Gaduhnya penolakan rencana pajak pertambahan nilai (PPN) untuk semabko yang merupakan kesalahan fatal Menteri Keuangan Sri Mulyani, kelihatannya bakal memanjang.
Langsung Samber Blunder Sri Mulyani, RRL Berapapun Kenaikan PPN, Harga Sembako Pasti Meroket, Daya Beli Semakin Ambruk

Gaduhnya penolakan rencana pajak pertambahan nilai (PPN) untuk semabko yang merupakan kesalahan fatal Menteri Keuangan Sri Mulyani, kelihatannya bakal memanjang.

Nanda Alisya | Sabtu, 12 Juni 2021 - 08:11 WIB

Kali ini, ekonom seior DR Rizal Ramli yang melontarkan kritik menghunjam dana Sri Mulyani. Harap maklum, Bang RR ini, sapaan akrab Rizal Ramli, termasuk salah satu ekonom senior yang rajin mengkritik kebijakab Sri Mulyani.

Menurut Bang RR, berapapun persentase kenaikan PPN yang diterapkan pemerintah pastinya akan berdampak pada naiknya harga sembako. Terlebih lagi, sambung mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, kenaikan PPN itu diterapkan di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu. "Dulu ngusulin kenaikan 15 persen. Setelah dikomentari RR dan beberapa ekonom tanpa membantah substansi, eh ngotot naikin juga meski 12 persen," ujar mantan Menko Kemaritiman di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (11/6/2021).  

“Pihak yang menanggung beban pajak PPN sebagaimana yang termaktub dalam aturan perpajakan adalah konsumen akhir atau pembeli. Dengan demikian, masyarakat kena tambahan pengeluaran yang harus dibayarkan demi mengakomodasi kebijakan PPN,” sambung Rizal.

Mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu mengkhawatirkan, dampak yang muncul dari kenaikan PPN sebesar 12 persen tersebut menyebabkan masyarakat tidak mampu membeli sembako. “Kondisi real hari ini masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi, tapi kebijakan pemerintah justru menyebabkan sembako semakin mahal. Tentu ini akan sangat menyusahkan rakyat,” tukas tokoh gerakan mahasiswa 77/78 itu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana untuk memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada produk sembako. Hal itu tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar.  

Dalam Pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN. Beberapa kelompok barang tersebut diantaranya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara. Serta menghapus barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Sembako atau jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Sedangkan hasil pertambangan dan pengeboran yang dimaksud adalah emas, batu bara, hasil mineral bumi lainnya, serta minyak dan gas bumi.   

Dalam draf RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menambah jenis jasa yang sebelumnya dikecualikan atas pemungutan PPN. Jasa pelayanan yang kemudian akan dikenai PPN oleh pemerintah diantaranya pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, hingga jasa asuransi.

Selain itu, ada juga jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat di air serta angkutan udara dalam negeri dan angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Melalui beleid RUU KUP tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. “Tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%,” demikian tertulis pada pasal 7 ayat 1.  

 

SMI bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan.
Sri Mulyani Keterlaluan, Politikus Golkar Sebut Kinerja Menkeu Coreng Pemerintah Jokowi yang Pro-Rakyat Kecil

SMI bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan.

Triaji | Senin, 14 Juni 2021 - 09:23 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) dinilai telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat peduli rakyat kecil. SMI bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan.

“Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu SMI ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat kecil,” ujar Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Jakarta, dikutip Senin (12/6).

Lebih lanjut Misbakhun membeber alasannya soal bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipajaki. Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

“Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik,” kata Misbakhun.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Sri Mulyani tentang PPN sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa.

“Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh,” ulas Misbakhun.

Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Sri Mulyani gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong.

“Apakah Bu SMI lelah mencintai negeri ini? Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara membuat kebijakan yang terkoneksi pada tujuan kita bernegara di konstitusi,” sambung Misbakhun.

Misbakhun pun mempertanyakan argumen Sri Mulyani soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi Covid-19 berakhir. Menurut Misbakhun, alasan itu tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli atau lembaga tepercaya yang mampu memprediksi akhir pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dia mengingatkan Sri Mulyani agar bisa diri sebagai figur yang telah memperoleh berbagai penghargaan internasional.

Seharusnya, kata Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan.

“Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak. Menaikkan tarif pajak dan menambah objek pajak baru sejatinya bukan cara yang menunjukkan kelas Menteri Keuangan yang punya banyak penghargaan,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menyarankan agar Sri Mulyani segera menarik RUU KUP. “Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer,” katanya.

