Kepala Daerah tergoda suap pemberian izin tambang. Negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Siapa saja mereka?
Selain Bupati Kotim, Ini Kepala Daerah yangTergoda Suap Izin Tambang

Kepala Daerah tergoda suap pemberian izin tambang. Negara dirugikan hingga triliunan rupiah. Siapa saja mereka?

YUSWARDI A SUUD | Senin, 04 Februari 2019 - 15:39 WIB

KOMISI  pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk tiga perusahaan di wilayahnya pada periode 2010 - 2015.  Dalam hitung-hitungan KPK, negara dirugikan Rp5,8 triliun, lebih besar dibanding kasus KTP elektronik maupun  BLBI.

"Indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti KTP Elektronik (Rp 2,3 triliun) dan BLBI (Rp 4,58 triliun)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

Kerugian itu, kata Laode, dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.

Modus yang digunakan Supian adalah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk tiga perusahaan, yaitu PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining).

Syarif menyatakan Supian yang kembali terpilih untuk periode 2016-2021 diduga mengangkat teman-temannya yang merupakan timses saat kampanye sebagai direktur dan Dirut PT FMA dan mendapat jatah masing-masing 5 persen saham PT FMA.

Izin itu juga diberikan secara bertahap. Misal, untuk PT FMA diberikan pada Maret 2011. Saat itu Supian menerbitkan IUP operasi produksi seluas 1.671 hektare kepada PT FMA, yang berada pada kawasan hutan. Padahal Supian disebut mengetahui PT FMA belum mempunyai sejumlah dokumen perizinan, seperti amdal.

Selain itu, untuk PT BI, Supian diduga menerbitkan izin secara bertahap mulai 2010 hingga 2013. Akibat perbuatan Supian, PT BI diduga menimbulkan kerugian yang dihitung dari hasil produksi setelah dikurangi royalti yang telah dibayarkan dan kerugian lingkungan.

Untuk PT AIM, Syarif menyebut Supian menerbitkan IUP kepada perusahaan itu, padahal PT AIM tidak memiliki kuasa pertambangan. Perbuatan Supian pun diduga menyebabkan kerugian lingkungan.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu," ucap Syarif.

Selain menimbulkan kerugian negara, Supian juga diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser, Hummer H3 dan uang Rp 500 juta. Penerimaan itu diduga masih terkait dengan pemberian izin kepada tiga perusahaan tersebut.
 

Kepala Daerah Lain

Sebelumnya, pada 2017 lalu, KPK juga menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka dalam pemberian izin pertambangan nikel saat menjabat bupati Konawe Utara. KPK menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp2,7 triliun.


Aswad Sulaiman

Menurut KPK, angka itu berasal berasal dari penjualan pertambangan nikel yang proses perizinannya terindikasi melawan hukum.  Aswad disebut mencabut sepihak kuasa pertambangan, yang mayoritas dikuasai PT Antam Tbk. Sesudahnya, delapan perusahaan lain mengajukan permohonan izin. Aswad pun menerbitkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi. Aswad diduga menerima Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan itu.

"Dalam keadaan (kuasa pertambangan) masih dikuasai PT Antam, tersangka selaku pejabat bupati menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan yang kemudian menerbitkan 30 SK kuasa permohonan eksplorasi," kata Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang pada 3 Oktober 2017.

Dari seluruh izin yang telah diterbitkan itu, Saut mengatakan, beberapa di antaranya telah sampai tahap produksi hingga diekspor. Perbuatan itu berlangsung hingga 2014.

Hingga kini penyidikan  kasus itu masih berlangsung. Aswad sendiri sejak 21 Maret 1018 telah mendekam di Lapas Kendari dalam kasus lain yakni korupsi pembangunan kantor bupati Konawe Utara tahap II dengan kerugian negara mencapai Rp2,3 miliar.


Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam

Selain Aswad Sulaiman, ada juga mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
 
Pada 20016 lalu, KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka korupsi pemberian izin tambang kepada PT Anugerah Harisma Barakah. Nur Alam dijerat melanggar undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara.

Di persidangan, jaksa mengatakan Nur Alam memperkaya diri senilai Rp2,78 miliar, dan korporasi PT BIlly Indonesia sebesar Rp1,59 triliun.  Jaksa juga menyebut negara dirugikan Rp 4.325.130.590.137.

