Politikus Partai Gerindra Fadli Zon secara tegas meminta keterbukaan pemerintah atas permintaan Presiden RI Joko Widodo agar batas atas harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000.
Fadli Zon Sebut Covid-19 Bisnis di Atas Penderitaan Rakyat, Pemerintah Harus Buka Harga PCR 

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon secara tegas meminta keterbukaan pemerintah atas permintaan Presiden RI Joko Widodo agar batas atas harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000.

Triaji | Selasa, 26 Oktober 2021 - 19:53 WIB

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon secara tegas meminta keterbukaan pemerintah atas permintaan Presiden RI Joko Widodo agar batas atas harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000.

Lewat akun Twitter miliknya @fadlizon, pada Selasa 26 Oktober 2021, meminta adanya keterbukaan mengenai harga dasar tes polymerase chain reaction (PCR) yang sebenarnya. 

“Sebaiknya terbuka atau dibuka berapa harga dasar tes PCR. Jangan menjadikan pandemi Covid ini bisnis di atas penderitaan rakyat,” cuit Fadli Zon, Selasa (26/10/2021). 

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, penurunan harga tes PCR yang dinilai cukup drastis ini, seharusnya bisa dilakukan pemerintah sejak dulu. 

"Pemerintah harusnya dari dulu lakukan ini karena penurunan harga PCR belakangan cukup drastis bahkan hanya dengan sekali pernyataan," ujarnya. 

Sekadar informasi, Jokowi meminta harga tes PCR turun menjadi Rp300.000 menyusul banyaknya kritikan soal kewajiban penggunaan tes PCR untuk syarat moda transportasi pesawat. 

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar masa berlaku tes PCR pun diperpanjang dari 2x24 jam menjadi 3x24 jam. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan saat jumpa pers di Jakarta. 

"Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," ujar Luhut, Senin (25/10/2021).
 

pembatasan ketat selama pandemi COVID-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industri penerbangan global termasuk di Tanah Air.
Syarat Penumpang Pesawat Wajib Tes PCR Dinilai sebagai Langkah Mundur dalam Upaya Membangkitkan Ekonomi

pembatasan ketat selama pandemi COVID-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industri penerbangan global termasuk di Tanah Air.

Ind | Kamis, 21 Oktober 2021 - 13:40 WIB

Syarat penumpang pesawat melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) 2x24 jam sebelum keberangkatan, dinilai sebagai sebuah langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi di Tanah Air.

Syarat tersebut tercatum dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali.

"Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Tanah Air," kata Anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfah, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (21/10).

Eem mengatakan, pembatasan ketat selama pandemi COVID-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industri penerbangan global termasuk di Tanah Air.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah terakhir. Nilai kerugian tersebut setara dengan 9 tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global.

"Di Tanah Air banyak maskapai penerbangan yang harus merumahkan karyawan mereka karena terus merugi. Bahkan upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda terhambat karena minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi ini," ujarnya.

Melandainya pandemi COVID-19, kata Eem, seharusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan di Tanah Air seiring masifnya vaksinasi serta adanya aplikasi PeduliLindungi harusnya tidak perlu lagi ada persyaratan tes polymerase chain reaction (PCR) bagi calon penumpang pesawat terbang.

"Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini. Bahkan, kami mendapatkan banyak informasi jika penumpang terpaksa hangus tiketnya karena harus menunggu hasil tes PCR," katanya lagi.

Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, ujar Eem, namun bagi kebanyakan masyarakat masih tergolong besar, bahkan harga tes PCR tersebut bisa 50 persen dari harga tiket pesawat. Kondisi itu membuat banyak calon penumpang yang memilih moda transportasi lain.

"Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan di saat pandemi ini, karena meskipun tidak ada persyaratan tes PCR jumlah penumpang pun sudah pasti turun," katanya.

Eem pun mempertanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Inmendagri 53/2021 tersebut. Sebab di Inmedagri 47/2021, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama, tetapi di Inmendagri yang baru, poin tersebut dihilangkan.

"Kami tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah kepada penyelenggara tes-tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan. Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini," ujar Eem.

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di Jawa-Bali dan luar Jawa Bali selama dua pekan, terhitung sejak 19 Oktober hingga 1 November 2021.
Penjelasan Kenapa Berpergian Gunakan Pesawat Wajib Tes PCR

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di Jawa-Bali dan luar Jawa Bali selama dua pekan, terhitung sejak 19 Oktober hingga 1 November 2021.

Ind | Kamis, 21 Oktober 2021 - 08:40 WIB

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di Jawa-Bali dan luar Jawa Bali selama dua pekan, terhitung sejak 19 Oktober hingga 1 November 2021.

Sementara luar Jawa-Bali diperpanjang selama tiga pekan, terhitung sejak 19 Oktober hingga 8 November 2021.

Terkait dengan perpanjangan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan aturan PPKM terbaru.

Khusus Jawa-Bali, aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Berikut bunyi aturan tersebut;

p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut
dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya berlaku sebagai berikut:
a) untuk sopir yang sudah divaksin 2 (dua) kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik;
b) untuk sopir yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama 7 (tujuh) hari; dan
c) untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x 24 jam.

Meski Inmendagri berbunyi demikian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan pihaknya memakai syarat perjalanan penumpang dalam negeri dan internasional yang ada di Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa selama ini syarat perjalanan penumpang dalam negeri dan internasional selalu merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19," kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kepada wartawan.

Adita mengatakan saat ini Kemenhub juga masih merujuk pada SE Satgas Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19.

