Dia menyampaikan, Komisi II DPR tidak mewacanakan pengunduran waktu penyelenggaraan Pilpres 2024. Pasalnya, menurutnya, mengundurkan waktu penyelenggaraan Pilpres bertentangan dengan konstitusi
Menteri Bahlil Minta Pilpres 2024 Ditunda, NasDem: Fokus Saja Soal Investasi, Jangan Bikin Gaduh!

Dia menyampaikan, Komisi II DPR tidak mewacanakan pengunduran waktu penyelenggaraan Pilpres 2024. Pasalnya, menurutnya, mengundurkan waktu penyelenggaraan Pilpres bertentangan dengan konstitusi

Rayu | Rabu, 12 Januari 2022 - 08:05 WIB

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, meminta Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, fokus mengurus investasi.

Saan Mustopa menyarakan Menteri Bahlil tidak mencampuri soal jadwal penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan sebaiknya tidak menyampaikan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan politik.

"Lebih baik Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan itu juga sedikit akan membantu terkait dengan pemulihan ekonomi," kata Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/01/2022).

"Kita berharap semua karena sekarang sedang fokus menangani pandemi, menangani recovery pasca pandemi, maka para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh begitu saja. Jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing," sambungnya.

Dia menyampaikan, Komisi II DPR tidak mewacanakan pengunduran waktu penyelenggaraan Pilpres 2024. Pasalnya, menurutnya, mengundurkan waktu penyelenggaraan Pilpres bertentangan dengan konstitusi.

"Konstitusi kita mengatakan bahwa yang namanya pemilihan umum dilaksanakan lima tahun sekali," kata Ketua DPD Partai NasDem Jawa Barat itu.

Demokrat Sebut Pernyataan Bahlil Menyesatkan

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan bahwa Bahlil telah menyampaikan pandangan menyesatkan.

Menurutnya, pernyataan itu pun telah memperlihatkan bahwa Bahlil tidak mengerti konstitusi.

"Sekali lagi, pandangan ini sangat menyesatkan, pandangan ini menandakan bahwa dia tidak mengerti konstitusi Republik Indonesia," katanya.

Atas dasar itu, Syarief mengimbau publik taat konstitusi. Dia menegaskan, pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan konstitusi sama artinya dengan merusak demokrasi.

"Kita sebagai warga negara yang baik harus betul-betul loyal dan taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi, berarti dia adalah merusak demokrasi," ucapnya.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (09/01/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.

Bahlil menyebut langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia. Pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia diketahui bahwa mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027. Mereka menolak wacana tersebut meski ada alasan demi memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19.

"33,4 persen setuju, 30,9 persen sangat tidak setuju, 2,9 persen kurang setuju, dan 5,2 persen sangat setuju," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei lembaganya, Minggu (09/01/2022).
 

Di sisi lain, kata dia , persoalan memajukan dan memundurkan pemilu dalam sejarah bukan sesuatu yang haram dilakukan. Dia mencontohkan saat terjadinya krisis pada 1997-1998.
Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur? Kepala BKPM: Bukan Sesuatu yang Diharamkan!

Di sisi lain, kata dia , persoalan memajukan dan memundurkan pemilu dalam sejarah bukan sesuatu yang haram dilakukan. Dia mencontohkan saat terjadinya krisis pada 1997-1998.

Rayu | Senin, 10 Januari 2022 - 06:05 WIB

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan, kalangan pengusaha menginginkan pemilu tahun 2024 diundur. 

Hal ini dia sampaikan saat memberikan tanggapan hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditambah menjadi hingga 2027 akibat Pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. 

"Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik," kata dia Minggu, (09/01/2022).

Menurut Bahlil, ini karena kalangan pengusaha baru merasa selesai babak belur dengan persoalan kesehatan akibat COVID-19. Dalam masa pemulihan tidak ingin diganggu persoalan politik. 

Di sisi lain, kata dia , persoalan memajukan dan memundurkan pemilu dalam sejarah bukan sesuatu yang haram dilakukan. Dia mencontohkan saat terjadinya krisis pada 1997-1998. 

"Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu dalam sejarah bangsa itu bukan sesuatu yang diharamkan juga, karena tahun 1997 kita pemilu kan harusnya 2002, karena kita pemilu lima tahun sekali, tapi kita majukan karena persoalan krisis waktu itu, ya, reformasi," jelas Bahlil.

Oleh sebab itu, dia menekankan, yang harus menjadi cara pandang dalam menyikapi pemilu saat ini adalah apa kepentingan dominan yang dibutuhkan masyarakat. 

"Di Orde Lama kita juga sekian lama melakukan pemilu, tinggal kita lihat kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19? Bagaimana memulihkan ekonomi? Atau bagaimana kita memiliki kepemimpinan baru lewat pemilu?" ujarnya. 

Sebelumnya Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa hasil survei terkait tambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 atas dasar penanggulangan COVID-19.

Yang mengatakan sangat setuju dan setuju atas wacana itu, katanya. mencapai 35,5 persen, sedangkan jumlah yang mengatakan kurang setuju sebanyak 32,9 persen dan tidak setuju 25,1 persen. 

Survei ini ini dilakukan terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih karena usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2.020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi. 

Selain itu, telah dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur. Dengan asumsi metode dan ukuran sampel, dia menekankan, toleransi kesalahan dari survei ini plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai lewat tatap muka.

"Ditunda pemilu sampai 2027 yang kurang setuju atau tidak setuju itu masih mayoritas tetapi yang setuju atau sangat setuju itu angkanya cukup lumayan 35,5 persen. Jadi itu penundaan pemilu hingga 2027," kata Burhanuddin.

