Jejak praktek dugaan kartel dalam industri penerbangan kita sudah muncul sejak 2010 lalu. Kini,  dugaan kartel kembali mencuat. Apa saja indikasinya?
Jejak Dugaan Kartel Pesawat Kita 

Jejak praktek dugaan kartel dalam industri penerbangan kita sudah muncul sejak 2010 lalu. Kini, dugaan kartel kembali mencuat. Apa saja indikasinya?

YUSWARDI A SUUD | Selasa, 22 Januari 2019 - 14:37 WIB

Murthalamudin menatap nanar daftar harga tiket pesawat yang tertera di sebuah aplikasi online. Minggu kedua Januari lalu, warga Banda Aceh itu bersama istri dan dua anaknya hendak ke Jakarta. Namun, harga tiket membuat dahinya mengkerut. Jika sebelumnya ia hanya merogoh kocek sekitar Rp1 jutaan per orang, kali ini harganya meroket hingga Rp3 juta. Untuk empat orang, artinya kali ini ia harus membayar Rp12 juta. 

Awalnya, Murthala berencana terbang ke Jakarta awal Januari. Namun, rencana itu diundurkan ke minggu kedua lantaran biasanya harga tiket pesawat memang mahal beberapa hari sebelum dan setelah libur natal dan tahun baru. Tahun-tahun sebelumnya, harga tiket akan turun begitu musim liburan usai. Namun, ternyata hingga minggu kedua 2019 hal itu tak terjadi. 

Untungnya, ada alternatif lain dengan harga yang jauh lebih murah. Namun, ia harus ke luar negeri dulu, baru kemudian masuk lagi ke wilayah udara Indonesia. Caranya, ia harus transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari sana, ia melanjutkan terbang ke Jakarta dengan pesawat lain. 

Meski pun menghabiskan waktu lebih panjang lantaran harus transit beberapa jam, namun ongkosnya jauh lebih murah. Untuk rute Banda Aceh - Kuala Lumpur - Jakarta, harganya hanya Rp900 ribu. Jika empat orang, artinya Murthala hanya mengeluarkan Rp3,6 juta. Nyaris sepertiga dari rute penerbangan langsung seharga Rp12 juta. Walhasil, Murthala menempuh opsi itu: terbang dulu ke luar negeri, baru masuk lagi ke wilayah Indonesia. 

Murthala tak sendirian. Protes pun merebak. Di dunia maya, muncul petisi online yang diteken oleh lebih dari 160 ribu orang. Dibuat sejak 20 Desember 2018, yang diminta hanya satu: turunkan harga tiket pesawat! 

Tuntutan itu berhasil. Beberapa hari kemudian Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) memutuskan menurunkan harga tiket pesawat di sejumlah rute. INACA dipimpin oleh Ari Ashkara yang juga Direktur Garuda Indonesia. 

Dari pihak ekspedisi, sudah tidak bisa untuk tidak menaikan harga [pengiriman barang]."

Penurunan harga di sejumlah rute berkisar antara 20 - 60 persen dari harga sebelumnya. Muncul pertanyaan lain, jika bisa dijual pada harga itu, kenapa kesannya seperti harus ada protes baru harga diturunkan? 

Di sisi lain, saat harga tiket penumpang diturunkan, harga kargo justru naik. Hal lain: pesawat yang mengklaim diri sebagai pesawat berbiaya murah alias Low Cost Carrier justru memungut biaya bagasi. Tak ada lagi layanan bagasi cuma-cuma 20 kilogram. Penumpang hanya digratiskan membawa bagasi kabin seberat 7 kilogram. Selebihnya, bayar! Ini telah dilakukan oleh Lion Air dan Wings Air yang bernaung di bawah Lion Air Group.

Lion mengenakan tarif bagasi tambahan untuk bobot 5 kilogram (kg) sebesar Rp 155.000, 10 kg harganya Rp 310.000, 15 kg Rp 465.000, 20 kg Rp 620.000, 25 kg Rp 755.000, dan 30 kg seharga Rp 930.000.

Sejauh ini, memang baru Lion Air Group yang sudah memberlakukan tarif ini. Sedangkan Citilink yang merupakan anak usaha Garuda Indonesia segera menyusul. Adapun AirAsia memastikan bagasi di bawah 15 kilogram tetap gratis. 