Pengadilan memutuskan Nur Alam bersalah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, serta denda Rp1 miliar yang dapat digantikan dengan 6 bulan kurungan. Berbeda dengan tuntutan jaksa, majelis hakim mengatakan Nur Alam  merugikan negara sebsar Rp1,59 triliun.

Nur Alam juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar.

Sempat mengajukan banding, hukuman Nur Alam bertambah menjadi 15 tahun penjara. Namun, di tingkat kasasi hukumannya dikurangi kembali menjadi 12 tahun dan denda Rp750 juta.

Saat ini, Nur Alam mendekam di lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. []

Selain menimbulkan kerugian negara, Supian juga diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser, Hummer H3 dan uang Rp 500 juta.
Kerugian Negara Kasus Bupati Kotim Kalahkan Korupsi e-KTP dan Setara BLBI

Selain menimbulkan kerugian negara, Supian juga diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser, Hummer H3 dan uang Rp 500 juta.

Nikolaus Siswa | Sabtu, 02 Februari 2019 - 13:02 WIB

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi resmi menjadi tersangka korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP). Kerugian yang dialami negara akibat korupsi ini dinilai lebih besar dibanding korupsi e-KTP dan setara BLBI.

"Indikasi kerugian keuangan negara yang cukup besar. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti KTP Elektronik (Rp 2,3 triliun) dan BLBI (Rp 4,58 triliun)," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Jumat (1/2).

Sementara itu, Syarif menyebut dugaan kerugian negara dalam kasus yang menjerat Supian berjumlah Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Angka itu, menurut Syarif, dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM.

Modus yang digunakan Supian adalah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk tiga perusahaan, yaitu PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining). Kerugian Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu itu diduga berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Syarif menyatakan Supian diduga mengangkat teman-temannya yang merupakan timses saat kampanye sebagai direktur dan Dirut PT FMA dan mendapat jatah masing-masing 5 persen saham PT FMA.

Izin itu juga diberikan secara bertahap. Misal, untuk PT FMA diberikan pada Maret 2011. Saat itu Supian menerbitkan IUP operasi produksi seluas 1.671 hektare kepada PT FMA, yang berada pada kawasan hutan. Padahal Supian disebut mengetahui PT FMA belum mempunyai sejumlah dokumen perizinan, seperti amdal.

Selain itu, untuk PT BI, Supian diduga menerbitkan izin secara bertahap mulai 2010 hingga 2013. Akibat perbuatan Supian, PT BI diduga menimbulkan kerugian yang dihitung dari hasil produksi setelah dikurangi royalti yang telah dibayarkan dan kerugian lingkungan.

Untuk PT AIM, Syarif menyebut Supian menerbitkan IUP kepada perusahaan itu, padahal PT AIM tidak memiliki kuasa pertambangan. Perbuatan Supian pun diduga menyebabkan kerugian lingkungan.

"Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu," ucap Syarif.

Selain menimbulkan kerugian negara, Supian juga diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser, Hummer H3 dan uang Rp 500 juta. Penerimaan itu diduga masih terkait dengan pemberian izin kepada tiga perusahaan tersebut.

Di sub kanal penyidikan, sekarang yang tercantum hanya penyidikan hingga akhir 2017. 
Mengapa Status Tersangka Bupati Kotawaringin Timur Hilang dari Website KPK? 

Di sub kanal penyidikan, sekarang yang tercantum hanya penyidikan hingga akhir 2017. 

YUSWARDI A SUUD | Jumat, 01 Februari 2019 - 12:25 WIB

Kabar penetapan tersangka suap izin tambang terhadap Bupati Supian Hadi yang memimpin Kotawaringin Timur, Kalimantan Timur, masih simpang siur. Namanya yang semula sempat dipublikasikan di website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang telah menghilang. Ada apa? 

Beberapa hari lalu, situs resmi KPK memuat sejumlah kasus penyidikan yang sedang ditangani lembaga antikorupsi itu. 

Pada perkara Desember 2018, di urutan teratas tercantum kasus yang menjerat Bupati Supian. 

"Perkara TPK (tindak pidana korupsi -red) berupa penyalahgunan wewenang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining (AIM) dan PT Billy Indonesia (BI) di Kabupaten Waringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010-2012 yang dilakukan oleh Tersangka SUPIAN HADI (Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021). Sprin.Dik/179/DIK.00/01/12/2018 Tanggal 12/12/2018," demikian bunyi publikasi di situs resmi KPK beberapa hari lalu. 

