Polisi bergerak aktif menertibkan pertambangan timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Sejauhmana dampaknya?
'Hit and Fix' Berantas Timah Ilegal 

Polisi bergerak aktif menertibkan pertambangan timah ilegal di Kepulauan Bangka Belitung. Sejauhmana dampaknya?

YUSWARDI A SUUD | Jumat, 18 Januari 2019 - 15:24 WIB

Dari Sungai Liat di Provinsi Bangka Belitung, kabar itu mengguncang kantor bursa komoditi Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) di kawasan Senen, Jakarta. Isinya: polisi telah menyegel 10 lot (1 lot 5 metrik ton) timah batangan siap ekspor milik PT Panca Mega Persada yang berada di gudang PT Tantra Karya Sejahtera. 

Penyegelan timah ilegal itu terjadi pada 11 Oktober 2018. Tim yang turun ke sana langsung dari Bareskrim Mabes Polri dibawah koordinasi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran.

Tak hanya menyegel timah siap ekspor, polisi juga menyita sejumlah peralatan di smelter milik PT PMP. Smelter adalah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah sehingga memenuhi standar. Di sinilah pasir timah diolah menjadi timah batangan sebelum disalurkan ke pembeli. 

Polisi juga menahan bos PT Panca Mega Persada Siaw Sui Thin alias Asui. 

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Muhamad Fadil Imran mengatakan PT PMP diduga melanggar Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 KUHPidana.


Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Muhamad Fadil Imran

Menurutnya, modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan menampung bijih timah yang berasal dari luar wilayah Izin Usaha Produksi (IUP) yakni dar kolektor bernama Akiong yang berlokasi di daerah Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.

"Sekarang berkas perkaranya sudah kita kirim ke Kejaksaan, tapi ada petunjuk yang harus kita lengkapi. Dalam waktu dekat kita kembalikan lagi ke kejaksaan," kata Brigjen Fadil ketika ditemui Bizlaw.Id baru-baru ini di kantornya di Jakarta. 

Meski ICDX sempat menyebut yang dilakukan polisi dapat merusak reputasi Indonesia di industri timah, Fadil justru menegaskan yang dilakukannya adalah menyelamatkan potensi kerugian negara. 

"Indonesia ini konon merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Tapi kok dalam bursa timah internasional kita itu sebagai penonton. Padahal kalau timah kita dikelola secara baik, kita bisa ikut menentukan harga. Nah yang menjadi lucu kenapa Singapore dan Malaysia itu mengungguli kita. Ini kan sebuah pertanyaan besar. Ada apa ini?," kata Fadil. 

Fadil mengatakan, dalam siklus perdagangan timah, ada kewajiban untuk melacak asal-usul timah tersebut apakah bersumber dari pertambangan yang sah atau tidak. Tugas itu selama ini diemban oleh PT Surveyor Indonesia. Entah bagaimana ceritanya, Surveyor Indonesia tampaknya kecolongan dalam kasus PT PMP. Sepekan kemudian, ICDX mencabut sementara kewenangan Surveyor Indonesia dan mengalihkannya kepada Sucofindo yang sama-sama berstatus sebagai BUMN. 

"Padahal, jika itu dilaksanakan dengan benar maka  pendapatan negara juga bisa bertambah. Kalau tidak, negara rugi, lingkungan rusak, masyarakat setempat juga tidak mendapat manfaat maksimal dari kegiatan pertambangan yang berlangsung bertahun-tahun, kecuali hanya untuk sekelompok orang," kata Fadil. 


Barang bukti Smelter Timah Ilegal di Bangka Belitung, Selasa (16/10/2018). | Foto: Dok. Baresrkrim Polri

Paskapenyegelan timah milik PT PMP,  bursa timah Indonesia memang sempat terkena imbasnya. Reuters melaporkan, ekspor timah olahan pada bulan Oktober 2018 turun 42 persen dari bulan sebelumnya menjadi 5.109 ton. Dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya, turun 33 persen. 

Menurut Fadil, apa yang dilakukan polisi adalah bagian dari memperbaiki sistem. Sebab, kata Fadil, di lapangan juga masih ditemukan ada oknum pemerintah daerah yang mengeluarkan Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB) palsu untuk perusahaan, yakni dengan melebihkan kapasitas produksi. 