Di sisi lain, kenaikan biaya kargo atau pengiriman barang via pesawat juga berimbas ke perusahaan jasa pengiriman. Pertengahan Januari lalu, JNE ikut mengerek tarif. Kenaikan mencapai 40 persen dari harga sebelumnya. Perusahaan J&T bahkan sudah menaikan sejak November 2018. 

Key Account Manager J&T Express Iwan Senjaya mengatakan kenaikan tarif pengiriman barang sejalan dengan keputusan DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia(Asperindo) dalam rapat pleno yang menyikapi kenaikan biaya SMU.

"Dari pihak ekspedisi, sudah tidak bisa untuk tidak menaikan harga [pengiriman barang]," kata Iwan, 26 November 2018. 
 

Aroma Kartel dan Oligopoli 

Meskipun harga tiket pesawat sudah diturunkan, tak berarti persoalan selesai. Sejumlah pihak mencium oroma permainan di sana. 

Salah satunya adalah Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Tulus mensinyalir ada permainan kartel atau praktik oligopoli yang menyebabkan harga tiket pesawat kompak naik dan turun bersamaan. 

"Saya berfikir, apakah ini ada oligopoli ataukah kartel, kok ini bisa serentak. Bisa dibidik nih," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. 

Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan di antara produsen produk sejenis dengan tujuan untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya, serta untuk mengambil posisi monopoli.

Praktik ini dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 5 undang-undang itu menyebutkan,"pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri juga mencium hal serupa. Ia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memeriksa. 

Saya tidak menuduh, tetapi KPPU perlu melakukan pengecekan apakah ada potensi persekongkolan.

Faisal menjelaskan kenaikan tarif tiket pesawat beberapa waktu lalu disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait peraturan batas atas dan batas bawah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016. Padahal menurutnya, pemerintah hanya boleh menentukan standar keselamatan. Sementara itu, penurunan harga yang terjadi tak lama setelah kenaikan tarif, lantaran tekanan masyarakat, bukan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain,  harga bahan bakar avtur juga disebutnya tidak cukup kuat dijadikan alasan kenaikan tarif pesawat. Sebab, harga minyak mentah dunia justru sedang menunjukkan penurunan.

"Saya tidak menuduh, tetapi KPPU perlu melakukan pengecekan apakah ada potensi persekongkolan," kata Faisal. 


Faisal Basri 

Faisal menambahkan, semakin menyusutnya jumlah pelaku usaha penerbangan domestik, peluang praktik oligopoli kian besar. 

Oligopoli merupakan penawaran suatu barang atau jasa yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, sehingga mereka bisa menentukan struktur pasarnya sendiri, termasuk mengatur harga konsumen.

Contohnya, minimnya maskapai penerbangan domestik yang mampu melayani rute tertentu, khususnya di luar rute Pulau Jawa. Berbeda dengan  penerbangan internasional yang persaingannya begitu ketat karena  diikuti lebih banyak maskapai internasional. 

Persaingan itu yang kemudian menyebabkan harga Jakarta ke Singapura lebih murah daripada tiket pesawat Jakarta-Batam. Contoh lain, harga rute Jakarta ke Bangkok lebih rendah dibandingkan Jakarta-Bangkok.

"Penerbangan ke daerah tertentu sangat mahal, makanya tourism di Indonesia terbengkalai," ujar Faisal.

Untuk mencegah praktik tersebut, kata Faisal, pemerintah harus hadir dengan instrumen pencegah pemburu rente  maskapai penerbangan.

Jejak Dugaan Kartel 

Maskapai penerbangan di Indonesia memiliki rekam jejak pernah terindikasi praktik kartel. Pada 2010, KPPU memutuskan menghukum sembilan perusahaan penerbangan lantaran melakukan kartel pada penetapan harga fuel surcharge sejak 2006 hingga 2009.

Tarif fuel surcharge adalah komponen biaya tambahan dari maskapai yang ditujukan untuk menutup biaya yang diakibatkan kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur. Komponen biaya ini di luar harga tiket pesawat.

Sembilan maskapai yang dihukum membayar denda dan ganti rugi senilai Rp700 miliar. Kala itu, Garuda menjadi maskapai dengan denda dan ganti rugi paling besar yakni Rp187 miliar. Sementara Lion Air sebesar Rp124 miliar.

