Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat periode 3-20 Juli 2021. Bagaimana dampakya kepada sektor usaha?
PPKM Darurat Jawa dan Bali Berkumandang, 700 Ribu Pekerja Hotel Terancam Dirumahkan dan PHK, Bagaimana Ini Pak Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat periode 3-20 Juli 2021. Bagaimana dampakya kepada sektor usaha?

Nanda Alisya | Kamis, 01 Juli 2021 - 15:09 WIB

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), Maulana Yusran menyebut, PPKM Darudat jelas berdampak kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan dirumahkannya ribuan hingga ratusan ribu karyawan di sektor perhotelan.

Pasalnya, pengetatan kegiatan masyarakat tersebut akan membuat occupancy rate yang hanya tersisa 30-35 persen makin turun dan pengusaha makin kesulitan untuk menutup biaya operasional, termasuk menggaji karyawan. "Sektor perhotelan itu yang kerja kan sekitar 1,4 juta sekitar 50 persennya sudah dirumahkan dan di-PHK karena pandemi tahun lalu. Jadi, sekitar 700 ribuan yang akan terdampak (dirumahkan atau di-PHK)," ujar Maulana, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (1/7/2021).

Ia mengatakan pengusaha hotel dan restoran dalam kondisi serba terjepit di tengah kebijakan pengetatan kegiatan masyarakat yang diambil pemerintah. Sebab, mereka harus mengikuti semua kebijakan yang diputuskan tanpa diberikan sokongan oleh pemerintah. Hibah pariwisata yang digelontorkan melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun, kata dia, tak cukup untuk menolong sektor hotel dan restoran yang di ambang kebangkrutan.

Terlebih, perusahaan yang telah menerima dana hibah di tahun lalu tak lagi diperbolehkan untuk mendapatkan dana yang sama tahun ini. Syarat penerimaannya pun, menurut Maulana, cukup menyulitkan karena mengharuskan perusahaan untuk bisa berekspansi.
Baca juga: Daftar Bisnis Esensial yang Tetap Buka di PPKM Darurat. "Jadi itu ditambah jumlahnya jadi Rp3,7 triliun kan bukan kita dapat lagi nilainya naik, tapi untuk perusahaan yang belum dapat. Lagipula, nilainya juga kecil, enggak sampai 20 persen dari biaya operasional bulanan. Bagaimana mau berkembang, bertahan saja sulit" jelasnya.

Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sudrajat menuturkan sudah banyak hotel dan restoran yang tutup akibat tak kunjung berakhirnya pandemi sejak tahun lalu. Karena itu, ia meminta pemerintah serius memikirkan nasib para pengusaha selama pemberlakuan PPKM Darurat pada 3 hingga 20 Juli mendatang. Memang, sejauh ini sudah ada berbagai macam insentif yang diberikan pemerintah, mulai dari biaya listrik hingga PPh.

Dia berharap, pemerintah daerah juga ikut turun tangan memberikan keringanan kepada para pengusaha dengan melonggarkan pajak, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga pajak restoran. "Ke depannya diberikan daerah dan pusat juga supaya bisa bangkit kembali. Tapi kami yang paling dominan itu agar pemerintah bisa membantu masyarakat paling bawah, pekerja-pekerja di sektor ini," tandasnya.

 

Kalau tak ada aral, pemerintah bakal menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Langkah pembatasan mobilitas ini, bikin galau pengusaha mal. Naga-naganya bakal ada gelombang PHK lagi.
Pandemi COVID-19 Menggila, PPKM Darurat Diberlakukan, Pengusaha Mal Langsung Galau, PHK Besar-besaran Mendekat

Kalau tak ada aral, pemerintah bakal menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Langkah pembatasan mobilitas ini, bikin galau pengusaha mal. Naga-naganya bakal ada gelombang PHK lagi.

Nanda Alisya | Kamis, 01 Juli 2021 - 07:02 WIB

Ketua Umum Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai rencana pemerintah menutup mal selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, penutupan mal akan membuat kegiatan usaha terhenti dan menekan arus kas pengusaha pusat perbelanjaan. "Kalau kegiatan usaha terhenti maka akan terjadi kembali pekerja yang dirumahkan dan kalau ternyata nantinya berkepanjangan maka akan terjadi kembali gelombang PHK," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/6/2021).