Masyarakat disindir agar tak terus nyinyir menolak utang, tetapi tak mau membayar pajak. Saat ini, pemerintah fokus untuk meningkatkan penerimaan negara.
Anak Buah Sri Mulyani Sindir Mental Orang Indonesia, Nyinyir Soal Utang, Tapi Tidak Mau Bayar Pajak

Masyarakat disindir agar tak terus nyinyir menolak utang, tetapi tak mau membayar pajak. Saat ini, pemerintah fokus untuk meningkatkan penerimaan negara.

Nissa | Minggu, 13 Juni 2021 - 11:05 WIB

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengingatkan masyarakat agar tak terus nyinyir menolak utang, tetapi tak mau membayar pajak. Saat ini, pemerintah fokus untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi fokus ke peningkatan pendapatan itu mutlak, jangan sampai orang nyinyir menolak utang tapi tidak mau bayar pajak," ucap Yustinus dalam diskusi online Narasi Institute: Arah Kebijakan Pajak di Kala Pandemi, Jumat (11/6).

Menurut Yustinus, mental seperti itu perlu 'dikritisi'. Ia merasa heran jika penambahan utang di masa pandemi covid-19 justru mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak.

"Menjadi aneh jika di masa covid-19 penambahan dikritik, tapi alokasi belanja tidak diapresiasi," ujar Yustinus.

Yustinus menjelaskan pemerintah mengalokasikan dana Rp695 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020. Kemudian, alokasi dana untuk PEN tahun ini naik menjadi Rp699 triliun.

"Penguatan spending terus kami perbaiki, masih banyak kekurangan tapi perbaikan terus dilakukan, pembiayaan inovatif dan keberlanjutan terus kami upayakan," terang Yustinus dikutip CNN Indonesia.

Sebagai informasi, pemerintah mencatatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp138,1 triliun atau setara 0,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada akhir April 2021. Realisasinya bengkak 85,5 persen dari Rp74,4 triliun pada April 2020.

Defisit terjadi karena belanja negara mencapai Rp723 triliun atau 26,3 persen dari target Rp2.750 triliun. Sementara pendapatan negara cuma Rp585 triliun atau 33,5 persen dari target Rp1.743,6 triliun.

Pemerintah juga mencatat utang negara tembus Rp6.527,29 triliun per April 2021. Rasio utang pemerintah mencapai 41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adanya gejolak pasar pasca-isu sembako dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di beberapa komoditas efek PPN berdampak pada reaksi publik maupun pedagang yang cukup keras dan kuat.
Menkeu Sri Mulyani Gaduh Soal Pajak Sembako, Harga Pangan Bergejolak, Naik!

Adanya gejolak pasar pasca-isu sembako dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di beberapa komoditas efek PPN berdampak pada reaksi publik maupun pedagang yang cukup keras dan kuat.

Nissa | Senin, 14 Juni 2021 - 11:21 WIB

Isu yang berkembang perihal PPN (pajak pertambahan nilai) atas sembako atau beken disebut pajak sembako membuat psikologi pasar terganggu. Ikatan pedagang pasar Indonesia (Ikappi) mencatat ada beberapa bahan pangan yang dalam dua hari terakhir ini mengalami kenaikan. 

Kenaikan terjadi pada harga ayam yang biasanya Rp 25.000 sampai Rp 30.000 sekarang menyentuh Rp 40.000 naik Rp 10.000, minyak goreng biasanya Rp 16.000 jadi Rp 17.000, daging sapi yang masih belum pada posisi normal kisaran Rp 130.000 naik Rp 10.00 menjadi Rp 140.000.

Kemudian, harga telur ayam biasanya Rp 23.000-Rp 24.000 jadi Rp 25.000, bawang putih kating biasanya Rp 35.000 jadi Rp 48.000 naik Rp 13.000, bawang putih biasa dari Rp 32.000 menjadi Rp 40.000 naik Rp 8.000.

Ini adalah beberapa catatan penting respons pasar terhadap isu yang berkembang akhir ini. 

Ketua umum Ikappi Abdullah Mansuri menilai bahwa pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menghentikan beredar luasnya isu tentang pajak sembako. Psikologi pasar dapat terjadi jika ada kepanikan dan kegaduhan.

“Adanya gejolak pasar pasca-isu sembako dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di beberapa komoditas efek PPN berdampak pada reaksi publik maupun pedagang yang cukup keras dan kuat. Banyak permintaan untuk mengadvokasi hal ini sehingga keresahan itu sangat terasa, ujar Abdullah dikutip Kontan.co.id, Minggu (13/6/2021).