Namun, keputusan KPPU untuk menghukum sembilan maskapai itu justru dibatalkan pengadilan pada 2011. Menurut pengadilan, praktik kartel yang ditujukan terhadap sembilan maskapai tersebut tidak terbukti.

“Mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan serta membatalkan putusan KPPU No.25/KPPU/2010 pada 4 Mei 2010,” tutur Yulman, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 28 Februari 2010.

Di luar negeri, Komisi Uni Eropa pernah menghukum sebelas maskapai penerbangan lantaran praktek tak sehat itu pada Maret 2017. 

Sebelas maskapai penerbangan yang terbukti melakukan kartel dalam bisnis penerbangan adalah Singapore Airlines, Air France, KLM, British Airways, Cargolux, Martinair, Air Canada, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, dan SAS.

Kasus kartel oleh sebelas maskapai itu masuk ke Komisi Eropa sebagai regulator tahun 2010. Komisi Eropa memutuskan sebelas maskapai itu terbukti melakukan kartel di bidang pelayanan jasa kargo, bahan bakar, dan biaya tambahan keamanan pada Desember 1999 hingga Februari 2006.

Namun, dalam tingkat banding, pengadilan membatalkan putusan Uni Eropa tahun 2010 dengan alasan prosedurnya keliru. Namun, dalam pengadilan Uni Eropa pada Jumat, 17 Maret 2017, Komisi Eropa juga memastikan kekeliruan yang disampaikan pengadilan sebelumnya telah diperbaiki. Komisi pun memutuskan menghukum sebelas maskapai bersalah melakukan kartel dan harus membayar denda sebagai hukuman.

Air France membayar denda paling besar, yakni 182,9 juta euro atau setara Rp 2,6 triliun, menyusul KLM 127,1 juta euro atau Rp 1,8 triliun, British Airways 104,4 juta euro atau Rp 1,49 triliun, Cargolux didenda 79,9 juta euro atau Rp 1,14 triliun, dan Singapore Airlines didenda 74,8 juta euro atau setara Rp 1,4 triliun.

Komisioner Kompetisi Eropa Margrethe Vestager mengatakan kejahatan kartel tidak akan dibenarkan oleh Komisi. "Bekerja sama melakukan kartel daripada berkompetisi menawarkan pelayanan lebih baik kepada pelanggan, maka itu tidak sesuai dengan Komisi," ujar Vestager.

KPPU Bergerak 

Ibarat gayung bersambut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bergerak merespon dugaan adanya praktek kartel di maskapai Indonesia. 

Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan telah menggelar pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan serta maskapai penerbangan. Ia menyebut yang dilakukan lembaganya baru pada tahap penelitian awal. 

"Kita sedang lakukan penelitian indikasi adanya pelanggaran pasal 5 UU No. 5/1999 tentang kesepakatan penetapan harga tiket oleh maskapai. Ini sudah kita mulai minggu lalu. Lalu hari ini kita juga mulai meneliti kenaikan harga pengiriman kargo," kata Komisioner KPPU Guntur Saragih di kantornya, Senin, 21 Januari 2019. 

Guntur menjelaskan, KPPU berinisiatif memulai penelitian berdasarkan informasi publik yang menyebutkan indikasi adanya beberapa maskapai yang menetapkan harga tiket secara bersama-sama.

"Kami sudah memanggil Kementerian Perhubungan dan maskapai terkait untuk dimintai keterangan. Tapi yang harus kita pahami bersama, penelitian bukan berarti mereka bersalah. Harus ada alat bukti yang kuat untuk rapat komisioner menentukan kasus ini berlanjut ke tahap penyelidikan dan akhirnya pengumpulan berkas ke persidangan. Sementara ini biarkan tim penelitian kami bekerja," jelasnya.

Kami sudah memanggil Kementerian Perhubungan dan maskapai terkait untuk dimintai keterangan."

Dia tidak mengungkapkan berapa lama proses penelitian ini akan selesai. Masih ada proses lanjutan yang akan dilakukan. Setelah proses pemeriksaan, KPPU bakal mengumpulkan data sekunder dan investigasi untuk memverifikasi ulang tentang informasi yang beredar. Dia juga belum bisa memastikan apakah sudah ada indikasi pelanggaran yang dilakukan maskapai dalam proses penelitian ini.

