PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah dilanda masalah utang yang jumlahnya super gede. Ada kontribusi pemimpin di masa lalu yang melahirkan korupsi dan pemborosan nan ugal-ugalan.
Mati Segan Hidup Pun Ogah, Begitulah Nasib Garuda Indonesia, Sayapnya Sudah Patah karena Korupsi dan Pemborosan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah dilanda masalah utang yang jumlahnya super gede. Ada kontribusi pemimpin di masa lalu yang melahirkan korupsi dan pemborosan nan ugal-ugalan.

Nanda Alisya | Senin, 31 Mei 2021 - 12:01 WIB

Meskipun begitu, Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Yenny Zannuba Wahid berharap, maskapai pelat merah ini, jangan sampai ditutup alias dipailitkan. Hal tersebut disampaikan Yenny dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @yennywahid. Hingga kini memang, badan usaha milik negara (BUMN) sektor penerbangan komersial itu diterpa badai masalah.

Yenny menyatakan, pihaknya sedang berjuang keras agar perusahaan berkode saham GIAA itu tidak dipailitkan. Garuda Indonesia (GIAA) memang memiliki rapor merah dalam aspek keuangan di antaranya nilai utang pada 2021 yang mencapai Rp70 triliun. "Banyak yang tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tidak dipailitkan. Problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tidak efisien," cuit Yenny dalam akun Twitternya, Minggu (30/5/2021).

"Banyak yg tanya soal Garuda. Saat ini kami sedang berjuang keras agar Garuda tdk dipailitkan. Problem warisan Garuda besar sekali, mulai dari kasus korupsi sampai biaya yang tdk efisien. Namun Garuda adalah national flag carrier kita. Harus diselamatkan. Mhn support & doanya

Industri penerbangan saat ini terdampak sangat parah karena penurunan jumlah penumpang.
Erick Thohir Soal Garuda: Sewa Pesawat Kemahalan dan Bisnis Banyak Gaya

Industri penerbangan saat ini terdampak sangat parah karena penurunan jumlah penumpang.

Nissa | Kamis, 03 Juni 2021 - 06:21 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjajaki empat tahapan perbaikan kinerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Salah satunya, melakukan negosiasi dengan lessor atau perusahaan penyewa pesawat.

"Garuda ada mengusulkan empat tahapan (perbaikan kinerja), yang utama, kan (negosiasi) dengan lessor," kata Menteri BUMN Erick Thohir mewakili pemegang saham mayoritas Garuda dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/6).

Pandemi Covid 19 yang berdampak negatif terhadap kondisi operasional penerbangan membuat maskapai perlu melakukan negosiasi dengan pemilik pesawat soal biaya sewa. Pasalnya, biaya sewa dinilai kemahalan di tengah pelemahan industri aviasi.

"Dengan kondisi seperti hari ini, (biaya sewa) kemahalan, kami harus negosiasi ulang. Ini yang sedang kami jajaki, empat tahapan tersebut," kata Erick.

Erick mengatakan, industri penerbangan saat ini terdampak sangat parah karena penurunan jumlah penumpang. Hal itu tergambar dari aktivitas bandara yang hanya 15 persen sampai 32 persen dari kapasitasnya. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh maskapai pemerintah saja, tetapi juga perusahaan swasta.

Meski begitu, Erick dikutip Katadata.co.id, melihat perlu adanya perubahan strategi bisnis Garuda dan anak usahanya dengan fokus pada penerbangan domestik, bukan pasar internasional. Hal itu didasari pada kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Indonesia ini negara kepulauan, jadi tidak mungkin orang Indonesia menuju satu pulau ke pulau lain naik kereta. Opsinya cuma kapal laut dan penerbangan, jadi diuntungkan," kata Erick.

Perubahan strategi sebenarnya bukan dirancang saat pandemi Covid-19 melanda saja, tetapi sejak sebelumnya saat kondisi normal. Berdasarkan data sebelum Covid-19, turis lokal mendominasi penerbangan sebesar 78 persen, sedangkan sisanya merupakan turis asing.