Lagipula, menurut Alphonzus, pembatasan tidak akan efektif jika hanya diberlakukan terhadap fasilitas-fasilitas yang selama ini memiliki kemampuan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin dan konsisten seperti pusat perbelanjaan.

Di samping itu, saat ini penyebaran virus justru terjadi di lingkungan dan komunitas yang lebih kecil sehingga pembatasannya harus dengan berbasis mikro dan melakukan penegakan sampai dengan tingkat paling kecil. "Sudah hampir dapat dipastikan bahwa rencana keputusan tersebut akan berdampak besar terhadap gerak perekonomian, dunia usaha akan kembali terpukul dan kembali terpuruk," tuturnya.

Oleh karena itu, APPBI mengimbau agar rencana tersebut dipertimbangkan kembali secara mendalam dengan memperhitungkan efektifitasnya dalam menekan jumlah kasus positif covid -19 yang sedang melonjak.

Alphonzus memastikan APPBI akan tetap mendukung setiap ketentuan yang ditetapkan sepanjang atau jika memang efektif untuk menekan laju lonjakan jumlah kasus positif covid-19. "Jangan sampai pengorbanan besar di bidang ekonomi menjadi sia-sia akibat kebijakan yang diputuskan tidak efektif untuk mengurangi jumlah kasus positif covid-19," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa hingga saat ini APPBI belum pernah diajak berdiskusi terkait kebijakan pengetatan yang akan dijalankan pemerintah. "Pemerintah belum pernah menyampaikannya kepada APPBI," tandasnya.

Sebelumnya, dalam salinan dokumen berjudul "Intervensi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19" yang diterima CNNIndonesia.com, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) berencana menerapkan kebijakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10 ribu per hari.

Cakupan Area kebijakan tersebut adalah 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4 dan 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Dalam dokumen tersebut, pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan disebut akan ditutup. dan restoran serta rumah makan, hanya boleh melayani pesan antar atau pesanan dibawa pulang. Sedangkan kegiatan belajar-mengajar, dilakukan daring dan tempat peribadatan ditutup sementara. Begitu pula fasilitas umum.

 

PPKM Mikro Darurat secara langsung akan berpotensi membatasi pemulihan ekonomi pada kuartal III-2021.
Ekonom Beberkan Dampak Ekonomi dari PPKM Mikro Darurat

PPKM Mikro Darurat secara langsung akan berpotensi membatasi pemulihan ekonomi pada kuartal III-2021.

Nissa | Kamis, 01 Juli 2021 - 20:23 WIB

Pemerintah berencana akan menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat, dengan memperketat sejumlah aktivitas masyarakat saat ini guna menanggulangi penyebaran virus corona. PPKM Mikro Darurat akan dilaksanakan pada 2 Juli hingga 20 Juli 2021.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, PPKM Mikro Darurat secara langsung akan berpotensi membatasi pemulihan ekonomi pada kuartal III-2021. Hal ini tidak lepas dari pengetatan yang berlangsung hampir selama satu bulan.

Josua menilai PPKM Mikro Darurat berpotensi diperpanjang, bila kasus tidak kunjung mereda di pertengahan bulan Juli mendatang. Namun demikian, bila kasus mulai mereda, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mampu kembali pulih secara gradual.

Sejalan dengan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, Josua berharap laju pemberian vaksin akan semakin terakselerasi. Sehingga target vaksinasi dapat lebih cepat tercapai.

Menurutnya, akselerasi program vaksinasi di tengah pemberlakuan PPKM Mikro Darurat juga akan membantu pemulihan ekonomi di kuartal IV-2021, berbarengan dengan pembukaan kembali perekonomian yang lebih cepat.

“Dalam hal ini, ketika diberlakukan PPKM Mikro, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial terutama penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang di wilayah yang terkena dampak pemberlakuan PPKM darurat yang merupakan kelompok masyarakat rentan miskin atau kelompok masyarakat yang berpotensi jatuh miskin,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (30/6).