Ada pun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dirinya belum melihat adanya praktek kartel atau oligopoli oleh maskapai penerbangan domestik. 

"Kalau menurut saya tidak," kata Budi di Jakarta, Senin, 21 Januari 2019. 

"Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat," tambahnya. 


Komisioner KPPU 

Seperti diketahui, industri penerbangan Indonesia saat ini dikuasai oleh dua pemain besar, yakni Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink Indonesia dan Sriwijaya Air) dan Lion Air Group (Lion Air, Batik Air dan Wings Air). 

Dilansir dari laman resmi, Garuda Indonesia group mengoperasikan 254 armada pesawat dengan rata-rata usia armada dibawah lima tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai mainbrand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, Citilink mengoperasikan sebanyak 58 armada, dan Sriwijaya Air sebanyak 52 armada.

Sementara Lion Air memiliki jumlah armada terbesar, yakni sekitar 350 armada dengan berbagai jenis pesawat. Lion Air memang cukup getol memborong pesawat. Dalam tiga tahun terakhir, Lion Air menghabiskan dana hingga sebesar Rp595 triliun untuk membeli pesawat.

Persaingan dua grup besar ini pun cukup ketat, hingga menimbulkan perang tarif. Keduanya harus mematok harga bersaing demi memikat penumpang. Tak hanya itu, mereka pun harus menghadapi permasalahan seperti kenaikan harga avtur. Sebab, 75 persen biaya di maskapai nasional dalam bentuk valuta asing (dolar AS), namun mayoritas pendapatan berdenominasi rupiah.

Bos Garuda Indonesia yang juga Ketua INACA I Gusti Ngurah Askhara atau akrab disapa Ari Askhara membantah kenaikan tarif tiket pesawat atas kesepakatan bersama dengan maskapai lain. Ia menyebut kenaikan tarif justru untuk menyehatkan kondisi keuangan. 

Ari mengatakan, hingga September 2018, Garuda Indonesia masih mengalami kerugian sebesar US$ 142 juta  atau setara Rp2 triliun lebih. 

Tentang maskapai lain yang turut menaikkan tarif, Ari mengatakan itu terjadi lantaran maskapai lain berpatokan pada harga Garuda. 

"Mereka nggak naik-naik karena Garuda enggak naik (harga tiketnya). Nah, kan saya perlu menyehatkan Garuda juga, makanya kita naikin harga tiket. Ternyata maskapai lain juga sudah kebelet, ya naiknya sama-sama. Bukannya sepakat," bantah Ari. 

Ari menyebut kenaikan tarif tiket pesawat bisa disebut kartel jika harganya disamakan. Akan tetapi, kata Ari, tarif masing-masing maskapai dengan rute yang sama berbeda-beda.

"Kalau sepakat menaikan harga, harganya bisa sama dong. Itu namanya oligopoli, tapi ini kan karena saya (Garuda) naik ya mereka (maskapai lain) naik.‎ Nah yang sepakat itu menurunkan harga‎," tutur dia.

Sementara Lion Air pada 2017 mengalami kerugian akibat pelemahan daya beli masyarakat. Meski enggan menyebut angkanya secara spesifik, tetapi manajemen mengaku kerugian tahun 2017 meningkat dibandingkan kinerja keuangan tahun 2016.

Direktur Utama Lion Air Group Edward Sirait juga menyebut perusahaannya telah merugi sejak 2016. Namun, saat itu jumlahnya tidak sebesar tahun 2017. Secara keseluruhan, ia memandang bisnis penerbangan memang sedang surut dalam dua tahun terakhir, baik di dalam negeri maupun secara global.

"Semua rugi berat, bisnis penerbangan secara global sama. Perusahaan penerbangan terbaik kalau pun untung tidak sebesar seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Edward.

Ia lantas mencontohkan kasus di Sulawesi. Ketika tiket pesawat dinaikan, penumpang langsung turun.

"Jadi contoh di daerah Sulawesi kami tes menaikan harga tiketnya Rp50 ribu, langsung penumpang turun. Begitu harga dikembalikan, jumlah penumpang naik lagi. Artinya dia tidak mau spending di harga tinggi," kata Edward.

