Menurutnya, apalagi selama pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 pendapatan negara anjlok sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya
Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun, Sri Mulyani: Aman, Pasti Bisa Dibayar!

Menurutnya, apalagi selama pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 pendapatan negara anjlok sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya

Rayu | Kamis, 06 Januari 2022 - 14:05 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang pemerintah yang saat ini menggunung yang jumlahnya lebih dari Rp 6.000 triliun masih aman dan bisa dilunasi.

"Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar Insyaallah kembali dengan aman," ujarnya dalam acara virtual, Rabu (05/01/2022).

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan, bahwa utang dilakukan karena memang Indonesia membutuhkannya. Seperti membangun fasilitas untuk dinikmati masyarakat. Memberikan batuan sosial, subsidi hingga membayar gaji pegawai negeri.

Sehingga, ia pun meminta masyarakat tidak hanya melihat dari nominal utangnya saja. Tapi jug perlu dilihat secara rinci penggunaan utang tersebut.

"Jadi sering yang dengar dari headline utang negara sudah Rp 6.000 apakah sudah aman? Dan tidak pernah liat neraca seluruhnya," jelasnya.

Menurutnya, apalagi selama pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 pendapatan negara anjlok sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya. Sebab, pemerintah juga menaikkan anggaran untuk belanja kesehatan, bantuan sosial, juga tunjangan bagi pegawai negeri dan TNI/Polri.

Oleh karenanya, mau tidak mau utang harus dilakukan, baik dari pinjaman luar negeri bahkan dengan penerbitan surat utang. Sebab, semua itu tak mampu dibiayai oleh APBN saja.

"Jadi itu buat kita sendiri dan sebagian utang yang ada nanti kita bayar lagi," pungkas Sri Mulyani.
 

Dalam mengelola negara, pemerintah harus menentukan kebijakan berorientasi jangka panjang.
Sri Mulyani: Pemerintah Berutang untuk Jalankan Negara, Rakyat Jangan Alergi

Dalam mengelola negara, pemerintah harus menentukan kebijakan berorientasi jangka panjang.

Triaji | Jumat, 07 Januari 2022 - 01:01 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan mengenai ekonomi atau keuangan negara seringkali cukup sulit karena banyak pihak yang menginginkan solusi gampang dan instan atas sebuah masalah. Salah satunya, terkait kebutuhan dana untuk pembangunan dan berbagai program pemerintah.

Cara pandang itu kemudian, menurutnya, membuat masyarakat kerap alergi terhadap penggunaan utang oleh negara. Padahal penggunaan utang bukan sekadar perkara siap atau tidaknya sebuah negara dalam menanggung utang tersebut, tetapi merupakan sumber pendanaan untuk berbagai tujuan bernegara.

"Negara paling kaya saja berutang. It has nothing to do with siap enggak siap. Amerika Serikat, ekonomi terbesar di dunia, utangnya 100 persen dari PDB, it's quite scary. Jepang, 200 persen dari PDB. Kesulitan kita kalau ngomongin ekonomi kan kadang orang ingin punya solusi yang gampang, instan, dan lebih bahaya lagi yang no pain [tanpa tekanan atau risiko]," ujar Sri Mulyani dalam podcast Deddy Corbuzier bernama Close The Door yang diunggah pada Kamis (6/1/2022).

Dia menjelaskan bahwa dalam mengelola negara, pemerintah harus menentukan kebijakan berorientasi jangka panjang. Dengan keterbatasan sumber dana milik negara, utang dapat menjadi modal untuk melaksanakan pembangunan yang nantinya akan mendukung roda perekonomian.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bercerita bahwa tuntutan atas solusi-solusi instan kerap terlihat dalam praktik demokrasi, yakni saat pemilihan umum (pemilu). Masyarakat kerap mencari sosok orang yang dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam sekejap, bukan menuntut program yang membawa perbaikan secara bertahap dan pasti.

"Makanya di Indonesia kalau pemilu ada istilah ini Satria Piningit, ini Ratu Adil. Seperti gagasan pimpinan yang datang dari entah surga, di-drop, dia akan bawa segala macam [solusi atas permasalahan]. Itu merupakan sesuatu harapan masyarakat," ujarnya.

