Menyikapi hal tersebut, Ekonom Senior Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu yang lalu ihwal bahaya gagal bayar utang lantaran pertumbuhan pendapatan negara yang menciut
Pemerintah Berburu Utang Rp515 Triliun, Ekonom: Bikin Utang Baru untuk Bayar Utang Lama, Menkeu tidak Punya Ide Lain?

Menyikapi hal tersebut, Ekonom Senior Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu yang lalu ihwal bahaya gagal bayar utang lantaran pertumbuhan pendapatan negara yang menciut

Rayu | Kamis, 12 Agustus 2021 - 06:05 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi nasional kuartal II/2021 tumbuh 7,07 persen berdasarkan year on year. Akan tetapi, kenyataannya pemerintah malah hendak menambah utang negara sebesar Rp 515 triliun. 

Kebijakan penambahan utang itu dinilai kontradiktif dengan pernyataan BPS di mana ekonomi nasional saat ini tengah meningkat.

Menyikapi hal tersebut, Ekonom Senior Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu yang lalu ihwal bahaya gagal bayar utang lantaran pertumbuhan pendapatan negara yang menciut.

“Sementara pertumbuhan utang negara meroket. Sudah agak lama pemerintah gali lubang yang semakin dalam untuk tutup lubang lama. Sepertinya Menteri Keuangan (Sri Mulyani) tidak punya ide selain bikin utang,” ucap Fuad Bawazier di Jakarta, Rabu (11/08/2021).

Menteri Keuangan era Presiden Abudurrahman Wahid (Gus Dur) ini menambahkan, pemerintah sempat puny ide baru dengan mengeluarkan rencana kebijakan memajaki sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan sebesar 12 persen untuk menutupi utang negara.

"Ide ini sudah dikirimkan ke DPR dalam bentuk revisi RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) yang kabarnya akan dibahas dalam tahun ini. Melihat isinya yang mengatur macam-macam pajak, cukai, dan tax amnesty, serta pidana perpajakan dan lain-lain maka judul RUU KUP yang diajukan oleh Pemerintah itu tidak tepat,” jelasnya.

Menurut Fuad Bawazier, pemerintah mendorong adanya Omnibus Law perpajakan, bukan malah membuat kebijakan pajak yang menyentuh rakyat kecil.

"Tapi mungkin karena kemarin Omnibus Law Cipta Kerja banyak dicibir, jadi tidak lagi pakai istilah Omnibus law? Tapi jelas RUU KUP itu jenisnya Omnibus law karena isinya macam-macam,” urainya.

“Dengan RUU KUP ini pemerintah ingin menambah pemasukan negara untuk meningkatkan kemampuannya bayar utang, tapi lagi-lagi rakyat kecil yang akan memikul beban utang itu,” pungkasnya.
 

RMOL

Tahun depan, pemerintah mengincar utang anyar senilai Rp973,58 triliun. Memang lebih rendah ketimbang outloook APBN 2021 sebesar Rp1.026,98 triliun. Utang ya tetap utang.
Tahun Depan, Utang Negara Nambah Rp973,5 Triliun, Bayar Bunganya Rp405 Triliun, Bos Puan Ingatkan Presiden Jokowi Hati-hati

Tahun depan, pemerintah mengincar utang anyar senilai Rp973,58 triliun. Memang lebih rendah ketimbang outloook APBN 2021 sebesar Rp1.026,98 triliun. Utang ya tetap utang.

Nanda Alisya | Rabu, 18 Agustus 2021 - 05:02 WIB

Informasi tentang utang terkuak dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Di mana, rencana utang anyar 2022 sebesar Rp973,58 triliun masih lebih rendah 5,2 persen ketimbang 2021. Dikutip dari Buku Nota Keuangan 2022, Selasa (17/8/2021), sebagian besar pembiayaan utang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp991,3 triliun. Rencana penerbitan itu, naik dari outlook APBN 2021 yang tercatat Rp992,8 triliun.

Selain SBN, pemerintah juga akan mencari pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam RAPBN 2022, pinjaman dalam negeri (neto) direncanakan sebesar Rp 1,75 triliun. Angka itu lebih tinggi dari outlook APBN 2021 sebesar Rp 978,3 miliar.

Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut terdiri atas penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sebesar Rp3,58 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar negatif Rp1,82 triliun. Sementara, dikutip dari kumparan.com, pinjaman tunai dalam mata uang asing pada 2022 direncanakan US$2 miliar, atau setara Rp28,7 triliun.

Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan melalui mekanisme fleksibilitas pembiayaan, dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix.

Di sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga utang. Dalam RAPBN 2022, bunga utang yang harus dibayar pemerintah tercatat sebesar Rp405,87 triliun. Angka tersebut naik 10,8 persen ketimbang outlook APBN 2021 yang dipatok Rp366,2 triliun.

Adapun pembayaran bunga utang tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp393,7 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp12,2 triliun. Pertumbuhan pembayaran bunga utang 2022 lebih rendah ketimbang 2021 yang sebesar 16,6 persen terhadap 2020. Hal tersebut, dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian pembiayaan utang tahun 2021, antara lain pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) dan optimalisasi penarikan pinjaman tunai.

Ketua DPR, Puan Maharani memberikan sejumlah catatan penting terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pengantar RUU APBN 2022 dan Nota Keuangannya. Salah satunya adalah soal itu tadi, utang negara yang semakin tambun. Puan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menjaga rasio utang pemerintah.

“Dalam mengelola Pembiayaan Defisit, Pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan UU,” ujar Puan dalam pembukaan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021).

Selain itu, Puan mengingatkan pemerintah agar meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian. Puan juga berharap agar pemerintah memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang.

Mengingatkan lagi, dalam pidato Nota Keuangan 2022, Presiden Jokowi memastikan pengelolaan keuangan termasuk utang di 2022 akan dilakukan secara hati-hati. Ia mengatakan, pengelolaan utang akan dilakukan dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan COVID-19.

Selain itu, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga.

“Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan,” ujar Jokowi.

 

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,9 triliun rupiah untuk pembayaran bunga utang.
Utang Makin Melonjak, Pemerintah Rogoh Uang Rp405 Triliun untuk Bayar Bunga Utang pada 2022

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,9 triliun rupiah untuk pembayaran bunga utang.

Nissa | Rabu, 18 Agustus 2021 - 11:25 WIB

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,9 triliun rupiah untuk pembayaran bunga utang. Hal itu tertulis dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. 

Angka tersebut setara dengan 15 persen total belanja negara tahun depan, yang diajukan sebesar Rp 2.708,7 triliun rupiah.

Berdasarkan draft Nota Keuangan Tahun dan RAPBN 2022, pembayaran bunga utang dalam negeri akan memakan alokasi anggaran sebesar Rp 393,69  triliun sementara pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 12,173,8 triliun.

Pembayaran bunga utang tersebut naik drastis dalam empat tahun terakhir, utamanya karena membiayai pelebaran defisit. Pada awal kepemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2015, pembayaran bunga utang hanya mencapai  Rp 156 triliun rupiah. Angka itu melonjak menjadi  Rp 275,5 triliun di tahun 2019.

"Hal itu (kenaikan anggaran pembayaran bunga utang ) disebabkan oleh penambahan outstanding utang termasuk penambahan utang dalam menangani dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata pemerintah seperti tertulis dalam RAPBN 2022.

Pemerintah menambahkan realisasi pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen  surat berharga negara (SBN) yang dominan dalam portofolio utang. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan.

"Melalui kerja sama pembiayaan yang dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang," tambahnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia sepakat untuk ikut melakukan burden sharing untuk pembiayaan anggaran terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah dengan membeli SBN pemerintah sebesar Rp 397,56 triliun rupiah pada tahun 2020 dengan bunga 0 persen.

Menurut pemerintah seperti dikutip Katadata.co.id, perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2022 meliputi pembayaran bunga atas outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya, rencana penambahan utang tahun 2022,  rencana program pengelolaan portofolio utang (liabilities management).

