Sri Mulyani mengungkapkan berbagai fakta dan masalah yang tengah dihadapi pemerintah khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran dan penanganan Covid-19.
Sri Mulyani Beberkan Fakta-fakta Penting, Begini Kondisi Ekonomi Indonesia Sesungguhnya, Ada Skenario Terburuk?

Sri Mulyani mengungkapkan berbagai fakta dan masalah yang tengah dihadapi pemerintah khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran dan penanganan Covid-19.

Triaji | Selasa, 13 Juli 2021 - 12:21 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin kemarin (12/7/2021).

Rapat kerja ini membahas Pokok-Pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2020, Pokok-Pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2020; dan melakukan pembentukan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan. 

Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengungkapkan berbagai fakta dan masalah yang tengah dihadapi pemerintah khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran dan penanganan Covid-19.

Berikut ini sejumlah fakta dari paparan dan rapat kerja antara pemerintah dan DPR RI: 

1. Defisit APBN 

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani dikutip Bisnis.com menyampaikan perkiraan defisit APBN hingga akhir 2021 yang diyakini dapat ditekan hingga Rp66 triliun.  

Oleh karena itu, defisit pada tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai Rp939,6 triliun, lebih rendah dari target awal pemerintah sebesar Rp1.006,4 triliun. 

“Proyeksi defisit kita akan lebih kecil dibandingkan APBN awal. [Target defisit] APBN awal Rp1.006,4 triliun, kita perkirakan akhir tahun defisitnya akan di bawah itu, yaitu Rp66,8 triliun lebih rendah, menjadi Rp939,6 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021). 

Meski demikian, Sri mengatakan angka defisit APBN diperkirakan masih dalam kisaran 5,7 persen. Pasalnya, angka tersebut akan bergantung pada persentase PDB pada akhir tahun yang akan dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). 

“Ini adalah sesuatu yang bagus, artinya APBN bisa tetap responsif membantu rakyat dan dunia dunia, serta menangani Covid-19, namun kita bisa mengurangi dan menjaga defisitnya dalam tingkat yang makin hati-hati,” jelasnya. 

2. Skenario PPKM 

Darurat Sri Mulyani memaparkan skenario kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat yang bisa diperpanjang hingga 6 minggu guna menurunkan angka kasus Covid-19. 

Dia mengatakan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Penerapan PPKM darurat  diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat. 

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” jelasnya dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021). 

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan belanja APBN akan terus diperkuat untuk merespon dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. 

3. Proyeksi Ekonomi 

Dengan skenario PPKM yang lebih panjang. Kemenkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berkisar antara 3,7 persen hingga 4,5 persen. Proyeksi yang lebih rendah juga dipaparkan oleh Bank Indonesia (BI).

BI menurunkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sejalan dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada periode Juli ini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan PPKM darurat yang diberlakukan untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada penurunan mobilitas dan khususnya konsumsi masyarakat. 

Oleh karena itu, perekonomian pada tahun ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,8 persen, lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen. 

4. Insentif Nakes 

Sri Mulyani menegaskan negara telah membayarkan insentif sebesar Rp2,9 triliun kepada 375.000 tenaga kesehatan (nakes) pusat sejak Januari hingga 9 Juli 2021. 

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani sekaligus membantah bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membayar nakes. 

"Mengenai kabar nakes tidak dibayar itu hoax karena ini ada anggarannya dan telah dibayarkan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (13/7/2021). 

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa pemerintah memperpanjang insentif ini hingga akhir tahun ini. Dia mengakui sebelumnya insentif ini akan diberhentikan Juni 2021. 

"Tadinya diputuskan insentif nakes akan selesai sampai Juni ini. Akhirnya kita perpanjang sampai akhir tahun. Anggaran termasuk ke dalam program PEN," ungkapnya. 

Hal ini ditenggarai akibat naiknya jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air. Dari catatan Kemenkeu, alokasi anggaran kesehatan ditingkatkan dari semula Rp172,8 triliun menjadi Rp193,9 triliun. 

Selain membayarkan insentif nakes, Sri Mulyani juga memberikan santunan kematian sebesar Rp49,8 miliar untuk 166 nakes yang meninggal akibat Covid-19. 

"Kita sangat sedih melihat jumlahnya, dan tentu ini menggambarkan risiko yang luar biasa," ujar Sri Mulyani di Banggar. 

Suka atau tidak, munculnya varian baru Corona yang lebih dahsyat berdampak buruk kepada perekonomian nasional. Dan, posisi Indonesia turun kelas ke low income country.
Semuanya Berantakan karena Corona Delta, Indef: Kasta Indonesia Kembali Abjlok ke Low Income Country, Begini Solusinya....