"Kami sudah bilang (kepada Direksi Garuda) untuk fokus domestik. Kami ini bukan bisnis gaya-gayaan terbang ke luar negeri, tapi domestik," ujar Erick.

Garuda tengah berada dalam tekanan keuangan akibat pandemi Covid-19. Emiten berkode saham GIAA ini bahkan memiliki utang hingga Rp 70 triliun. Karena itu, pemerintah sedang berjuang keras melakukan penyelamatan Garuda.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian BUMN memaparkan beberapa opsi penyelamatan Garuda. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh Katadata.co.id, terdapat empat opsi yang diajukan Kementerian BUMN untuk Garuda dalam upaya penyelamatan maskapai milik negara tersebut. Opsi ini ada berdasarkan hasil acuan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lain.

Opsi pertama, pemerintah terus mendukung Garuda melalui pemberian pinjaman atau suntikan ekuitas. Meski begitu, opsi ini memiliki potensi meninggalkan Garuda dengan warisan utang yang besar, hingga membuat situasi yang menantang di masa depan.

Opsi kedua, menggunakan jalur hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda. Dengan menggunakan proses pailit legal atau legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban, misalnya utang, sewa, atau kontrak kerja.

Opsi ketiga, restrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional yang baru. Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi, tapi di saat yang bersamaan, pemerintah mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru.

Opsi terakhir yang dimiliki pemerintah adalah melakukan likuidasi Garuda dan membiarkan sektor swasta mengisi kekosongan tersebut. Menurut pemerintah, cara ini mampu mendorong swasta untuk meningkatkan layanan udara, misalnya dengan pajak bandara atau subsidi rute yang lebih rendah.

Erick membuka opsi untuk mengurangi jumlah komisaris emiten berkode GIAA itu menjadi tinggal dua atau tiga orang.
Karyawan Kena Pensiun Dini, Komisaris Garuda Kerja Leyeh-leyeh Harus Dipecat, Jangan Buang-buang Uang

Erick membuka opsi untuk mengurangi jumlah komisaris emiten berkode GIAA itu menjadi tinggal dua atau tiga orang.

Nissa | Rabu, 02 Juni 2021 - 18:29 WIB

Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Yenny Wahid mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir yang berencana memangkas jumlah anggota dewan komisaris perusahaan penerbangan pelat merah itu. Kebijakan itu adalah bagian dari efisiensi maskapai pelat merah yang tengah terpuruk.

Yenny mengatakan upaya pemangkasan itu merupakan langkah untuk mengefisienkan perusahaan.

“Semua langkah efisiensi di Garuda harus didukung,” ujar Yenny saat dihubungi pada Rabu, 2 Juni 2021.

Meski demikian, Yenny enggan berkomentar lebih lanjut soal rencana itu. Ia mengatakan saat ini fokus komisaris dan manajemen Garuda adalah menyelamatkan perusahaan yang kini tengah menanggung utang sebesar Rp 70 triliun.

Erick dikutip Tempo.co, sebelumnya membuka opsi untuk mengurangi jumlah komisaris emiten berkode GIAA itu menjadi tinggal dua atau tiga orang. Pengurangan jumlah komisaris ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan perusahaan melalui program pensiun dini.

"Saya ingin mengusulkan kalau bisa komisaris garuda dua saja. Jangan sampai ada pensiun dini tapi komisaris tidak dikurangi. Kita akan kurangi. Jadi nanti jumlah komisaris kita kurangi, entah dua, entah tiga," kata Erick.

Saat ini, jumlah anggota dewan komisaris Garuda berjumlah lima orang. Erick mengatakan pengurangan jumlah komisaris itu juga bisa mencerminkan keseriusan perusahaan pelat merah dalam melakukan penghematan anggaran.

Ia berujar rencana itu akan dilakukan secepat mungkin melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS.

"Kasih waktu dua minggu, tapi harus berdasarkan RUPS. Nanti kita kecilkan jumlah komisaris," tutur Erick.

