Tagar #bubarkanMUI beredar luas beberapa hari ini usai anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain an-Najah ditangkap Densus 88
Wamenag Respons Pembubaran MUI di Media Sosial: Berlebihan!

Tagar #bubarkanMUI beredar luas beberapa hari ini usai anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain an-Najah ditangkap Densus 88

Ind | Jumat, 19 November 2021 - 18:40 WIB

Wakil Menteri Agama RI, Zainut Tauhid buka suara terkait tuntutan pembubaran MUI di media sosial. Zainut menganggap tuntutan itu berlebihan.

Tagar #bubarkanMUI beredar luas beberapa hari ini usai anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain an-Najah ditangkap Densus 88 pada Selasa (19/11) lalu terkait dugaan terlibat kasus terorisme.

"Adanya tuntutan sekelompok orang yang ingin membubarkan MUI. Saya kira hal itu terlalu berlebihan. Ibarat rumah ada tikusnya, masak rumahnya mau dibakar," ujar Zainut dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Zainut, yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, membantah tuduhan MUI terpapar terorisme. Pasalnya, MUI sendiri telah menetapkan fatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme.

"Tuduhan MUI terpapar terorisme sangat tidak berdasar. Ahmad Zain an-Najah (AZA) tidak ada kaitannya dengan MUI. Tindakan itu sepenuhnya tanggung jawab pribadi Zain an-Najah," tuturnya.

Adapun soal penangkapan Zain, Zainut menyebut hal itu menunjukkan bahwa jaringan terorisme sudah menyusup ke berbagai kalangan dan kelompok.

"Untuk hal tersebut menuntut kewaspadaan kita semua agar tidak lengah terhadap gerakan terorisme, karena terorisme bisa menyusup ke mana saja, tidak terbatas hanya di MUI," kata Zainut.

Ia menegaskan mendukung polisi memproses kasus Zain sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"Meminta kepada semua pihak untuk menahan diri, tetap tenang dan tidak terpancing provokasi pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan dengan mengadu domba dan memecah belah persatuan dan kesatuan umat," kata Zainut.

Densus 88 menangkap Zain An-Najah dan dua orang lainnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/11) lalu.

Zain diduga bergabung dalam anggota Dewan Syuro Jamaah Islamiyah (JI) dan juga Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA). Lembaga ini diduga merupakan yayasan amal yang didirikan untuk pendanaan JI.

Desakan agar pemerintah membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) makin masif disebarkan melalui media sosial. Salah satu pesan bernada provokatif tersebut bahkan mencantumkan nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
Desakan Bubarkan MUI Makin Liar, Nama PGI Dicatut untuk Provokasi 

Desakan agar pemerintah membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) makin masif disebarkan melalui media sosial. Salah satu pesan bernada provokatif tersebut bahkan mencantumkan nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Triaji | Jumat, 19 November 2021 - 16:21 WIB

Desakan agar pemerintah membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) makin masif disebarkan melalui media sosial. Salah satu pesan bernada provokatif tersebut bahkan mencantumkan nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Humas PGI Philip Situmorang memastikan PGI tidak pernah membuat pesan provokatif tersebut. Sebaliknya PGI mengecam pencatutan nama PGI di dalam pesan itu.

"Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengecam keras perbuatan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengedarkan flyer hasutan untuk membubarkan MUI dengan mencantumkan logo PGI di dalamnya," ujar Philip dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (19/11/2021).

Kalimat hasutan yang diedarkan pada flyer di media sosial itu di antaranya “Mari terus Perkuat Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Bubarkan MUI". 

Philip menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari PGI."Dengan ini disampaikan bahwa informasi tersebut bukan dari PGI, dan PGI tidak pernah membuat pernyataan provokatif tersebut," tegas Philip.

Informasi lewat flyer tersebut dikatakannya merupakan hasutan dan provokasi untuk memecah-belah persatuan umat. Ia memastikan bahwa Hubungan PGI dan MUI selama ini baik-baik saja dan ada kerja sama yang baik.