Suka atau tidak, munculnya varian baru Corona yang lebih dahsyat berdampak buruk kepada perekonomian nasional. Dan, posisi Indonesia turun kelas ke low income country.

Nanda Alisya | Rabu, 14 Juli 2021 - 10:01 WIB

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S Damanhuri menilai, Indonesia tidak memiliki peta jalan industrialiasi nasional. Dia mengatakan, sebenarnya Indonesia telah melakukan strategi industrialisasi sejak 1980 sampai 1990, namun saat ini peta jalannya semakin tidak konkrit.

Didin mendorong pemerintah untuk membentuk suatu peta jalan yang jelas sehingga dapat dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu mengenai kemajuan industrialisasi tersebut.  “Ini yang membuat pendapatan per kapita bisa meningkat secara signifikan sekaligus mengurangi ketimpangan,” ujarnya dalam diskusi daring di Jakarta, dikutip dari tempo.co, Selasa (13/7/2021).

Didin menyatakan peta jalan industrialisasi nasional ini akan menjadi kunci untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan status negara berpendapatan menengah atau middle income trap. “Indonesia hanya melakukan strategi industrialisasi sejak awal 1980 sampai akhir 1990. Ke sininya tidak ada grand design, tidak ada blue print dan tidak ada peta jalan yang konkrit,” katanya.

Indef mendorong industrialisasi nasional melalui pembentukan peta jalan atau roadmap yang jelas.
Menurutnya, hal ini menyebabkan Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah, bahkan turun status dari menengah ke atas menjadi menengah ke bawah.

Terlebih lagi, ia menuturkan Indonesia juga tertinggal jauh dari Malaysia dan Korea Selatan yang sama-sama memulai industrialisasi pada awal 1980, namun kedua negara tersebut dinilai lebih konsisten.

Ia menyebutkan Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia, memulai industrialisasi pada 1980-an dengan angka pendapatan per kapita yang sama yakni sekitar 70 dolar AS.

Di sisi lain pendapatan per kapita Korsel pada 2019 telah mencapai 33.000 dolar AS dan turun pada 2020 menjadi 31.500 dolar AS. Sementara Malaysia 12.500 dolar AS pada 2019 dan turun menjadi 11.500 dolar AS pada 2020 akibat pandemi. “Indonesia tadinya kita sudah masuk negara kelas menengah walaupun masih paling bawah 4.050 dolar AS, kemudian faktor pandemi kembali turun ke low income country 3.570 dolar AS,” jelasnya.

Tak hanya terkait peta jalan industrialisasi, Didin menjelaskan beberapa faktor penunjang Indonesia tertinggal dari kedua negara itu adalah jumlah penduduk yang mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kemudian letak geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan sekaligus adanya heterogenitas paling beragam di dunia sehingga tak jarang menyebabkan terjadinya ketimpangan.

 

Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bahwa garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per kapita per bulan.
BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021, Sebanyak 1,12 Juta Orang Jadi Miskin selama Pandemi Corona

Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bahwa garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per kapita per bulan.

Nissa | Kamis, 15 Juli 2021 - 16:53 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang.

"Kalau berdasarkan persentasenya, penduduk miskin di bulan Maret 10,14 persen. Ini turun 0,05 persen kalau dibandingkan dengan September 2020," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Margo menuturkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin.

Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bahwa garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan pada bulan Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020. Penyumbang terbesarnya berada pada kategori GK makanan, dengan share sebesar 73,96 persen.

Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK makanan adalah beras dengan kontribusi mencapai 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di pedesaan.

"Maka itu supaya pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan, caranya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin supaya GK tidak naik terlalu cepat," tutur Margo dikutip Kompas.com.

Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan menurun dari 1,75 poin di bulan September 2020 menjadi 1,71 poin di bulan Maret 2021.
Indeks kedalaman kemiskinan adalah indeks yang digunakan untuk mengukur seberapa dalam kemiskinan yang dirasakan penduduk.

Adanya penurunan indeks pada bulan Maret menunjukkan, konsumsi masyarakat di bulan tersebut mengalami perbaikan mendekati garis atas dari Rp 472.525 per kapita per bulan.

"Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat ada perbaikan. Tapi di perkotaan naik dari 1,26 ke 1,29 poin. Sementara di pedesaan menurun dari 2,39 ke 2,27 poin," jelas Margo.

Kemudian, indeks keparahan kemiskinan pada bulan Maret 2021 ini turun dari 0,47 poin menjadi 0,42 poin.

Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

"Indeks keparahan kemiskinan di kota semakin meningkat tipis. Namun di pedesaan menurun dari 0,68 poin ke 0,57 poin," pungkasnya.

