Komunitas Jokpro 2024 merupakan organisasi relawan yang menghimpun pendukung Jokowi dan Prabowo untuk maju di 2024. Jokpro 2024.
Relawan Jokowi-Prabowo 2024 Mulai Bergerak, Golkan Joko Widodo Presiden 3 Periode

Komunitas Jokpro 2024 merupakan organisasi relawan yang menghimpun pendukung Jokowi dan Prabowo untuk maju di 2024. Jokpro 2024.

Triaji | Jumat, 18 Juni 2021 - 15:53 WIB

Relawan yang mengatasnamakan Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 akan menggelar pembentukan Sekretariat Nasional Jokpro 2024. Tujuannya mendukung pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

Sekjen Jokpro 2024, Timothy Ivan mengatakan pembentukan Sekretariat Nasional Jokpro 2024 akan digelar di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6) esok.

"Iya benar, besok itu syukuran kita. Awalnya kita mau syukuran kecil-kecilan, mengingat banyak antusiasime masyarakat, banyak pendukung Jokowi dan Prabowo tertarik juga, jadi kita buat besar sekalian, dan pakai prokes yg ketat," kata Ivan, Jumat (18/6).

Ivan menjelaskan bahwa Komunitas Jokpro 2024 merupakan organisasi relawan yang menghimpun pendukung Jokowi dan Prabowo untuk maju di 2024. Jokpro 2024, kata dia, mendukung Jokowi agar maju kembali sebagai Presiden untuk tiga periode.

Ivan dikutip CNN Indonesia mengatakan organisasi ini diinisiasi oleh dirinya dan Baron Danardono Wibowo yang bertindak sebagai Ketum. Lalu, terdapat nama Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB), M Qodari yang menjabat sebagai penasihat.

"Saya dan pak Baron punya ide yang sama agar jokowi harus tiga periode. Nah setelah kami ketemu Pak Qodari gak hanya Jokowi tiga periode saja, tapi harus Jokowi-Prabowo itu. Nah kita nikah itu. Harus Jokowi-Prabowo," kata dia.

Melihat hal itu, Ia lantas membentuk Sekretariat Nasional yang menjadi rumah bagi para pendukung Jokowi dan Prabowo di seluruh Indonesia. Sekretariat itu, kata dia, terbuka bagi siapapun yang bagi pihak mendukung maupun yang tak setuju sebagai tempat berdiskusi.

"Ini jadi base camp jadi rumah bagi relawan di seluruh Indonesia yang mau diskusi. Mau setuju atau tak setuju, monggo kita diskusi," kata dia.

Wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sempat mencuat beberapa waktu lalu. Meski demikian, Presiden Joko Widodo sudah menolak masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan dalam rencana amendemen UUD 1945.

 

 

Solusinya menggabungkan dua tokoh merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia yaitu Prabowo dan Jokowi
Cegah Polarisasi di 2024, Jokpro: Jokowi dan Prabowo Representasi Terkuat Masyarakat Indonesia

Solusinya menggabungkan dua tokoh merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia yaitu Prabowo dan Jokowi

Ind | Jumat, 18 Juni 2021 - 20:40 WIB

Sejumlah relawan membentuk sekretariat Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro). Relawan tersebut sepakat mengusung Jokowi-Prabowo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Peluncuran sekretariat JokPro direncanakan pada Sabtu (19/6) bertempat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

M Qodari, pelantang gagasan Jokowi 3 periode, mengatakan organisasi itu merupakan wadah dari beberapa pihak yang menyambut baik gagasan tersebut. Diketahui, gagasan itu juga sempat dilontarkan Qodari pada Februari-Maret lalu.

"Pengagas pertama saya, karena saya melihat masalah polarisasi di tahun 2024 itu kecenderungannya akan semakin menguat, lebih kuat dibandingkan 2014 dan 2019," kata Qodari, kepada wartawan, Jumat (18/6).

"Solusinya menggabungkan dua tokoh merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia yaitu Prabowo dan Jokowi, Jokowi dan Prabowo sehingga polarisasi itu tidak terjadi," ucapnya.

