Keinginan memperpanjang masa jabatan merupakan godaan terbesar untuk presiden dalam sistem presidensial.
Jokowi Tergoda Masa Jabatan Seperti Sukarno dan Soeharto? Seumur Hidup atau 32 Tahun   

Keinginan memperpanjang masa jabatan merupakan godaan terbesar untuk presiden dalam sistem presidensial.

Triaji | Kamis, 18 Maret 2021 - 14:41 WIB

Presiden Joko Widodo diduga mengalami godaan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi lebih dari dua periode. Godaan serupa pun pernah dialami Presiden Sukarno dan Soeharto.

"Godaan yang sama saya yakin juga sedang dialami dan menggoda Presiden Jokowi untuk memperpanjang periodisasi masa jabatannya," kata Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, dikutip Kamis, 18 Maret 2021.

Feri mengatakan Presiden Sukarno melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara memperpanjang masa jabatannya sehingga dapat menjadi presiden seumur hidup. Soekarno menjabat presiden selama 21 tahun dari 1945-1967.

Kemudian di era Presiden Soeharto, Feri melanjutkan, pemaknaan masa jabatan itu diubah menjadi dapat dipilih kembali secara berulang-ulang untuk kurun waktu yang tak ditentukan. Sehingga, Soeharto dapat menjadi presiden selama lebih dari tiga dekade.

Feri dikutip Tempo.co mengatakan keinginan memperpanjang masa jabatan merupakan godaan terbesar untuk presiden dalam sistem presidensial. Sebab, dalam sistem ini presiden merupakan pemegang kekuasaan yang paling penting dan paling kuat.

"Bahkan ada yang mengatakan presiden itu raja yang dibatasi konstitusi. Salah satu batasan yang dilakukan konstitusi terhadap presiden sehingga dia dibedakan dengan raja, adalah masa jabatan," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini.

Ketua MPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan tak ada pembahasan di lembaganya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode lewat amandemen konstitusi. Presiden Jokowi juga telah angkat suara ihwal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode tersebut.

Jokowi sendiri mengatakan  akan tegak lurus pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode. "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujar Jokowi pada Senin, 15 Maret 2021.

Meski begitu Feri Amsari menilai saat ini ada serangkaian upaya untuk memperpanjang periode masa jabatan presiden, baik oleh intelektual tertentu maupun kalangan politisi. Ia menyebut upaya tersebut sangat sistematis lewat gagasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Wacana perombakan konstitusi, kata dia, sudah cukup lama diperbincangkan dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Feri mengatakan MPR cukup masif mengadakan diskusi, pertemuan ilmiah, bahkan perlombaan tingkat mahasiswa dan siswa untuk membicarakan perubahan UUD 1945.

Bahkan, lanjut dia, MPR melakukan kunjungan ke berbagai pulau dan mendatangi perguruan-perguruan tinggi untuk mendiskusikan gagasan amendemen UUD 1945. Isu yang dibicarakan terutama pengembalian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan isu penting lainnya terkait kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Dalam berbagai diskusi, kata Feri, timbul juga beberapa usulan terkait dengan proses pemilihan presiden tak langsung, tetapi dikembalikan melalui MPR. Feri berujar gagasan tersebut telah banyak ditolak, termasuk oleh Pusako, lantaran menghilangkan hak rakyat.

"Diskusi itu bahkan berkembang dan kita lihat ke arah yang jauh lebih berbahaya karena berbicara soal elemen-elemen penting dari demokrasi yang hendak diubah demi kepentingan politik, salah satunya soal masa jabatan presiden," ucap Feri mengenai masa jabatan Presiden Jokowi.

Amien Rais curiga Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang istimewa MPR untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah pasal. Salah satunya memberikan hak bagi presiden agar bisa dipilih tiga kali
Jokowi ke Amien Rais: Jangan Bikin Kegaduhan Baru!

Amien Rais curiga Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang istimewa MPR untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah pasal. Salah satunya memberikan hak bagi presiden agar bisa dipilih tiga kali

Rayu | Selasa, 16 Maret 2021 - 14:05 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pendiri Partai Ummat, Amien Rais untuk tidak membuat kegaduhan baru dengan menuding dirinya membuat skenario agar bisa terpilih lagi menjadi Presiden RI untuk tiga periode.