Hingga kini Pemerintah masih mengamati tren penurunan kasus COVID-19 guna mengambil langkah kebijakan selanjutnya.
Jika PPKM Darurat Diperpanjang, RI Siap- siap Masuk Jurang Resesi?

Hingga kini Pemerintah masih mengamati tren penurunan kasus COVID-19 guna mengambil langkah kebijakan selanjutnya.

Nissa | Kamis, 15 Juli 2021 - 14:21 WIB

PPKM darurat ini bisa saja diperpanjang lantaran varian Delta yang makin ganas. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan skenario PPKM Darurat diperpanjang hingga 4-6 minggu.

Wacana perpanjangan PPKM darurat ini juga didukung akibat terus melonjaknya kasus baru COVID-19 di Indonesia. Per Rabu (14/5), pemerintah melaporkan 54.517 kasus positif Corona.

Meski demikian, berbeda dengan isu yang berkembang, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebut belum ada rencana PPKM Darurat diperpanjang. Hingga kini Pemerintah masih mengamati tren penurunan kasus COVID-19 guna mengambil langkah kebijakan selanjutnya.

"Belum ada rencana perpanjangan PPKM darurat. Namun kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus," katanya kepada detikcom, Selasa (13/7/2021).

Pengamat Ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan PPKM Darurat diperpanjang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia resesi lagi.

"Pertumbuhan 2021 di bawah 2,5%, bisa 0, bahkan negatif kalau masalah pandemi tidak tertangani dengan baik. Saya perkirakan ekonomi bisa masuk resesi lagi sampai akhir tahun ini," jelasnya, kepada detikcom dikutip Kamis (15/7/2021).

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga juga memperkirakan Indonesia terancam resesi jika PPKM Darurat diperpanjang. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 0,5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun skenario terburuknya minus 0,5 persen. Pemerintah harus mengantisipasi harga pangan dan distribusi pangan jangan sampai terganggu selama PPKM Darurat. Antisipasi kenaikan harga minyak mentah terhadap harga BBM," kata Bhima.

Selain resesi, jika PPKM Darurat diperpanjang bukan hanya akan memberatkan Pusat Perbelanjaan, namun seluruh sektor usaha di Indonesia juga dapat terkena dampaknya. Selain itu, akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penyewa juga diperkirakan akan ada yang menutup usahanya.

Keputusan diperpanjang atau tidaknya PPKM Darurat ini juga mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional.
Luhut Kirim Sinyal Soal Perpanjangan PPKM Darurat: Jangan Kelamaan, Ekonomi Bisa Mati

Keputusan diperpanjang atau tidaknya PPKM Darurat ini juga mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional.

Triaji | Kamis, 15 Juli 2021 - 19:55 WIB

Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan berharap penerapan PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang. Sebab, semakin lama dilakukan dapat membuat perekonomian Indonesia terganggu. 

Sebelumnya Luhut menguatkan sinyal yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani terkait perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 pekan.

"Kalau pertanyaan PPKM Darurat berlaku 20 Juli menghentikan sektor nonesensial, sehingga berdampak ke ekonomi nasional. Ini yang kita amati betul masalah ekonomi ini, jangan sampai (PPKM Darurat) kelamaan juga malah membuat [ekonomi] mati," ungkap Luhut dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/7).

Menko Kemaritiman dan Investasi itu mengakui hingga kini belum tahu sampai kapan PPKM Darurat ini diterapkan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Sebab, keputusan diperpanjang atau tidaknya PPKM Darurat ini juga mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional.

"Sampai kapan kita lakukan ini [PPKM Darurat], nanti kita akan evaluasi. Nanti saya akan bertemu Asosiasi Guru Besar UI," ucap Luhut.
"Pemulihan ekonomi juga cukup banyak confidence dengan Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, ia mengaku sudah mengetahui kasus positif COVID-19 di Indonesia akan semakin meningkat. Meski, diakui ia tak memperkirakan penambahannya akan secepat seperti saat ini.

"Tapi pengalaman mengenai [varian COVID-19] Delta ini banyak tidak paham betul. Banyak negara lain juga kena, karena ilmu dunia kedokteran juga belum sampai ke sana," tutup Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.

Sebelumnya, dikutip Kumparan.com, Menkeu Sri Mulyani sempat memberikan sinyal adanya kemungkinan pemerintah menyiapkan skenario baru terkait kebijakan PPKM Darurat yaitu diperpanjang hingga 6 minggu. Saat ini PPKM Darurat diberlakukan 3-20 Juli 2021.

"Risiko pandemi COVID-19 masih tinggi, khususnya varian Delta. PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus, mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis Sri Mulyani dalam bahan paparannya saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, dikutip kumparan, Senin (12/7).