KLB mesti dengan persetujuan Majelis Tinggi Partai. Serta ada permintaan 2/3 dari seluruh 34 DPD dan setengah dari seluruh DPC.
Relawan Jokowi Gelar KLB Demokrat, Rebut Kuasa dari Tangan AHY, Pemgamat: Intervensi Kekuasaan

KLB mesti dengan persetujuan Majelis Tinggi Partai. Serta ada permintaan 2/3 dari seluruh 34 DPD dan setengah dari seluruh DPC.

Triaji | Selasa, 02 Maret 2021 - 16:29 WIB

Partai Demokrat menegaskan tidak akan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Kongres itu dinilai hanya khayalan mantan kader Demokrat HM Darmizal MS.

"Majelis Tinggi Partai (MTP) tidak setuju, 34 DPD tidak setuju, DPC-DPC juga tidak setuju," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 2 Maret 2021.

Herzaky menuturkan KLB mesti dengan persetujuan Majelis Tinggi Partai. Serta ada permintaan 2/3 dari seluruh 34 DPD dan setengah dari seluruh DPC.

Dia meyakini KLB yang dimaksud Darmizal melanggar aturan. Herzaky mempertanyakan KLB yang dimaksud mantan kader Demokrat itu.

"Kalau benar dibuat, sudah pasti tidak inkonstitusional karena tidak sesuai dengan aturan, dan ilegal karena pesertanya asal-asalan alias bukan pemilik suara sebenarnya di Partai Demokrat," ujar Herzaky.

Dia menilai Darmizal yang Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJo)
hanya kesal dipecat oleh partai. Bahkan, senior Partai Demokrat tidak kaget saat Darmizal sesumbar terkait kongres usai dipecat.

"Buat kader-kader senior kami yang kenal betul dengan kelakuan Darmizal, pada geleng-geleng kepala semua saat Darmizal mengatakan KLB harus dilakukan demi tujuan mulia yang dilandasi niat tulus dengan manfaat kebaikan. Niat tulus atau niat fulus sebenarnya?" ujar Herzaky.

Herzaky meyakini Darmizal sudah diguyur banyak uang untuk mengusulkan KLB. Dia mengungkapkan sejumlah kader di daerah juga ditawarkan sejumlah uang.

"Kader-kader kami di daerah itu diiming-imingi fulus atau imbalan berupa duit tunai lengkap dengan segala fasilitasnya jika bersedia mendukung KLB," beber Herzaky.
HM Darmizal MS merupakan salah satu kader yang dipecat Partai Demokrat. Darmizal tak soal atas pemecatan tersebut.
 
"Saya tidak bersedih apalagi berduka atas pemecatan ini," kata Darmizal, Jumat, 26 Februari 2021.
 
Darmizal menilai pemecatan tersebut menjadi sejarah bagi partai berlambang bintang Mercy ini untuk segera melaksanakan Kongres Luar Biasa. Dia menyebut publik dan kader sadar sedang berada dalam pengelolaan yang salah dan kental dengan nuansa yang tidak taat aturan dan tidak demokratis.

Intervensi Kekuasaan

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, berpendapat kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat sulit terjadi. Alasannya, para kader yang saat ini mendorong terjadinya KLB sudah diberhentikan oleh partai. "Kelihatannya saat ini sulit terjadi," kata Ujang kepada Tempo, Senin, 1 Maret 2021.

Menurut Ujang, kelompok yang menginginkan kudeta itu harus mendapatkan surat dukungan secara tertulis dengan stempel dan kop surat dari DPC dan DPD selaku pemilik suara. Dukungan itu, kata dia, sukar dipenuhi jika kader solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Ujang juga menilai kecil kemungkinan terjadi pemalsuan dukungan para pemilik suara oleh para aktor KLB. Namun, Ujang mengingatkan Demokrat harus mewaspadai kemungkinan adanya tekanan kekuasaan terhadap kader mereka.

"KLB bisa terjadi kalau ada tekanan-tekanan kekuasaan, misalnya DPC, DPD diancam secara hukum, dipenjarakan," ujar Ujang.

Meski begitu, Ujang mengaku tak tahu apakah hal ini terjadi, sebab kini para motor KLB bergerak secara sembunyi-sembunyi.