"Kalau Pak Kapolri (Tito Karnavian) mengatakannya hit and fix. Setelah kita melakukan penegakan hukum, kemudian kita perbaiki sistem-sistem yang tidak benar tadi," kata Fadil. 

Fadil menegaskan, pihaknya tidak pandang bulu dalam menertibkan pelanggaran aturan di lapangan. 

Pada 10 Desember 2018, Direktorat Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung menggagalkan upaya pengiriman 207 balok timah batangan yang diduga ilegal. Saat ditangkap, timah itu hendak dimasukkan ke kapal menggunakan truk di pelabuhan Pangkalbalam. Truk berisi 2,5 ton balok timah itu hendak dibawa ke Jakarta. Belakangan terungkap, timah itu milik LZ, seorang oknum polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama ER pemilik truk yang mengangkut timah tersebut. 

Keduanya dijerat dengan pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009, tentang mineral dan batubara, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar rupiah.

"Kasus LZ saat ini masih tetap berjalan, LZ pun sekarang masih di tahan dalam sel tahanan Mapolda Bangka Belitung," kata Dir Reskrimsus Polda Babel Kombes Mukti kepada wartawan, Kamis, 10 Januari 2019. 

Pertambangan ilegal di Bangka Belitung memang sudah lama terjadi. Pada 2015, Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Bangka Belitung dan meminta penambangan ilegal ditertibkan. 

"Ini sebenarnya sudah terang benderang. Tinggal lagi mau ditertibkan atau tidak," kata Jokowi saat itu. 

Bangka Belitung memang bertabur pasir timah di hampir sekujur wilayahnya. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, dari luas wilayah 1,6 juta hektare, 1,2 juta diantaranya atau tiga perempat wilayahnya termasuk dalam izin Usaha Pertambangan. 

Namun, 62 persen dari luas daratan Bangka Belitung termasuk katagori lahan kritis. Kerusakan lingkungan telah juga menyebabkan sedimentasi sungai dan 26 kali banjir dalam lima tahun terakhir. 

Meskipun operasi penertiban terus digelar, namun di lapangan, ada saja celah yang dipakai para penambang untuk mengelabui petugas. Sejumlah daerah yang dikenal sebagai tempat pertambangan liar seperti di Jebus Kabupaten Bangka Barat, Sungai Liat, Koba di Bangka Tengah, dan Toboali Bangka Selatan. 

Pengerukan pasir timah tidak hanya terjadi di daratan, tetapi juga di pantai. Untuk penambangan di pantai, mereka menggunakan mesin Kapal Isap Produksi (KIP) untuk menyedot pasir timah. Walhasil, kerusakan lingkungan juga merajalela.  Selain itu, ada 45 ribu nelayan tradisional yag terancam lantaran mengandalkan hidupnya dari hasil laut. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, hingga akhir 2018 lalu, pengadilan setempat telah memutuskan sejumlah kasus pertambangan ilegal dengan kewajiban ganti rugi pemulihan lingkungan mencapai Rp19 triliun. 

Penyidik KLHK telah membawa 554 kasus dan 152 kasus pidana telah P-21 (masuk Kejaksaan) dan 18 kasus perdata tambang ilegal sudah ke pengadilan.

"Kami bersama tim gabungan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatra, POM TNI dan Kepolisian terus berupaya mencegah perusakan hutan dari tambang-tambang ilegal ini," kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda.

Senada dengan Yazid, Brigjen Fadil Imran juga menyampakan tekad yang sama. Polisi, kata dia, tidak bisa bergerak sendiri untuk menertibkan pertambangan ilegal yang merugikan negara. 

Setelah polisi gencar melakukan penertiban, kata Fadil, kini pertambangan liar di Bangka Belitung jauh berkurang. Setidaknya, tidak lagi dilakukan secara terang benderang. 

"Bukti sekarang mereka yang maling-maling dari lahan yang bukan miliknya, sekarang berhenti kok mereka. Kami Polri tidak melarang pertambangan, tetapi sesuai ketentuan. Kalau izinnya di lokasi A, ya jangan ambil di lokasi B," kata Fadil. 

Dampak nyata yang terlihat, kata Fadil, pendapatan PT Timah selaku BUMN yang beroperasi di Bangka Belitung kini meningkat tajam. 