Kendati demikian, Kemenhub saat ini masih berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 terkait syarat perjalanan baru dalam Inmendagri tersebut.

"Karena itu, saat ini Kementerian Perhubungan tengah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar dapat diterbitkan Surat Edaran Satgas yang mengakomodasi ketentuan baru tersebut," ujarnya.

Adita melanjutkan pihaknya akan mengumumkan secara resmi kepada masyarakat jika ada perubahan syarat perjalanan.

"Jika ada ketentuan yang baru, kami akan mengumumkan secara resmi kepada masyarakat dan akan memberi waktu kepada operator penerbangan dan bandara untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut," kata Adita.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu. Meski begitu, Ketua DPR Puan Maharani meminta harga PCR diharap bisa lebih ditekan agar tidak lebih mahal dari harga tiket. 
Puan Sentil Jokowi, Harga Tes PCR Jangan Lebih Mahal dari Harga Tiket

Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu. Meski begitu, Ketua DPR Puan Maharani meminta harga PCR diharap bisa lebih ditekan agar tidak lebih mahal dari harga tiket. 

Triaji | Selasa, 26 Oktober 2021 - 21:55 WIB

Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu. Meski begitu, Ketua DPR Puan Maharani meminta harga PCR diharap bisa lebih ditekan agar tidak lebih mahal dari harga tiket. 

"Saya kira kurang tepat bila kemudian warga masyarakat pengguna transportasi publik harus membayar lebih dari 3 kali lipat harga tiket untuk tes PCR," kata Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 Oktober 2021.

Ada sejumlah harga tiket transportasi massal yang berada di bawah biaya tes PCR. Yakni, transportasi darat, kereta api, dan kapal laut.

Eks Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu memahami kebijakan tes PCR semua moda transportasi untuk mengantisipasi gelombang baru covid-19. Namun, pemerintah diminta mempertimbangkan penetapan biaya tes yang tepat.

Dia khawatir kebijakan biaya tes PCR yang lebih mahal dari tiket moda transportasi menghambat mobilitas masyarakat. "Hak mobilitas warga tidak boleh dibatasi oleh mampu tidaknya warga membayar tes PCR," tegas dia.

Selain itu, Puan menyoroti fasilitas pengujian tes PCR di luar Jawa dan Bali. Pasalnya, belum semua daerah memiliki fasilitas tersebut.

"Apakah fasilitas kesehatan di semua daerah sudah mumpuni jika tes PCR jadi syarat wajib di semua moda transportasi? Ini harus betul-betul dipertimbangkan," ujar Puan.

Dia menyarankan sebaiknya pemerintah memaksimalkan tes antigen dan aplikasi PeduliLindungi. Tes PCR cukup difungsikan sebagai alat diagnosa covid-19.

"Aplikasi PeduliLindungi ini kan dibuat untuk mengetahui status seseorang. Seharusnya, ini yang dimaksimalkan, bagaimana pemerintah mampu men-tracking suspect covid-19 agar tidak berkeliaran hingga statusnya kembali hijau," kata dia.
 

Ia menduga, para pengusaha laboratorium tes PCR sudah meraup untung besar sejak Pandemi COVID-19 ada di Indonesia.
Sebut Pengusaha Lab Sudah Raup Untung Besar Sejak Pandemi, PKS: Angka 300 Ribu untuk Tes PCR Kemahalan!

Ia menduga, para pengusaha laboratorium tes PCR sudah meraup untung besar sejak Pandemi COVID-19 ada di Indonesia.

Ind | Rabu, 27 Oktober 2021 - 08:40 WIB

Setelah sebelumnya sempat mewajibakan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk penumpang pesawat, pemerintah kini berencana memukul rata tes PCR untuk seluruh moda transportasi baik darat, laut, maupun udara.

Diketahui persyaratan tes PCR rencananya diterapkan pada libur Natal dan tahun baru sebagai langkah pencegahan sebaran COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan agar harga batas atas tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000. 

Namun besaran angka tersebut tetap dianggap kemahalan, apalagi jika diterapkan untuk semua moda transportasi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin mengatakan harga tes PCR seharusnya bisa ditetapkan sebesar Rp75 ribu.

Menurutnya, harga tes PCR seharusnya bisa diturunkan ke harga tes antigen yang berlaku saat ini.

"Seharusnya Presiden bisa lebih murah lagi, misal menurunkan harga PCR menjadi 75 ribu seperti antigen," katanya.

Ia menduga, para pengusaha laboratorium tes PCR sudah meraup untung besar sejak Pandemi COVID-19 ada di Indonesia.

Atas dasar itu, menurutnya, harga tes PCR seharusnya bisa lebih murah dibandingkan perintah Jokowi yakni sebesar Rp300 ribu.

"Sejak awal sudah untung besar, karena pandemi COVID-19 ini tentang kemanusiaan, baiknya semua yang ingin PCR bisa mendapat harga lebih murah lagi, atau kalau bisa gratis," kata Alifudin.

Di sisi lain, ia meminta ketegasan pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada penyedia jasa PCR yang mematok harga di atas batas maksimal yang sudah ditetapkan.

Komisi IX DPR, menurutnya, akan memanggil sejumlah pihak terkait penyedia jasa tes PCR untuk mengingatkan agar tidak menjadikan situasi pandemi COVID-19 sebagai ladang bisnis.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan penurunan harga tes PCR untuk COVID-19, menjadi Rp300.000.

"Arahan presiden ini agar harga PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu," kata Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin lalu.