Ujang mengatakan jika sampai terselenggara, KLB Demokrat ini akan sekaligus menjadi ujian keberpihakan pemerintah. Ia meminta pemerintah tak melakukan pengesahan seandainya KLB tersebut melibatkan pemilik suara bodong. 

"Kalau pemilik suara abal-abal, pemilik suara bodong, lalu tahu-tahu disahkan Kemenkumham, kan lucu bernegara ini," ujar dia.

Ujang menyinggung bahwa keberpihakan pemerintah dalam kisruh partai politik pernah terjadi sebelumnya, yakni di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, hingga Partai Berkarya. Belum lama ini, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan hasil musyawarah luar biasa Partai Berkarya kubu Muchdi Purwoprandjono yang menggeser Tommy Soeharto dari kursi ketua umum.

Belakangan, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan kubu Tommy Soeharto melawan Kemenkumham. Ujang mengatakan hal semacam ini tak boleh lagi terjadi dalam negara demokrasi. 

"Negara tak boleh mengintervensi persoalan partai politik, ketika berada di luar pemerintahan ingin ditaklukkan, dan penaklukkannya secara, mohon maaf, dalam tanda kutip kasar," ujar Ujang.

Sejumlah kader senior Demokrat sebelumnya menyatakan bakal menggelar KLB pada awal Maret ini. Mantan Ketua Komisi Pengawas Demokrat, Darmizal, mengklaim sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik hak suara dan hak bicara untuk menggelar KLB. Ia meyakini 96 persen dari pemilik hak ini akan bergabung menjadi peserta di KLB Partai Demokrat.

Jika tetap digelar maka KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.
KLB Bodong Digelar Maret 2021, Selangkah Lagi Ada 2 Partai Demokrat, Pemerintah Dukung Siapa, AHY atau Moeldoko?

Jika tetap digelar maka KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

Triaji | Rabu, 03 Maret 2021 - 12:23 WIB

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi manuver mantan kader Demokrat yang telah dipecat dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Bahkan, KLB tersebut diisukan akan digelar pada Maret 2021.

Menanggapi isu tersebut, Herzaky mengatakan, jika tetap digelar maka KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional. Hal itu lantaran penyelenggaraan KLB harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK PD) masih berencana melakukan KLB, sudah pasti itu inkonstitusional dan ilegal."

"Inkonstitusional karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai (MTP) yang Bapak SBY selaku Ketua MTP, dan Ketum PD (Mas AHY) yang menjadi wakil ketua MTP."

"Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri?" kata Herzaky, dikutip Rabu (3/3/2021).

Selain itu, lanjut Herzaky, KLB yang digelar juga harus memenuhi persyaratan yang tertulis dalam AD/ART, seperti persetujuan dari sebagian anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Sementara, menurut Herzaky, seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat sepakat menolak KLB dan mengaku setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Lalu, ada pula syarat 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC, yang semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB."

"Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," jelas Herzaky dikutip Tribunnews.com.

Untuk itu, Herzaky meminta kepada para kader yang telah dipecat, tidak lagi mengumbar pernyataan bohong.

Terlebih, mengumbar isu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tertulis dalam AD/ART partai.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong."
"Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," paparnya.

Terakhir, ia pun menegaskan jika Partai Demokrat tetap solid dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Para pemilik suara dan kader di pusat maupun di daerah, di akar rumput, banyak yang bersuka cita para pelaku GPK PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan dipecat."

"Partai Demokrat alhamdulillah solid di bawah Ketua Umum AHY. Bahkan, di Jatim ada yang cukur gundul menyampaikan rasa syukurnya," pungkas Herzaky.

Klaim Gelar KLB Maret 2021

Sebelumnya diberitakan, Komitmen pendiri Partai Demokrat mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) sudah tidak bisa dibendung. Mereka berencana menggelar KLB dalam waktu dekat. Salah satu jago yang bakal dimunculkan sebagai ketum adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Hal itu diungkapkan satu di antara pendiri Demokrat, Ilal Ferhad, saat ditemui wartawan di Restoran Penang Bistro Oakwood, Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

Bahkan, Ilal juga menyebut KLB akan digelar sekitar Maret 2021. "Awal Maret (2021)," ungkap Ilal.

Ilal mengklaim, KLB digelar awal Maret lantaran telah mendapatkan dukungan dari mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Seandainya DPD dibelenggu AHY (ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono), DPC masih punya hak konstitusional," ujarnya.