"Dari tadinya hanya sekitar 400 miliar, sekarang kalau tidak salah dalam tiga bulan terakhir atau satu tahun terakhir menjadi Rp1,2 triliun. Itu kan luar biasa," kata Fadil.[]     

Di satu sisi kita dapat laporan, di sisi lain pendapatan negara biasa-biasa saja, harga timah di pasar dunia juga kita jadi penonton saja, kalah sama Malaysia dan Singapore, di samping terjadi dampak kerusakan ekologi dan lingkungan. 
Brigjen Pol Fadil Imran: Polisi Tak Bergerak Sendiri

Di satu sisi kita dapat laporan, di sisi lain pendapatan negara biasa-biasa saja, harga timah di pasar dunia juga kita jadi penonton saja, kalah sama Malaysia dan Singapore, di samping terjadi dampak kerusakan ekologi dan lingkungan. 

NEMO IKRAM | Jumat, 18 Januari 2019 - 11:45 WIB

ADA dua hal yang menjadi inti di dunia pertambangan dan migas, yaitu legal dan ilegal. Dari sudut pandang legal maka tidak menjadi persoalan jika korporasi menjalankannya sesuai peraturan perundang-undangan. Jika ilegal, jelas berurusan dengan aparat penegak hukum.

Maka untuk membahas pertambangan dan migas tak akan lengkap jika tanpa bicara dengan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran. Sebab, dari Dirtipiter inilah bisa diketahui kondisi riil di wilayah pertambangan di seluruh Indonesia.

Karena itu, wartawan bizlaw.id, menemui Brigjen Pol Fadil Imran untuk sebuah wawancara khusus di ruang kerjanya di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat. Kali ini membahas soal pertambangan timah ilegal di kawasan Bangka Belitung.

Berikut petikannya: 

Mengapa kepolisian menindak sejumlah perusahaan pertambangan timah di Bangka Belitung?

Ada beberapa hal yang terjadi. Pertama ada laporan dari PT Timah bahwa lahan tempat pengembangan mereka itu banyak diserobot oleh para penambang-penambang ilegal. Yang kedua, laporan dari berbagai LSM bahwa banyak kerusakan-kerusakan lingkungan. Ada penambangan, tapi karena tidak ada yang bertanggung jawab, bukan korporasi , setelah eksplotasi tidak ada penghijauan kembali. Itu semua kita analisa, dan kemudian kita turun ke lapangan.

Apakah ada faktor lain yang mendorong kepolisian untuk bertindak?

Benar. Faktor-faktor lain itu seperti Indonesia ini konon merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Tapi kok dalam bursa timah internasional kita itu sebagai penonton. Padahal kalau timah kita dikelola secara baik, kita bisa ikut menentukan harga. Nah yang menjadi lucu kenapa Singapore dan Malaysia itu mengungguli kita. Ini kan sebuah pertanyaan besar. Ada apa ini? 

Ini menarik. Di satu sisi kita dapat laporan, di sisi lain pendapatan negara biasa-biasa saja, harga timah di pasar dunia juga kita jadi penonton saja, kalah sama Malaysia dan Singapore di samping terjadi dampak kerusakan ekologi dan lingkungan. 

Nah, di sisi lain kami melihat bahwa di situ ada pelanggaran pidana yang melanggar UU Minerba pasal 161: barang siapa melakukan penambangan, pengolahan, perdagangan, yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tidak ada izin, itu bisa dipidana. Ancaman hukumannya pidana penjara sembilan tahun. 

Bagaimana hasil investigasi kepolisian?

Temuan kita ternyata banyak smelter di sana. Ada 25 sampai 30 smelter selain PT Timah. Ternyata smelter-smelter ini bekerja tidak di IUP-nya masing-masing melainnya di tempat lain. Memang mereka pegang IUP-nya, tetapi setelah kita cek, mereka mengambil pasir timah ini bukan di lokasi IUP-nya. Ternyata dari penambang-penambang liar itu. 

Akhirnya kami putuskan untuk menindak terhadap satu perusahaan. satu smelter. PT PMP namanya. Setelah kita lakukan penindakan, betul sumber pasir timahnya itu memang bukan di lokasi IUP-nya, bahkan mereka ambil dari lokasi IUP-nya PT Timah. Ini kan tidak benar. 

