Dipaparkan Kamhar Lakumani, empat parpol yang pernah dicoba dikudeta oleh Moeldoko ialah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN)
Demi Penuhi Syahwat Politik, Ternyata Moeldoko Juga Pernah Coba Kudeta Empat Partai, Termasuk Golkar dan PAN!

Dipaparkan Kamhar Lakumani, empat parpol yang pernah dicoba dikudeta oleh Moeldoko ialah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN)

Rayu | Selasa, 30 Maret 2021 - 08:05 WIB

Tak hanya berupaya merebut kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, Deputi Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga pernah mencoba mengkudeta kepemimpinan empat partai politik berbeda.

Dipaparkan Kamhar Lakumani, empat parpol yang pernah dicoba dikudeta oleh Moeldoko ialah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Operasi politik seperti ini bukan pertama kalinya dilakukan Moeldoko untuk memenuhi syahwat politiknya. Sebelumnya pernah mencoba di Partai Golkar, PPP, Hanura, dan PAN," kata Kamhar Lakumani, Senin (29/03/2021).

Akan tetapi, lanjut Kamhar Lakumani, upaya kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko di empat parpol itu tidak berhasil karena empat parpol tersebut bagian dari koalisi pemerintah.

Menurutnya, pergerakan Moeldoko ketika itu tidak bisa merusak konstelasi dan hubungan parpol koalisi pendukung pemerintah. Kamhar Lakumani juga menyebut alasan Moeldoko menerima pinangan jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB untuk menyelamatkan partai merupakan bentuk penyesatan opini.

Dia berkata, Moledoko telah mencoba menutupi keterlibatan aktor aktif sekaligus aktor kunci yaitu mantan-mantan kader Partai Demokrat sebagai operator yang tergabung dalam gerombolan yang berupaya mengudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kamhar Lakumani menambahkan, Moeldoko juga mencoba melakukan pembodohan publik dengan mempresentasikan alasan kudeta AHY untuk penyelamatan Partai Demokrat. Ia menilai, Moeldoko tidak mengerti dan memahami apa yang disampaikan.

"Logika ini bisa diterima jika Moeldoko memiliki modal politik atau rekam jejak yang istimewa sehingga kehadirannya bisa mendongkrak naik elektabilitas Partai Demokrat sebagaimana dulu SBY pada 2004 dan 2009 yang elektabilitasnya sangat tinggi sehingga Partai Demokrat menerima limpahan elektoral," tutur dia.

Hingga saat ini belum ada tanggapan dari Moeldoko terkait upaya kudeta terhadap empat partai tersebut. 

Sebelumnya, Moeldoko mengakhiri gerakan tutup mulut atas kekisruhan di Partai Demokrat yang terbelah menjadi dua kubu lewat akun media sosial Instagram miliknya, dr_moeldoko pada Minggu (28/03/2021).

Dalam mengawali aksi buka mulutnya, Moeldoko mulai dengan mengatakan ada perubahan arah demokrasi di internal Partai Demokrat.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," kata Moeldoko dalam video tersebut.

Moeldoko bilang, ada situasi khusus dalam politik nasional yaitu pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini, katanya, terstruktur dan mudah dikenali. Hal ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," urainya
 

Dalam video itu, Moeldoko mengakui bahwa dia didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Moeldoko: Saya Tak Sekadar Selamatkan Demokrat, Tapi Juga Menyelamatkan Bangsa dan Negara

Dalam video itu, Moeldoko mengakui bahwa dia didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Triaji | Minggu, 28 Maret 2021 - 21:05 WIB

Setelah lama memilih tidak memberikan pernyataan politik,  terutama terkait dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhirnya Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko buka suara.

Moeldoko hadir dalam video bertema "Moeldoko Menjawab". Dalam video itu, Moeldoko mengakui bahwa dia didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat dan kekisruhan sudah terjadi," ujar Moeldoko dalam video yang diunggak di akun Instagram pribadinya, Minggu (28/3).

Moeldoko menyebutkan, kekisruhan itu tidak lain dikarenakan adanya perang ideologis dalam persiapan menyongsong hajatan akbar politik di tahun 2024.

"Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat, ada situasi dalam perpolitikan nasional yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024, pertarungan ini terstruktur dan mudah dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia emas 2045," terangnya.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terjadi di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," jelasnya.

Atas kegelisahan itu, dikatakan mantan Panglima TNI era Presiden SBY ini, dia kemudian menerima untuk didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Untuk itu semua berujung pada keputusan saya menerima untuk memimpin Demokrat," pungkasnya.

Moeldoko mengatakan, masuknya ideologi jahat yang dibawa kelompok radikal ke dalam tubuh partai politik membuat arah demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran
Moeldoko Sebut, Ada Ideologi Jahat yang Dibawa Kelompok Radikal ke Tubuh Demokrat

Moeldoko mengatakan, masuknya ideologi jahat yang dibawa kelompok radikal ke dalam tubuh partai politik membuat arah demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran

Rayu | Senin, 29 Maret 2021 - 08:05 WIB

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sejak jauh hari telah mencium bahaya radikalisme dengan ideologi berbahayanya. Menurut mantan panglima TNI itu, bahaya kelompok radikalisme dengan ideologi jahatnya telah mulai menyusup ke beberapa lini kehidupan masyarakat, termasuk partai politik.

Moeldoko mengatakan, masuknya ideologi jahat yang dibawa kelompok radikal ke dalam tubuh partai politik membuat arah demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran.

