Jumlah utang Indonesia sudah menumpuk dan banyak yang memiliki jatuh tempo berjangka pendek pada beberapa tahun ke depan.
Terungkap dalam Sarasehan 100 Ekonom, Pemerintah Jokowi Bayar Utang Pakai Utang

Jumlah utang Indonesia sudah menumpuk dan banyak yang memiliki jatuh tempo berjangka pendek pada beberapa tahun ke depan.

Nissa | Jumat, 27 Agustus 2021 - 13:25 WIB

Ada yang menarik dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Kamis (26/8). Terungkap, pemerintah Jokowi membayar utang pakai utang.

Adalah ekonom IPB Noer Azam Achsani yang mengingatkan pemerintah tidak menerapkan skema ponzi pada pengelolaan utang negara, yaitu dengan cara menarik utang untuk membayar utang. Sebab, jumlah utang Indonesia sudah menumpuk dan banyak yang memiliki jatuh tempo berjangka pendek pada beberapa tahun ke depan.

"Yang dikhawatirkan adalah utang untuk bayar utang. Ini memunculkan seperti skema ponzi," ucap Noer di acara Sarasehan 100 Ekonom, Kamis (26/8).

Menurut Noer, penarikan utang harus selalu jelas tujuan penggunaannya sehingga tidak asal tarik, misalnya untuk pembangunan, membangun infrastruktur, dan lainnya. Selain itu, Noer menilai penarikan utang pemerintah saat ini sudah seharusnya agak direm.

"Kita ini ibarat naik bus besar, jalan kencang di tol, padahal ada banyak tanda masalah. Kalau saya bilang mungkin ada baiknya kita parkir dulu deh di rest area, baru kita lihat lagi ini semua aman tidak, kalau aman baru dipacu lagi," ujarnya.

Ia mengatakan usulan agar penarikan utang sedikit direm karena jumlahnya sudah terlalu tinggi. Per Juni 2021, tercatat jumlahnya mencapai Rp6.554,56 triliun.

Masalahnya, bukan cuma pada nominal yang besar, tapi juga porsi utang jangka pendek yang tinggi. Menurut catatannya, porsi jumlah utang jangka pendek yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai 67 persen dari total utang.

"67 persen SBN yang akan jatuh tempo pada 2025 itu dikeluarkan pada 2018, 2019, 2020. Kalau ditarik dari 2015, porsinya naik jadi 84 persen yang akan jatuh tempo pada 2025. Ini menunjukkan kekhawatiran," katanya.

Apalagi dari sisi penerimaan pajak, sambungnya, tidak ada sinyal positif dari pos ini. Menurut catatannya, target penerimaan pajak pemerintah hanya tercapai pada 2004, 2005, dan 2008 dalam 20 tahun terakhir.

"Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bilang kita akan sanggup bayar utang kalau rakyat bayar pajak. Nah masalahnya tren pembayaran pajak dari 2013 sampai sekarang ini turun, meski sudah ada tax amnesty," tuturnya.

Ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini juga turut memberikan sorotan pada utang pemerintah. Menurutnya, pemerintah boleh saja mengklaim rasio utang Indonesia masih aman.

Sebab, rasionya berada di kisaran 41,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memperbolehkan rasio utang di batas 60 persen dari PDB.

Rasio utang ini, katanya, juga boleh diklaim masih lebih rendah dari beberapa negara di dunia, salah satunya negara tetangga Malaysia di kisaran 50 persenan.

"Kata pemerintah tidak apa utang, kita belum 60 persen, tapi Malaysia itu meski utang naik, tapi yield (imbal hasil surat utang) mereka jauh lebih rendah dari kita. Kita 6 persenan, Malaysia bisa cuma 3 persen sampai 3,5 persen. Artinya, kesinambungan fiskal yang lebih penting daripada rasio utang yang rendah," ungkap Hendri pada kesempatan yang sama.

Saat ini sudah lampaui ketentuan utang negara yang diatur dalam UU Keuangan
Dear Sri Mulyani, Kalau Mau Ngutang Minta Persetujuan Rakyat, Cari Makan Saja Susah, Gimana Mau Bayar Pajak?

Saat ini sudah lampaui ketentuan utang negara yang diatur dalam UU Keuangan

Viozzy PC | Jumat, 27 Agustus 2021 - 11:55 WIB

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan utang bisa dibayar melalui pajak.

Menurutnya, penyataan Sri Mulyani tersebut telah menyakiti hati rakyat di saat krisis kesehatan dan krisis ekonomi sedang terjadi saat ini.

Muslim menganggap, Sri Mulyani telah gagal memimpin Kementerian Keuangan dalam mengatasi keuangan negara yang morat-marit.

"Sehingga andalkan utang dan utang. Saat ini sudah lampaui ketentuan utang negara yang diatur dalam UU Keuangan," ujar Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/8).