Bukankah setiap melakukan kegiatan perusahaan pertambangan itu sudah menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB)? 

Benar, di situ tertuang volumenya, tempatnya, dan itu kan dikeluarkan oleh Pemda. Makanya saya juga berharap teman-teman di Pemda Bangka Belitung juga memperbaiki sistem pengeluaran RKAB itu. Apakah mereka betul-betul bekerja di lokasi yang diizinkan. 

Jika itu dilaksanakan dengan benar maka  pendapatan negara juga bisa bertambah, ekosistem tempat mereka mengambil pasir timah itu juga harus direklamasi, masyarakat juga mendapatkan dana CSR. Jadi semua terselamatkan. 

Kalau tidak, negara rugi, lingkungan rusak, masyarakat setempat juga tidak mendapat manfaat maksimal dari kegiatan pertambangan yang berlangsung bertahun-tahun, kecuali hanya untuk sekelompok orang.  

Dan yang paling penting, secara internasional kita ikut menentukan harga timah batangannnya itu. 

Penyidikan di PT PMP bagaimana hasilnya?

Penangkapan PT PMP itu, ternyata dia memproduksi timah-timah batangan itu dari pasir timah yang bukan berasal dari lokasi IUP-nya. Kita menyita peralatan di smelter, kita menyita pasir timah, kita menyita timah batangan 50 ton yang siap ekspor itu. Jadi begitu. Kalau Pak Kapolri mengatakannya hit and fix. Setelah kita melakukan penegakan hukum, kemudian kita perbaiki sistem-sistem yang tidak benar tadi. 

Ketika misalnya, ada perampokan dengan korbannya lima orang, kita bereaksinya luar biasa, tetapi ketika ada korban kejahatan lingkungan yang bahkan korbannya bisa ribuan orang, reaksi kita biasa saja. Padahal itu menimbulkan dampak jangka panjang.

Bagaimana dengan RKAB yang juga ada unsur keterlibatan aparat di pemerintahan?

Kita kasih tahu teman-teman di Pemda bahwa RKAB itu harus dibuat betul-betul, kemudian diawasi karena kalau itu asal-asal dan tidak diawasi, itu pidana. Misal, sudah tahu volume produksinya sekian ton per tahun, tapi mereka mengeluarkan RKAB melebihi itu, itu bisa dipidana. Kan itu palsu artinya. Ini juga pelajaran buat kita, sehingga tidak sembarangan juga mengeluarkan izin. 

Sekarang kita juga sidik kasus terpisah. Yang laporan-laporan palsu pertambangannya itu kita juga sidik. Itu kira-kira gambaran besarnya. Sekarang berkas perkaranya sudah kita kirim ke Kejaksaan, tapi ada petunjuk yang harus kita lengkapi. 

Apakah ada perkembangan positif dari sisi pendapatan negara, setelah penindakan itu?

Nanti bisa ditanyakan ke PT Timah seberapa besar sekarang peningkatan pendapatan mereka. Saya dengar terakhir, tapi tolong dicek lagi, dalam tiga bulan terakhir ini pendapatan mereka meningkat tajam. Dari tadinya hanya sekitar 400 miliar, sekarang kalau tidak salah dalam tiga bulan terakhir atau satu tahun terakhir menjadi Rp1,2 triliun. Itu kan luar biasa.  

Nah, yang agak unik saya baca, kenapa tindakan polisi menegakkan hukum, kenapa ICDX yang bereaksi? 

Dalam tata kelola ini memang ada lubang-lubang yang perlu diperbaki. Itu yang tadi saya bilang hit and fix. ICDX juga kan ada beberapa elemen di dalamnya. Kalau kita mau beli sesuatu, kita harus yakin barangnya bagus tidak? Kedua, anda harus yakin ini barangnya berasal dari sumber yang benar tidak? Bukan dari tindak pidana, gak? Harus dong..iya kan. Nah, fungsi itu harusnya juga berjalan dengan baik. Jadi tidak boleh  menjual barang yang ilegal. Itu yang menjadi persoalan. 

Soal ini kami sudah jelaskan ke ICDX. Kalau itu tanggung jawabnya Surveyor Indonesia selaku lembaga pengawasan kualitas timah harusnya kan elemen-elemen yang ada di dalam situ juga mengkomunikasikan. 