Oleh sebab itu, Josua menyarankan pemerintah dapat merealokasikan anggaran lain dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Dalam hal ini, anggaran yang tidak urgent dan penyerapannya rendah dapat dialokasikan untuk pemberian program perlindungan sosial dalam rangka membatasi dampak PPKM darurat terhadap perekonomian.

Tidak hanya itu, dari sisi kesehatan, pemerintah perlu melakukan optimalisasi tracing, testing dan treatment (3T) di saat PPKM Darurat berjalan. Hal ini mengingat serapan tracing yang baru sebesar 3,8% di awal bulan Juni. Padahal, tracing merupakan salah satu langkah penanganan yang menjadi kunci menangani pandemi.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Josua memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 berada di kisaran 4%-4,5% year on year (yoy).  Kemudian, pada kuartal IV-2021 diperkirakan ekonomi akan sedikit membaik di rentang pertumbuhan 4,5%-5% yoy.

“Dengan asumsi bahwa pemerintah dapat mengendalikan tren kenaikan kasus Covid-19 di awal kuartal III-2021 serta mendorong percepatan program vaksinasi mencapai 1 juta dosis per hari, serta mendorong penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terutama bagi sektor prioritas,” ujar Josua.

Sebagai informasi, dalam dokumen Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dihimpun Kontan.co.id, rencananya dari sebelas kegiatan/aktivitas masyarakat ada delapan yang diperketat.

Pertama, kegiatan perkantoran di Kabupaten/Kota yang berada di zona merah dan zona oranye 75% work from home (WFH) dan 25% work from office (WFO). Sementara Kabupaten/Kota zona lainnya WFH 50% dan WFO 50%. Saat ini ini hanya zona merah saja yang WFF 75% dan WFO 25%.

Kedua, kegiatan belajar mengajar Kabupaten/Kota zona merah dan zona oranye seluruhnya dilakukan secara daring. Sebelumnya hanya zona merah saja yang tidak ada kegiatan belajar mengajar secara langsung.

Ketiga, kegiatan sektor esensial tidak ada pengetatan baru, yakni dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Sektor esensial yang dimaksud meliputi lokasi industri, pelayanan dasar, utilitas publik, dan proyek vital nasional. Sedangkan tempat esensial yakni seperti pasar, toko, swalayan, super market baik yang berdiri sendiri maupun berada di pusat perbelanjaan.

Keempat, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mall jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 17.00 dengan kapasitas dine-in paling banyak 25% dari kapasitas.

Namun, untuk layanan pesan antara dibawa pulang diizinkan dengan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00. Sedangkan, restoran yang hanya melayani pesan antar/bawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam.

Kelima, sejalan untuk kegiatan di pusat perbelanjaan/mall dibatasi sampai  pukul 17.00 waktu setempat dan pembatasan pengunjung yang hanya 25% dari kapasitas dengan protokol kesehatan lebih ketat.
Adapun saat ini kegiatan makan/minum di tempat umum dan operasional mall dan tempat kegiatan makan/minum dibatasi hingga pukul 20.00 dengan kapasitas paling banyak 25% dari total kapasitas tempat tersebut.

Keenam, untuk kegiatan konstruksi seperti di lokasi proyek atau tempat konstruksi tidak ada perubahan yakni dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Ketujuh, kegiatan ibadah di kabupaten/kota di zona merah dan oranye ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman. Sebelumnya hanya zona merah yang dilarang beribadah di masjid, musala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya.

Kedelapan, kegiatan di area publik meliputi fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, dan area public lainnya yang berada di zona merah dan zona oranye ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Saat ini, pemerintah masih mengizinkan untuk dibuka paling banyak 25% dari kapasitas untuk zona selain zona merah.

Kesembilan, kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota zona merah dan oranye ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Saat ini, hanya zona merah yang ditutup.

Kesepuluh, kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring lainnya yang berada di Kabupaten/Kota zona merah dan zona oranye ditutup sementara sampai dinyatakan aman. Sebelumnya , selain zona merah masih diizinkan paling banyak 25% dari kapasitas pengaturan.

