Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi menyebut hingga saat ini Kerajaan Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan haji 2021
Arab Saudi Bantah Info Indonesia tak Dapat Kuota Haji 2021, Padahal Menag Sudah Resmi Umumkan Pembatalan!

Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi menyebut hingga saat ini Kerajaan Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan haji 2021

Rayu | Jumat, 04 Juni 2021 - 11:05 WIB

Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci untuk Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi, membantah informasi yang menyebut Indonesia tidak mendapatkan kuota untuk pelaksanaan haji tahun 2021 ini. 

Informasi ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Dr. Sufmi Dasco Ahmad.

"Merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial, berita-berita tersebut tidaklah benar dan tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi," ujarnya dalam surat keterangannya, Jumat (04/06/2021).

Tak hanya itu, ia juga membantah pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ace Hasan Syadzily, yang menyebut 11 negara telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi, sementara Indonesia tidak termasuk dari negara tersebut.

Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi menyebut hingga saat ini Kerajaan Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan haji 2021. Hal ini berlaku tidak hanya bagi Indonesia tapi juga jamaah lain di seluruh dunia.

Bersama dengan keterangan tersebut, ia menyebut, tengah berupaya untuk menjelaskan kondisi dan fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Ia juga berharap agar pihak-pihak terkait dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Kedutaan atau otoritas resmi lainnya.

"Saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dua arah dahulu, baik di Kerajaan Arab Saudi maupun di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar dan dapat dipercaya," kata dia.

Belum Ada Negara Dapat Kuota Haji 

Terkait soal tersebut, sehari yang lalu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota haji. 

Menag, mengatakan, pemerintah Arab Saudi sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawal 1442 H atau 3 Juni 2021, belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M.

"Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara, jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota (haji), karena penandatanganan nota kesepahaman memang belum dilakukan," kata Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (03/06/2021)

Menag menjelaskan, kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. 
Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Arab Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Arab Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota haji, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji dan lainnya.

"Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jamaah dengan Arab Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M itu hingga hari ini belum juga dilakukan," ujarnya.

Ia mengatakan, padahal dengan kuota 5 persen dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari. Kemudian hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Arab Saudi karena situasi pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Menag menyampaikan, berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan sholat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan sholat juga diatur jaraknya. Ada juga pembatasan untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

"Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jamaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain," jelasnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jamaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jamaah haji reguler dan haji khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/ 2020 M, akan menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/ 2022 M.

"Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jamaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jamaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoaks," ujarnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jamaah haji yang terdampak pandemi COVID-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian COVID-19 ini segera usai,” kata Menag.

KMA Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 dibacakan Menag, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, Kepala BPKH, Anggito Abimanyu, dan Stafsus Menag Adung Abdul Rochman.

 

 

republika

Namun, jemaah haji bisa kehilangan nomor antrean, jika mereka menarik seluruh pembayaran biaya haji yang dibayarkan
Anggito Ancam, Jamaah yang Tarik Dana Haji Akan Kehilangan Antrean, Anggota BPKH Sebut Hoaks! Mana yang Benar?

Namun, jemaah haji bisa kehilangan nomor antrean, jika mereka menarik seluruh pembayaran biaya haji yang dibayarkan

Rayu | Kamis, 10 Juni 2021 - 06:05 WIB

Anggota Dewan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Hurriyah El Islamy membantah kabar, jamaah yang menarik dana haji akan kehilangan antrean pemberangkatan. Pernyataan risiko hilangnya antrean itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu. 

Namun Hurriyah menyebut, informasi tersebut hoaks.

"Itu hoaks, dan sudah dikonfirmasi oleh Kominfo," kata Hurriyah yang dihadirkan sebagai narasumber dalam program Mata Najwa yang disiarkan secara live di Trans 7, Rabu (9/6).

Hurriyah menjelaskan bahwa jemaah haji bisa saja menarik uang yang telah mereka bayarkan. Namun, hal itu terbatas pada uang pelunasan.

Tindakan ini, kata Hurriyah, tidak berdampak apa-apa. Ia lantas menyebutkan bahwa pada 2020, terdapat 569 orang yang melakukan penarikan dana pelunasan.

"Sehingga, Maret sebelum pengumuman sudah ada yang membatalkan, dari haji biasa dan haji khusus ada sekitar 162 orang," jelas Hurriyah.

Namun, jemaah haji bisa kehilangan nomor antrean, jika mereka menarik seluruh pembayaran biaya haji yang dibayarkan.

Adapun pembayaran tersebut antara lain, setoran awal, setoran pelunasan, dan semua nilai manfaat yang ada di dalam rekening virtual.

"Otomatis sesuai peraturan perundangan dia membatalkan porsi. Sehingga kalau dia mendaftar lagi ya masuk urutan semula," ujarnya.

