Berdasarkan informasi yang pernah dipublikasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada saat krisis 1997-1998, BLBI diberikan sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Siapa saja mereka?
Simak Daftar Puluhan Penerima Dana BLBI, Ada Nama Hasyim Djojohadikusumo

Berdasarkan informasi yang pernah dipublikasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada saat krisis 1997-1998, BLBI diberikan sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Siapa saja mereka?

Nissa | Minggu, 12 September 2021 - 11:03 WIB

Penyelesaian utang oleh obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berlarut-larut selama puluhan tahun. Kini Satgas BLBI tengah mengejar tunggakan utang tersebut.

Berdasarkan informasi yang pernah dipublikasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada saat krisis 1997-1998, BLBI diberikan sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Siapa saja mereka?

Seperti dikutip detikcom merangkum para obligor dan debitur BLBI dari pernyataan Menko Perekonomian yang kala itu dijabat Boediono. Dia pernah memberi keterangan mengenai perkembangan kasus obligor BLBI di gedung DPR, Jakarta pada 12 Februari 2008.

Pada arsip jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penyelesaian Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, pada rapat paripurna 1 April 2008, SBY juga membeberkan para obligor BLBI.

Sebagai pelengkap, detikcom juga mengutip beberapa sumber lainnya. Di antara para obligor, ada yang disebut telah melunasi kewajibannya kepada negara, namun ada yang masih dalam proses penyelesaian.

Berikut daftar obligor dan debitur BLBI:

Bank Aken: I Made Sudiarta
Bank Aken: I Gde Darmawan
Bank Bahari: Santosa Sumali
Bank Baja: Andi Hartawan Sardjito
Bank Baja: The Ning Khong
Bank BIRA: Atang Latief
Bank Budi Internasional: Hendra Liem
Bank Bumi Raya: Suparno Adijanto
Bank Danahutama: The Ning King
BDNI: Syamsul NursalimBank Danamon: U Atmadjaja
BCA: Salim Group
Bank Hastin: The Tje MinBank Hokindo: Ho Kiarto
Bank Indotrade: Keluarga Mulianto Tanaga
Bank Indotrade: Iwan Suhardiman
Bank Intan: Fadel Muhammad
Bank Lautan Berlian: Ulung Bursa
Bank Mashill: Philip S Wijaya
Bank Metropolitan: Santosa Sumali
Bank Moderen: S Hartono
Bank Namura: Adiputra Januardy/James
Bank Namura: Baringin P/Joseph Januardy
Bank Nusa Nasional: Nirwan Dermawan Bakrie
Bank Papan Sejahtera: Honggo Wendratno
Bank Papan Sejahtera: Njoo Kok Kiong
Bank Papan Sejahtera: Hasyim Sujono Djojohadikusumo
Bank Pelita Istimarat: Hasyim Sujono Djojohadikusumo
Bank Pelita Istimarat: Agus Anwar
Bank Pesona Utama:
Bank Putra Multikarsa: Marimutu Sinivashan
Bank Putra Surya Perkasa: Trijono Gondokusumo
Bank Putra Surya Perkasa: Hengky Wijaya
Bank RSI: Ibrahim Risjad
Bank Sanho: Ganda Eka Handria
Bank Sewu: Husodo Angkosubroto
Bank Surya: Sudwikatmono
Bank Tata: Hengky Wijaya
Bank Tamara: Omar Putihrai
Bank Tamara: Lidia Muchtar
Bank Umum Nasional: M Hasan
Bank Umum Nasional: Kharudin Ongko
Bank Umum Servitia: David Nusa Wijaya
Bank Umum Servitia: Tarunodjojo
Bank Yama: Siti Hardiyanti Rukmana

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut utang yang saat ini dikejar sebesar Rp 110,45 triliun. Bagi para obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya, pemerintah akan terus mengejarnya demi mendapatkan kembali hak negara.

"Kita tidak akan mengenal lelah dan menyerah, kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan dan tentu saya berharap kepada para obligor dan debitur tolong penuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semua yang sudah 22 tahun merupakan suatu kewajiban yang belum diselesaikan," katanya Jumat 27 Agustus 2021.

Lanjut Sri Mulyani, pemerintah pun akan melakukan negosiasi dengan keturunan para obligor. Sebab, barangkali ada obligor yang telah menurunkan titahnya kepada keturunannya.

"Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini termasuk kepada para keturunannya, karena barangkali sekarang usahanya sudah diteruskan oleh para keturunannya. Jadi kita akan bernegosiasi atau berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan kembali hak negara," tambahnya.