Informasi itu sebelumnya tersedia di link https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/penyidikan/734-penyidikan-2018. Namun, ketika diakses lagi pada Jumat siang, 1 Februari 2019, link itu tidak lagi bisa ditemukan. Di laman yang semula memuat kasus itu, berganti dengan tulisan,"artikel tidak ditemukan." Ada logo KPK di atasnya. 

Di sub kanal penyidikan, sekarang yang tercantum hanya penyidikan hingga akhir 2017. 

Belum diketahui pasti mengapa data itu menghilang dari situs resmi KPK. 


Tampilan layar yang sebelumnya memuat status tersangka Supian Hadi, diakses pada Jumat siang, 1 Februari 2019.

Di Kalimatan Timur, kabar penetapan Supian Hadi sebagai tersangka kasus suap telah merebak dan menjadi pembicaraan. Para pejabat daerah dan warga setempat menunggu keterangan resmi KPK. 

Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan belum mendapat informasi resmi dar KPK maupun Polda Kepri terkait penetapan Supian Hadi sebagai tersangka. 

"Kami akan telisik kembali apakah situs yang menyatakan Bupati Kotim sebagai tersangka itu benar atau tidak dari KPK, kami akan melakukan koordinasi lagi dengan KPK, karena hingga saat ini kami baru tau lewat media online saja," kata Supian Hadi seperti dilaporkan banjarmasinpost.co.id, Kamis, 31 Januari 2019. 

Warga setempat juga berharap hal yang sama. 

"Kami minta KPK bicara , ungkapkan soal penetapan tersangka tersebut, sehingga masalah ini tidak menjadi bola panas yang tidak jelas.Saya mendesak KPK konferensi pers soal kabar di website tersebut," kata Ketua Forum Koordinasi Kerjasama Jasa Konstruksi Kotim, Muhammad Gumarang.

Ajudan Bupati Kotawaringin Timur, Dedy, mengatakan atasannya tetap bekerja seperti biasa, meskipun hingga Kamis kemarin posisinya berada di Jakarta. 

"Di Jakarta, beliau ada kegiatan, formal, tidak ada informasi soal lain, saya malah mau meneleppnnya soal kabar yang marak beredar, banyak sekali yang nanya soal kabar di situs kpk tersebut, tapi saya mengatakan, beliau baik aja," kata Dedy seperti dilaporkan banjarmasinpost.coid.

Dua tahun lalu, tepatnya pada 21 Maret 2016, sekelompok mahasiswa yang menyebut dirinya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPPI) melaporkan dugaan gratifikasi yang melibatkan Supian Hadi dan PT Fajar Mentaya Abadi. Mereka mendatangi gedung KPK meminta kasus itu diusut. 

Dalam laporan itu, Supian Hadi disebut menerima gratifikasi berupa satu unit mobil Hummer. Mobil berharga miliaran itu diduga untuk memuluskan izin usaha pertambangan milik PT Fajar Mentaya Abadi yang berada di Desa Sudan, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. 

Ketika itu, PT Fajar Mentaya Abadi dan PT Arien Iron Mandiri dipimpin oleh Alias Wello. Sekarang, Alias Wello menjabat sebagai Bupati Lingga, Kepulauan Riau.[] 

Update:
Bupati Kotawaringin Timur Jadi Tersangka di KPK, Rugikan Negara Rp5,8 T

Diantara daftar perkara itu, tercantum nama Supian Hadi pada urutan pertama penyidikan perkara bulan Desember 2018.
KPK, Benarkah Bupati Kotawaringin Timur Tersangka Gratifikasi Izin Tambang?

Diantara daftar perkara itu, tercantum nama Supian Hadi pada urutan pertama penyidikan perkara bulan Desember 2018.

YUSWARDI A SUUD | Jumat, 01 Februari 2019 - 11:23 WIB

Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi, dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Bupati Supian diduga menerima suap dari penerbitan izin pertambangan di wilayah kerjanya. 

Hal itu terungkap dari rilis yang diterbitkan di laman resmi KPK pada 22 Januari 2019. Daftar itu memuat daftar kegiatan sisa 2017 dan perkara tahun 2018. Total ada 349 kasus dugaan tindak pindana korupsi. Rinciannya, 75 perkara sisa tahun 2017, dan 199 perkara tahun 2018. 

Diantara daftar perkara itu, tercantum nama Supian Hadi pada urutan pertama penyidikan perkara bulan Desember 2018. Statusnya sebagai tersangka. 

Supian Hadi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/179/DIK.00/01/12/2018 tanggal 12/12/2018 dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining (AIM) dan PT Billy Indonesia (BI) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010-2012. 