Bos Garuda dan Lion Air boleh saja membantah. Namun, rentannya praktek oligopoli juga bukan tanpa dasar. Misalnya, setelah Sriwijaya Air bergabung ke Garuda Indonesia, penguasaan pasar penerbangan domestik kini dibagi dua antara Garuda dan Grup Lion dengan porsi masing-masing 50 persen dan 42,9 persen. Penggabungan usaha yang diikuti rangkap jabatan direksi dan komisaris kedua perusahaan juga mesti diusut. 

Untungnya, hal ini juga disadari KPPU. 

"KPPU juga sudah masuk dalam penelitian, rangkap jabatan di Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air," kata Komisioner Guntur Saragih. 

Guntur menjelaskan, dasar pijakan KPPU untuk meneliti hal ini dari aturan di Pasal 26 Undang-Undang (UU) No 5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Pasal itu menyebut, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

Apalagi, perusahaan tersebut berada dalam pasar yang sama, atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha.  Selain itu perusahaan secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan jasa tertentu, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Karena itu, publik menunggu ketegasan KPPU memerangi praktik kartel dalam bisnis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti industri penerbangan.[]

Rangkap jabatan itu dinilai menjadi indikasi adanya presaingan usaha yang tidak sehat.
KPPU Telusuri Rangkap Jabatan Direksi Garuda Indonesia di Sriwijaya Air

Rangkap jabatan itu dinilai menjadi indikasi adanya presaingan usaha yang tidak sehat.

Arry Anggadha | Selasa, 22 Januari 2019 - 13:32 WIB

Industri penerbangan Indonesia tengah disorot. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini sedang meneliti detail Kerja Sama Operasional (KSO) antara Sriwijaya Air dan PT Garuda Indonesia Tbk, melalui anak usahanya Citilink.

KPPU melihat, akibat KSO ini, ada rangkap jabatan di Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air. Rangkap jabatan itu dinilai menjadi indikasi adanya presaingan usaha yang tidak sehat.

"KPPU juga sudah masuk dalam penelitian, rangkap jabatan di Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air," kata Komisioner KPPU Guntur Saragih di Jakarta.

Guntur menjelaskan, dasar pijakan KPPU untuk meneliti hal ini dari aturan di Pasal 26 Undang-Undang (UU) No 5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal itu menyebut, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

Apalagi, perusahaan tersebut berada dalam pasar yang sama, atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha. Selain itu perusahaan secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan jasa tertentu, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

"Karena mergernya, belum masuk pada aspek yuridis, kita belum masuk dalam aspek itu," kata Guntur.

Dia pun kemudian menekankan, bahwa saat ini KPPU masih dalam tahap penelitian. Ia tidak menampik adanya kemungkinan kedua pihak melakukan kesalahan. Namun, apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka kedua maskapai itu dapat dikenakan denda maksimal Rp25 miliar.

Sebagai informasi, setelah melakukan kerja sama operasional (KSO) dengan Garuda Indonesia melalui Citilink, Sriwijaya Air memutuskan untuk merombak jajaran direksi dan komisaris.

Keputusan yang dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini memembuat jajaran Komisaris Sriwijaya Air diisi oleh pejabat yang berasal dari Garuda Indonesia.

Berikut jajaran Komisaris yang juga merangkap jabatan di Garuda Indonesia:

Komisaris Utama: I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, saat ini juga menjabat Direktur Utama Garuda Indonesia.
Wakil Komisaris Utama: Chandra Lie, sebelumnya Direktur Utama Sriwijaya Air

Komisaris: Pikri Ilham Kurniansyah, saat ini juga menjabat Direktur Niaga Garuda Indonesia
Komisaris: Juliandra Nurtjahtjo, saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama Citilink 

Melihat peta industri penerbangan di Indonesia, saat ini hanya dikuasai dua pemain besar, yakni Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.
Dugaan Kartel Tiket Pesawat di Tengah Persaingan Garuda Indonesia dan Lion Air

Melihat peta industri penerbangan di Indonesia, saat ini hanya dikuasai dua pemain besar, yakni Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.

Arry Anggadha | Selasa, 22 Januari 2019 - 12:35 WIB

Di awal 2019, mahalnya harga tiket pesawat domestik menjadi perhatian publik. Tak hanya mahalnya harga tiket, tapi sejumlah maskapai pun menerapkan aturan baru yakni penghapusan layanan bagasi gratis.