Qodari mengatakan ada beberapa relawan pendukung Jokowi terdahulu yang juga ikut bergabung dalam organisasi Jokpro. Serta beberapa relawan lain yang mendukung gagasan Jokpro.

Qodari lalu berbicara soal masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode. Menurutnya, penolakan Jokowi terhadap masa jabatan tiga periode hanya normatif saja lantaran saat ini undang-undang dasar mengatur dua periode.

Tetapi, kata Direktur Eksekutif Indo Barometer ini, jika undang-undang dasarnya berubah menjadi tiga periode masa jabatan presiden, maka Jokowi tidak akan bisa menolak.

"Apalagi kalau partai partai politik termasuk PDIP meminta beliau lagi untuk maju dan kalau bicara PDI Perjuangan hemat saya PDIP kalau mau menang lagi tahun 2024 lebih aman dan pasti jika Pak Jokowi yang maju ketimbang simulasi dan kombinasi lainnya," ucapnya.

Qodari menambahkan, fokusnya saat ini ialah adalah komunikasi kepada masyarakat Indonesia seluas-luasnya dari pada membuka komunikasi atau koordinasi dengan parpol pro Jokowi. Dirinya percaya bila gagasan ini diketahui masyarakat maka kecenderungan mendukungnya akan sangat besar.

"Selama ini belum ada yang ngomong saja soal Pak Jokowi tiga periode apalagi berpasangan dengan Pak Prabowo," kata dia.

"Haqqul Yaqin dukungannya besar karena Pak Jokowi pendukungnya banyak Pak Prabowo juga pendukungnya banyak, ya pasti banyak yang akan dukung," tambahnya.

Menurutnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pendukung Jokowi dan Prabowo di Republik Indonesia. Hal itu juga sudah terbukti sebagaimana tercermin dari hasil Pemilu 2019.

"Tentunya dalam menyampaikan gagasan ini ke masyarakat kami juga menyampaikan kepada media massa, media sosial dan otomatis juga akan dibaca, dipikirkan, dipertimbangkan para elite termasuk oleh parpol dan kami yakin gagasan ini juga akan diterima oleh mayoritas partai politik tersebut khususnya yang merupakan bagian dari koalisi Pak Jokowi sekarang ini," tutupnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode.
PDIP Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Tegaskan: Itu Wacana Cari Muka, Tampar Muka dan Menjerumuskan Saya

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode.

Triaji | Minggu, 20 Juni 2021 - 21:05 WIB

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa partainya menolak adanya gagasan masa jabatan presiden tiga periode.

"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDIP," kata Ahmad Basarah dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu (20/6).

Bahkan, Presiden Jokowi tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode.

"Isu tiga periode ini kalau kita lihat subjeknya (Jokowi) bolak-balik beliau sudah mengatakan tidak pernah berpikir bisa menjadi presiden tiga periode," katanya.

Presiden Jokowi, kata Basarah, menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka.

"Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan 3 periode, mau cari muka, mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja," ujarnya dikutip Antara.

Selain itu, Wakil Ketua MPR ini mengatakan PDIP juga menolak adanya narasi presiden dipilih MPR.

Basarah mengatakan jika ada amandemen, PDIP ingin amandemen terbatas yakni supaya MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap PDIP ini adalah amandemen terbatas, artinya tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional," paparnya.

Basarah menjelaskan adanya amandemen agar MPR menetapkan GBHN itu guna pembangunan nasional terus berlanjut.

Sehingga, tambah dia, ketika pemimpin berganti program pembangunan nasional tidak berhenti.

PDIP akan menarik diri dari agenda amandemen terhadap UUD 1945 jika mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden.

"Kalau ada agenda itu secara tegas PDIP menarik diri dari agenda tersebut. Apalagi misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik baik di MPR dan PDIP," tegas Basarah.

Sementara itu, Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando menyebutkan, berdasarkan hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebagian besar massa pemilih PDIP mendukung Jokowi maju di Pilpres 2024, yakni mencapai 66 persen.