Sedangkan utang perusahaan mencapai Rp 40 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah Rp 1 triliun per bulannya.
Tidak Hanya Pensiun Dini, Ini Strategi Garuda Indonesia untuk Tetap Bisa Terbang

Sedangkan utang perusahaan mencapai Rp 40 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah Rp 1 triliun per bulannya.

Nissa | Senin, 31 Mei 2021 - 08:21 WIB

PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) atau GIAA tengah limbung menghadapi situasi berat karena bisnis maskapai masih belum berjalan normal tahun ini akibat wabah corona. Sedangkan utang perusahaan mencapai Rp 40 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah Rp 1 triliun per bulannya.

Manajemen Garuda Indonesia menjalankan strategi menyelamatkan perusahaan dengan mempercepat pensiun dini kepada karyawannya yang dibuka selama sebulan mulai 19 Mei 2021 hingga 19 Juni 2021. Pengurangan karyawan ini sejalan dengan rencana perusahaan yang akan memangkas jumlah pesawat yang beroperasi.

Dalam pertemuan internal karyawan Garuda Indonesia yang rekaman audionya bocor ke publik, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan perusahaan akan memangkas jumlah pesawat dari saat ini 142 unit menjadi tidak lebih dari 70 unit ke depannya yang akan beroperasi.

"Hari ini kita hanya punya 41 pesawat, sisa pesawat itu bukan kita tidak mau terbangkan tapi tidak boleh kita terbangkan. Karena sudah berapa bulan berapa lama kita tidak membayar sewa pesawat," kata Irfan dalam rapat internal karyawan, Rabu (19/5).

Kondisi berdarah-darah membuat Bursa Efek Indonesia meminta penjelasan. Pihak Garuda Indonesia menjawab, hingga saat ini perseroan terus melakukan optimalisasi pengelolaan sejumlah lini bisnis potensial untuk mendukung peningkatan pendapatan usaha dengan sejumlah inisiatif.

"Di antaranya memaksimalkan kerja sama dengan mitra usaha guna mendorong peningkatan pendapatan, meluncurkan program promosional berupa Garuda Eco Lite, Garuda Online Travel Fair dan Thank God It's Friday serta berbagai program promosional lainnya," kata Manajemen Garuda Indonesia dalam Keterbukaan Informasi BEI, dikutip kumparan, Minggu (30/5).

Inisiatif lainnya adalah pembukaan Penerbangan Langsung Khusus Kargo guna mendukung daya saing komoditas ekspor nasional dan pengembangan UMKM. Lalu pengoperasian Pesawat Passenger Freighter, optimalisasi Layanan Charter Kargo, dan pengembangan Layanan Pengiriman Barang “Kirim Aja” berbasis aplikasi digital.

"Sejalan dengan optimalisasi bisnis Cargo, Perseroan berencana untuk memperbesar porsi pendapatan usaha dari lini bisnis Cargo hingga 40 persen dari sebelumnya 10 hingga 15 persen," lanjutnya.

Dari sisi biaya dan utang yang menggunung, manajemen memaparkan perseroan tengah dan terus melakukan upaya renegosiasi dengan lessor serta menjalankan langkah strategis berupa restrukturisasi kewajiban usaha serta berbagai inisiatif strategis lainnya.

Program pensiun dini yang ditawarkan secara sukarela kepada karyawan pun merupakan bagian dari siasat Garuda Indonesia melakukan efisiensi keuangan. 

Di samping itu perseroan terus melakukan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait guna memastikan upaya percepatan pemulihan kinerja perseroan berjalan maksimal.

Perseroan saat ini telah dan terus melakukan upaya-upaya dalam rangka memastikan risiko solvabilitas dapat dimitigasi dengan sebaik-baiknya, yang antara lain dilakukan melalui negosiasi dengan lessor pesawat, melakukan restrukturisasi utang usaha, termasuk terhadap BUMN dan mitra usaha lainnya, dan negosiasi langkah restrukturisasi pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

"Adapun seluruh upaya yang dilakukan oleh perseroan pada prinsipnya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kinerja dan likuiditas perseroan yang terdampak signifikan imbas situasi pandemi COVID-19," tulis manajemen.