Ia pun pun mengaku heran dengan Sri Mulyani yang menekan rakyat untuk membayar pajak agar bisa bayar utang.

"Bagaimana rakyat bayar pajak? Wong untuk cari makan saja susah kok, gimana mau bayar pajak? Ini negara bikin susah rakyat ya?" ujarnya.

Sikap pemerintah tersebut dianggap lucu karena negara yang mengambil utang, akan tetapi rakyat yang disuruh bayar.

"Makanya kalau utang itu minta persetujuan rakyat," pungkasnya.

Posisi utang tersebut bertambah Rp 1.135 triliun atau naik 20,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 
Jangan Kaget, Utang Pemerintah Makin Meroket, Per Juli Naik 21 Persen Tembus Rp 6.570 Triliun

Posisi utang tersebut bertambah Rp 1.135 triliun atau naik 20,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Triaji | Senin, 30 Agustus 2021 - 19:55 WIB

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Juli 2021 sebesar Rp 6.570,17 triliun, naik 0,23 persen dari bulan sebelumnya Rp 6.554,56 triliun. Posisi utang tersebut bertambah Rp 1.135 triliun atau naik 20,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

"Kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19 menyebabkan posisi utang pemerintah pusat secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," demikian tertulis dalam APBN Kita edisi Agustus 2021 seperti dikutip Senin (30/8).

Meski nominal utang pemerintah masih terus naik, pertumbuhannya melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 2,1 persen secara bulanan atau bertambah Rp 136,4 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) bahkan turun dari posisi Juni 2021 sebesar 41,35 persen menjadi 40,51 persen.

Komposisi utang pemerintah bulan Juli masih didominasi surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.727,71 triliun, atau 87,18 persen terhadap total utang pemerintah. Utang berbentuk SBN, terdiri atas SBN domestik Rp 4.437,61 triliun dalam bentuk SUN Rp 3.627,99 triliun dan sukuk Rp 809,63 triliun, serta SBN valas Rp 1.290,09 triliun dalam bentuk SUN valas Rp 1.001,58 triliun dan sukuk valas Rp 288,52 triliun.

Seperti dikutip Katadata.co.id, utang pemerintah juga berasal dari pinjaman dari dalam negeri Rp 12,70 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 829,76 triliun. Adapun pinjaman luar negeri terbagi lagi ke dalam tiga kategori, yakni pinjaman bilateral Rp 312,64 triliun, pinjaman multilateral Rp 474,39 triliun dan pinjaman bank komersial Rp 42,73 triliun.

Kementerian Keuangan menyebut, terdapat beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi risiko utang pemerintah.

1. Memanfaatkan fleksibilitas instrumen utang, dengan memanfaatkan pinjaman luar negeri yang biayanya lebih efisien. Salah satunya dilakukan dengan menerbitkan global bond bulan lalu dalam mata uang asing dolar AS dan euro. Penerbitan ini berhasil mencatatkan yield terendah untuk tenor 50 tanuh untuk obligasi yang pernah dikeluarkan pemerintah.

2. Memanfaatkan dukungan Bank Indonesia sebagai standby buyer untuk menekan biaya utang. Hal ini sebagaimana SKB III yang pekan lalu diteken Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan yang memungkinkan bank sentral kembali memborong obligasi pemerintah dengan suku bunga lebih rendah. Selain itu, sebagian pembelian juga dilakukan dengan skema burden sharing alias berbagi beban, sehingga pemerintah dikenakan bunga 0 persen. 

3. Menjaga komposisi utang domestik lebih besar daripada utang valuta asing. Selain pengurangan pinjaman luar negeri, SBN berupa valas sebenarnya sudah turun dalam dua tahun terakhir, tercermin kepemilikan asing di SBN hingga 4 Agustus 2021 hanya 22,56 persen dari porsi akhir 2019 sebesar 32,23 persen.

4. Mendorong pembiayaan sejumlah proyek dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta blended financing. Kedua skema tersebut memungkinkan sektor swasta terlibat dalam sejumlah proyek infrastruktur di dalam negeri.

Hingga akhir Juli utang pemerintah pusat tercatat Rp 6.570,17 triliun. Utang ini meningkat tajam yakni Rp 1.135,31 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2020 yang sebesar Rp 5.434,86 triliun.
Kena Semprot DPR Soal Utang, Sri Mulyani Terpojok, Tawarkan Pilihan Sulit, Naikkan Pajak

Hingga akhir Juli utang pemerintah pusat tercatat Rp 6.570,17 triliun. Utang ini meningkat tajam yakni Rp 1.135,31 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2020 yang sebesar Rp 5.434,86 triliun.

Nissa | Selasa, 31 Agustus 2021 - 06:25 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali dicecar soal utang oleh anggota Komisi XI DPR RI. Di mana anggota dewan meminta agar penambahan utang bisa diredam karena posisinya sudah terlalu tinggi.