"Begitu pun massa pemilih partai non parlemen mendukung Jokowi maju tiga periode (60 persen)," kata Ade

Sementara massa yang menolak Jokowi maju tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra (78 persen), PKS (78 persen), dan Demokrat (71 persen), warga yang belum punya pilihan partai (60 persen), pemilih Golkar (54 persen), dan PKB (51 persen).

Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen.
 

Wacana memperpanjang masa jabatan presiden sampai tiga periode dinilai sebagai kemunduran bagi agenda reformasi.
Apapun Alasannya Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Kemunduran Reformasi

Wacana memperpanjang masa jabatan presiden sampai tiga periode dinilai sebagai kemunduran bagi agenda reformasi.

Ind | Kamis, 24 Juni 2021 - 20:40 WIB

Wacana memperpanjang masa jabatan presiden sampai tiga periode dinilai sebagai kemunduran bagi agenda reformasi. Pasalnya, pembatasan kekuasaan merupakan salah satu misi yang diperjuangkan oleh para aktivis reformasi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA), Tohadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Mengingat pada masa Orde Baru seorang presiden dapat dipilih berkali-kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode itu hasil penting reformasi, dan itu juga diatur dalam Pasal 7 Amandemen Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, wacana presiden tiga periode jelas kemunduran bagi reformasi," papar Tohadi.

Dalam keterangan yang sama, Tohadi turut menolak alasan di balik wacana presiden tiga periode, antara lain menjaga kesinambungan berbagai program pembangunan terutama bidang infrastruktur.

"Terlalu mahal secara politik jika alasan kesinambungan pembangunan harus mengubah masa jabatan presiden tiga periode dalam konstitusi," kata Tohadi, pengajar mata kuliah Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara di Universitas Pamulang dan President University.

Menurut dia, ada cara-cara lain yang dapat ditempuh rezim saat ini untuk memastikan program pembangunan terus berkelanjutan.

"Pertama, tujuan adanya kesinambungan itu dapat diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menjamin kesinambungan pembangunan antarpresiden," ujarnya.

Langkah kedua, ia menjelaskan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dapat mengubah pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang selama ini ditetapkan dalam peraturan presiden (Perpres) jadi Undang-Undang.

RPJMN yang diatur dalam Perpres menjadi celah adanya ketidaksinambungan program-program pembangunan antarpresiden yang berkuasa, kata Tohadi menambahkan. "Ke depan RPJPN harus diatur dalam UU," ucap Tohadi menegaskan.

Dalam kesempatan yang sama, Tohadi juga menyesalkan pelaporan terhadap salah satu penggagas wacana presiden tiga periode, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, ke kepolisian. Menurut dia, pelaporan itu merupakan tindakan yang berlebihan.

Sekelompok orang dari Gerindra Masa Depan (GMD) pada Rabu (23/6) melaporkan M Qodari ke Polda Sumatera Utara, karena gagasan pengamat politik itu diyakini melanggar konstitusi.

Wacana presiden tiga periode sempat jadi perhatian publik selama beberapa hari terakhir.

Namun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Minggu (21/6), serta beberapa politisi dari oposisi dan koalisi pemerintah menolak gagasan tersebut.

Jika partai pendukung Jokowi merestuinya untuk menjadi presiden tiga periode, maka itu bukan sesuatu yang mustahil.
Tegas Menolak, Jokowi Tetap Bisa Jadi Presiden 3 Periode, Kuncinya Restu Partai Pendukung

Jika partai pendukung Jokowi merestuinya untuk menjadi presiden tiga periode, maka itu bukan sesuatu yang mustahil.

Triaji | Kamis, 24 Juni 2021 - 22:21 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah berkali-kali menolak untuk menjadi presiden selama tiga periode. Presiden ke-7 itu tegas menyatakan wacana itu menampar mukanya.

Meski demikian, jika partai pendukung Jokowi merestuinya untuk menjadi presiden tiga periode, maka itu bukan sesuatu yang mustahil.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Dr Agus Riewanto.

Menurut Agus dikutip Tribunnews, dalam pemerintahan Jokowi harus dibaca dalam dua konteks.