Selain timah di Bangka Belatung, bagaimana dengan tambang lainnya, emas misalnya?

Kami kan bertahap melakukan penegakan hukum dan perbaikan sistem. Nanti kita setelah timah ini bisa kita benahi dengan baik, bisnis proses pertambangan well management, penambangannya sudah benar, tradingnya sudah benar, mungkin kita akan pindah ke jenis-jenis minerba yang lain seperti misalnya nikel, bouksit, emas dan lain-lain. 

Kita juga sedang memetakan pertambangan skala kecil yang menggunakan logam berat seperti merkuri dan sianida. Itu kan juga dampaknya luar biasa. Kami kan juga sedang memperbaiki Gunung Botak di Maluku. Itu pertambangan emas yang menggunakan logam berat jenis sianida dan merkuri. Sekarang kita sedang sidik juga itu perusahaan-perusahaan yang melakukan pertambangan yang menurut kami ada pelanggaran hukumnya. 

Kalau kita lihat di Pulau Buru itu, di Sungai Anahoni itu benar-benar mengerikan. Pohon-pohon pada mati itu di sana. Karena banyak kandungan emas yang berada di hutan rakyat, di lahan masyarakat, tanah adat, yang kemudian dikomersialkan oleh pemilik lahan. Itu yang perlu disentuh, dibenahi, dan diperbaiki. 

Begitu juga dengan batubara. Satu-satu lah. Nanti kita akan bergerak ke sana juga. 

Apakah kepolisian mendapat dukungan di sini? 

Tentu. Bahkan kita juga tidak bergerak sendiri. Kemarin kita rapat dengan KLHK, dengan Kementerian ESDM, bagaimana melihat fenomena tambang-tambang skala kecil ini yang menggunakan logam berat yang berbahaya. Kalau memang itu bisa dikelola langsung oleh rakyat, bagaimana pendampingannya. Jadi disamping penindakan, kami juga ikut melakukan pencegahan dan edukasi. Penegakan hukum ini kan bagian dari sosialisasi hukum juga. 

Apalagi ini kan tidak hanya soal kepentingan ekonomi, tetapi juga berdampak pada lingkungan. Kejahatan lingkungan. Kadang kita sering salah persepsi. Ketika misalnya, ada perampokan dengan korbannya lima orang, kita bereaksinya luar biasa, tetapi ketika ada korban kejahatan lingkungan yang bahkan korbannya bisa ribuan orang, tetapi kita reaksinya biasa saja. Padahal itu menimbulkan dampak jangka panjang. Jadi mindset ini yang harus diubah. Bayangkan kalau semua hutan kita jadi lahan perkebunan tanpa izin, kan berbahaya. 

Untuk efek jera dari perusahaan-perusahaan itu bagaimana?

Bukti sekarang mereka yang maling-maling dari lahan yang bukan miliknya, sekarang berhenti kok mereka. Kami Polri tidak melarang pertambangan, tetapi sesuai ketentuan. Kalau izinnya di lokasi A, ya jangan ambil di lokasi B. Begitu..

Baca juga:
'Hit and Fix' Berantas Timah Ilegal

Saat ini TINS tengah melakukan meningkatkan kapasitas smelter yang ditargetkan rampung pada bulan ini.
Volume Produksi PT Timah (TINS) 2018 Melonjak 43 Persen

Saat ini TINS tengah melakukan meningkatkan kapasitas smelter yang ditargetkan rampung pada bulan ini.

ARDI ALI | Jumat, 18 Januari 2019 - 18:45 WIB

PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan peningkatan volume produksi sepanjang 2018. Jika pada 2017 produksi timahnya haya 31.035 ton, pada 2018 produksinya menjadi 44.380 ton atau naik 43 persen.  Adapun untuk 2019, PT Timah memasang target produksi sebesar 38.600 ton. 

Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah mengatakan, untuk penjualan ekspor naik sekitar 10,5% menjadi 33.425 ton dibanding kinerja tahun 2017  sebesar 30.249 metrik ton

Dengan tercapainya target volume produksi bijih timah yang cukup tinggi serta pencapaian penjualan ekspor logam timah itu, TINS optimis mampu mengantongi laba bersih lebih tinggi ketimbang laba pada 2017 sebesar Rp 502 miliar. “Untuk laba, minimal akan sama atau bahkan sedikit lebih tinggi sekitar di bawah 10% dibanding pencapaian kinerja laba tahun 2017,” katanya seperti dilansir Kontan, 15 Januari 2019.