Dua mantan petinggi Bank Asia Pacific atau Bank Aspac, Setiawan Harjono alias Steven Hui dan Hendrawan Harjono alias Xu Jing Nan, tak menghadiri panggilan Satgas BLBI.
Satgas BLBI Tagih Utang Rp 3,57 T, Bos Aspac Membangkang? Cuekin Ancaman Pidana dari Mahfud Md

Dua mantan petinggi Bank Asia Pacific atau Bank Aspac, Setiawan Harjono alias Steven Hui dan Hendrawan Harjono alias Xu Jing Nan, tak menghadiri panggilan Satgas BLBI.

Triaji | Jumat, 10 September 2021 - 12:25 WIB

Dua mantan petinggi Bank Asia Pacific atau Bank Aspac, Setiawan Harjono alias Steven Hui dan Hendrawan Harjono alias Xu Jing Nan, tak menghadiri panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias Satgas BLBI pada hari ini, Kamis, 9 September 2021.

"Tidak hadir," ujar Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9) sore.

Setiawan dan Hendrawan sebelumnya telah diminta menghadap ke Kantor Kementerian Keuangan pada pagi hari ini, Kamis, 9 September 2021 pukul 10.00 WIB. Pemanggilan itu adalah untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI sebesar Rp 3,57 triliun dalam rangka PKPS Bank Aspac.

Seperti dilansir Tempo.co, pemanggilan Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono ditayangkan dalam sebuah surat kabar harian pada Senin, 6 September 2021. Panggilan penagihan itu bernomor S-4/KSB/PP/2021. Pengumuman itu sempat diunggah juga oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di akun Twitter-nya, @prastow, Selasa, 7 September 2021.

Setiawan dan Hendra diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C di Gedung Syafrudin Prawiranegara, Kementerian Keuangan. Apabila dua orang itu tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka Satgas akan melakukan penindakan.

"Akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," dinukil dari pengumuman yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban tersebut.

Berdasarkan pengumuman tersebut, Setiawan beralamat di Peninsula Plaza #17-06 111 North Bridge Road, Singapura, serta Jalan H. Agus Salim Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat.

Selain itu, dalam pengumuman Satgas BLBI itu juga disebutkan Hendrawan beralamat di 4 Shenton Way #17-01 SGX Centre 2, Singapura, serta Jalan H. Agus Salim Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat.

Mahfud MD: Bisa Jadi Pidana

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemanggilan untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada negara mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dilakukan kepada semua obligor dan debitur, tidak hanya kepada Tommy Soeharto.

"Pemanggilan dilakukan untuk sekitar 48 obligor dan debitur terkait BLBI, dengan total kewajiban mengembalikan hutang kepada negara sebesar Rp 111 triliun," kata Mahfud MD yang juga Ketua Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih (Satgas BLBI) dalam video rilis di Youtube Kemenko Polhukam Rabu, 25 Agustus 2021.

Tommy Soeharto hingga perhitungan terakhir hutangnya Rp 2,6 triliun. Di luar Tommy, masih banyak yang hutangnya belasan triliun untuk BLBI, dan semua dipanggil.

“Ini adalah uang rakyat, dan saat ini rakyat sedang susah, sehingga tidak boleh utang tidak dibayar,” tegas Mahfud.

Mahfud juga mengatakan dirinya sudah bicara dengan penegak hukum; Ketua KPK, Kapolri dan Jaksa Agung. 

“Saya sampaikan, kalau semua mangkir, tidak mengakui padahal ada dokumen utangnya, maka jika tidak bisa diselesaikan secara perdata, maka bisa jadi kasus pidana,” tegasnya.

Menurutnya, jika mangkir, hal tersebut sudah memenuhi unsur pidana korupsi, yaitu; memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan melanggar hukum. Tidak kooperatif dan mangkir dimaknai sebagai melanggar hukum.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta para obligor dan debitur BLBI yang dipanggil agar kooperatif dalam menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap hutangnya. Pemerintah pun melakukan tindakan tegas dengan memberikan waktu hingga Desember 2023 untuk menyelesaikan masalah ini. Ia berharap semua bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut.

 

Satgas BLBI akan menagih utang dana BLBI kepada Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie pada Jumat (17/9) ini. Berapa utang mereka?
Utang Lapindo Rp 1,9 Triliun Belum Beres, Satgas BLBI Kejar Nirwan-Indra Bakrie Terkait BLBI

Satgas BLBI akan menagih utang dana BLBI kepada Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie pada Jumat (17/9) ini. Berapa utang mereka?