Konteks pertama, yang berkata menolak wacana tiga periode adalah Jokowi secara pribadi. Namun harus diingat, Jokowi adalah kader partai dan ketika menjadi presiden, ia didukung oleh partai.

"Di konteks pemerintahan Jokowi itu memang harus dibaca dalam dua konteks. Konteks yang pertama yang berkata menyatakan menolak itu kan pribadi Jokowi. Oke pribadi Pak Jokowi dengan tegas menolak."

"Tapi yang harus diingat Pak Jokowi adalah kader partai. Meskipun dia bukan orang asli PDIP, tapi dia orang partai. Ketika dia menjadi presiden itu didukung oleh partai," kata Agus dikutip Kamis (24/6/2021).

Lebih lanjut Agus menyatakan, pendukung partai-partai koalisi Jokowi sangat mungkin berkeinginan atas jabatan tiga periode tersebut.

Sehingga meski Jokowi menolak secara pribadi, tapi jika partai menghendaki maka Jokowi tidak bisa mengelak.

"Pendukung partai-partai koalisi Jokowi itu sangat mungkin berkeinginan untuk melakukan itu, maka mengamandemen konstitusi dilakukan oleh koalisi partai di parlemen."

"Jadi dalam konteks Jokowi menolak mungkin iya, tetapi ketika ada dalam sistem komunikasi partai, kalau partai menghendaki kan Jokowi tidak bisa mengelak," terang Dosen FH UNS ini.

Agus kembali menegaskan, sangat mungkin Jokowi menjadi presiden tiga periode jika dibaca dalam konteks komunitas partai.

"Kalau itu terjadi suatu masa, maka Jokowi akan mengatakan ya karena ini dorongan partai, saya terpaksa mengikuti partai."

"Kan bisa nanti pernyataannya seperti itu, 'saya sendiri enggak mau, tapi partai saya minta begitu.'"

"Jadi itu sangat mungkin jika dalam konteks itu pembacaannya, membaca dalam konteks Pak Jokowi yang ada dalam komunitas partai-partai," ungkap Agus.

Menurut Agus, jika Jokowi ingin maju sebagai presiden tiga periode, maka jalan satu-satunya adalah dengan mengamandemen konstitusi, yakni Pasal 7 UUD 1945.

Sehingga bisa memberi ruang untuk Jokowi dipilih sebagai presiden untuk ketiga kalinya.

Perlu diketahui, selama ini tidak ada ukuran kelaziman periodesasi jabatan bagi presiden dalam konstruksi ketatanegaraan. Artinya tidak ada acuan dan tergantung pada kepentingan politik dalam sebuah negara.

"Kalau konteksnya pada Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi memang ingin maju menjadi presiden untuk periode ketiga seperti yang disampaikan Seknas itu ya, M Qadari dan teman-teman, dengan slogan Jokowi-Prabowo."

"Menurut saya, satu-satunya jalan itu adalah mengamandemen konstitusi, Pasal 7 UUD 1945 itu harus diamandemen. Memberi ruang untuk presiden boleh dipilih tiga kali."

"Nah soal berapa periodesasi jabatan bagi presiden itu memang tidak ada kelaziman dalam konstruksi ketatanegaraan."

"Artinya tidak ada acuan bakunya, kepentingan politik dalam sebuah negara," jelas pria yang juga Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UNS.

Ketentuan dan Syarat Amandemen Agus menuturkan, jika ingin melakukan amandemen Pasal 7 UUD 1945, maka harus bisa memenuhi ketentuan bagaimana cara mengamandemennya.

Ketentuan amandemen tersebut tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945, di antaranya:

1. Anggota MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD mengusulkan agenda amandemen.

2. Agenda amandemen tersebut harus disetujui oleh dua pertiga dari total anggota MPR jika ingin diproses.

3. Setelah disetujui, agenda pembahasan bisa dimulai. Dalam pembahasan dua pertiga anggota MPR harus hadir.

4. Jika anggota MPR telah hadir sesuai syarat, maka hasil amandemen harus disetujui oleh lebih dari 50 persen total anggota MPR.