Namun, hingga berita ini ditulis pada Jumat siang, 1 Februari 2019, belum ada keterangan langsung dari KPK. Biasanya, setiap menetapkan seseorang tersangka, KPK menggelar konferensi pers. 

Dua tahun lalu, tepatnya pada 21 Maret 2016, sekelompok mahasiswa yang menyebut dirinya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPPI) melaporkan dugaan gratifikasi yang melibatkan Supian Hadi dan PT Fajar Mentaya Abadi. Mereka mendatangi gedung KPK meminta kasus itu diusut. 

Dalam laporan itu, Supian Hadi disebut menerima gratifikasi berupa satu unit mobil Hummer. Mobil berharga miliaran itu diduga untuk memuluskan izin usaha pertambangan milik PT Fajar Mentaya Abadi yang berada di Desa Sudan, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. 

Ketika itu, PT Fajar Mentaya Abadi dan PT Arien Iron Mandiri dipimpin oleh Alias Wello. Sekarang, Alias Wello menjabat sebagai Bupati Lingga, Kepulauan Riau. 


Simpang Siur 

Di Kalimantan Tengah, kabar penetapan Supian Hadi sebagai tersangka masih simpang siur. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan belum mendapat informasi resmi dar KPK maupun Polda Kepri terkait penetapan Supian Hadi sebagai tersangka. 

"Kami akan telisik kembali apakah situs yang menyatakan Bupati Kotim sebagai tersangka itu benar atau tidak dari KPK, kami akan melakukan koordinasi lagi dengan KPK, karena hingga saat ini kami baru tau lewat media online saja," kata Supian Hadi seperti dilaporkan banjarmasinpost.co.id, Kamis, 31 Januari 2019. 

Kami minta KPK bicara , ungkapkan soal penetapan tersangka tersebut, sehingga masalah ini tidak menjadi bola panas yang tidak jelas.Saya mendesak KPK konferensi pers soal kabar di website tersebut."

Kasus itu menjadi desas-desus di kalangan masyarakat setempat. Karena itu, sebagian warga meminta KPK memberi keterangan resmi.

"Kami minta KPK bicara , ungkapkan soal penetapan tersangka tersebut, sehingga masalah ini tidak menjadi bola panas yang tidak jelas.Saya mendesak KPK konferensi pers soal kebenaran kabar di website tersebut," kata Ketua Forum Koordinasi Kerjasama Jasa Konstruksi Kotim, Muhammad Gumarang.

Ajudan Bupati Kotawaringin Timur, Dedy, mengatakan atasannya tetap bekerja seperti biasa, meskipun hingga Kamis kemarin posisinya berada di Jakarta. 

"Di Jakarta, beliau ada kegiatan, formal, tidak ada informasi soal lain, saya malah mau meneleponnya soal kabar yang marak beredar, banyak sekali yang nanya soal kabar di situs KPK tersebut, tapi saya mengatakan, beliau baik aja," kata Dedy seperti dilaporkan banjarmasinpost.coid.

Datanya Menghilang di Website KPK 

Bizlaw.id kembali membuka situs KPK untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus itu. Namun, ketika dibuka pada Jumat siang, data link tersebut tidak lagi menampilkan data status tersangka Bupati Supian Hadi. 

"Artikel tidak ditemukan," begitu bunyi tulisan yang muncul di layar, disertai logo KPK di bagian atasnya. 

Padahal, beberapa hari sebelumnya data tersebut masih bisa diakses melalui link https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/penyidikan/734-penyidikan-2018. 

Apa yang terjadi? KPK, bicaralah! [] 

Update:
Bupati Kotawaringin Timur Jadi Tersangka di KPK, Rugikan Negara Rp5,8 T

Nama Alias Wello mulai dikaitkan dengan kasus gratifikasi yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi.
Teka-teki Polisi Sita Mobil Hummer, Terkait Gratifikasi Dua Bupati? 

Nama Alias Wello mulai dikaitkan dengan kasus gratifikasi yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi.

YUSWARDI A SUUD | Jumat, 01 Februari 2019 - 18:09 WIB

Sudah beberapa hari ini sebuah mobil Jeep Hummer terparkir di sebelah helipad di Mapolda Kepulauan Riau di Batam. Dibungkus sarung pelindung, mobil itu juga dililit police line

Hingga kini, pemilik mobil mewah itu masih menyimpan teka-teki. Pejabat kepolisian masih enggan membeberkan pemiliknya. Namun, kabar yang beredar, mobil itu milik salah satu bupati di Provinsi Kepulauan Riau. Muncul juga selentingan yang menyebut kasusnya terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Kotawaringan Timur Supian Hadi di Kalimantan Tengah. 