Pada kuartal III 2018, TINS membukukan pendapatan sebesar Rp 6,80 triliun naik tipis 2,72% dari Rp 6,62 triliun ketimbang periode yang sama tahun 2017."

Menurut Emil, adanya ketimpangan antaran kinerja produksi bijih timah dan produksi logam dengan hasil penjualan ekspor pada 2018 tentu memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap kinerja keuangan TINS.

“Perolehan bijih timah yang sangat besar jauh di atas asumsi penyusunan RKAP 2018 menyebabkan terjadinya hambatan produksi logam. Hambatan tertundanya proses produksi logam karena ketidaksiapan proses pencucian dan pemurnian bijih timah sesuai dengan persyaratan teknologi smelter yang dimiliki saat ini, minimal kadar Sn 65% ke atas,” paparnya.

Secara kinerja keuangan, Emil menjelaskan hal ini berdampak pada peningkatan jumlah penggunaan kredit modal kerja dan volume persediaan bijih timah pada penutupan tahun buku 2018. Sehingga menyebabkan kemampuan pencapaian laba bersih tidak sebesar perkirakan manajemen lantaran naiknya biaya bunga bank dan naiknya harga pokok perolehan bijih timah.

Akan tetapi, saat ini TINS tengah melakukan meningkatkan kapasitas smelter yang ditargetkan rampung pada bulan ini. Sehingga, lanjutnya, dengan meningkatnya kapasitas smelter mampu memberikan peluang keuntungan lebih besar pada tahun ini.

Apabila melihat laporan keuangan TINS pada kuartal III 2018, TINS membukukan pendapatan sebesar Rp 6,80 triliun naik tipis 2,72% dari Rp 6,62 triliun ketimbang periode yang sama tahun 2017. Beban pokok pendapatan di kuartal III 2018 turut naik 5% menjadi Rp 5,71 triliun dari Rp 5,46 triliun pada kuartal III tahun 2017. Kenaikan beban pokok yang lebih tinggi ketimbang kenaikan pendapatan ini menyebabkan laba kotor TINS turun 6% menjadi Rp 1,15 triliun.

Selain itu, beban keuangan TINS juga naik 69% menjadi Rp 200,40 miliar dari sebelumnya Rp 118,54 miliar. Alhasil laba bersih TINS pada kuartal III 2018 tergerus 14,98% dari Rp 300,57 miliar menjadi Rp 255,54 miliar.

Kasus Segel Gudang

Sejumlah eksportir timah, selain PT Timah Tbk, tersangkut kasus penyegelan gudang oleh Kepolisian karena ada dugaan pihak yang bukan pemegang izin melakukan aktivitas ilegal. Akibatnya, sebagian produk timah batangan dan bijih timah Indonesia yang diverifikasi oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) di Bangka Belitung tidak bisa diekspor. Polisi menemukan fakta, terjadi kecurangan di lapangan terkait asal muasal pasir timah yang diolah menjadi timah batangan. Misalnya saja, terjadi penambangan liar di lahan yang IUP-nya dimiliki oleh PT Timah.

Kasus ini, menurut Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, bisa memengaruhi kinerja ekspor timah Indonesia. Berdasarkan data asosiasi, pada 2017 ekspor timah Indonesia mencapai 77.000 metrik ton, sementara pada 2018 turun menjadi 75.000 metrik ton.

 

Lokasi tambang ilegal ini berada di kawasan Bandara Depati Pangkal Pinang, tak jauh dari komplek Pemprov Kepulauan Bangka Belitung
Cerita Gubernur Bangka Belitung Soal Main Kucing-Kucingan dengan Penambang Ilegal

Lokasi tambang ilegal ini berada di kawasan Bandara Depati Pangkal Pinang, tak jauh dari komplek Pemprov Kepulauan Bangka Belitung

ARDI ALI | Kamis, 17 Januari 2019 - 17:45 WIB

Meskipun pihak kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup terus memburu aktivitas penambangan bijih timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung, namun di sejumlah tempat masih aktivitas penambangan ilegal masih saja berlangsung. 