Sebelumnya, BPKH menyatakan siap mengembalikan dana haji calon jemaah yang batal berangkat ke Tanah Suci pada 2021. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya jamaah haji yang menarik dananya akan kebilangan nomor antrean pemberangkatan haji. Jika kemudian jemaah tersebut mendaftar, antreannya akan diproses dari awal lagi.

"Pada prinsipnya kami akan mengembalikan permintaan untuk pembatalan dan pencairan," kata Anggito sebagaimana dikutip dari situs bpkh.go.id, Senin (08/06/2021).
 

Pria yang karib disapa Yos Nggarang ini menegaskan, orang yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diduga tersangkut kasus suap Bansos tidak punya otoritas moral untuk mengatakan dana haji aman
Yandri Susanto Tantang Rizal Ramli Debat, Aktivis: Orang yang Sedang Diperiksa KPK, tak Punya Otoritas Moral Jadi Jubir Dana Haji

Pria yang karib disapa Yos Nggarang ini menegaskan, orang yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diduga tersangkut kasus suap Bansos tidak punya otoritas moral untuk mengatakan dana haji aman

Rayu | Rabu, 09 Juni 2021 - 08:05 WIB

Tantangan debat Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Yandri Susanto terhadap para pengkritik dana haji disorot oleh kalangan aktivis.

Salah satu alasannya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu  diduga tersangkut kasus kuota Bansos Corona Virus Desease 2019 atau COOVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara. 

Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang mengatakan, Yandri Susanto tidak layak menantang debat Rizal Ramli yang kritis pada polemik dana haji.

Pria yang karib disapa Yos Nggarang ini menegaskan, orang yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diduga tersangkut kasus suap Bansos tidak punya otoritas moral untuk mengatakan dana haji aman. 

"Orang yang sudah diperiksa KPK dan diduga terkonfirmasi terlibat skandal kuota Bansos COVID-19 tidak punya otoritas moral nyatakan uang rakyat (dana haji) aman," demikian cuitan Twitter Yos Nggarang dengan melampirkan gambar berita pemanggilan Yandri terkait suap Bansos, Selasa (08/06/2021). 

Sorotan pada Yandri juga disampaikan mantan Jurubicara Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi. Menurut Adhie Massardi, orang yang sedang berurusan dengan KPK tidak layak menjadi jurubicara dana haji. Apalagi, saat ini perhatian masyarakat sedang fokus pada bagaimana pengelolaan dana haji. 

Dalam pandangan Adhie, dijadikannya Yandri seperti jurubicara dana haji justru mengakibatkan keraguan di tengah masyarakat. Aktivis Gerakan Indonesia Bersih ini mengusulkan sosok Yandri harus diganti dengan orang yang lebih otoritatif.

"Orang yang sudah berurusan dengan KPK terkait uang rakyat (Bansos COVID-19) kok dijadikan jubir Dana Haji yang lagi trending topik pengelolaannya. Ini malah bisa bikin masyarakat jadi tambah sanksi. Ganti jubirnya yang lebih otoritatif," demikian cuitan Adhie Massardi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menantang para tokoh pengkritik berdebat di forum terbuka untuk membahas mengenai polemik dana haji. Tujuannya, agar tidak terjadi kekeliruan informasi bagi calon jemaah haji.
 

Rizal Ramli mengunggah sebuah video di mana Maruf amin menyebut bahwa dana haji diperuntukkan untuk investasi pembangunan infrastruktur
Menko PMK: Tak Secuil Pun Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur! Rizal Ramli Keluarkan Video Ma'ruf Amin, Isinya Bikin Kaget

Rizal Ramli mengunggah sebuah video di mana Maruf amin menyebut bahwa dana haji diperuntukkan untuk investasi pembangunan infrastruktur

Rayu | Senin, 07 Juni 2021 - 08:05 WIB

Kementerian Agama RI (Kemenag) telah menetapkan pembatalan haji yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan dana haji aman.

“Kemudian saya pastikan bahwa semua dana haji itu aman. Aman kenapa? Karena dikelola oleh badan yang independen badan pengelola dana haji atau BPKH yang itu adalah lembaga independen,” katanya, Minggu (06/06/2021).

Selain itu Muhadjir mengatakan bahwa saat ini dana haji juga diinvestasikan di sektor-sektor yang aman dan berisiko rendah. Dia memastikan tidak ada sedikitpun dana haji yang diinvestasikan ke sektor infrastruktur.

“Dan tidak ada satupun atau tidak ada secuil dana pun yang diinvestasikan di sektor yang langsung. Termasuk infrastruktur. Jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment. Semua masih berupa surat- surat berharga investasinya. Dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syar'i,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa masyarakat yang sudah menyimpan dana haji juga mendapatkan dana kemanfaatan. Pasalnya dengan diinvestasikan tersebut sehingga ada keuntungannya yang juga diberikan kepada calon jemaah haji.