Mobil Hummer itu berkapasitas mesin 3.656 cc buatan tahun 2011 dan berplat nomor BP 4 AW.   

Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Erlangga ketika dikonfirmasi pada Kamis, 30 Januari 2019 mengatakan mobil itu titipan dari Bareskrim Polri. Ditanya apakah terkait dengan kasus Bupati Kotawaringin Timur, Erlangga lagi-lagi menjawab,"merupakan titipan barang bukti dari Bareskrim Polri." 

Direskrimsus Polda Kepri, Kombes Rustam Mansur juga tak bersedia menjelaskan, karena merasa bukan kewenangannya. Seperti Erlangga, Rustam juga mengatakan mobil itu titipan Mabes Polri. 


Mobil Hummer di Mapolda Kepri 

Dari Mabes Polri di Jakarta, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan mobil itu titipan Mabes Polri. Menurut Dedi, kasusnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus). 

"Betul, sedang didalami Dittipideksus Bareskrim," kata Dedi seperti dilaporkan Tribunnews.com. 

Namun, lagi-lagi Dedi tak bersedia mengungkap kasusnya. Dia meminta menunggu hasil pendalaman dari kepolisian. 

"Yang jelas ada kaitannya dengan tindak pidana," kata Dedi. 


Bupati Lingga Alias Wello | Foto: Batamnews.co.id

Di kalangan wartawan di Batam, beredar kabar mobil itu milik Bupati Lingga, Alias Wello. Plat nomor BP 4 AW memang cocok dengan inisial Alias Wello yang pernah sebelumnya adalah seorang pengusaha.   

Namun, kepada wartawan batamnews.co.id yang mencegatnya di Batam dua hari lalu, Alias Wello mengelak berkomentar. 

"Tidak tahu saya itu," kata Alias Wello. 

"Tanyakan saja langsung ke Polda Kepri kenapa mobil itu ada di sana," kata Alias Wello yang akrab disapa Awe. 

Nama Alias Wello mulai dikaitkan dengan kasus gratifikasi yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Namun, kasus itu ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan Mabes Polri. 

Dalam sebuah publikasi di website resmi KPK dan belakangan dihapus, nama Supian Hadi disebut sebagai tersangka tindak pidana korupsi. 

"Perkara TPK (tindak pidana korupsi -red) berupa penyalahgunan wewenang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining (AIM) dan PT Billy Indonesia (BI) di Kabupaten Waringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010-2012 yang dilakukan oleh Tersangka SUPIAN HADI (Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021). Sprin.Dik/179/DIK.00/01/12/2018 Tanggal 12/12/2018," demikian bunyi publikasi di situs resmi KPK beberapa hari lalu. 

Situs Wikipedia mencatat, Alias Wello menjadi bupati Lingga di Kepri sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya, mantan Ketua DPRD Kabupaten Lingga periode 2004 - 2009 itu, adalah Direktur PT Fajar Mentaya Abadi (sejak 2010) dan Direktor PT Aries Iron Mining (sejak 2011). Kedua perusahaan itu disebut dalam informasi di situs KPK. 

Sedangkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, telah menjabat dua periode. Pertama, bupati kelahiran 21 Februari 1976 itu terpilih pada 2010-2015. Ia terpilih kedua kalinya untuk periode 2016 - 2021. 

Dua tahun lalu, tepatnya pada 21 Maret 2016, sekelompok mahasiswa yang menyebut dirinya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Indonesia (AMPPI) melaporkan dugaan gratifikasi yang melibatkan Supian Hadi dan PT Fajar Mentaya Abadi. Mereka mendatangi gedung KPK meminta kasus itu diusut. 

Dalam laporan itu, Supian Hadi disebut menerima gratifikasi berupa satu unit mobil Hummer. Mobil berharga miliaran itu diduga untuk memuluskan izin usaha pertambangan milik PT Fajar Mentaya Abadi yang berada di Desa Sudan, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. 

Mungkinkah mobil Hummer yang dimaksud adalah yang sekarang disita polisi di Batam? Sejauh ini, masih menjadi teka-teki.[]

Update:
Bupati Kotawaringin Timur Jadi Tersangka di KPK, Rugikan Negara Rp5,8 T