"PGI meminta masyarakat, dan secara khusus warga gereja, untuk tidak mempercayai informasi dimaksud dan tidak turut menyebarkannya," lanjut Philip dikutip Sindonews.com.

Di sisi lain, PGI juga meminta aparat bersikap tegas terhadap upaya provokasi dan penghasutan yang mengatasnamakan kelompok agama tertentu oleh oknum yang kerap memainkan isu SARA untuk kepentingan politik.

"PGI mendesak aparat keamanan untuk mewaspadai dan menyikapi secara tegas upaya-upaya menghasut dan memprovokasi ketegangan antaragama, maupun antar kelompok-kelompok berbeda identitas, terutama menjelang tahun-tahun politik yang akan kita jalani bersama," pungkas Philip Situmorang.
 

penangkapan tiga terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) pada 16 November lalu bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama atau Islamophobia.
MUI Tegaskan Penangkapan Farid Okbah Cs di Bekasi oleh Densus 88 Bukan Kriminalisasi Ulama atau Islamophobia

penangkapan tiga terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) pada 16 November lalu bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama atau Islamophobia.

Ind | Kamis, 25 November 2021 - 20:40 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung kerja-kerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dalam menumpas kelompok teroris di Indonesia.

MUI menilai, penangkapan tiga terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) pada 16 November lalu bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama atau Islamophobia.

Diketahui Densus 88 menangkap Farid Okbah yang merupakan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) dan anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi.

Selain itu, Densus 88 juga telah mengamankan anggota Komisi Fatwa MUI, Ahmad Zain An Najah serta Anung Al Hamat atas dugaan tindak pidana terorisme.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI), M Najih Arromadloni, dalam konferensi pers di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

"MUI mendukung dan mengapresiasi Densus 88 dalam kinerja penanggulangan radikal terorisme. Dan dalam kaitan ini, kami percaya tidak ada yang disebut kriminalisasi ulama atau islamophobia," kata M Najih.

Ia mengatakan, penangkapan kelompok teroris merupakan kerja Densus dalam rangka kepentingan negara.

Adapun kepentingan negara yang dimaksudnya adalah menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. "Dalam hal ini kami memberikan dukungan dan apresiasi," imbuh dia.

Selain itu, Najih menyampaikan bahwa pihaknya juga mengecam segala bentuk aksi terorisme. Kecaman ini tidak hanya diberikan kepada pelaku teror di lapangan semata.

"Tapi juga untuk pihak-pihak yang membantu proses aktivitas terorisme itu, dalam hal ini adalah yang sudah disampaikan Pak Aswin terkait dengan pendanaan," tegasnya.

Ia menambahkan, aksi terorisme tidak hanya melibatkan satu unsur saja. Melainkan, kata Najih, melibatkan banyak unsur yang menjadi pendukung sistem dalam kegiatan terorisme.

"Ada pendanaan, ada ideologi, ada lembaga pendidikan dan ada unsur-unsur lain. Semua unsur yang turut membantu dalam terjadinya tindakan terorisme itu juga termasuk unsur yang diharamkan dalam agama," tutur Najih.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan terorisme di Tanah Air
Dukung Pemberantasan Terorisme, HNW: Tapi Jangan Diiringi Teror Berbentuk Framing Bubarkan MUI

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan terorisme di Tanah Air

Ind | Jumat, 19 November 2021 - 10:40 WIB

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan terorisme di Tanah Air. Meski demikian, ia menolak teror berbentuk 'framing' dan dijadikan trending untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Framing yang dijadikan trending topic pembubaran MUI terjadi pascapenangkapan pimpinan MUI Dr Zain An Najah oleh Densus 88 karena dugaan keterlibatan terorisme," kata dia melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.

HNW menegaskan dukungannya terhadap MUI. Apalagi, MUI adalah organisasi legal dan formal dan telah berdiri sejak 26 Juli 1975. MUI juga jadi wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim se-Indonesia, baik individual maupun yang terhimpun dalam ormas-ormas Islam.

HNW mengatakan mereka yang tergabung dalam MUI memiliki semangat Islam wasathiyah (moderat), ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah.

