedua ada pelabuhan," kata Lutfi.
Mendag menyebutkan adanya dugaan penyelundupan minyak goreng yang diproduksi dengan harga CPO kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) yang jauh di bawah harga internasional, namun tidak dijual di dalam negeri melainkan ke luar negeri dengan selisih harga mencapai Rp8 ribu per liter.
"Jadi kalau ini pelabuhan yang keluar dari pelabuhan rakyat satu tongkang bisa 1.000 ton atau 1 juta liter, dikali Rp7 ribu Rp8 ribu, ini uangnya Rp8 sampai Rp9 miliar," kata Lutfi.
Mendag mengatakan telah melaporkan temuan ini kepada Satgas Pangan untuk ditelusuri lebih lanjut.
"Ini memang tidak bisa dikesampingkan sifat dari manusia yang rakus dan jahat. Oleh sebab itu di kemudian hari saya mintakan pada Satgas Pangan untuk melawan orang-orang mafia yang rakus dan jahat ini, kita mesti lawan bersama-sama," kata Mendag.
Lutfi mengaku tak bisa melawan aksi-aksi dugaan mafia minyak goreng ini karena keterbatasan wewenang dalam undang-undang.
Untuk itu, pihaknya sudah melaporkan hal ini ke Satgas Pangan Polri. Kini, kata Lutfi, Satgas Pangan Polri yang menangani dugaan adanya mafia minyak goreng itu.
"Ketika kebanyakan minyak ini tidak bisa dipertanggung jawabkan. Makanya terjadilah kepemilikan tersebut (mafia)."
Saat ini pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan mengembalikan harganya pada mekanisme pasar. Namun pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak goreng curah agar bisa dijual seharga Rp14 ribu per liter di tingkat masyarakat, sementara minyak goreng kemasan sederhana dan premium disesuaikan pada harga pasar.
Ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri.
Triaji | Kamis, 17 Maret 2022 - 14:33 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak kembali pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat. Masalah karut-marut minyak goreng harus tuntas, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa.
"Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan," kata Puan Maharani dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (17/3).
Kelangkaan minyak goreng, menurut Puan Maharani, terjadi karena buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng. Namun, setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka.
Kini, lanjut dia, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Masalah ini harus mendapat penanganan khusus.
"Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng, harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat," kata Puan.
Disebutkan pula ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri.
"Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta Pemerintah tegas memberikan solusi," ucap Puan.
DPR RI berencana memanggil Menteri Perdagangan untuk membahas persoalan minyak goreng. Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan dari DPR RI.
"Apalagi, Pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari Pemerintah terkait dengan hal ini," katanya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
"Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai. Kami juga meminta agar Pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran 2022," kata mantan Menko PMK ini.
Menurut dia, masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan makin menambah beban masyarakat, terutama harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik menjelang memasuki bulan puasa di awal April 2022.
"Harga cabai, daging, telur, dan ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kami harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadan," ucapnya.
Negara, kata Puan, harus mampu memberikan kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan manfaat, memudahkan warga, serta membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
Kalau sinyalemen Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, benar-benar keterlaluan. Bahwa kelangkaan dan mahalnya minyak goreng karena praktik mafia.
Nanda Alisya | Kamis, 17 Maret 2022 - 19:43 WIB
Mendag Lutfi memberberkan sejumlah kecurangan mafia minyak goreng yang terjadi di Indonesia, hingga menyebabkan kelangkaan persediaan.
Dia pun minta maaf karena tidak bisa mengontrol dan melawan penyimpangan minyak goreng yang diduga akibat ulah mafia.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, Kementerian Perdagangan tidak bisa mengontrol," katanya dalam rapat bersama DPR, Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Dia mengatakan, ketersediaan minyak goreng khususnya di tiga wilayah Indonesia sebenarnya cukup. Contohnya, Sumatera Utara pada 14 Februari sampai 16 Maret mendapatkan pasokan minyak sebesar 60.423.417 liter. Rakyat Sumatera Utara menurut BPS 2021 jumlahnya 15,18 juta orang.
"Jadi kalau dibagi ini setara dengan 4 liter per orang dalam satu bulan tersebut," jelas Mendag.
Namun ironi, dengan pasokan memadai khusus wilayah Medan mendapatkan 25 juta liter, rakyarnya menurut BPS 2,5 juta orang.
"Jadi 1 orang menurut hitungan adanya 10 liter, saya pergi ke Kota Medan, ke pasar, ke supermarket tidak ada minyak goreng," katanya.
Dua daerah lain mengalami kondisi serupa, seperti Surabaya dan Jakarta. "Pertama Surabaya, Jawa Timur yang distribusinya mencapai 91 juta, di Jakarta yang totalnya 85 juta dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara yang mestinya berlimpah, tidak ada," katanya.
Keputusan pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak kemasan diprediksi malah melambungkan harga hingga Rp25 ribu per liter. Rakyat pun makin susah.
Nanda Alisya | Rabu, 16 Maret 2022 - 19:32 WIB
Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, penghapusan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan, bakal menimbulkan masalah baru. Harga bisa terbang hingga Rp25 ribu per liter.
Tokoh sawit yang cukup senior ini, memprediksikan, harga minyak goreng kemasan premium bisa menyentuh level Rp24.800 hingga Rp25 ribu per liter. Sementara, untuk kemasan sederhana berada di level Rp22.900 hingga Rp23 ribu per liter.
Sebagai catatan, sebelumnya HET untuk minyak goreng kemasan sederhana adalah Rp13.500 per liter. Sedangkan untuk kemasan premium Rp14 ribu per liter.
Sahat menjelaskan, prediksi harga tersebut berdasarkan harga crude palm oil (CPO) hasil tender dari Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang senilai Rp15.864 per kilogram (kg). CPO sendiri merupakan bahan baku pembuatan minyak goreng.
"Jadi menurut kami perhitungannya kalau dengan harga CPO KPBN Rp15.864 per kg ini, minyak kemasan antara Rp24.800 sampai Rp25 ribu yang premium. Yang kemasan sederhana berkisar Rp22.900 sampai Rp23 ribu," ujar Sahat, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (16/3/2022).
Lebih lanjut, ia mengatakan kebijakan pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar, akan menghapus selisih harga di pasar modern dengan pasar tradisional.
"Maka masyarakat tidak perlu lagi, tidak ada manfaat lagi untuk melakukan borong memborong dengan black market, sehingga pasar dapat dipenuhi dalam waktu dekat," imbuh Sahat.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan HET minyak goreng kemasan senilai Rp14 ribu akan dicabut dan diserahkan pada mekanisme pasar.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil dari hasil rapat terbatas dengan melihat perkembangan ketidakpastian global.
Pasalnya, belakangan ini perkembangan ketidakpastian global telah menyebabkan harga pasokan energi dan pangan naik dan langka, termasuk ketersediaan CPO untuk minyak goreng.
Terkait harga kemasan lain akan menyesuaikan nilai keekonomian sehingga diharapkan minyak sawit akan tersedia di pasar modern dan tradisional," kata Airlangga, Selasa (15/3/2022).
Selain kebijakan itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, dengan subsidi ini, HET minyak goreng curah dinaikkan dari Rp11.500 menjadi Rp14 ribu per liter.