Dia menyebutkan, landasan menjadikan dukungan DPC sebagai modal KLB mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pertama Demokrat.
Ketentuan tersebut ada di pasal 81 Anggaran Dasar dan 83 Anggaran Rumah Tangga.

"Jadi kami (gunakan) pintu-pintu untuk masuk KLB itu berdasarkan AD/ART versi pertama," ucapnya.

Di tempat yang sama, pendiri Demokrat lainnya, Hencky Luntungan mengungkapkan, jadwal penyelenggaraan akan diumumkan menjelang digelarnya KLB.

"Nanti tiga hari sebelum KLB diumumkan," kata Hencky.
Alasan pendiri enggan menyampaikan jadwal pelaksanaan karena khawatir ada upaya-upaya yang dilakukan oleh DPP Demokrat.
Sehingga pelaksanaan KLB gagal dilakukan.

"Ibaratnya, kami sudah tanam pisang dan buahnya sudah matang, kami gak kasih tahu nanti diambil orang," pungkasnya.

Kasus Partai Berkarya

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai sikap responsif Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengumumkan adanya upaya pengambilalihan paksa atau kudeta kepemimpinan partainya, sudah sangat tepat.

Sebab, ujar dia, upaya pembajakan partai politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis. 

"Jika kasusnya tak mencuat seperti saat ini, mungkin bulan ini Demokrat sudah diambil alih. Tapi karena kasusnya sudah mencuat ke publik, ini yang harus kita nanti perkembangannya," ujar Ujang.

Hal yang sama, kata Ujang, pernah terjadi pada Partai Berkarya yang diambil alih oleh kelompok Muchdi Pr. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi. Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi Kemenkumham, mereka baru kaget dan bereaksi.

PTUN Kabulkan Tommy Soeharto 

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Tommy Soeharto terhadap Menteri Hukum dan HAM RI terkait keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, perkara dengan nomor 182/G/2020/PTUN.JKT tersebut diputus pada 16 Februari 2021.

Dualisme kepengurusan Partai Berkarya bermula ketika sejumlah kader menilai kepemimpinan Tommy Soeharto kala menjabat sebagai ketua umum tidak berjalan dengan baik.

Maka dari itu, pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai untuk meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat.

Meski sejumlah pengurus partai kemudian diberhentikan, Presidium Penyelamat Partai tetap menggelar Munaslub pada Juli 2020.

Dari Munaslub itu, Muchdi Purwopranjono terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderal.

Hasil Munaslub kubu Muchdi pun diserahkan ke Kemenkumham dan disahkan lewat SK yang diterbitkan kementerian tersebut. Hal itu membuat kubu Tommy tersingkir dan berujung pada gugatan ke PTUN Jakarta.

Selain Moeldoko, ada juga yang mengusulkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Ketum Partai Emas alias dikenal sebagai wanita emas, Hasnaeni.
Bos Relawan Jokowi Tancap Gas Gelar KLB, Pasang 4 Nama Kuat Geser AHY

Selain Moeldoko, ada juga yang mengusulkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Ketum Partai Emas alias dikenal sebagai wanita emas, Hasnaeni.

Triaji | Selasa, 02 Maret 2021 - 20:05 WIB

Mantan politikus Demokrat yang mendukung KLB, Darmizal mengungkap sejumlah tokoh potensial yang menjadi kandidat ketua umum di Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Nama-nama tokoh ini disebut oleh para kader yang mendorong KLB.

Selain nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, ada juga yang mengusulkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Ketum Partai Emas alias dikenal sebagai wanita emas, Hasnaeni.

"Ada juga yang sebut nama mantan Ketua DPD PD Kaltim, pak Isran Noor yang saat ini Gubernur Kaltim, ada juga sebut nama Ridwan Kamil dan lain-lain. Bahkan Wanita Emas Hasnaeni yang sekarang Ketum Partai Emas juga berminat jadi Ketum Partai Demokrat," ujar Darmizal kepada wartawan, Selasa (2/3).

Dari internal Partai Demokrat, nama Edhie Baskoro Yudhoyono juga didorong supaya maju di KLB. Darmizal yang juga Ketum Relawan Jokowi (ReJo) mengatakan, kader Demokrat menginginkan Ibas maju karena pengalaman politiknya sudah matang.

"Ada beberapa kader yang menginginkan Ibas maju sebagai calon Ketum, karena berbagai keunggulan yang dimilikinya, seperti karir politik dan lama di parlemen. Lebih dekat pada kader dan lebih terbuka," kata Darmizal dikutip Merdeka.com.