Kesebelas, transportasi umum tidak ada perubahan, yakni masih dapat melakukan operasional, tapi tetap mengatur kapasitas dan jam operasional sesuai kebijakan pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Transportasi umum ini antara lain seperti angkutan massal, taksi dan ojek baik konvensional atau online, serta kendaraan sewa.

Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, akan membuat ekonomi Jakarta stagnan dan nyaris lumpuh.
Ini Tugas Berat Sri Mulyani, Jika PPKM Darurat Diterapkan, Ekonomi Jakarta Terancam Lumpuh

Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, akan membuat ekonomi Jakarta stagnan dan nyaris lumpuh.

Nissa | Kamis, 01 Juli 2021 - 06:21 WIB

Lonjakan jumlah kasus covid 19 memaksa pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro menjadi PPKM Darurat. Rencana ini membuat pengusaha kembali ketar-ketir.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, akan membuat ekonomi Jakarta stagnan dan nyaris lumpuh.

"Sebagai kota jasa, ekonomi Jakarta akan bergairah jika pergerakan warga bebas leluasa, sebaliknya akan stagnan jika pergerakan manusia dibatasi," kata Sarman dalam keterangan persnya, Rabu (30/6/2021).

Menurut dia, PPKM Darurat bakal sangat membebani pengusaha karena dengan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung tentu akan menurunkan omzet, profit dan akhirnya cash flow yang semakin terjepit.

"Dan itu akan menyasar kesemua sektor usaha, ini situasi dan kondisi yang teramat sulit bagi pelaku usaha," katanya dikutip Suara.com.

Tak hanya itu, dia bilang kebijakan ini akan berpotensi semakin memperpanjang masa resesi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal I-2021 yang masih terkontraksi -1,65 persen, akan berpotensi tetap dizona negatif pada kuartal II-2021.

"Dan ini akan berdampak terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok 7 persen, karena PDB DKI Jakarta memberikan kontribusi 17,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," paparnya.

"Jika ekonomi Jakarta masih minus dikuartal II-2021, maka agak sulit rasanya kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional diangka 7 persen."

Kebijakan baru ini diambil untuk menekan penyebaran covid-19 yang terus meroket.
Prediksi Soal PPKM Darurat, Luhut Minta Ekonom Jangan Bohongi Rakyat: Ekonomi Masih Bisa Pulih

Kebijakan baru ini diambil untuk menekan penyebaran covid-19 yang terus meroket.

Nissa | Kamis, 01 Juli 2021 - 20:55 WIB

Sejumlah ekonom disebut khawatir dengan perekonomian Indonesia bakal kembali terpuruk setelah pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Darurat. Kebijakan baru ini diambil untuk menekan penyebaran covid-19 yang terus meroket.

Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan perekonomian nasional kini masih dalam tahap pemulihan. Bahkan, perekonomian masih berlangsung meski ada PPKM Darurat.

Ia meminta, pengamat tidak asal dalam memprediksikan perekonomian nasional. Luhut bilang, para ekonom dan pengamat harus memprediksi berdasarkan data yang ada.

"Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik. Datang ke saya akan saya layani untuk bicara dimana. Jangan kita bohongi rakyat. Ini data bisa dilihat, pemulihan ekonomi tunjukan keberhasilan," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (1/7/2021).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini juga mengklaim pemulihan Ekonomi yang tengah terjadi ini buah hasil dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Langkah kebijakan pemerintah selama masa pandemi. Selama masa pandemi presiden berhasil semua bernavigasi di antara keadaan sulit," ucap Luhut dikutip Suara.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonomi dari Universitas Indonesia, Teuku Riefky mengatakan bahwa, ekonomi Indonesia bisa kembali terpuruk dengan kegiatan ekonomi yang terbatas.

Ia mengungkapkan, ekonomi nasional akan kembali terpuruk pada kuartal III ke depan. Bahkan, bisa kembali resesi.

"Saya melihat ekonomi bisa kembali minus pada kuartal III, dan kembali mengarah ke sana (resesi)," jelas Riefky.

Namun demikian, Riefky melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II bisa berbalik postif. Karena telah didorong dari kegiatan ekonomi masa Ramadhan dan Lebaran.