Triaji | Selasa, 14 September 2021 - 15:21 WIB

Satgas BLBI akan menagih utang dana BLBI kepada Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie pada Jumat (17/9) ini. Berapa utang mereka?

Upaya penagihan diketahui dari pengumuman yang disampaikan oleh satgas melalui media masa nasional.
Dalam pengumuman bernomor S-5/KSB/PP/2021 tersebut selain terhadap Nirwan dan Indra, panggilan penagihan juga ditujukan kepada PT Usaha Mediatronika Nusantara, Andrus Roestam Moenaf, Pinkan Warrouw, dan Anton Setianto.

Mereka dipanggil ke Gedung Syarifuddin Prawiranegara Lantai 4, Kementerian Keuangan pada Jumat (17/9) pukul 09.00-11.00.

"Agenda: Menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar Rp22.677.129.206, dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur eks Bank Putra Multikarsas," kata Satgas dalam panggilan di sebuah surat kabar yang ditandatangani Ketua Satgas Rionald Silaban pada Selasa (13/9) ini.

Selain panggilan tersebut, Satgas dikutip CNN Indonesia, juga memanggil Thee Niing Khong, The Kwen Le, Harry Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Djafar, Eddy Heryanto Kwanto dan Mohamad Toyib. Satgas meminta nama-nama tersebut datang ke Kementerian keuangan pada Jumat (17/9) pukul 13.30-15.00 untuk menyelesaikan 5 tagihan dana BLBI.

Pertama, senilai Rp90.667.982.747 atas nama Thee Ning Khong. Kedua, Rp63.235.642.484 atas nama  The Kwen le.

Ketiga, Rp86.347.894.759 atas nama PT Jakarta Kyoei Steel Works. Keempat, Rp69.080.367.807 atas nama PT Jakarta Steel megah Utama. Dan kelima, Rp69.337.196.123 atas nama eks Bank Global Internasional atas nama PT Jakarta Steel Perdana Industry.

Utang Lapindo

Kementerian Keuangan berupaya terus menagih utang anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo Jaya. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan, total utang Lapindo pada akhir 2019 mencapai Rp 1,9 triliun. 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dikutip Katadata.co.id menjelaskan, pemerintah terus berupaya menagih utang anak usaha Grup Bakrie tersebut. Komunikasi terus dilakukan untuk menyelesaikan utang tersebut. 
 
"Sudah ada surat menyurat dan saat ini kami sudah kembali memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo," ujar Rionald dalam Bincang Bareng DJKN dengan tema Peran Investasi Pemerintah Melalui BUMN di Bawah Kemenkeu, Jumat (2/7).

Ia meminta  agar pihak Lapindo dapat segera membayarkan kewajibannya. Namun, ia tak menjelaskan mekanisme yang akan segera ditempuh pemerintah dan besaran utang Lapindo saat ini.

Minarak Lapindo sempat menawarkan asetnya untuk membayar utang kepada pemerintah yang jatuh tempo pada 10 Juli 2019. Aset yang ditawarkan terdapat di wilayah terdampak lumpur Lapindo. Jika nilai aset tersebut masih tak cukup untuk melunasi utang, Lapindo akan membayarkannya menggunakan aset di wilayah lain.

 

Pada dokumen tersebut, Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, PT Citra Bhakti Margatama Persada
Keluarga Cendana Dibikin tak Bisa Tidur Nyenyak! Bambang, Tommy, dan Tutut Dituntut Bayar Utang Triliunan Rupiah ke Pemerintah

Pada dokumen tersebut, Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, PT Citra Bhakti Margatama Persada

Rayu | Rabu, 15 September 2021 - 14:05 WIB

Anak-anak Presiden ke-2 RI, Soeharto punya urusan utang piutang kepada pemerintah. Dua di antaranya terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat ini, utang-utang tersebut tengah ditagih pemerintah.

Pertama, ada Bambang Trihatmodjo yang ditagih atas utang penyelenggaraan SEA Games 1997 sebesar Rp 60 miliar. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar Bambang meskipun putra Soeharto itu menolak ditagih.

"Kalau Bambang posisinya masih sama, artinya memang tagihan pemerintah kepada yang bersangkutan masih seperti itu," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam konferensi pers Kenaikan Nilai Aset Tetap Pada LKPP 2020, 16 Juli 2021 lalu.

Kedua, ada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang ditagih terkait BLBI. Tommy Soeharto sendiri telah dipanggil Satgas BLBI pada 26 Agustus 2021. Tommy Soeharto mengutus perwakilannya untuk menghadap Satgas BLBI.