“Jadi kalau nanti ini jamaah akhirnya juga belum berangkat tahun ini. Itu nanti akan tetap akan menerima dana kemanfaatan karena dananya masih ada di BPKH itu,” tuturnya.

Lebih lanjut Muhadjir mengaku telah meninjau langsung BPKH. Termasuk juga Dewan Pengawasnya.

“Jadi badan pengelola diawasi Badan Pengawas. Badan Pegawas diawasi oleh kementerian terkait termasuk teknis Kemenag dan Kemenko PMK. Dan juga diawasi oleh BPK dan juga DPR RI,” ujarnya.

“Jadi memang pengawasannya berlapis lapis karena itu insya Allah mereka yang mengelola dana haji ini yang ada di BPKH amanah. Saya jamin insya Allah,” pungkasnya.

Menjawab pernyataan Menko PMK tersebut, Ekonom Rizal Ramli lantas mengeluarkan rekeman video lawas Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang isinya membahas soal dana haji.

Rizal Ramli mengunggah sebuah video di mana Maruf amin menyebut bahwa dana haji diperuntukkan untuk investasi pembangunan infrastruktur. Setelah ditelusuri, video tersebut diambil ketika Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam video tersebut, Maruf Amin mengatakan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa di mana dana haji bisa dikelola untuk hal baik lainnya.

“Kan memang boleh diinvestasikan. Sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun itu sudah digunakan untuk SUKUK. SUKUK itu surat berharga syariah negara (SBSN),” ujar Ma’aruf, dikutip dari video tersebut, Minggu (06/06/2021).

“Dan itu sudah dapatkan fatwa dari dewan syariah MUI. Saya sudah menandatangi untuk kepentingan infrastruktur, untuk lain lain,” lanjutnya.

Mengomentari video itu, Rizal Ramli menyertakan cuitan:

“Hayo ngaku siapa yang tanda tangan Dana Haji bisa dipakai untuk infraskruktur? Sudah rame, pada sembunyi deh. Kebiasaan lempar batu, sembunyi tangan,” tulis mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia ini di akun Twitter pribadinya.

Adapun sembilan negara yang dilarang masuk Arab Saudi  atau yang perjalanannya ditangguhkan yakni, India, Pakistan, Argentina, Indonesia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Lebanon, dan Mesir
Mimpi Umat Islam Naik Haji Tahun ini Kandas, Arab Saudi Masih Larang Kedatangan Jamaah Indonesia

Adapun sembilan negara yang dilarang masuk Arab Saudi  atau yang perjalanannya ditangguhkan yakni, India, Pakistan, Argentina, Indonesia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Lebanon, dan Mesir

Rayu | Selasa, 01 Juni 2021 - 09:30 WIB

Menjelang pelaksanaan ibadah haji, warga Indonesia masih menunggu kepastian untuk bisa beribadah ke tanah suci Makkah. Sayangnya, hingga saat ini, Kerajaan Arab Saudi masih melarang Indonesia masuk beserta delapan negara lainnya.

Selain sembilan negara yang dilarang masuk, kerajaan Arab Saudi mengizinkan 11 negara masuk ke negaranya. Pemeberlakuan 11 negara boleh masuk diberlakukan mulai Senin, 31 Mei pukul 01.00 waktu setempat.

Adapun sembilan negara yang dilarang masuk Arab Saudi  atau yang perjalanannya ditangguhkan yakni, India, Pakistan, Argentina, Indonesia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Lebanon dan Mesir.

Sebelas negara tersebut sebelumnya diketahui masuk dalam daftar merah penangguhan penerbangan yang ditetapkan otoritas, bersama beberapa negara lainnya.

Mengutip dari Arab News, Minggu (30/05/2021), sebelas negara yang kini bebas keluar masuk Kerajaan Saudi adalah UEA, Jerman, AS, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Jepang, dan Prancis.

Pihak berwenang disebut memindahkan mereka dari daftar merah karena upaya negara untuk mengendalikan pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 di wilayah otoritasnya.

Lebih lanjut, kementerian menyebut semua penumpang internasional yang tiba di Arab Saudi harus menjalani karantina institusional selama tujuh hari. Karantina dilakukan dengan biaya sendiri, dihitung mulai dari waktu kedatangan mereka di fasilitas karantina Kerajaan.

Tak hanya itu, mereka juga harus menjalani tes PCR pada hari ketujuh kedatangan. Jika hasilnya negatif, mereka diizinkan meninggalkan karantina pada hari berikutnya.

Daftar merah yang dibuat oleh Kerajaan Saudi ini mulanya berjalan sejak 3 Februari dan berisikan 20 negara. Aturan ini berlaku bagi warga non-negara Saudi, diplomat, praktisi kesehatan dan keluarga, yang berada di salah satu dari 20 negara dalam daftar dalam 14 hari sebelum mendaftar memasuki Arab Saudi.