Kasus ini pun terus bergulir menimbulkan isu baru. Diduga terjadi persekongkolan atau kartel antar maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat terbang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan telah melakukan penelitian terhadap sejumlah maskapai terkait dugaan kartel dalam penentuan tarif penerbangan.

Mengenai mahalnya harga tiket pada awal 2019, Indonesia National Air Carrier (INACA) atau Asosiasi Maskapai Dalam Negeri menyatakan, range harga tiket pesawat yang ada saat ini telah mengacu pada aturan terkait tarif batas atas tiket penerbangan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan RI.

Sekretaris Jendral INACA Tengku Burhanudin mengatakan, adapun harga tiket pesawat tersebut, menyesuaikan dengan permintaan yang masih tinggi pada periode liburan natal dan tahun baru 2018/2019, khususnya ke sejumlah kota besar di Indonesia.

"Maskapai menjual harga tiket juga disesuaikan besarannya dengan peningkatan biaya pendukung seperti biaya navigasi, biaya bandara, avtur dan kurs dolar yang fluktuatif. Namun masih dalam batas yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan," kata Burhanudin.

Melihat peta industri penerbangan di Indonesia, saat ini hanya dikuasai dua pemain besar, yakni Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Keduanya pun sama-sama memiliki tiga maskapai besar. Garuda memiliki Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, dan Sriwijaya Air. Sementara Lion memiliki Lion Air, Batik Air, dan Wings Air.

Dilansir dari laman resmi, Garuda Indonesia group mengoperasikan 254 armada pesawat dengan rata-rata usia armada dibawah lima tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai mainbrand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, Citilink mengoperasikan sebanyak 58 armada, dan Sriwijaya Air sebanyak 52 armada.

Sementara Lion Air memiliki jumlah armada terbesar, yakni sekitar 350 armada dengan berbagai jenis pesawat. Lion Air memang cukup getol memborong pesawat. Dalam tiga tahun terakhir, Lion Air menghabiskan dana hingga sebesar Rp595 triliun untuk membeli pesawat.

Persaingan dua grup besar ini pun cukup ketat, hingga menimbulkan perang tarif. Keduanya harus mematok harga bersaing demi memikat penumpang. Tak hanya itu, mereka pun harus menghadapi permasalahan seperti kenaikan harga avtur. Sebab, 75 persen biaya di maskapai nasional dalam bentuk valuta asing (dolar AS), namun mayoritas pendapatan berdenominasi rupiah.

Akibat perang tarif itu, baik Garuda maupun Lion mencatat kerugian yang cukup besar. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mencatat kerugian US$127,97 juta atau setara Rp 1,86 triliun dalam kurun waktu Januari-September 2018. Angka ini menurun 38,31 persen dibandingkan periode 2017 (year-on-year/yoy) yang rugi sebesar US$207,45 juta.

Tahun 2014, Garuda juga pernah menderita rugi parah mencapai US$395,22 juta atau setara Rp4,89 triliun.

Sementara Lion Air pada 2017 mengalami kerugian akibat pelemahan daya beli masyarakat. Meski enggan menyebut angkanya secara spesifik, tetapi manajemen mengaku kerugian tahun 2017 meningkat dibandingkan kinerja keuangan tahun 2016.

Direktur Utama Lion Air Group Edward Sirait sempat mengeluh mengenai rendahnya harga tiket di pasaran. "Jadi contoh di daerah Sulawesi kami tes menaikan harga tiketnya Rp50 ribu, langsung penumpang turun. Begitu harga dikembalikan, jumlah penumpang naik lagi. Artinya dia tidak mau spending di harga tinggi," kata Edward.

Menurut Edward, perusahaan telah merugi sejak 2016. Namun, saat itu jumlahnya tidak sebesar tahun 2017. Secara keseluruhan, ia memandang bisnis penerbangan memang sedang surut dalam dua tahun terakhir, baik di dalam negeri maupun secara global.

"Semua rugi berat, bisnis penerbangan secara global sama. Perusahaan penerbanan terbaik kalau pun untung tidak sebesar seperti tahun-tahun sebelumnya," terang Edward.

Direktur Utama Citilink Indonesa, Juliandra Nurtjahjo mengakui biaya operasional yang harus ditanggung maskapainya semakin tinggi. Bahkan pada 2018, biaya operasional Citilink membengkak hingga sebesar US$102 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun.