Untuk menutup defisit, pemerintah berencana menerbitkan SBN (netto) sebanyak Rp 991,3 triliun rupiah serta melakukan penarikan pinjaman Rp 17,7 triliun. Jumlah yang diterbitkan pada tahun depan, relatif tidak berubah jika dibandingkan pada tahun ini. Pada APBN 2021, pemerintah sebenarnya mentargetkan penerbitan SBN sebesar  Rp 1.207,3 triliun rupiah. 

Namun, jumlah tersebut diperkirakan akan mengecil menjadi Rp 992,8 triliun rupiah karena pemerintah akan memanfaatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup defisit tahun 2021.

Pembayaran bunga utang yang melonjak tiap tahun, sayangnya, tidak dibarengi dengan perbaikan penyerapan anggaran, terutama di daerah. Mei 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kecewa karena ada dana mengendap milik pemerintah daerah di perbankan sebesar Rp 247, 5 triliun pada Oktober 2020. Ratusan triliun dana hanya menganggur tanpa dibelanjakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, dana tersebut berasal dari belanja negara yang salah satunya dibiayai oleh utang. 

 

 

Pembiayaan utang, antara lain dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara atau SBN secara neto mencapai Rp 991,3 triliun. 
Jangan Kaget, Jokowi Bakal Tambah Utang Rp 991 Triliun Tahun Depan 

Pembiayaan utang, antara lain dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara atau SBN secara neto mencapai Rp 991,3 triliun. 

Nissa | Rabu, 18 Agustus 2021 - 13:21 WIB

Pemerintah menargetkan pembiayaan utang dalam RAPBN 2020 mencapai Rp 973,6 triliun, turun dibandingkan APBN 2021 Rp 1.027 triliun. Pembiayaan utang, antara lain dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara atau SBN secara neto mencapai Rp 991,3 triliun. 

"Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal," kata Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin (16/8).

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2022,  komposisi pembiayaan utang tahun depan terdiri atas rencana penarikan utang  Rp 1.058,4 triliun dan pembayaran cicilan utang sebesar Rp 84,8 triliun.

Penarikan utang secara rinci terdiri atas, penarikan utang melalui penerbitan SBN neto sebesar Rp 991,3 triliun, penarikan pinjaman dalam negeri Rp 3,6 triliun serta penarikan pinjaman luar negeri Rp 63,5 triliun.

Di sisi lain, dikutip Katadata.co.id, pemerintah juga berencana melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman sebesar Rp 84,8 triliun. Pembayaran ini antara lain untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1,8 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 83 triliun.

Pembiayaan utang berangsur turun sejak tahun ini dari Rp 1.229 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 1.026 triliun. Dalam jangka menengah, pemerintah berjanji akan terus menurunkan pembiayaan utang setiap tahun. Hal ini untuk mencapai defisit 3% pada tahun 2023 sebagaimana yang diatur dalam UU No 2 tahun 2020.

Dalam catatan RAPBN 2022, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong proyek prioritas pemerintah. Rencana pembiayaan utang sebagian besar juga akan dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang.

Pemerintah juga merincikan arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2022 sebagai berikut:

Mengendalikan utang secara fleksibel dan penuh kehati-hatian dengan menjaga rasio utang dalam batas aman.Meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, yakni perluasan basis investor dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah.Utang sebagai instrumen menjaga keseimbangan melalui komposisi portofolio utang yang optimal untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Total outstanding utang pemerintah hingga Juli 2021 mencapai Rp 6.570,2 triliun, naik 0,23% dari bulan sebelumnya Rp 6.554,5 triliun atau naik 8% dari posisi tahun lalu Rp 6.075,6 triliun. Komposisi utang pemerintah bulan Juli terdiri atas, utang berupa SBN sebesar Rp 5.727,7 triliun dan pinjaman sebesar Rp 842,5 triliun.

Komposisi pinjaman pemerintah berupa SBN terdiri atas SBN valas sebesar Rp 1.290 triliun dan SBN rupiah Rp 4.437,6 triliun. Sementara komposisi utang berupa pinjaman terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar rp 829,8 triliun dan Rp pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,7 triliun.

Utang pemerintah yang membengkak mendorong beban bunga utang yang juga terus meningkat setiap tahun, terlihat dalam databoks di bawah ini. Pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 405,9 triliun dalam RAPBN 2022.