Bersama Ronny Hendrato, keduanya mewakili PT Timor Putra Nasional yang memiliki utang Rp 2.612.287.348.912,95.

Masih soal sengkarut BLBI, nama Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto ikut terseret. Bahkan dia menjadi salah satu daftar pengutang BLBI yang jadi prioritas penanganan Satgas. Itu terungkap dari dokumen penanganan hak tagih negara dana BLBI tertanggal 15 April 2021.

Pada dokumen tersebut, Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, PT Citra Bhakti Margatama Persada.

Utang yang ditagih negara berdasarkan dokumen yang beredar adalah Rp 191.616.160.497, Rp 471.479.272.418, US$ 6.518.926,63, dan Rp 14.798.795.295,79.

Untuk diketahui, pemerintah juga mengejar para pengutang BLBI lainnya, totalnya ada 48 obligor/debitur dengan nilai aset yang ditagih sebesar Rp 110,45 triliun. Mereka akan dikejar sampai garis keturunannya.

KBRI Singapura telah mengirim surat panggilan kepada 8 obligor BLBI yang puluhan tahun sembunyi di negeri Jiran tersebut. 
Info KBRI Singapura, 5 Pengemplang BLBI Terlacak Leyeh-leyeh di Singapura, 3 Obligor Tidak Ada Jejak

KBRI Singapura telah mengirim surat panggilan kepada 8 obligor BLBI yang puluhan tahun sembunyi di negeri Jiran tersebut. 

Triaji | Rabu, 15 September 2021 - 15:23 WIB

Ada kabar terbaru dari 8 obligor penikmat dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KBRI Singapura telah mengirim surat panggilan kepada 8 obligor BLBI yang puluhan tahun sembunyi di negeri Jiran tersebut. 

Pihak KBRI, seperti dilansir Bisnis.com menjelaskan bahwa dari 8 surat yang disampaikan, hanya 5 yang sampai ke tangan para pengemplang BLBI. 

Kelimanya antara lain Sjamsul Nursalim, Setiawan Harjono, Sujanto Gondokusumo, Trijono Gondokusumo dan Kwan Benny Ahadi. Sementara 3 surat lainnya yakni Kaharudin Ongko, Agus Anwar dan Hendrawan Harjono dikembalikan karena orang yang dimaksud tidak berada di alamat tersebut. 

"Kami telah berkoordinasi dengan Satgas BLBI di Jakarta, dan telah mengirimkan surat-surat pemanggilan kepada mereka sesuai permintaan satgas," ungkap Pensosbud KBRI Singapura Ratna Lestari, Rabu (15/9/2021). 

Dalam catatan Satgas, Agus Anwar memiliki tempat tinggal di 391A Orchad Road Tower A#24-01 Ngee Ann City, Singapore 238873. Kaharudin Ongko juga memiliki alamat di kawasan Peterson Hill, Singapura.

Sementara, duo Bank Aspac yakni Setiawan dan Hendrawan masing-masing memiliki alamat di Peninsula Plaza, North Bridge Road, Singapura dan 4 Shenton Way, SGX Centre 2, Singapura. Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono, duo petinggi Bank Asia Pacifik (Aspac), dipanggil terkait hak tagih BLBI senilai Rp3,57 triliun. 

Sementara Agus Anwar adalah eks pemilik Bank Pelita. Dia dipanggil terkait tagihan BLBI hampir Rp740 miliar. Adapun pemanggilan Kaharudin Ongko oleh Satgas terkait hak tagih BLBI senilai Rp8,2 triliun. 

Jumlah itu terdiri atas hak tagih atas nama Bank Arya Panduartha senilai Rp359,4 miliar dan Bank Umum Nasional senilai Rp7,8 triliun. 

Berikut daftar buruan Satgas BLBI yang telah dipanggil untuk melunasi utang BLBI: 

1) Setiawan Harjono (Bank Aspac) nilai tagihan Rp3,57 triliun. 

2) Hendrawan Harjono (Bank Aspac). 

3) Sjamsul Nursalim (Bank Dewa Rutji) Rp470,8 miliar. 

4) Kaharudin Ongko (Bank Arya Panduartha & Bank Umum Nasional) nilai tagihan Rp8,2 triliun. 

5) Agus Anwar (Bank Pelita Istismarat) nilai tagihan hampir Rp740 miliar. 

6) Sujanto Gondokusumo (Bank Dharmala) Rp822,2 miliar. 

7) Trijono Gondokusumo (Bank Putera Surya Perkasa) Rp4,8 triliun. 

8) Kwan Benny Ahadi (Bank Orient) Rp143,3 miliar.