Menurutnya, faktor utama pembengkakan ini adalah naiknya harga avtur dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dikatakan, pada 2017 harga avtur rata-rata berkisar US$ 55,1 per liter. Angka itu melonjak pada 2018, yakni US$ 65,4 per liter.

Tingginya biaya operasional ini tak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Selisih antara pengeluaran dan pendapatan itulah yang membuat kerugian membengkak.

INACA mengakui saat ini hampir seluruh maskapai nasional dalam kondisi tertekan. Mereka pun meminta agar pemerintah juga membatasi jumlah armada yang beroperasi di Indonesia.

"Pemerintah harus memproteksi maskapai nasional. Jangan terlalu gampang memberikan slot kepada maskapai asing untuk airport kita dan juga jangan menambah pemain di maskapai nasional, karena ini sudah 11 maskapai nasional sudah megap-megap semua, jangan ditambah lagi," kata Ketua Umum INACA, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, di Jakarta.

Mengenai dugaan kartel ini, KPPU belum mau membuka siapa saja yang terlibat. "Yang kami tahu dari hasil rapat komisi ya semuanya (maskapai), itu kan industrinya di pasarnya, jadi ketika ngomong pasar kita tidak bisa menunjuk siapa," Komisioner KPPU Kodrat Wibowo  kepada detikFinance.

Kodrat menambahkan untuk mengetahui adanya kartel, KPPU mengevaluasi komponen biaya tiap maskapai untuk membuktikan kenaikan harga terjadi secara alami atau tidak.

"Ya kan harus ada misalnya komponen-komponen biayanya sudah berubah dengan apa yang kita punya, apakah memang betul naik, kalau memang naik ya memang harus naik harganya, masa harganya nggak naik, kalau terbukti demikian kan berarti tidak ada kartel, murni bisnis semata," ujarnya.

Jika tarif tiket melonjak tanpa alasan yang jelas, hal tersebut merupakan salah satu adanya dugaan permainan harga. "Jadi kalau tiba-tiba harga naik berarti kan ada unsur lain, nah kita harus ketahui apa unsur itu, karena kan gini, kalau harga naik terus menerus itu kan kita harus duga (kartel)," tambahnya. 

 Komisi memutuskan menghukum sebelas maskapai bersalah melakukan kartel dan harus membayar denda sebagai hukuman.
Cerita 11 Maskapai Terbukti Praktikkan Kartel 

Komisi memutuskan menghukum sebelas maskapai bersalah melakukan kartel dan harus membayar denda sebagai hukuman.

ARDI ALI | Selasa, 22 Januari 2019 - 12:18 WIB

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sedang melakukan kajian awal terkait dugaan permainan harga atau kartel harga tiket pesawat oleh pelaku usaha penerbangan domestik.

Komisioner KPPU Kodrat Wibowo pada Senin, 21 Januari 2019, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membahas adanya dugaan kartel itu.

Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan di antara produsen produk sejenis dengan tujuan untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya, serta untuk mengambil posisi monopoli.

Pada Maret 2017 lalu, hal serupa terbukti terjadi di Eropa. Komisi Uni Eropa lantas menghukum sebelas maskapai penerbangan yang melakukan praktek tak sehat itu. 

Sebelas maskapai penerbangan yang terbukti melakukan kartel dalam bisnis penerbangan adalah Singapore Airlines, Air France, KLM, British Airways, Cargolux, Martinair, Air Canada, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, dan SAS.

Kasus kartel oleh sebelas maskapai dibawa ke Komisi Eropa sebagai regulator tahun 2010. Komisi Eropa memutuskan sebelas maskapai itu terbukti melakukan kartel di bidang pelayanan jasa kargo, bahan bakar, dan biaya tambahan keamanan pada Desember 1999 hingga Februari 2006.

Namun, dalam tingkat banding, pengadilan membatalkan putusan Uni Eropa tahun 2010 dengan alasan prosedurnya keliru. Dalam pengadilan Uni Eropa pada Jumat, 17 Maret 2017, Komisi Eropa juga memastikan kekeliruan yang disampaikan pengadilan sebelumnya telah diperbaiki. Komisi pun memutuskan menghukum sebelas maskapai bersalah melakukan kartel dan harus membayar denda sebagai hukuman.