"Janganlah membuat kegaduhan baru," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta dalam video youtube Sekretaris Presiden, Senin (15/03/2021).

Jokowi menekankan pemerintah saat ini tengah fokus menangani pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

Jokowi kembali menegaskan dirinya sudah tak berminat lagi untuk menjadi penguasa di republik ini. Pasalnya Undang-Undang Dasar 1945 membatasi masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode, tentunya hal itu harus dipatuhi bersama.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," tegasnya.

Sebelumnya, dalam akun youtube miliknya, Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha pemerintahan Jokowi menguasai seluruh lembaga tinggi negara. Hal itu menurutnya sangat berbahaya.

Politisi senior tersebut juga mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi bisa terpilih lagi hingga tiga periode.

"Yang paling berbahaya sekarang adalah ada usaha-usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan back up politik serta keuangannya itu, supaya Presiden Jokowi bisa mencengkeram lembaga tinggi negara khususnya DPR, MPR, DPD," kata Amien Rais, Minggu (14/03/2021).

"Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang ada semacam opini yang semula samar sekarang semakin ke arah mana rezim Jokowi melihat masa depannya," sambungnya.

Amien Rais curiga Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang istimewa MPR untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah pasal. Salah satunya memberikan hak bagi presiden agar bisa dipilih tiga kali.

Meski begitu, Pendiri Partai Ummat tersebut menegaskan bahwa semua masih sebatas menjadi dugaan saja. 


 

wacana tersebut bukan disikapi dengan ada minat atau tidak.
Minta Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Diakhiri, Jimly: Ini Bukan Soal Minat atau Tidak, Presiden Harus Patuh Pasal 7 UUD

wacana tersebut bukan disikapi dengan ada minat atau tidak.

Ind | Rabu, 17 Maret 2021 - 10:40 WIB

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menanggapi ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan, dirinya tidak ada niatan sama sekali untuk mengutak-atik aturan masa jabatan presiden dalam UUD 1945.

Lewat akun Twitter miliknya, @JimlyAS, ia mengatakan, wacana tersebut bukan disikapi dengan ada minat atau tidak. Presiden, kata Jimly, harus patuh sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 7.

"Ini bukan soal minat dan tidak, UUD di atas Presiden dan siapa pun yang menjabat Presiden wajib tunduk di bawah UUD yang sudah ditentukan di Pasal 7: "Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, Hanya untuk satu kali masa jabatan". Kalo mau diubah bisa saja tapi untuk Presiden yang akan datang," cuit Jimly.

Mengenai perubahan terbatas UUD, Jimly berpandangan, jangan kaitkan dengan isu masa jabatan presiden tiga periode. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing dengan wacana tersebut.

"Yang jelas untuk 2024, tidak ada parpol yang tidak punya kepentingan utk ajukan capresnya sendiri-sendiri, maka tidak akan ada yang secara resmi akan setuju dengan wacana 3 periode. Makanya saya bilang jangan terpancing dan akhiri sajalah wacana 3 periode ini," kata Jimly lagi.

Diketahui, Presiden Jokowi pada Senin (15/3/2021) lalu, telah menanggapi wacana amendemen UUD 1945 menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Secara tegas presiden membantah hal tersebut.

Presiden Jokowi bahkan mengatakan, dirinya tidak ada niatan sama sekali untuk mengutak-atik aturan masa jabatan presiden dalam UUD 1945. Apalagi menambah jabatan presiden selama tiga periode.

"Saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," tegas Jokowi.

Sementara isu menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode dihembuskan politikus senior, Amien Rais. Pendiri Partai Ummat itu mencurigai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal. 

"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," bebernya dikutip dari Akun YouTube Amien Rais Official, Sabtu (13/3/2021).

Lebih jauh, Mardani juga mengungkapkan kecurigaannya terkait konflik dualisme kepengurusan Partai Demokrat yang bakal menguntungkan pemerintah
Soal Wacana Presiden 3 Periode, PKS: Wajar Publik Curiga karena Ada Peluang Terealisasi

Lebih jauh, Mardani juga mengungkapkan kecurigaannya terkait konflik dualisme kepengurusan Partai Demokrat yang bakal menguntungkan pemerintah

Rayu | Rabu, 17 Maret 2021 - 08:05 WIB

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritisi wacana Presiden menjabat tiga periode. Mardani Ali Sera menilai, wajar jika publik mencurigai wacana tersebut karena ada peluang terealisasi. 