“Saya orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat,” kata Moeldoko membuka perbincangan, Minggu (28/03/2021).

Menurutnya, perebutan tampuk kekuasaan pada tahun 2024 membuat terjadinya pertarungan politik yang begitu kental dapat dikenali. Tentu saja hal itu dapat menjadi ancaman bagi Indonesia Emas tahun 2045.

“Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” papar Moeldoko.

Kecenderungan tarikan ideologis itu juga menurutnya, terlihat di internal Partai Demokrat. Karena itu, ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa.

“Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat setelah tiga yang saya ajukan kepada peserta KLB,” ulas Moeldoko.

Soal adanya kegaduhan karena KLB ini, Moeldoko mengaku dirinya bertindak atas nama pribadi dan tak membebani presiden sebagai tempatnya bertangungjawab sebagai KSP.

“Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden,” tegas Moeldoko.
 

Pelajaran dari upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan paksa yang dilakukan Moeldoko adalah saat ambisi politik mengalahkan logika dan etika maka akan mengakibatkan pilihan politik kurang tepat.
Terkubur Sudah Karier Politik Moeldoko, Pemerintah Tolak Partai Demokrat Hasil KLB Deli Serdang

Pelajaran dari upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan paksa yang dilakukan Moeldoko adalah saat ambisi politik mengalahkan logika dan etika maka akan mengakibatkan pilihan politik kurang tepat.

Triaji | Rabu, 31 Maret 2021 - 20:41 WIB

Secara politik penolakan pemerintah terhadap hasil kongres luar biasa Sibolangit, Deli Serdang telah mengubur ambisi politik Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic ) A. Khoirul Umam, Rabu (31/3).

Kata Umam, pelajaran dari upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan paksa yang dilakukan Moeldoko adalah saat ambisi politik mengalahkan logika dan etika maka akan mengakibatkan pilihan politik kurang tepat.

"Ketika ambisi mengalahkan logika, etika akan ditabrak, dan pilihan-pilihan strategi juga salah kaprah" demikian kata Umam dikutip RMOL.

Pengamat yang juga dosen di Universitas Paramadina itu menilai sejak awal mantan Panglima TNI di akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu salah langkah.

Menurut Umam, kekuasaan harus diperoleh dengan cara-cara yang benar. Jika cara-cara culas yang dimainkan, maka fondasi kekuasannya akan  rapuh dan mudah runtuh.

"Moeldoko telah mengubur karir politiknya sendiri. Jika ingin berkuasa, seharusnya dia sabar dalam berproses dan memilih langkah-langkah yang lebih baik" kata Umam.

Ia menyarankan, Moeldoko lebih baik mendirikan partai politik ketimbang mengurusi langkah hukum usai pengajuan pengesahan hasil KBL Sibolangit ditolak oleh Kemenkumham.

"Daripada sibuk mengurus proses hukum untuk memperjuangkan hal yang bukan haknya, sebaiknya Moeldoko mendirikan partai politik sendiri," tandasnya.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menolak pengajuan pengesahan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deliserdang, Sumatera Utara yang diajukan Moeldoko yang mengklaim sebagai ketua umum.

Yasonna mengatakan, setelah Kemenkumham meminta melengkapi berkas hingga batas waktu yang ditentukan, Moeldoko tidak mampu melengkapi.

Beberapa syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak Moeldoko diantaranya, mandat dari Ketua Dewan Pimpinan  Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Menurut Rachland, usulan untuk mundur dari jabatan KSP masuk logika lantaran jabatan tersebut masuk lingkup pemerintahan. Bila masih ngotot mempertahankan posisinya di KSP, maka mantan Panglima TNI tersebut sama saja melawan presiden
Gugat Putusan Kemenkumham, Moeldoko Disarankan Letakkan Jabatan KSP, Rachland Nashidik: Masa Bawahan Presiden Gugat Pemerintah?

Menurut Rachland, usulan untuk mundur dari jabatan KSP masuk logika lantaran jabatan tersebut masuk lingkup pemerintahan. Bila masih ngotot mempertahankan posisinya di KSP, maka mantan Panglima TNI tersebut sama saja melawan presiden

Rayu | Jumat, 02 April 2021 - 11:05 WIB

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko diminta untuk meletakkan jabatannya bila ingin menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait tidak disahkannya Demokrat versi KLB Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara.

"Ada saran dari ahli Hukum Tata Negara, Moeldoko baiknya mundur dari KSP bila mau menggugat keputusan Menkumham yang menolak mengabsahkan KLB abal-abal," kata politisi Demokrat, Rachland Nashidik di akun Twitternya, Kamis (01/04/2021).

Menurut Rachland, usulan untuk mundur dari jabatan KSP masuk logika lantaran jabatan tersebut masuk lingkup pemerintahan. Bila masih ngotot mempertahankan posisinya di KSP, maka mantan Panglima TNI tersebut sama saja melawan presiden.

"Kenapa? Karena baik Menkumham dan KSP adalah bawahan presiden. Masak iya bawahan presiden menggugat keputusan pemerintah?" tandas Rachland.

Kubu Moeldoko sendiri dikabarkan memilih untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pasca permohonan pendaftaran hasil KLB Demokrat di Deli Serdang ditolak pemerintah. Bahkan pengagas KLB Deli Serdang, Darmizal mengklaim telah memasukkan gugatan Kamis siang, (31/03/2021).