Air France membayar denda paling besar, yakni 182,9 juta euro atau setara Rp 2,6 triliun, menyusul KLM 127,1 juta euro atau Rp 1,8 triliun, British Airways 104,4 juta euro atau Rp 1,49 triliun, Cargolux didenda 79,9 juta euro atau Rp 1,14 triliun, dan Singapore Airlines didenda 74,8 juta euro atau setara Rp 1,4 triliun.

Martinair yang didenda 29,5 juta euro pada 2010, dalam putusan Komisi Uni Eropa kemarin, dikurangi menjadi 15,4 juta euro atau setara Rp 220,8 miliar.

"Kami akan mempelajari putusan Komisi Eropa, setelah itu kami akan mempertimbangkan aksi yang sesuai," kata juru bicara Singapore Airlines saat itu.

Komisioner Kompetisi Eropa Margrethe Vestager mengatakan kejahatan kartel tidak akan dibenarkan oleh Komisi. "Bekerja sama melakukan kartel daripada berkompetisi menawarkan pelayanan lebih baik kepada pelanggan, maka itu tidak sesuai dengan Komisi," ujar Vestager.[]

KPPU berinisiatif memulai penelitian berdasarkan informasi publik yang menyebutkan indikasi adanya beberapa maskapai yang menetapkan harga tiket secara bersama-sama.
Tiket Pesawat dan Kargo Mahal, KPPU Teliti Indikasi Kartel Antarmaskapai

KPPU berinisiatif memulai penelitian berdasarkan informasi publik yang menyebutkan indikasi adanya beberapa maskapai yang menetapkan harga tiket secara bersama-sama.

ARDI ALI | Senin, 21 Januari 2019 - 20:00 WIB

Melonjaknya harga tiket pesawat dan pengiriman kargo penerbangan domestik membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai ada indikasi praktik kesepakatan pengaturan harga (kartel) antarmaskapai penerbangan.

"Kita sedang lakukan penelitian indikasi adanya pelanggaran pasal 5 UU No. 5/1999 tentang kesepakatan penetapan harga tiket oleh maskapai. Ini sudah kita mulai minggu lalu. Lalu hari ini kita juga mulai meneliti kenaikan harga pengiriman kargo," ujar Komisioner KPPU Guntur Saragih di kantornya, Senin, 21 Januari 2019.

Guntur menjelaskan, KPPU berinisiatif memulai penelitian berdasarkan informasi publik yang menyebutkan indikasi adanya beberapa maskapai yang menetapkan harga tiket secara bersama-sama.

"Kami sudah memanggil Kementerian Perhubungan dan maskapai terkait untuk dimintai keterangan. Tapi yang harus kita pahami bersama, penelitian bukan berarti mereka bersalah. Harus ada alat bukti yang kuat untuk rapat komisioner menentukan kasus ini berlanjut ke tahap penyelidikan dan akhirnya pengumpulan berkas ke persidangan. Sementara ini biarkan tim penelitian kami bekerja," jelasnya.

Guntur mengatakan  KPPU hingga saat ini belum memasukkan faktor biaya avtur ke dalam penelitian, meskipun biaya avtur sangat berpengaruh dalam pembentukan biaya operasional suatu maskapai.

"Saya tidak bisa mengira-ngira karena tergantung alat bukti. Tapi tentu faktor biaya avtur sangat penting karena mencapai 23% dari struktur harga maskapai, menurut laporan Kemenhub. Tapi kita belum bisa melihat itu masuk ke dalam penelitian saat ini," tambahnya.

Lebih lanjut, KPPU juga menggunakan indikasi pelanggaran pasal 5 dalam meneliti kasus kenaikan harga pengiriman kargo.

"Apakah benar sesama pelaku usaha di dalam Asperindo [Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia] sepakat menaikkan harga. Ini sedang kita teliti," imbuhnya.

Adapun Guntur tidak dapat memastikan berapa lama proses penelitian di KPPU akan berlangsung.

Apabila maskapai terbukti melakukan tindakan kartel dan sepakat menetapkan harga secara bersama-sama, UU No. 5/1999 saat ini mengatur hukuman denda maksimal Rp 25 miliar.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 5 ayat 1 menyebutkan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.[]