Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pemerintah akan profesional dan objektif menilai hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu
Yasonna Minta AHY dan SBY tak Tuding Pemerintah Terlibat KLB Demokrat! Netizen: Emangnya Moeldoko Bukan Pemerintah?

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pemerintah akan profesional dan objektif menilai hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu

Rayu | Selasa, 09 Maret 2021 - 16:05 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM), Yasonna Laoly meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menuding pemerintah terlibat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Demokrat.

Yasonna meminta keduanya tak menuding atau menyerang pemerintah tanpa dasar. 

"Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Main insinuasi, itu yang saya minta," ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (09/03/2021).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pemerintah akan profesional dan objektif menilai hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu.

Yasonna mengatakan pemerintah akan menilai berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja titik," kata Yasonna.

Yasonna menngatakan Kemenkumham masih melihat persoalan KLB Demokrat Deli Serdang sebagai masalah internal. 

"Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," ujarnya.

Sebelumnya, AHY bersama timnya telah mendatangi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Senin, (08/03/2021). Mereka membawa dokumen bukti bahwa Demokrat telah mengesahkan AD/ART pada 2020. 

Sambil menyematkan link pemeritaan sebuah media terkait penyataan Yasonna Laoly, Aktivis Papua, Christ Wamea melalui akun pribadinya @PutraWadapi berkomentar, bahwa sudah terjadi penggiringan opini.

"Mulai menggiring opini seakan-akan pak SBY dan AHY menyalahkan pemerintah."

Cuitan Christ Wamea yang memiliki 32 ribu follower tersebut pun  mendapat tanggapan beragam. Di antaranya datang dari tetap waras dengan akun @__masbul, "Emang Moeldoko bukan pemerintah?"

Sementara Sull'aria dengan akun @IdaOnurat mengatakan bahwa pernyataan Yasonna Laoly tersebut sebagai pengakuan dari pihak pemerintah bahwa Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB Sibolangit adalah penjahat demokrasi.

"Artinya Pemerintah mengakui Moeldoko penjahat demokrasi. Tunggu saja apa tindakan Pemerintah thdp kasus ini," cuitnya.

Netizen dengan nama Alo mo gantong melalui akun @ypk3011 berkomentar, ""Itu otaknya kotor.... Padahal SBY dan AHY minta pemerintah melindungi.... Wkwkwkwkwkw."

Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting
Kisruh Demokrat, Kemenkumham Pastikan Objektif, Yasonna Laoly: Tolong Pak SBY dan AHY Jangan Main Serang

Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting

Viozzy PC | Selasa, 09 Maret 2021 - 14:55 WIB

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta agar pengurus partai Demokrat untuk tidak menuding pemerintah dalam konflik internal mereka. 

"Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja kita objektif kok, jangan main serang-serang," ujar Yasonna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Yasonna H Laoly menegaskan, pihaknya dipastikannya objektif dan profesional dalam konflik Partai Demokrat. terlebih, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil kongres luar biasa (KLB) yang menunjuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat, itu saja titik," tegasnya.

Ia menilai bahwa konflik di Partai Demokrat merupakan permasalahan internal. Apalagi, kubu Moeldoko yang diklaim akan menyerahkan hasil KLB belum mendatangi Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna Laoly mengatakan "Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan lima kontainer berisi dokumen keabsahan Partai Demokrat kubu miliknya kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai bahan pertimbangan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muzhar mengatakan, Kemenkumham akan mempelajari semua dokumen yang diserahkan AHY. Dokumen itu berisi legalitas partai yang dia pimpin beserta ketidakabsahan KLB Demokrat versi Deli Serdang. senin (8/3/2021).

Dia juga mengklaim, selama ini Moeldoko tidak terlihat berminat untuk menjadi Ketum Partai Demokrat. Mahfud MD berani menyampaikan hal tersebut lantaran sudah bertemu dengan mantan Panglima TNI itu dan bertanya langsung
Mahfud MD Sebut Moeldoko Rebut Demokrat karena Diancam, Netizen: Yang Ancam Siapa? Kepalanya Ditodong Senpi?

Dia juga mengklaim, selama ini Moeldoko tidak terlihat berminat untuk menjadi Ketum Partai Demokrat. Mahfud MD berani menyampaikan hal tersebut lantaran sudah bertemu dengan mantan Panglima TNI itu dan bertanya langsung

Rayu | Senin, 08 Maret 2021 - 08:05 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan Moeldoko bukan wakil dari Istana saat terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021). 

Mahfud MD bahkan menyebut kebetulan saja Moeldoko saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Tetapi, bukan berarti Istana ikut cawe-cawe di dalam konflik internal partai berlambang mercy itu.

"Bukan bagian dari Istana. Sejak awal, dikatakan oleh Presiden, yang terjadi di Partai Demokrat itu adalah urusan internal. Kami tidak boleh melarang atau menyuruh orang melakukan hal-hal itu," ujar Mahfud ketika berbicara di stasiun berita Kompas TV pada Sabtu (06/03/2021).