Itu pula yang bikin Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan geram. Pada Senin, 14 Januari lalu misalnya, Erzaldi mengeluhkan soal aktivitas penambang ilegal yang seperti main kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. 

"Saya kasihan melihat Satpol PP harus main kucing-kucingan dengan penambang liar yang membandel ini," kata Erzaldi seperti dilansir Antara. 

Erzaldi lantas  menyebut aktivitas tambang ilegal di kawasan Bandara Depati Pangkalpinang. Parahnya lagi, lokasi itu tak jauh dari komplek Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Di sana, para penambang beroperasi siang malam. 

Menurutnya, saat Satpol PP datang melakukan penertiban di pagi hai, para penambang menghilang. Mereka baru memulai penambangan saat Satpol PP pulang di siang hari. Lalu, ketika dikejar pada malam hari, para penambang justru bekerja menjelang subuh. 

Menyiasati hal itu, Kasatpol PP Provinsi Kepulauan Babel Yamowa'a Harefa mengatakan akan membangun posko pengawasan untuk mengawasi dan menindak penambang-penambang bijih timah liar di kawasan bandara tersebut.

"Kami sudah beberapa kali menertibkan tambang-tambang liar ini, namun penambang tetap melakukan aktivitas tambang di lahan di samping bandara tersebut," katanya.

Dikatakannya, penambang tidak hanya menambang di samping bandara, tetapi juga menambang di lahan Islamic Center milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Ini menjadi fokus kita, karena lokasi penambangan liar berjarak sangat dekat bandara ini menjadi perhatian pemerintah,” ujar dia.

Rusaknya lahan, galian-galian tanah dan kolong yang terbentuk akibat penambangan, kata Yamowa terlihat jelas dari pesawat terbang yang sedang melintas.

Seperti diketahui, isu penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sudah berlangsung lama. Para penambang ilegal biasanya menjual pasir timah kepada pengepul. Pasir berisi kandungan timah itu kemudian dijual ke perusahaan pertambangan timah untuk diolah di smelter menjadi timah batangan.

Pada Oktober 2018, Tim dari Mabes Polri turun langsung ke sana. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran mengatakan, timnya menyita 9.200 timah batangan yang dikemas dalam 9 karung besar di sebuah smelter milik PT PMP yang berlokasi di Sungai Liat. 

Fadil mengatakan, pihaknya menemukan bahwa bijih timah yang dipakai untuk dijadikan timah batangan itu berasal dari pertambangan ilegal di luar wilayah kerja Izin Usaha Produksi (IUP). PT PMP, kata Fadil, menampung biji timah hasil penambangan seorang kolektor timah bernama Akiong. 

"(Sedangkan) penanggung jawab PT PMP dalam hal ini Direktur PT PMP, Saudara SST alias Asui," kata Fadil

Selain menyita timah yang sudah dikemas, polisi turut mengamankan 1 truk, 2 forklift, serta 2 unit telepon seluler (ponsel). Barang bukti lainnya yang juga disita adalah 1 bundel buku catatan pasir timah, batangan timah sebanyak 15 ikat dengan berat 15 ribu kg, serta 2 unit alat peleburan timah.

Ketika dikonfirmasi kembali sudah sejauh mana perkembangan kasus itu, Fadil mengatakan berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan, namun masih ada yang harus dilengkapi. 

"Dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah rampung," kata Fadil kepada Bizlaw.id saat ditemui di kantornya, Kamis, 17 Januari 2019. 

Penangkapan timah batangan yang siap ekspor itu sempat mengguncang ekspor timah Indonesia pada bulan Oktober 2018. Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) memutuskan menghentikan perdagangan timah yang asal usulnya diverifikasi oleh PT Surveyor Indonesia. Akibatnya, ekspor timah Indonesia yang terbesar kedua di dunia turun 33 persen dibanding bulan yang sama tahun lalu. 

Sekedar diketahui, PT Surveyor Indonesia bertanggung jawab memverifikasi hampir 70 persen timah yang diperdagangkan di ICDX.

"Kalau kita mau beli sesuatu, kita harus yakin barangnya bagus tidak? Kedua, anda harus yakin ini barangnya berasal dari sumber yang benar tidak? Bukan dari tindak pidana, gak? Harus dong..iya kan. Nah, fungsi itu harusnya juga berjalan dengan baik. Jadi tidak boleh harusnya menjual barang yang ilegal. Itu yang menjadi persoalan," kata Brigjen Fadil. 