Selain itu, sikap kebangsaan MUI selama ini juga jelas mendorong Islam moderat dan kerukunan antarumat beragama.

"Termasuk menolak ideologi radikalisme, aksi islamofobia, terorisme, komunisme, hingga separatisme," kata Ketua ke-11 MPR RI itu pula.

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan umat Islam dan negara agar mewaspadai gerakan yang bisa menunggangi isu terorisme dengan penangkapan salah satu anggota pimpinan MUI.

"Bila benar terjadi, maka ini merupakan agenda islamofobia dan pelecehan lembaga keagamaan termasuk yang Islam moderat," ujarnya.

Terkait penangkapan Dr Zain An Najah, MUI telah mengambil sikap dengan menegaskan bahwa MUI menolak terorisme dan mendukung pemberantasan terorisme. Selain itu, seperti dikutip Antara, penangkapan tersebut sama sekali tidak terkait dengan organisasi/lembaga.

"MUI menyerahkan proses hukum kepada aparat dengan mengingatkan agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memenuhi prinsip keadilan," ujar dia.

Selain itu, kata dia, sangat baik jika MUI terus mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama serta kemaslahatan umum.

Kemudian termasuk pula mengkritisi kinerja dari Densus 88 agar betul-betul profesional, adil dan tidak tebang pilih.

Dari penangkapan terduga teroris itu, Mahfud meminta masyarakat untuk tidak beranggapan bahwa MUI perlu dibubarkan
Terkait Seruan 'Bubarkan MUI'! Mahfud MD: Tidak Bisa Sembarangan Dibubarkan!

Dari penangkapan terduga teroris itu, Mahfud meminta masyarakat untuk tidak beranggapan bahwa MUI perlu dibubarkan

Rayu | Sabtu, 20 November 2021 - 15:25 WIB

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan, kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, MUI tidak bisa sembarangan dibubarkan karena punya kedudukan hukum yang sangat kuat.

Hal tersebut dikatakannya, terkait ada segelintir kalangan yang menuntut MUI dibubarkan. Tuntutan tersebut merupakan imbas dari penangkapan 3 terduga teroris, di mana salah seorang di antaranya adalah Anggota Fatwa MUI, Ahmad Zain An-Najah oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

"Kedudukan MUI itu sudah sangat kokoh karena sudah disebut di dalam beberapa peraturan per-undang-undangan. Misal di dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 1.7 dan Pasal 7.c). Juga di Pasal 32 (2) UU UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Posisi MUI kuat tak bs sembarang dibubarkan," jelas Mahfud MD seperti dikutip redaksi dari akun Twiter-nya, @mohmahfudmd, Sabtu (20/11/2021).

Mahfud MD meminta publik agar tak salah persepsi dengan penangkapan terduga teroris yang melibatkan anggota MUI. Ditegaskannya, penangkapan terduga teroris ini tak bermaksud menyerang lembaga MUI. Melainkan untuk menegakkan hukum.

Publik nantinya bisa melihat bagaimana proses hukum yang berjalan atas kasus dugaan tindak pidana terorisme itu.

"Pun penangkapan oknum MUI sebagai tetduga teroris, "Jangan diartikan aparat menyerang wibawa MUI. Teroris bisa ditangkap di manapun: di hutan, mall, rumah, gereja, masjid, dan lain-lain. Kalau aparat diam dan terjadi sesuatu bisa dituding kecolongan. Akan ada proses hukum dan pembuktian secara terbuka," urainya.

Dari penangkapan terduga teroris itu, Mahfud meminta masyarakat untuk tidak beranggapan bahwa MUI perlu dibubarkan. Kemudian, masyarakat juga diminta tidak berpikiran pemerintah punya maksud tertentu di balik penangkapan terduga teroris ini.

"Terkait dengan penangkapan 3 terduga teroris yg melibatkan oknum MUI mari Jangan Bepikir bahwa MUI Perlu Dibubarkan dan jangan memprovokasi memgatakan bahwa Pemerintah via Densus 88 Menyerang MUI. Itu semua provokasi yang bersumber dari khayalan, bukan dari pemahaman atas petistiwa," pungkas Mahfud MD.