Dia pun berharap masyarakat dapat lebih memahami utang sebagai bagian dari sumber pembiayaan dalam keuangan negara. Persoalan utang pun terus menjadi perhatian Sri Mulyani, terlebih saat beberapa lalu utang pemerintah mendapatkan sorotan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2021 bahwa terdapat tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melebihi PDB serta penerimaan negara.

"Hasil review menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah meningkatkan Defisit, Utang, dan SiLPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal," tertulis dalam IHPS I/2021.

BPK menegaskan indikator kerentanan utang 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) serta indikator kesinambungan fiskal (IKF) 2020 sebesar 4,27 persen. Kondisi utang pun telah melampaui batas yang rekomendasi The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411–Debt Indicators, yaitu di bawah 0 persen.

Seperti diketahui, pada 2020 rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen–35 persen.Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 persen–6,8 persendan rekomendasi IMF sebesar 7 persen–10 persen.

Kemudian rasio utang terhadap penerimaan tercatat sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 persen–167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90 persen–150 persen.

Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Oktober 2021 yakni Rp 6.687,28 triliun. 
Pak Jokowi, Utang Kok Naik Lagi, Kini Tembus Rp 6.713 Triliun

Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Oktober 2021 yakni Rp 6.687,28 triliun. 

Triaji | Jumat, 07 Januari 2022 - 01:11 WIB

Utang pemerintah di tangan Presiden Joko Widodo kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per akhir November 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.713,24 triliun.

Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Oktober 2021 yakni Rp 6.687,28 triliun. 

Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp 25,96 triliun. 

Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan. Pada November 2021, rasio utang terhadap PDB adalah 39,84 persen, sementara sebulan sebelumnya yakni 39,69 persen. 

Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp 5.889,73 triliun yang terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain SBN domestik, dikutip Kompas, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas yakni sebesar Rp 1.274 triliun per November 2021. 

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 823,81 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,48 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 811,03 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 302,59 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,18 triliun, dan commercial banks Rp 41,26 triliun. 

Pembayaran bunga

Dilansir dari Kontan, pembayaran bunga utang pemerintah mencapai Rp 343,5 triliun di tahun lalu. Pembayaran bunga utang tersebut lebih rendah dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 sebesar Rp 373,3 triliun.

Meski pembayaran bunga utang ini sebenarnya lebih rendah Rp 29,8 triliun dari pagu APBN 2021, namun jika dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang pemerintah di tahun 2020 yang sebesar Rp 314,1 triliun, ada kenaikan Rp 29,4 triliun.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, secara nominal, diperkirakan pembayaran bunga utang di tahun 2022 masih akan mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan nilai utang yang masih meningkat, terutama dari tahun 2020 lalu.

"Namun, perlu diperhatikan bahwa sejalan dengan penurunan kebutuhan pembiayaan tiap tahunnya, maka laju dari pertumbuhan pembayaran bunga akan semakin terbatas tiap tahunnya," kata Josua kepada Kontan.co.id.

Menurutnya dengan adanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Josua memperkirakan pendapatan pemerintah akan ikut meningkat, dan peningkatan tersebut juga akan menolong kebutuhan pembiayaan di tahun 2022.

Menurutnya, peningkatan pendapatan dari UU HPP dapat berasal dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta program pengungkapan sukarela, yang diharapkan dapat mendorong perluasan subjek pajak.

Lebih lanjut, menurutnya penurunan kebutuhan pembiayaan juga akan mendorong penurunan penerbitan surat utang, sehingga beban bunga akibat Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan juga cenderung menurun.

Tidak hanya itu, Josua bilang, dengan kebijakan kerjasama pemerintah dan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III, juga beban utang pemerintah di tahun 2022 juga diperkirakan berkurang.

"Namun, perlu diperhatikan bahwa beban utang dari SBN dari tahun sebelumnya masih akan berjalan sehingga kecil kemungkinannya bahwa beban utang pemerintah cenderung berkurang secara nominal di tahun 2022," imbuh Josua.