Fadil mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan hal itu ke ICDX. 

"Kalau itu tanggung jawabnya Surveyor Indonesia selaku lembaga pengawasan kualitas timah harusnya kan elemen-elemen yang ada di dalam situ juga mengkomunikasikan," kata Fadil.[] 

Penyidik KLHK telah membawa 554 kasus dan 152 kasus pidana telah P-21 (masuk Kejaksaan) dan 18 kasus perdata tambang ilegal sudah ke pengadilan.
Butuh Rp19 Triliun untuk Pulihkan Lingkungan Akibat Tambang Ilegal di Bangka Belitung  

Penyidik KLHK telah membawa 554 kasus dan 152 kasus pidana telah P-21 (masuk Kejaksaan) dan 18 kasus perdata tambang ilegal sudah ke pengadilan.

ARDI ALI | Kamis, 17 Januari 2019 - 16:15 WIB

PENAMBANGAN bijih timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung telah menyebabkan kerusakan kerusakan lingkungan yang parah. Hingga akhir 2018 lalu, pengadilan setempat telah memutuskan sejumlah kasus pertambangan ilegal dengan kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan mencapai Rp19 triliun. 

"Saat ini, enam dari 18 kasus perdata tambang ilegal sudah diputus pengadilan dan mewajibkan terpidana memulihkan lingkungan yang rusak akibat penambangan tanpa izin itu," kata Direktur Penegakan Hukum Pidana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yazid Nurhuda di Sungailiat baru-baru ini. 

Yazid mengatakan, penyidik KLHK telah membawa 554 kasus dan 152 kasus pidana telah P-21 (masuk Kejaksaan) dan 18 kasus perdata tambang ilegal sudah ke pengadilan.

"Ini sebagai komitmen KLHK untuk memberantas tambang-tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung, sungai, kawasan objek wisata, pemukiman penduduk dan tempat-tempat dilarang lainnya," ujarnya.

Penyidikan kasus dengan sangkaan terhadap pelaku sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d dan atau Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

"Kami bersama tim gabungan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatra, POM TNI dan Kepolisian terus berupaya mencegah perusakan hutan dari tambang-tambang ilegal ini," paparnya.

Dia mengakui saat operasi gabungan menertibkan tambang ilegal, tim gabungan sering dihadang oknum masyarakat.

Ia mencontohkan, saat melakukan penertiban tambang ilegal di Kawasan Hutan Produksi Desa Cit Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, ada masyarakat yang melakukan perlawanan saat tim gabungan menertibkan penambangan ilegal. 

"Saat ini penyidik KLHK dan beberapa penyidik lainnya sedang mengembangkan pendekatan 'multydoor', yaitu penyidikan berlapis untuk meningkatkan efek jera, termasuk menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," kata Yazid.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri  Brigjen Polisi Fadil Imran mengungkapkan hal senada. Sejak beberapa bulan lalu, tim dari kepolisian menemukan banyak tambang pasir timah ilegal. Lantaran bukan digarap oleh korporasi, para penambang meningggalkan lokasi penambangan begitu saja tanpa merehabilitasi kembali kawasan penambangan tersebut.

"Ada penambangan, tapi karena tidak ada yang bertanggung jawab, bukan korporasi, setelah eksploitasi tidak ada penghijauan kembali," kata Fadil kepada bizlaw.id di kantornya, Kamis (17 Januari). 

Fadil menambahkan, setelah timnya turun melakukan penertiban, saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik. 

Soal efek jera, Fadil mengatakan,"sekarang mereka yang maling-maling dari lahan yang bukan miliknya, sekarang berhenti kok mereka. Kami Polri tidak melarang pertambangan, tetapi sesuai ketentuan. Kalau izinnya di lokasi A, ya jangan ambil di lokasi B," kata Fadil.

Pertambangan ilegal, kata Fadil, selain merusak lingkungan juga menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan. Padahal, seharusnya pendapatan dari pertambangan itu dapat dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. 

"Tapi karena pertambangan ilegal, lingkungan rusak, masyarakat rugi, negara juga rugi," kata Fadil. []