Ia juga memastikan Moeldoko tetap menjadi harapan mayoritas kader yang menginginkan KLB.

"Sampai saat ini, nama pak Moeldoko menjadi harapan mayoritas teman-teman yang akan diminta menjadi Ketua Umum," ucapnya.

Darmizal mengatakan, siapapun yang terpilih sebagai ketua umum harus melalui mekanisme AD/ART yang benar. KLB dinilai jalan untuk menjadikan Partai Demokrat yang terbuka dan modern.

"KLB satu satunya jalan terbaik menuju arah ke situ, karena jika masih dikelola oleh hanya keluarga kecil dan berbudaya dinasti, maka partai pasti semakin tenggelam sehingga hilang dalam blantika politik nasional. Arah tenggelamnya sudah terasa pasca KLB yang menjadikan SBY sebagai ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum," pungkasnya.

Diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan (guilty by omission)
Jika KLB Ilegal Disahkan Pemerintah, Jokowi Akan Dikenang Sebagai Presiden yang Merontokkan Demokrasi di Indonesia

Diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan (guilty by omission)

Viozzy PC | Jumat, 05 Maret 2021 - 11:55 WIB

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dr. Irwan Fecho mengatakan, isu KLB ilegal terhadap Partai Demokrat yang sedang santer dibicarakan, menguji komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi demokrasi. 

Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan pemerintah, Presiden Jokowi mencoreng namanya sendiri, dan akan dikenang sebagai Presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia.

“Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan,“ kata Irwan kepada wartawan. jumat (5/3/2021).

Ia menilai, jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan, Presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan ini parpol ini.

Irwan percaya bahwa Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik. “Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” ujarnya

“Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua: Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan. Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan (guilty by omission).” kata Irwan

Irwan mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan. “Apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa?” gugat Irwan, “Jika tidak seizin Presiden, berarti pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?” tandasnya.

Namun mayoritas 99 persen itu menyebut dan meminta, berharap juga Pak Moeldoko yang memimpin.
99 Persen Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Ini Kata Ketua Relawan Jokowi

Namun mayoritas 99 persen itu menyebut dan meminta, berharap juga Pak Moeldoko yang memimpin.

Triaji | Kamis, 04 Maret 2021 - 09:23 WIB

Mantan kader senior Partai Demokrat HM Darmizal tidak menampik adanya beberapa nama yang menjadi calon Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB). Salah satu nama yang muncul antara lain Hasnaeni Moein atau yang dijuluki wanita emas.

"Ada orang sebutkan, kader yang menyebutkan Edhie Baskoro Yudhoyono. Kalau kita sebut Edhie Baskoro Yudhoyono katanya mengadu domba. Ini tidak," katanya saat dihubungi, Rabu (3/3/2021).

Darmizal mengaku nama-nama yang muncul itu karena dirinya ingin menyampaikan pendapat kader. Termasuk, munculnya nama Edhie Bhaskoro atau Ibas.

Mantan kader senior Partai Demokrat HM Darmizal

"Ada juga yang namanya Isran Noor. Disebut orang. Namun mayoritas 99 persen itu menyebut dan meminta, berharap juga Pak Moeldoko yang memimpin. Begitu," ungkapnya. 

Darmizal yang juga ketua Relawan Jokowi (ReJo) mengatakan, jika dihitung secara matematis maka angka 99 persen dianggap sudah mayoritas. "Sudah mayoritas, lah," katanya.

"Abang mau meluruskan, setelah Maret 2021 terpilih Ketum baru. Kemudian langsung dijalankan kebijakan," kata Darmizal dikutip Sindonews.com yang sebelumnya menyebutkan pihaknya memiliki Ketum Baru di bulan Maret 2021 ini.

Dia menambahkan, setelah memiliki Ketua Umum baru setelah Maret 2021 ini, partai akan mengembalikan wewenang DPD, DPC dan PAC, dan kemudian membatalkan iuran yang ditarik DPP dari pengurus tingkat II dan I.

"Kemudian kebutuhan konsolidasi di seluruh daerah, didukung dan disiapkan DPP sehingga kader DPD, DPC dan PAC hanya tinggal berkonsolidasi ke masyarakat. Tidak dibebankan penarikan oleh DPP," katanya.