Hingga akhir Juli utang pemerintah pusat tercatat Rp 6.570,17 triliun. Utang ini meningkat tajam yakni Rp 1.135,31 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2020 yang sebesar Rp 5.434,86 triliun.

Namun di satu sisi anggota dewan juga meminta pemerintah untuk bisa tetap mempertahankan belanja agar bantuan kepada masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 tetap bisa berjalan di tahun depan.

Kondisi ini membuat Sri Mulyani dalam posisi yang 'terjepit' antara utang yang harus ditekan dan belanja yang dipertahankan tetap tinggi.

"Hari ini hampir semua bicara tentang utang, jadi ini kan 2 hal ini dari DPR sampaikan ke kami. Jangan cepat konsolidasi karena takut belanja untuk sosial harus tetap dijaga, kesehatan penting, SDM penting, kan tadi suaranya seperti itu semua, belanja harus tetap. Namun, pada saat yang sama bapak ibu semua meminta utang ini juga harus dijaga," ujarnya dalam raker dengan Komisi XI, Senin (30/8/2021).

Menurut Sri Mulyani, kedua hal ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, jika belanja ingin dipertahankan maka otomatis utang akan naik atau memilih opsi lain yaitu kenaikan tarif pajak.

Hanya saja, ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih. Kebijakan pajak bisa justru memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

"Solusinya memang pajak harus naik, tapi ini juga bisa menyebabkan shock ke ekonomi kalau terlalu cepat. Jadi kami harus betul- betul hati-hati menjaga keseluruhan. Penerimaan negara pelan-pelan diperbaiki, dan reform kita teruskan. Reforms dengan core tax, administrasi, SDM, bahkan dengan enforcement kita lakukan," katanya dikutip CNBC Indonesia.

Lanjutnya, saat ini pemerintah terus menyusun kebijakan agar tetap bisa membantu masyarakat yang paling terdampak Covid sekaligus menjaga utang. Pemerintah akan melakukan kebijakan setelah melihat data mana sektor yang paling tertekan dan dibantu terlebih dahulu.

"Jadi kalau seperti mobil itu shock breakernya tidak hanya 1 pump, tapi ada 3, 4 dan sehingga kita coba lihat yang mana yang akan menghadapi shock paling besar dan yang mana yang absorb dulu. Apakah penerimaan dulu, belanja dulu, pembiayaan dulu. Ini kita coba harmonisasikan," jelasnya.

"Kita driven base on data. Seperti BPS sampaikan Q1 seperti apa, Q2 seperti apa, itu yang kita pelajari. Kita analisa data dan kita kemudian lihat mana desain policy yang harus di adjust. Jadi itu yang kami coba lakukan, kita akan terus lihat. Kita tentu akan melihat yang lebih baik lagi progres-progres dari setiap policy. Itu yang akan kami lakukan untuk kawal ekonomi pulih kembali dari sisi kesehatan, ekonomi dan APBN-nya," tegasnya.

Utang negara terus membengkak hingga lebih dari 6.500 triliun rupiah. Angka tersebut sudah melampaui 40 persen utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
AHY:  Utang RI Bengkak Lebih dari Rp 6.500 Triliun, Daya Beli Rakyat Lesu, Pengangguran, Kemiskinan Meroket

Utang negara terus membengkak hingga lebih dari 6.500 triliun rupiah. Angka tersebut sudah melampaui 40 persen utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Triaji | Selasa, 31 Agustus 2021 - 17:55 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  menyebut, utang negara terus membengkak hingga lebih dari 6.500 triliun rupiah. Angka tersebut sudah melampaui 40 persen utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Selain ancaman terhadap kesehatan publik, ekonomi rakyat juga sangat tertekan, kontraksi terjadi selama empat kuartal berturut-turut, dari kuartal dua tahun 2020 sampai kuartal pertama tahun ini, di sisi lain utang negara juga terus membengkak hingga lebih dari 6.500 triliun rupiah, angka tersebut sudah melampaui 40 persen utang pemerintah terhadap PDB," katanya dalam diskusi DCSC perspectives bertema Visi Indonesia 2045, Selasa (31/8).

AHY melihat, ekonomi Indonesia memang tumbuh 7,07 persen di kuartal dua tahun 2021. Namun, pertumbuhan tersebut belum dirasakan langsung oleh rakyat.

"Daya beli rakyat dan konsumsi rumah tangga juga masih lesu, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang tinggi juga masih menjadi tantangan terbesar kita saat ini," ujar AHY dikutip Merdeka.com.

Selain itu, lanjut dia, setoran UMKM yang merupakan rumah bagi 90 persen tenaga kerja dan selama ini menjadi katup ekonomi nasional juga masih sangat terpukul di sisi penjualannya.

"Negara harus hadir untuk bisa menolong dan menyediakan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, mereka yang sangat terdampak akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat," pungkasnya.