Dia juga mengklaim, selama ini Moeldoko tidak terlihat berminat untuk menjadi Ketum Partai Demokrat. Mahfud MD berani menyampaikan hal tersebut lantaran sudah bertemu dengan mantan Panglima TNI itu dan bertanya langsung.

"Tapi, mungkin karena didesak, diancam setiap hari (melalui media sosial), beliau mengatakan bisa melakukan sesuatu yang saya pikir benar dan ini hasilnya," urai Mahfud MD.

Lalu, apakah Kemenkum HAM akan mengesahkan KLB yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu?

Dalam dialog itu, Mahfud berjanji akan mengawal dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat agar sesuai aturan hukum yang berlaku. Hingga saat ini, Kemenkum HAM, ujar Mahfud, belum menerima laporan resmi soal pertemuan yang digelar di Sumatera Utara.

"Sampai detik ini, kami menganggap belum ada masalah hukum. Sebab, belum ada laporan tentang pertemuan di Medan. Itu, ya pertemuan kader biasa. Kalau pertemuannya mau dilaporkan bahwa itu KLB maka kami akan melihat UU-nya," ujar pria yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Pemerintah, kata Mahfud, akan memeriksa siapa saja yang menyelenggarakan KLB itu. Lalu, kepada siapa saja undangan disampaikan dan hadir.

"Bila yang hadir bukan Ketua DPC dan wilayah, mekanismenya seperti apa. Kami akan teliti itu semua," tutur dia.

Bila penyelenggaraan KLB tidak sesuai dengan syarat-syarat itu, maka akan ditolak oleh Kemenkum HAM. 

"Sebaliknya, bila syarat-syarat itu dipenuhi, maka (KLB) tersebut akan dipenuhi dan diizinkan," katanya lagi.

Jika nanti ada pihak yang tidak puas dengan pemerintah, maka mereka bisa melayangkan gugatan ke pengadilan.

Menanggai pernyataan Mahfud MD tersebut, Aktivis Dakwah yang juga seorang Penulis, Hilmi Firdausi melalui berkomentar sembari menyematkan link pemberintaan dari gelora.co tersebut di akun twitter pribadinya @Hilmi28, "Pertanyaan saya dan juga netijen yg maha kepo...yg ngancam siapa ???"

Tak memakan waktu lama, unggahan pria yang kerap disapa Ustadz Hilmi ini langsung mendapat ribuan like dan ratusan komentar dari follower-nya. TiangGrage dengan @Moh_Jupri berkomentar, "Dimana2, logikanya kalau diancam ya mundur, bukan kudeta. Itu namanya cari pembenaran."

Olin @erly1611 kemudian me-reply komentar TiangGrage dengan mencuit, "ditodong senpi di kepalanya mgkn?"

Netizen lain juga berkomentar tentang sikap Mahfud MD yang seolah membela apa yang dilakukan Moeldoko. "Dan pak @mohmahfudmd jadi jubir ketum yg baru?" cuit @FollowerRosul.

Netizen dengan nama ahmad zuhri dan akun @ahmadzu29174173 bahkan mengkritik pernyataan Mafud MD tersebut sembari memberi nasehat. "Pak Mahfud kalau buat alasan itu di pikir-pikir dulu apa netizen bodoh semua atau bisa di bodoh-bodohin ah," cuitnya.

Andi Surya dengan akun @rmatahari96 juga mencuit, "Kalau merasa terancam dari media sosial, lapor polisi Mahfud. UU ITE dah sering digunakan. Apalagi pejabat negara diancam, bakal cepat diproses. Yang anehnya merasa terancam, eh ambil partai orang....

Khalisa  dengan akun @Khalisa30712811 me-Reply cuitan Ustadz Hilmi dengan mengatakan, "Nanti ada maling ketangkap,waktu ditanya knapa mencuri ? Eh, dia jawab... krn sy diancam..makanya sy curi tu barang !"

Jika hasil itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut. 
Mahfud Md Blak-blakan, Demokrat Kubu Moeldoko Jadi Masalah Bila Didaftarkan ke Kemenkumham

Jika hasil itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut. 

Triaji | Minggu, 07 Maret 2021 - 12:55 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kemenkumham.

Jika hasil itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut. 

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahan-nya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang memutuskan. Sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD," kata Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, yang terpantau, di Jakarta, Sabtu (6/3).

KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara telah memutuskan Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.

Mahfud dikutip Antara menekankan, KLB PD di Sumut saat ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan.

"Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," tutur Mahfud menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub karena menghormati independensi partai.

"Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SBY hingga Pak Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi, kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan lainnya," papar Mahfud.

Sebelumnya, KLB PD versi Sumut memenangkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketum PD.

Partai Demokrat pun menyurati Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar menghentikan KLB di Sumut.