Restrukturisasi utang Garuda Indonesia bukan perkara mudah lantaran membutuhkan negosiasi dan proses hukum kompleks.
Jika Rencana Ini Sampai Gagal, Garuda Terancam BangkrutĀ 

Restrukturisasi utang Garuda Indonesia bukan perkara mudah lantaran membutuhkan negosiasi dan proses hukum kompleks.

Nissa | Jumat, 04 Juni 2021 - 08:21 WIB

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terancam mengalami kebangkrutan apabila proses restrukturisasi utang perseroan kepada kreditur gagal. Saat ini, utang maskapai pelat merah itu mencapai 4,5 miliar dolar AS setara Rp70 triliun.

"Memang ada risiko apabila dalam restrukturisasi ada kreditur tidak menyetujui atau akhirnya banyak tuntutan-tuntutan legal terhadap Garuda, bisa terjadi tidak mencapai kuorum dan akhirnya bisa terjadi akan menuju kebangkrutan. Ini yang kami hindari sebisa mungkin dalam proses legalnya, karena harapannya akan ada kesepakatan dari seluruh kreditur untuk menyepakati restrukturisasi Garuda," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (3/6).

Tiko, sapaan akrabnya, mengakui restrukturisasi utang Garuda Indonesia bukan perkara mudah lantaran membutuhkan negosiasi dan proses hukum kompleks. Pasalnya, mayoritas utang Garuda Indonesia adalah kepada pemberi sewa (lessor) pesawat luar negeri dan pemegang surat utang syariah atau sukuk internasional.

Saat ini, lanjutnya, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas tengah dalam proses menyusun skema restrukturisasi dan menunjuk konsultan hukum guna mengawal proses legal. Dalam hal ini, Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan manajemen Garuda Indonesia, pemegang saham minoritas, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini melibatkan lessor dan peminjam dalam bentuk global sukuk bond yang dimiliki oleh pemegang sukuk dari middle east. Sehingga, mau tidak mau kalau kami melakukan renegosiasi internasional harus melalui proses legal internasional, tidak bisa hanya di Indonesia, karena justru mayoritas utang Garuda adalah kepada lessor dan pemegang sukuk internasional," imbuhnya.

Seperti dikutip CNN Indonesia, proses restrukturisasi sendiri akan dibarengi dengan moratorium pembayaran utang karena kas perseroan semakin menipis. Targetnya, program moratorium bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ia menuturkan dalam sebulan Garuda Indonesia bisa merugi 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,4 triliun. Kondisi tersebut disebabkan biaya operasional maskapai itu mencapai 150 juta dolar AS, namun pendapatannya hanya 50 juta dolar AS.

"Jadi setiap bulan rugi 100 juta dolar AS. Memang tidak mungkin kami lanjutkan dalam kondisi yang sekarang," tuturnya.

Harapannya, lewat restrukturisasi itu perseroan bisa menurunkan biaya operasional hingga 50 persen. Sementara itu, program restrukturisasi sendiri ditargetkan selesai dalam kurun waktu 270 setelah moratorium pembayaran utang.

"Diharapkan dalam waktu 270 hari setelah moratorium, kami bisa menyelesaikan restrukturisasi ini," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir meyakini bahwa masalah terbesar Garuda Indonesia adalah beban kepada lessor yang mencapai 36 pihak. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN berencana memetakan ulang lessor.

"Ada 36 lessor yang memang harus kami petakan ulang, mana lessor yang sudah masuk kategori dan kerja sama pada kasus yang sudah dibuktikan koruptif, itu yang pasti kami akan standstill (moratorium) bahkan negosiasi keras," ucapnya.

Sedangkan, untuk lessor yang tidak bermasalah ia menuturkan pemegang saham akan mendorong Garuda Indonesia untuk melakukan negosiasi. Sebab, beban pembayaran kepada para lessor tersebut dirasa berat pada masa pandemi covid-19 saat ini.

"Beban kedua terberat yaitu memang kami harus berani mengubah bisnis model tidak hanya Garuda tapi banyak perusahaan BUMN pasca covid-19," ucapnya.