Mardani memantau koalisi partai pendukung pemerintah sudah terlalu gemuk. Dominasi koalisi penguasa dianggapnya berpeluang melakukan amandemen UUD 1945 soal masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Koalisi pendukung Jokowi terdiri dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP memiliki 349 kursi atau 60 persen kursi DPR. Ini masih bisa ditambah Gerindra dengan 78 kursi yang baru-baru ini masuk ke lingkaran penguasa.

"Wajar sebagian pihak berpendapat ada peluangnya untuk itu (jabatan Presiden 3 periode) karena perimbangan oposisi dan koalisi sangat jomplang," kata Mardani dalam keterangannya, Selasa (16/03/2021).

Lebih jauh, Mardani juga mengungkapkan kecurigaannya terkait konflik dualisme kepengurusan Partai Demokrat yang bakal menguntungkan pemerintah. Apalagi jika kubu Kongres Luar Biasa (KLB) yang mendapuk Moeldoko sebagai Ketum Demokrat disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Praktis PKS ditinggal sebagai oposisi sendirian di parlemen meski PAN dengan 44 kursi di parlemen bisa saja menemani PKS.

"Apalagi ada gerakan demokrat mau atau sudah dikooptasi. Syaratnya 75 persen, hitung-hitungan bisa 83 persen," ujar Mardani Ali Sera.

Mardani mengajak publik mengawal wacana ini agar tak menjadi kenyataan karena mengingkari semangat reformasi.

"Oleh karena itu masyarakat wajib sama-sama menjaga," ucap Anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Ketua MPR Amien Rais mengungkapkan kecurigaan terkait adanya rencana membuat Joko Widodo menjadi presiden selama tiga periode. Hal ini terlihat dari adanya manuver politik untuk mengamankan DPR, DPD, MPR, dan lembaga negara lainnya.

Amien Rais mengatakan, pengamanan sejumlah lembaga negara membuat langkah pertama untuk membuat Jokowi menjabat selama tiga periode dapat diwujudkan, yakni lewat sidang istimewa MPR.

Lewat sidang tersebut, ia mengatakan, bisa ada persetujuan amendemen satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.
 

Tjahjo menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) taat pada konstitusional
Sebut Isu Jabatan Presiden 3 Periode Manuver Politik Murahan, Tjahjo Kumolo: Pak Jokowi Taat Konstitusi!

Tjahjo menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) taat pada konstitusional

Ind | Senin, 15 Maret 2021 - 13:40 WIB

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Tjahjo Kumolo menanggapi isu soal masa jabatan presiden tiga periode.

Tjahjo menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) taat pada konstitusional, sehingga tudingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui amendemen UUD 1945 tersebut tidak benar.

"Bapak Jokowi taat konstitusional. Jadi gerakan atau pola-pola menjebak itu sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi, saya yakin, beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut," tegas Tjahjo dalam keterangannya.

Diketahui, politikus senior, Amien Rais melontarkan dugaan kalau Presiden Jokowi akan mengusulkan masa jabatan presiden jadi 3 periode.

Tjahjo mengatakan, para tokoh politik sebaiknya memperkuat konsolidasi internal partai masing-masing sebagai langkah persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kan tahun depan sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu, janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh kemana-mana; dan bisa diartikan pihak-pihak yang sebenarnya ingin, tapi menukikkan kepada orang lain, apalagi Bapak Presiden Jokowi," kata Tjahjo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tersebut menjelaskan Pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

Sebelumnya Amien Rais melontarkan dugaannya itu melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pukul 20.00 WIB, Sabtu (13/3/2021).

Mulanya, Amien mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.

"Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim," kata Amien.

Ia kemudian menyebut, setelah lembaga negara itu bisa dikuasai, Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Salah satu agenda sidang istimewa itu adalah memasukkan pasal masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Jadi sekarang ada semacam publik opini, yang mula-mula samar-samar tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali, nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucapnya. "Jadi semua sudah ada tahapan, it's now or never tomorrow will be to late," tambah Amien.