Bahalil mengatakan, dari hasil diskusinya dengan kalangan pengusaha, dapat disimpulkan bahwa mereka sedang ingin kembali membangun perekonomian
Ingin Bangun Perekonomian Pasca COVID-19, Pengusaha Minta Pilpres 2024 Ditunda, PKB ke Bahlil: Pemilu tak Pernah Jadi Faktor Penyebab Krisis Ekonomi

Bahalil mengatakan, dari hasil diskusinya dengan kalangan pengusaha, dapat disimpulkan bahwa mereka sedang ingin kembali membangun perekonomian

Rayu | Selasa, 11 Januari 2022 - 16:05 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengatakan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia tak paham konstitusi. 

Hal ini disampaikan Luqman Hakim merespons pernyataan Bahlil yang menyebut dunia usaha mengusulkan agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda.

"Pernyataan Bahlil Lahadalia itu menunjukkan yang bersangkutan tidak paham konstitusi negara ini," kata Luqman dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (11/01/2022).

Lebih jauh Luqman menjelaskan, contoh yang disampaikan mengenai pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba), makin menunjukan Bahlil tak pernah membaca Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dia menegaskan, dalam Pasal 7 UUD 1945 sudah diatur mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya selama dua periode.

"Penting juga ditegaskan bahwa di dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden-wakil presiden diperpanjang masa jabatannya," kata Luqman.

Dia menambahkan, alasan ekonomi seperti yang disampaikan Bahlil untuk menunda pergantian presiden sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Sebaliknya, pelaksanaan Pemilu justru akan memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Jelas itu!" tegas Luqman.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengingatkan bahwa upaya menunda penyelenggaraan pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden-wakil presiden, merupakan tindakan inkonstitusional, anti demokrasi dan melawan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, Luqman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Bahlil yang notabene merupakan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Teguran ini penting diberikan Presiden, agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektifitas kepemimpinan Presiden Jokowi," tegas Luqman.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balil Lahadalia mengungkapkan, kalangan dunia usaha berharap Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur. Alasannya untuk memulihkan ekonomi yang sempat merosot akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu (09/01/2022).

Bahalil mengatakan, dari hasil diskusinya dengan kalangan pengusaha, dapat disimpulkan bahwa mereka sedang ingin kembali membangun perekonomian. 

Terlebih nyaris selama hampir dua tahun belakangan ini dunia usaha terdampak serius akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau CIVID-19. Menurutnya, perekonomian yang baru pulih bisa terdampak lagi dengan adanya kontestasi politik di 2024.

Subjektivitas Bahlil dengan mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda telah mencederai konstitusi.
Menteri Bahlil Minta Pilpres 2024 Ditunda, Berdalih Pemulihan Ekonomi, Ini Kritikan Keras Demokrat dan PAN

Subjektivitas Bahlil dengan mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda telah mencederai konstitusi.

Triaji | Senin, 10 Januari 2022 - 14:25 WIB

Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritik Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengklaim para pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda dengan alasan demi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Bahlil dituding sedang menikmati kekuasaan.

Juru Bicara Muda PAN, Dimas Prakoso Akbar, menyatakan bahwa subjektivitas Bahlil dengan mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda telah mencederai konstitusi. Pasalnya UUD 1945 telah mengatur bahwa presiden diganti setiap lima tahun.

Menurut dia, solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pelaku usaha bukan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Subjektivitas Bang Bahlil mencederai konstitusi. Obat dari karut marut dunia usaha bukan menunda pemilu," kata Dimas.

Menurutnya, Bahlil sedang menikmati kekuasaan. Namun, Dimas mengingatkan bahwa tidak semua pelaku usaha menikmati hal yang sama dengan Bahlil saat ini. Dimas meminta Bahlil tidak melupakan perjuangan semasa menjadi aktivis dahulu.

"Mungkin abang [Bahlil] sedang menikmati kekuasaan, tapi enggak semua pengusaha menikmati apa yang abang rasakan saat ini. Jangan lupakan perjuangan abang semasa aktivis," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, mempertanyakan motif pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Apakah harapan para pelaku usaha itu bertujuan untuk mengawal proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur agar tidak mangkrak.

"Kepala BKPM Sebut Dunia Usaha Ingin Pemilu 2024 Diundur. Betulkah? Motifnya apa? Apa mereka inginnya tidak ada Pemilu agar proyek IKN tidak mangkrak di tengah jalan? Atau apa kira2 motif mereka meminta Pemilu ditunda?" kata Benny lewat akun Twitter miliknya, @BennyHarmanID, Senin (10/1).

Benny mengatakan, harapan menunda pemilu agar Presiden Joko Widodo bisa mengawal proyek pemindahan IKN sampai selesai merupakan hal yang sesat.

Pasalnya, ia mengingatkan, menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan berarti memperpanjang masa jabatan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mereka akan tetap berakhir di 2024.

Menurutnya, tugas presiden dan wapres selanjutnya akan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) yang hanya bisa dijabat oleh menteri luar negeri (menlu), menteri pertahanan (menhan), atau menteri dalam negeri (mendagri) sampai ada pasangan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu.

"Jika ada niat kelompok tertentu menunda Pilpres agar Presiden Jokowi mengawal proyek IKN sampai selesai, jelas itu sesat. Sebab jika ditunda, DPR dan DPD tetap. Presiden berhenti dan PLT presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga Pemilu berikutnya," katanya.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.