Maka dari itu Ikappi berharap kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menghentikan kegaduhan ini dan kembali kepada Peninjauan Masa Kerja (PMK) peraturan menteri yang telah berlaku saja, tidak perlu mempajaki sembako dengan alasan apapun.

Selain itu, negeri ini membutuhkan pemasukan banyak dari pajak untuk belanja negara karena krisis Covid-19, akan tetapi tidak harus membebankan kepada bahan pangan karena kebutuhan pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang mempunyai efek domino sangat besar bagi daya beli dan keberlangsungan ekonomi.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikappi menyebutkan komoditas yang ada dalam PMK 09 tahun 2020 ada 14 komoditas yang dikatagorikan sebagai bahan pokok yang tidak dikenai pajak.

Di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi dan ikan. Dengan itu diharapkan untuk Menkeu agar berikan keputusan untuk tidak Memasukan sembako dalam RUU KUP No 6 tahun 1983.

Ikappi juga menilai jika ada PPN Sembako, harga akan naik. pasti yang dikorbankan yaitu Petani, juga pengusaha akan menekan operasional ongkos pembelian karena harus terbebani PPN. Terakhir antara pedagang dan konsumen.

“Maka dari itu kita berharap agar upaya-upaya itu segera dihentikan agar tidak berlarut dan memperpanjang psikologi pasar yang berdampak pada harga pangan dan tidak ada lagi kegaduhan di negeri ini,” sambung Abdullah.
 

Kemenkeu berjanji bahwa pajak digunakan bukan untuk menyusahkan masyarakat.
Catat Ini Janji Kemenkeu: Kebijakan Pajak Bukan untuk Menyusahkan Rakyat

Kemenkeu berjanji bahwa pajak digunakan bukan untuk menyusahkan masyarakat.

Nissa | Minggu, 13 Juni 2021 - 17:05 WIB

Rencana pajak sembako dan pendidikan menuai polemik membuat Kemenkeu tersudut. Staf Ahli Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti berjanji bahwa pajak digunakan bukan untuk menyusahkan masyarakat.

"Contoh nyata adalah ketika adanya pandemi Covid19, pemerintah dengan cepat mengambil keputusan untuk membebaskan pajak bagi UMKM dan memberikan kelonggaran atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan terdampak Covid19," kata Frans dalam akun Facebooknya, Sabtu, 13 Juni 2021.

Insentif pajak lainnya antara lain juga diberikan dalam bentuk diskon pembayaran cicilan pajak PPh pasal 25 bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid19, pembebasan PPh Pasal 22 impor dan lain-lain. Dapat terlihat bahwa kebijakan perpajakan sangat pro kepada rakyat yang sedang kesusahan.

Hal itu sekaligus merespons kehebohan masyarakat tentang adanya berita pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan juga fasilitas pendidikan sesungguhnya sangat wajar.

"Padahal berita tersebut tidak benar. Di tengah kesulitan ekonomi disebabkan oleh pandemi Covid19, pasti akan banyak masyarakat yang menurun daya belinya bila barang dan jasa tersebut dikenakan PPN," ujarnya dikutip Kompas.com.

Untuk itulah sebenarnya pemerintah memerlukan pembahasan mendalam dengan rakyat yang diwakili oleh DPR. RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang telah diajukan ke DPR nantinya akan dibahas mengenai kapan dan barang/jasa apa saja yang akan dikenakan pajak.

Menurutnya, bisa saja nantinya PPN hanya akan dikenakan pada barang dengan kategori yang dianggap premium sehingga hanya mereka yang kaya dan mampu untuk membeli akan terkena pajaknya.

Kemenkeu menilai waktu pengenaannya bisa menunggu perekonomian berjalan normal seusai pandemi. Karena fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan krisis Covid-19 dengan prioritas utama pada kesehatan, bantuan sosial dan peningkatan dunia usaha/UMKM.

Namun yang tidak kalah pentingnya, kata dia, adalah melihat fungsi pajak itu sendiri dalam APBN. Karena dalam praktik keuangan negara, pemungutan pajak sebagai bagian dari penerimaan negara adalah bagian yang tak terpisahkan dari APBN secara keseluruhan.

Berdasarkan amanah pendiri bangsa yang dituangkan dalam UUD 1945, uang yang diterima negara dari pajak kemudian harus digunakan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

"Dari sisi belanja negara dalam APBN, uang pajak yang kita bayarkan digunakan untuk banyak membantu masyarakat," kata Frans.